Di tengah globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan interaksi perdagangan, investasi maupun kegiatan industri antara negara satu dengan negara lainnya pun saling bergantung. Jika salah satunya mengalami gangguan, baik sifatnya natural atau karena diciptakan lewat perang dagang, pasti menjadi efek domino ke negara lain. Ketegangan ekonomi antara USA dan Tiongkok salah satu pembuktian. Dengan adanya perang dagang ekonomi antar kedua negara yang mengalami tekanan, kinerja ekspor dan impor pun terganggu. Efeknya bukan hanya tertuju bagi USA maupun Tiongkok, namun pengaruhnya ke negara-negara mitra dagang begitu kuat. Ini dikarenakan USA-Tiongkok menyumbang 38 persen ekonomi dunia. Dan bila ekonomi kedua negara tersebut mengalami kontraksi, ekonomi global pun mengalami tekanan. Karenanya, perang dagang antar kedua negara nyatanya sama-sama mengalami kerugian, kecuali negara lain yang dapat memanfaatkan peluang, semisal Vietnam. Berbagai produk yang selama ini di impor dari Tiongkok ke USA dikenakan bea masuk yang tinggi (proteksi), digantikan produk dari Vietnam dengan kualifikasi barang yang sama. Menyadari “kekeliruan” mereka, tidak ada yang menang, USA-Tiongkok melakukan kesepakatan tahap pertama. Rincian kesepakatan dagang berisi mengenai ekspor makanan, produk pertanian dan produk makanan laut dari USA ke Tiongkok, dan Tiongkok mengakhiri praktek pemaksaan perusahaan asing untuk melakukan transfer teknologi ke perusahaan Tiongkok.
Perang dagang USA-Tiongkok baru saja akan mereda, kini Tiongkok dan belahan dunia lainnya menghadapi gangguan ekonomi, berupa serangan virus corona. Episentrum serangan virus mematikan tersebut berasal dari Wuhan Tiongkok dan berdampak luas terhadap perekonomian di negara lain, termasuk Indonesia. Maka dari itu variabel pengganggu ekonomi kini makin beragam, tidak hanya datangnya dari aspek makro ekonomi semata, kesehatan pun dapat menjadi faktor determinan. Malahan penyebaran virus corona dampaknya lebih besar bila dibandingkan dengan perang dagang karena menyangkiti persendian ekonomi di sektor industri, investasi, perdagangan dan paling parah sektor pariwisata. Padahal dengan adanya kesepakatan tahap pertama untuk meredekan perang dagang, ada optimisme ekonomi global mengalami peningkatan, kini dibayangi oleh resiko serangan virus corona.
Berbagai negara telah menghentikan kegiatan industri, perdagangan maupun penutupan penerbangan memukul sektor pariwisata. Atas kondisi itu sejatinya memang masyarakat dunia internasional, khususnya negara-negara maju perlu membangun komitmen untuk mencegah penyebaran virus corona. Alat kebijakan ini juga penting dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah lebih luas virus corona, sebab virus ini ditengarai telah masuk ke Indonesia sekalipun belum ada yang meninggal. Sayangnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan belum begitu meyakinkan melakukan antisipasi. Malahan terkesan enteng menghadapi penyebaran virus Covid-19 dengan menyebut orang Indonesia kebal virus berkat do’a, bahkan petinggi negara menganggap virus corona dapat ditangkal dengan do’a qunut, atau anjuran tokoh agama untuk menangkal virus corona dapat dilakukan dengan metode ruk’yat. Pernyataan-pernyataan itu merendahkan nalar pengetahuan medis, maka wajar para diplomat barat cemas dengan penanganan virus corona di Indonesia. Padahal ini sudah menjadi kebutuhan kritis, nampak belum ada peningkatan frekuensi tes virus corona atau deteksi kasus. Apalagi pada umumnya rumah sakit di daerah masih terbatas yang memiliki alat perlindungan untuk menghadapi serangan virus, tidak tersedia ruangan isolasi yang cukup memadai. Pencegahan virus corona sangat penting, jika penyebarannya telah berlangsung memakan ongkos besar untuk mengatasinya, seperti kasus SARS dan flu burung dimasa lampau.
