Di tengah globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan interaksi perdagangan, investasi maupun kegiatan industri antara negara satu dengan negara lainnya pun saling bergantung. Jika salah satunya mengalami gangguan, baik sifatnya natural atau karena diciptakan lewat perang dagang, pasti menjadi efek domino ke negara lain. Ketegangan ekonomi antara USA dan Tiongkok salah satu pembuktian. Dengan adanya perang dagang ekonomi antar kedua negara yang mengalami tekanan, kinerja ekspor dan impor pun terganggu. Efeknya bukan hanya tertuju bagi USA maupun Tiongkok, namun pengaruhnya ke negara-negara mitra dagang begitu kuat. Ini dikarenakan USA-Tiongkok menyumbang 38 persen ekonomi dunia. Dan bila ekonomi kedua negara tersebut mengalami kontraksi, ekonomi global pun mengalami tekanan. Karenanya, perang dagang antar kedua negara nyatanya sama-sama mengalami kerugian, kecuali negara lain yang dapat memanfaatkan peluang, semisal Vietnam. Berbagai produk yang selama ini di impor dari Tiongkok ke USA dikenakan bea masuk yang tinggi (proteksi), digantikan produk dari Vietnam dengan kualifikasi barang yang sama. Menyadari “kekeliruan” mereka, tidak ada yang menang, USA-Tiongkok melakukan kesepakatan tahap pertama. Rincian kesepakatan dagang berisi mengenai ekspor makanan, produk pertanian dan produk makanan laut dari USA ke Tiongkok, dan Tiongkok mengakhiri praktek pemaksaan perusahaan asing untuk melakukan transfer teknologi ke perusahaan Tiongkok.
Perang dagang USA-Tiongkok baru saja akan mereda, kini Tiongkok dan belahan dunia lainnya menghadapi gangguan ekonomi, berupa serangan virus corona. Episentrum serangan virus mematikan tersebut berasal dari Wuhan Tiongkok dan berdampak luas terhadap perekonomian di negara lain, termasuk Indonesia. Maka dari itu variabel pengganggu ekonomi kini makin beragam, tidak hanya datangnya dari aspek makro ekonomi semata, kesehatan pun dapat menjadi faktor determinan. Malahan penyebaran virus corona dampaknya lebih besar bila dibandingkan dengan perang dagang karena menyangkiti persendian ekonomi di sektor industri, investasi, perdagangan dan paling parah sektor pariwisata. Padahal dengan adanya kesepakatan tahap pertama untuk meredekan perang dagang, ada optimisme ekonomi global mengalami peningkatan, kini dibayangi oleh resiko serangan virus corona.
Berbagai negara telah menghentikan kegiatan industri, perdagangan maupun penutupan penerbangan memukul sektor pariwisata. Atas kondisi itu sejatinya memang masyarakat dunia internasional, khususnya negara-negara maju perlu membangun komitmen untuk mencegah penyebaran virus corona. Alat kebijakan ini juga penting dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah lebih luas virus corona, sebab virus ini ditengarai telah masuk ke Indonesia sekalipun belum ada yang meninggal. Sayangnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan belum begitu meyakinkan melakukan antisipasi. Malahan terkesan enteng menghadapi penyebaran virus Covid-19 dengan menyebut orang Indonesia kebal virus berkat do’a, bahkan petinggi negara menganggap virus corona dapat ditangkal dengan do’a qunut, atau anjuran tokoh agama untuk menangkal virus corona dapat dilakukan dengan metode ruk’yat. Pernyataan-pernyataan itu merendahkan nalar pengetahuan medis, maka wajar para diplomat barat cemas dengan penanganan virus corona di Indonesia. Padahal ini sudah menjadi kebutuhan kritis, nampak belum ada peningkatan frekuensi tes virus corona atau deteksi kasus. Apalagi pada umumnya rumah sakit di daerah masih terbatas yang memiliki alat perlindungan untuk menghadapi serangan virus, tidak tersedia ruangan isolasi yang cukup memadai. Pencegahan virus corona sangat penting, jika penyebarannya telah berlangsung memakan ongkos besar untuk mengatasinya, seperti kasus SARS dan flu burung dimasa lampau.
Mungkin yang nampak saat ini pemerintah justru terkesan sibuk bukan masalah pencegahan penyebaran virus, namun antisipasi menurunnya kinerja investasi dan menggenjot sektor pariwisata sebagai dampak virus corona. Untuk menggenjot sektor pariwisata pemerintah melakukan stimulus fiskal agar perekonomian tidak terus tertekan, namun seharusnya kebijakan stimulasi fiskal untuk semua sektor bukan fokus satu sektor saja. Tidak kalah pentingnya mendorong daya beli masyarakat sebab kini diperhadapkan pada kenaikan iuran BPJS, kenaikan cukai rokok yang akan diikuti kenaikan cukai plastik, cukai kendaraan bermotor, malahan akan dilakukan peninjauan subsidi gas dan listrik. Keseluruhannya akan menggerus daya beli masyarakat yang selama ini menjadi faktor penunjang pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri di tahun 2020 diprediksi mengalami penurunan, seiring dengan perlambatan ekonomi global. Setidaknya ada lima “setan” pengganggu ekonomi dunia, 1) Ketegangan USA dan Iran, jika terus berlanjut –bahkan menuju perang– akan mengganggu pasokan minyak mentah, sehingga dapat mendorong lonjakan harga minyak, 2) Perang dagang USA dan Tiongkok belum terjadi kesepakatan, sekalipun sudah ada perjanjian tahap pertama untuk mengakhiri perang dagang, 3) The Federal bank sentral Amerika agresif menaikkan suku bunga, jadinya arus modal ke USA mengalir deras dan negara berkembang kebagian ‘recehan’, bahkan memukul negara emerging market, seperti Turki, juga termasuk Argentina mengalami krisis, 4) Gelombang protes melanda Hong Kong yang menolak rencana pengesahan UU Ekstradisi hal ini dapat mengganggu investor, Hong Kong salah satu sentra keuangan global, dan terbesar di Asia, dan 5) Virus corona yang telah menyebar lebih dari 20 negara, jumlah kasus sudah mencapai 81,005, korban jiwa sebanyak 2.762.
Ketegangan geopolitik Timur Tengah, serta perang dagang merupakan risiko lama, berbeda halnya dengan kasus penyebaran corona sifatnya baru. Melemahnya perekonomian global, apalagi penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai dampak dari virus corona akan memukul perekonomian Indonesia, penyebabnya Tiongkok merupakan mitra utama perdagangan Indonesia. Menurunnya perekonomian Tiongkok sebesar satu persen berpotensi menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 persen. Bila aktifitas ekonomi Tiongkok turun maka kinerja ekspor Indonesia pasti turun. Data BPS menunjukkan pada bulan Januari 2020 ekspor migas dan non migas Indonesia ke Tiongkok mengalami penurunan tajam sebesar 12,07 persen. Demikian juga sebaliknya banyak barang kebutuhan di impor dari Tiongkok, jika kegiatan produksinya berhenti tidak akan ada pengiriman ke Indonesia. Kinerja impor sendiri mengalami penurunan sebesar 2,71 persen, paling besar disumbang dari impor buah-buahan. Penurunan kinerja ekspor-impor berimbas pada penerimaan bea masuk perdagangan sebesar 20,5 persen dan pajak dari kegiatan perdagangan per januari hanya mencapai Rp. 22,18 triliun atau menurun sebesar 5,8 persen dibanding periode bulan sebelumnya.