Mungkin yang nampak saat ini pemerintah justru terkesan sibuk bukan masalah pencegahan penyebaran virus, namun antisipasi menurunnya kinerja investasi dan menggenjot sektor pariwisata sebagai dampak virus corona. Untuk menggenjot sektor pariwisata pemerintah melakukan stimulus fiskal agar perekonomian tidak terus tertekan, namun seharusnya kebijakan stimulasi fiskal untuk semua sektor bukan fokus satu sektor saja. Tidak kalah pentingnya mendorong daya beli masyarakat sebab kini diperhadapkan pada kenaikan iuran BPJS, kenaikan cukai rokok yang akan diikuti kenaikan cukai plastik, cukai kendaraan bermotor, malahan akan dilakukan peninjauan subsidi gas dan listrik. Keseluruhannya akan menggerus daya beli masyarakat yang selama ini menjadi faktor penunjang pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri di tahun 2020 diprediksi mengalami penurunan, seiring dengan perlambatan ekonomi global. Setidaknya ada lima “setan” pengganggu ekonomi dunia, 1) Ketegangan USA dan Iran, jika terus berlanjut –bahkan menuju perang– akan mengganggu pasokan minyak mentah, sehingga dapat mendorong lonjakan harga minyak, 2) Perang dagang USA dan Tiongkok belum terjadi kesepakatan, sekalipun sudah ada perjanjian tahap pertama untuk mengakhiri perang dagang, 3) The Federal bank sentral Amerika agresif menaikkan suku bunga, jadinya arus modal ke USA mengalir deras dan negara berkembang kebagian ‘recehan’, bahkan memukul negara emerging market, seperti Turki, juga termasuk Argentina mengalami krisis, 4) Gelombang protes melanda Hong Kong yang menolak rencana pengesahan UU Ekstradisi hal ini dapat mengganggu investor, Hong Kong salah satu sentra keuangan global, dan terbesar di Asia, dan 5) Virus corona yang telah menyebar lebih dari 20 negara, jumlah kasus sudah mencapai 81,005, korban jiwa sebanyak 2.762.
Ketegangan geopolitik Timur Tengah, serta perang dagang merupakan risiko lama, berbeda halnya dengan kasus penyebaran corona sifatnya baru. Melemahnya perekonomian global, apalagi penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai dampak dari virus corona akan memukul perekonomian Indonesia, penyebabnya Tiongkok merupakan mitra utama perdagangan Indonesia. Menurunnya perekonomian Tiongkok sebesar satu persen berpotensi menggerus pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 persen. Bila aktifitas ekonomi Tiongkok turun maka kinerja ekspor Indonesia pasti turun. Data BPS menunjukkan pada bulan Januari 2020 ekspor migas dan non migas Indonesia ke Tiongkok mengalami penurunan tajam sebesar 12,07 persen. Demikian juga sebaliknya banyak barang kebutuhan di impor dari Tiongkok, jika kegiatan produksinya berhenti tidak akan ada pengiriman ke Indonesia. Kinerja impor sendiri mengalami penurunan sebesar 2,71 persen, paling besar disumbang dari impor buah-buahan. Penurunan kinerja ekspor-impor berimbas pada penerimaan bea masuk perdagangan sebesar 20,5 persen dan pajak dari kegiatan perdagangan per januari hanya mencapai Rp. 22,18 triliun atau menurun sebesar 5,8 persen dibanding periode bulan sebelumnya.
Menghadapi situasi demikian, agar ekonomi Indonesia tetap berjalan dijalurnya, dibutuhkan penguatan ekonomi domestik, termasuk mendorong konsumsi rumah tangga. Karena itu kebijakan stimulan fiskal sejatinya tidak menambah beban ekonomi masyarakat, rencana peningkatan pendapatan negara lewat kenaikan cukai kendaraan bermotor, cukai plastik dan rencana peninjauan subsidi gas dan listrik perlu dipikirkan secara matang. Untuk sektor rill, menggenjot pariwisata merupakan pilihan yang tepat namun belum dapat berharap banyak terhadap wisatawan asing karena kewaspadaan penyebaran virus corona. Geliat sektor pariwisata diharapkan dari wisatawan domestik, namun terkendala regulasi dari sektor penunjang seperti transportasi. Diskon harga tiket jika perlu dibawah 50 persen, harga avtur ditekan bukan hanya ke daerah destinasi wisata utama, namun juga perlu didorong di daerah lainnya untuk menggerakkan perekonomian daerah. Disaat yang sama perlunya sinergi kebijakan moneter, lewat instrumen kebijakan penurunan suku bunga dengan tidak mengabaikan inflasi terkendali. Sembari mengoptimalkan belanja pemerintah lewat APBN/APBD dan percepatan penyaluran Dana Desa untuk memperkuat konsumsi rumah tangga. Harapannya, kebijakan ini dapat meminimalisir dampak virus corona yang menjangkiti perekonomian domestik.
Gorontalo – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia Sudaryono menitipkan pesan khusus yang mendalam kepada seluruh petani di Provinsi Gorontalo. Para petani diminta untuk melipatgandakan eksitasi semangat dalam memajukan sektor agraris guna memperkuat fondasi program ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
Instruksi taktis tersebut dilemparkan Sudaryono di sela-sela menghadiri agenda silaturahmi makro bersama pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Tani Merdeka, Asosiasi Pedagang Pasar, serta jajaran kader Partai Gerindra di Gorontalo, Selasa (23/06/2026).