Menghadapi situasi demikian, agar ekonomi Indonesia tetap berjalan dijalurnya, dibutuhkan penguatan ekonomi domestik, termasuk mendorong konsumsi rumah tangga. Karena itu kebijakan stimulan fiskal sejatinya tidak menambah beban ekonomi masyarakat, rencana peningkatan pendapatan negara lewat kenaikan cukai kendaraan bermotor, cukai plastik dan rencana peninjauan subsidi gas dan listrik perlu dipikirkan secara matang. Untuk sektor rill, menggenjot pariwisata merupakan pilihan yang tepat namun belum dapat berharap banyak terhadap wisatawan asing karena kewaspadaan penyebaran virus corona. Geliat sektor pariwisata diharapkan dari wisatawan domestik, namun terkendala regulasi dari sektor penunjang seperti transportasi. Diskon harga tiket jika perlu dibawah 50 persen, harga avtur ditekan bukan hanya ke daerah destinasi wisata utama, namun juga perlu didorong di daerah lainnya untuk menggerakkan perekonomian daerah. Disaat yang sama perlunya sinergi kebijakan moneter, lewat instrumen kebijakan penurunan suku bunga dengan tidak mengabaikan inflasi terkendali. Sembari mengoptimalkan belanja pemerintah lewat APBN/APBD dan percepatan penyaluran Dana Desa untuk memperkuat konsumsi rumah tangga. Harapannya, kebijakan ini dapat meminimalisir dampak virus corona yang menjangkiti perekonomian domestik.
Pohuwato – Nasib malang menimpa pasangan suami istri asal Dusun Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Rumah satu-satunya milik Azis Suko (60) dan Hawaria Olii (46) kembali habis dilalap si jago merah pada Senin malam, (26/01/2026) sekitar pukul 21.00 WITA.
Saat peristiwa terjadi, pasangan tersebut tidak berada di rumah karena tengah menghadiri hajatan keluarga di wilayah Kecamatan Marisa. Mereka baru mengetahui kabar kebakaran setelah diberitahu oleh kerabat yang berada di salah satu warung tak jauh dari lokasi kejadian.
Setibanya di tempat kejadian, rumah papan yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka telah rata dengan tanah. Tidak ada satu pun harta benda yang berhasil diselamatkan, kecuali pakaian di badan. Seluruh isi rumah, termasuk dua koli beras, hangus terbakar.
Ironisnya, musibah kebakaran ini bukan yang pertama kali dialami pasangan tersebut. Dalam delapan tahun terakhir, rumah mereka sudah tiga kali terbakar, yakni pada tahun 2022, 2024, dan kini terulang kembali di awal tahun 2026.
Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Camat Marisa Usman Bay, Kabag Prokopim Ikbal Mbuinga, serta Kepala Desa Palopo Agus Hulabangga, mengunjungi langsung lokasi kebakaran pada Rabu (28/01/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kondisi korban sekaligus memberikan dukungan moril.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saipul menyampaikan rasa prihatin dan keheranannya atas musibah yang berulang di tempat yang sama.
“Ini sudah yang ketiga kalinya, selang dua tahun sejak kejadian pertama pada 2022. Harus kita telusuri lebih jauh penyebabnya, karena aneh jika terus berulang sementara rumah ini tidak memiliki aliran listrik,” ujar Bupati Saipul.
Ia menegaskan bahwa meskipun kebakaran merupakan musibah, namun penyebabnya perlu diinvestigasi secara mendalam agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Bupati juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap potensi sumber api, seperti obat nyamuk bakar yang diletakkan dekat bahan mudah terbakar, atau lampu minyak dan lampu botol yang dapat memicu kebakaran ketika terjatuh.
“Pastikan rumah dalam keadaan aman sebelum ditinggalkan, terutama ketika ada obat nyamuk atau lampu yang masih menyala,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyaksikan pemasangan tenda darurat (Huntara) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato bersama Taruna Siaga Bencana (Tagana). Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinas Sosial, Risna R. Laisa, sebagai bentuk penanganan cepat bagi korban kebakaran.
Selain mendirikan Huntara, Pemerintah Daerah Pohuwato juga menyalurkan bantuan bencana non-alam berupa paket kebutuhan dasar, di antaranya makanan siap saji, biskuit anak, lauk-pauk siap saji, kasur lipat, selimut, family kit, terpal, sandang dewasa, serta perlengkapan tenda keluarga.
Sekretaris Dinas Sosial, Risna R. Laisa, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Marisa dan Pemerintah Desa Palopo atas dukungan dan bantuan selama proses pendirian Huntara.
“Kami ingin memastikan korban dapat merasa nyaman sementara di Huntara sambil menunggu proses perbaikan rumahnya,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Saipul juga telah berkoordinasi langsung dengan Ketua Baznas Pohuwato untuk menyalurkan bantuan tambahan bagi pasangan tersebut yang sehari-hari bekerja sebagai petani dan ibu rumah tangga.
Jakarta – Salah satu peserta Musyawarah Besar (Mubes) IX Huyula Heluma Lo Hulontalo (LAMAHU) dari Pilar Pingkes, Abdul Manan Podungge, melontarkan kritik tajam terhadap proses penetapan Ketua Umum, yang menurutnya tidak berjalan sesuai mekanisme musyawarah besar organisasi.
Abdul Manan menilai sejak awal, proses pemilihan sudah mengindikasikan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Bandayo, tanpa melalui tahapan demokratis sebagaimana mestinya dalam forum Mubes.
“Kalau pada akhirnya Ketua Umum dipilih oleh Bandayo, seharusnya tidak perlu ada proses Mubes maupun pilar-pilar. Pilar-pilar ini untuk apa, kalau yang menentukan tetap Bandayo?” ujar Abdul Manan dalam keterangannya.
Ia menilai keputusan penetapan Ketua Umum dilakukan secara sepihak dan diumumkan langsung oleh Bandayo tanpa melalui prosedur yang diatur dalam mekanisme organisasi.
“Masalahnya, tadi itu langsung diumumkan oleh Bandayo. Prosedurnya tidak dilakukan sesuai aturan. Setelah itu baru mereka berlindung di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),” tegasnya.
Menurutnya, apabila mekanisme pemilihan Ketua Umum sepenuhnya berada di tangan Bandayo, maka keberadaan Mubes menjadi tidak relevan.
“Kalau mekanismenya memang Bandayo, tidak perlu lagi ada Mubes. Langsung saja ditetapkan oleh Bandayo secara aklamasi. Kasihan para pendiri LAMAHU pertama, mereka ini akhirnya hanya menjadi penonton, tidak dilibatkan secara substansial,” kata Abdul Manan dengan nada kecewa.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti tidak adanya sesi penyampaian visi dan misi dari calon Ketua Umum sebelum penetapan dilakukan.
“Kalau memang proses Bandayo sudah ditetapkan, kenapa tidak mengikuti prosedur? Misalnya penyampaian visi dan misi. Sekarang saya tanya, apakah tadi ada penyampaian visi dan misi? Kan tidak ada, langsung ditetapkan,” ungkapnya.
Abdul Manan menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan proses penetapan Ketua Umum tidak berjalan sesuai prinsip musyawarah dan nilai demokrasi organisasi.
“Hal ini jelas tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya. Prinsip musyawarah untuk mufakat seolah diabaikan,” pungkasnya.
Pernyataan tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal desa yang belum berlistrik kembali menyorot PR besar pemerataan energi di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kerjanya bukan hanya pencapaian target teknis sektor energi, tetapi sampai seberapa jauh listrik benar-benar dinikmati warga di tingkat desa dan kelurahan. Ia menyatakan akan menganggap dirinya gagal sebagai menteri bila pada akhir masa jabatannya masih ada desa atau kelurahan yang belum teraliri listrik.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (22/1/2026). Dalam forum itu, Bahlil menuturkan komitmennya untuk menjadikan pemerataan akses listrik hingga pelosok sebagai prioritas utama kebijakan sektor ESDM.