Menyuarakan arahan dengan gaya khasnya yang lugas, komunikatif, dan membumi, Wamentan mengajak para pejuang pangan di daerah untuk konsisten bekerja keras menggenjot kurva produktivitas lahan pertanian mereka.
“Untuk seluruh petani Gorontalo, gas pol, rem blong. Itu saja,” cetus Sudaryono yang langsung disambut riuh antusiasme para peserta yang hadir.
Bagi Sudaryono, persistensi dan determinasi kerja keras para petani di lapangan bertransformasi menjadi pilar penentu yang paling krusial dalam menjaga stabilitas ketersediaan pasokan pangan nasional, terutama di tengah volatilitas iklim dan berbagai tantangan global yang membayangi sektor agrobisnis saat ini.
Lebih lanjut, orang nomor dua di Kementerian Pertanian (Kementan) ini menyoroti pentingnya akselerasi produksi melalui intensifikasi serta optimalisasi lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat akar rumput.
“Formulanya sederhana, tanam lebih banyak, panen lebih banyak. Kuncinya hanya itu saja,” tegas Sudaryono di hadapan forum.
Pesan penyemangat dari perwakilan pemerintah pusat ini diyakini menjadi stimulus psikologis bagi para petani di Gorontalo untuk memaksimalkan seluruh potensi bentang alam daerah secara holistik. Provinsi Gorontalo sendiri secara historis memegang peranan strategis sebagai salah satu lumbung pangan andalan nasional, khususnya melalui komoditas jagung yang konsisten menjadi pilar penopang ekspor maupun kebutuhan domestik.
Melalui penguatan rajutan kolaborasi lintas sektor—yang mengintegrasikan peran regulator pemerintah, organisasi profesi petani, hingga keterlibatan para pelaku usaha pasar—ekosistem pertanian di Gorontalo diharapkan mampu mencetak swasembada baru yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani sekaligus ketahanan pangan Indonesia.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia Sudaryono saatmenggelar agenda silaturahmi
Gorontalo – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia Sudaryono menggelar agenda silaturahmi sosiopolitik bersama pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Tani Merdeka, Asosiasi Pedagang Pasar, serta jajaran kader Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Selasa (23/06/2026) malam.
Malam keakraban yang berlangsung dinamis tersebut didesain sebagai instrumen untuk mempererat sekaligus memperkuat simpul koordinasi antara pemerintah pusat dengan berbagai elemen strategis masyarakat bawah. Fokus utamanya menyasar para pelaku sektor hulu pertanian hingga hilir perdagangan di Bumi Serambi Madinah.
Dalam momentum informal tersebut, Sudaryono disuguhi hidangan rahang tuna bakar, salah satu mahakarya kuliner khas Gorontalo yang legendaris. Menu ini dikenal luas sebagai hidangan wajib bagi para pejabat negara dan tamu protokoler yang berkunjung ke daerah tersebut.
Di hadapan ratusan pasang mata yang memadati area pertemuan, Wamentan Sudaryono melayangkan rasa syukur mendalam atas kokohnya komitmen kebersamaan lintas sektoral yang ditunjukkan oleh masyarakat Gorontalo.
“Alhamdulillah, malam ini kami bisa bertatap muka dan bersilaturahmi langsung dengan kawan-kawan pejuang pangan dari HKTI, Tani Merdeka, Asosiasi Pedagang Pasar, serta keluarga besar Partai Gerindra Gorontalo,” ungkap Sudaryono hangat.
Bagi Sudaryono, ruang perjumpaan komunal seperti ini memiliki urgensi tinggi untuk melebur sekat birokrasi, merajut ukhuwah, sekaligus menjadi kanal sosiologis untuk membumikan kebahagiaan bersama. “Esensinya kita berkumpul, makan bersama, menikmati musik, dan berbagi energi kegembiraan dengan kawan-kawan di daerah,” imbuhnya.
Kendati dibalut atmosfer sukacita, Sudaryono tetap menyelipkan pesan humanis. Ia mengajak seluruh tokoh yang hadir untuk tidak melupakan empati sosial serta tetap menaruh kepedulian riil terhadap masyarakat kecil yang saat ini masih berjuang menghadapi impitan ekonomi.
“Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa prihatin kita kepada saudara-saudara di luar sana yang sedang berjuang keras menghadapi kesulitan hidup, malam ini kita hadir untuk membagi secercah kegembiraan dan kebahagiaan bersama kawan-kawan di Gorontalo,” tutur Wamentan.