“Kalau boleh jujur saya katakan dari lubuk hati yang paling dalam, saya merasa insyaallah sampai selesai. Kabinet ini sukses kalau semua desa dan kelurahan sudah dialiri listrik,” ujar Bahlil. Ia menekankan, keberhasilan kabinet akan ikut dinilai dari sejauh mana seluruh desa dan kelurahan dapat menikmati listrik secara merata.
Lebih jauh, Bahlil menegaskan bahwa capaian indikator makro, seperti lifting minyak dan gas maupun target kelistrikan nasional, tidak cukup bila masih ada warga di desa dan kelurahan yang hidup dalam kegelapan. “Sekalipun katakanlah lifting tercapai, tapi kalau saudara-saudara kita di desa-desa, di lurah-lurah itu belum dapat listrik, saya menganggap saya Menteri yang gagal,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di sektor energi untuk menjadikan akses listrik sebagai tolok ukur nyata kehadiran negara. Bahlil menilai, pemerataan listrik desa merupakan bentuk konkret keadilan sosial yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari kegiatan belajar anak sekolah hingga aktivitas ekonomi lokal.
Bahlil juga menyampaikan bahwa dukungan politik dari DPR penting untuk menyelesaikan desa-desa yang belum berlistrik. “Dan saya mendapat vitamin besar dari Bapak Ibu semua, anggota Komisi 12, untuk bagaimana bisa kita mewujudkan dan kita menuntaskan, agar saudara-saudara kita belum ada listrik,” katanya. Ia menekankan perlunya kerja bersama antara pemerintah, PLN, dan para mitra lain untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik di wilayah terpencil.
Meski pemerataan listrik terus membaik, sejumlah data menunjukkan masih adanya desa yang belum menikmati layanan kelistrikan secara memadai. PLN mencatat Rasio Desa Berlistrik (RDB) Indonesia telah mencapai 99,92 persen hingga akhir 2024, dengan 83.693 desa dan kelurahan sudah terlistriki. Rasio elektrifikasi nasional pada periode yang sama dilaporkan mencapai sekitar 99,83 persen.
Namun, di sisi lain, pemerintah juga mengakui masih terdapat ribuan desa yang belum menikmati listrik secara penuh, terutama di wilayah terpencil dan terluar. Pada awal 2026, pemerintah menargetkan percepatan penyediaan listrik bagi sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum tersambung ke jaringan PLN, sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Bahlil. Sementara itu, Kementerian ESDM sebelumnya mengungkap bahwa lebih dari 10.000 lokasi atau desa masih belum teraliri listrik PLN per kuartal I 2025, dan kebutuhan investasi untuk menutup kesenjangan itu diperkirakan mencapai lebih dari Rp50 triliun.
Kementerian ESDM sudah lama menargetkan rasio listrik perdesaan mendekati 99,7 persen pada 2025 melalui program listrik perdesaan, mini-grid, dan solar home system, termasuk dengan mendorong peran BUMD, swasta, dan koperasi untuk melistriki daerah terpencil berbasis energi terbarukan. PLN juga melaporkan, sepanjang 2024 program Listrik Desa berhasil menerangi 951 desa baru, menyambungkan lebih dari 100.000 rumah tangga, dan membangun ribuan kilometer jaringan tegangan menengah dan rendah berikut gardu distribusi untuk memperkuat infrastruktur.
Dalam konteks kebijakan saat ini, pernyataan Bahlil menempatkan tanggung jawab pribadi dan institusional secara bersamaan, karena ia mengikat reputasinya sebagai menteri pada tuntas atau tidaknya persoalan desa tanpa listrik menjelang akhir masa kerja kabinet. Sikap ini sejalan dengan dorongan publik agar pemerintah tidak hanya mengejar angka rasio elektrifikasi nasional, tetapi memastikan tidak ada kantong-kantong desa yang tertinggal dari akses listrik yang layak.
Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo1 month ago
Advertorial3 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo3 months ago
Advertorial3 months ago