Kunjungan kerja Sudaryono di Provinsi Gorontalo ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kedinasan menjelang seremoni penutupan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan 2026. Agenda akbar tersebut dijadwalkan menghentak pada Rabu (24/06/2026) di Gelanggang Olahraga (GOR) David-Tonny, Kabupaten Gorontalo.
Puncak penutupan PENAS 2026 tersebut direncanakan bakal dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta para kepala daerah se-Indonesia.
Pantauan di lokasi, agenda malam silaturahmi ini turut dihadiri oleh sederet tokoh elite politik dan pejabat daerah Gorontalo. Tampak hadir di antaranya Sulyanto Pateda, Adhan Dambea, Indra Gobel, Nuraini Aini Sompie, Nelson Pomalingo, Syarif Mbuinga, hingga Limonu Hippy. Hadirnya para pemangku kepentingan ini mempertegas solidnya sinergitas pentaheliks untuk mengawal kedaulatan pangan dan akselerasi pembangunan infrastruktur pertanian di Provinsi Gorontalo.
Gorontalo – Agenda tahunan evaluasi akademik siswa di SMA Negeri 3 Gorontalo berujung polemik. Rapat koordinasi orang tua murid yang dirangkaikan dengan penyerahan rapor semester genap pada Senin (22/06/2026) memicu gelombang protes dari sejumlah wali murid akibat mencuatnya instruksi penarikan sumbangan dana pembangunan infrastruktur sekolah.
Rapat yang sedianya diorientasikan untuk membedah rapor hasil belajar siswa serta skema persiapan tahun ajaran ganjil tersebut, dinilai bergeser substansi menjadi forum penggalangan dana sepihak untuk membiayai fasilitas fisik sekolah.
Salah satu orang tua siswa, WM (bukan nama sebenarnya), melayangkan keberatan mendalam atas manuver komite dan pihak sekolah. Ia membeberkan bahwa orang tua murid dituntut ikut menyetor kontribusi pembiayaan sejumlah megaproyek fisik internal, meliputi pembangunan gedung aula, perbaikan pagar keliling, perluasan area parkir, hingga renovasi kantin sekolah.
Dalam pemaparan forum, WM mengungkapkan bahwa total estimasi pagu anggaran untuk pemenuhan fasilitas tersebut menyentuh angka fantastis, yakni Rp3 miliar. Dari proyeksi kebutuhan itu, pihak otoritas sekolah membidik 50 persen anggaran atau senilai Rp1,5 miliar bersumber dari dompet para orang tua siswa.
“Jika dikalkulasikan dengan basis jumlah murid yang mencapai kisaran 1.300 orang, maka beban yang harus ditanggung setiap orang tua siswa bisa menembus angka di atas Rp1 juta. Meski pihak sekolah berdalih nominal tersebut dapat diangsur, mayoritas orang tua di dalam forum tetap merasa terbebani secara psikologis dan finansial,” keluh WM kepada awak media.
WM juga membongkar adanya indikasi penolakan asas sukarela dalam rapat tersebut. Terdapat beberapa wali murid yang berniat menyumbang sesuai kemampuan finansial mereka sebesar Rp50 ribu, namun nominal tersebut ditolak secara halus oleh manajemen sekolah karena dinilai terlampau jauh dari target kuota anggaran yang dicanangkan.
Sentimen penolakan serupa bertiup dari barisan orang tua murid lainnya. Mereka menyayangkan momentum penyerahan rapor yang sakral bagi perkembangan anak justru disisipi oleh urusan penarikan dana taktis pembangunan.
“Kami datang untuk mengonfirmasi capaian belajar anak, bukan untuk disodori tagihan infrastruktur. Pembahasan anggaran komite ini sangat tidak etis ditempatkan pada momentum penyerahan rapor,” cetus salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Berdasarkan data yang dihimpun, rapat pleno tersebut dipimpin langsung oleh Kepala SMAN 3 Gorontalo bersama jajaran pengurus Komite Sekolah. Pihak wali murid mendesak Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo untuk segera turun tangan meninjau legalitas penarikan dana tersebut agar tidak menabrak regulasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang melarang segala bentuk pungutan liar.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada konfirmasi resmi maupun siaran pers lanjutan dari Kepala SMAN 3 Gorontalo maupun pihak Komite Sekolah terkait kejelasan status dana tersebut, apakah murni bersifat sumbangan sukarela atau berupa pungutan wajib yang mengikat.
Daerah2 months ago
Gorontalo3 months ago
Gorontalo3 months ago
Daerah2 months ago
Gorontalo2 months ago
Advertorial3 months ago
Gorontalo3 months ago
Advertorial3 months ago