DEPROV – Juru Sembelih Halal (Juleha) Provinsi Gorontalo menyampaikan aspirasi mereka kepada Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo masa sidang 2025–2026.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Yamin, salah seorang pengurus Juleha Gorontalo, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik pemotongan hewan di daerah yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prosedur halal. Ia menuturkan bahwa masih ditemukan kasus penyembelihan dilakukan oleh orang dalam kondisi tidak layak, bahkan dilaporkan ada yang memotong hewan dalam keadaan mabuk.

“Kami sangat khawatir dengan kondisi ini. Diharapkan pemerintah segera menetapkan peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan pedagang sapi memotong hewan di rumah pemotongan hewan (RPH), agar prosedur halal benar-benar terjamin,” ungkap Ahmad Yamin.

Menanggapi aspirasi tersebut, Sulyanto Pateda menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hal itu di DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, usulan ini sangat penting mengingat Gorontalo dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan sering dijuluki Serambi Madinah.

“Aspirasi ini sangat penting dan akan saya kawal. Saya akan memfasilitasi pertemuan dengan Komisi II DPRD agar isu terkait penyembelihan halal ini dapat dibahas secara langsung dan ditindaklanjuti,” ujar Sulyanto.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu memastikan agar seluruh proses pemotongan hewan di Gorontalo sesuai dengan syariat Islam dan mengikuti standar jaminan produk halal, demi menjaga kepercayaan serta ketenangan batin masyarakat Muslim.

Sulyanto juga menyampaikan bahwa selain mengawal aspirasi masyarakat, pihaknya terus berupaya memastikan penyaluran bantuan daerah berjalan efektif. Tahun sebelumnya, sekitar Rp3 miliar bantuan telah disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program ekonomi dan sosial.

“Bantuan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat dan birokrasi harus terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga,” tutup Sulyanto.

Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menggelar upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 yang dirangkaikan dengan Apel Korpri tingkat Kabupaten Pohuwato, Selasa (28/10/2025). Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor Bupati Pohuwato dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah serta berbagai elemen masyarakat.

Turut hadir Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, Dandim 1313 Pohuwato, perwakilan Forkopimda, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, unsur perbankan dan BUMD, serta para pemuda, mahasiswa, pelajar, dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga bertindak sebagai pembina upacara dan membacakan sambutan resmi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Bupati Saipul menyampaikan bahwa peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 merupakan momentum penting untuk mengingat kembali semangat persatuan dan tekad para pemuda Indonesia yang pada 28 Oktober 1928 menyatakan satu komitmen: bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia.

“Ikrar yang diucapkan pada 28 Oktober 1928 bukan sekadar kata-kata, melainkan semangat yang mengikat seluruh anak bangsa dalam tekad persatuan. Semangat ini masih relevan hingga hari ini ketika kita menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi,” ujar Bupati Saipul.

Dengan mengusung tema Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu, Bupati Saipul menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif generasi muda. Ia mengajak para pemuda untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjadi penggerak perubahan.

“Kita hidup di era yang serba cepat dan penuh perubahan. Di tengah perkembangan dunia digital, pemuda Indonesia harus mampu menjadi pelaku perubahan, bukan sekadar penonton. Jadilah generasi yang adaptif, kreatif, dan berintegritas,” pesannya.

Selain itu, Bupati Saipul juga menekankan pentingnya memperkuat persatuan dan menghargai keberagaman sebagai kekayaan bangsa.

“Perbedaan suku, agama, dan budaya bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang memperindah Indonesia,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Bupati Saipul mengajak seluruh pemuda Indonesia, khususnya anggota Korpri Kabupaten Pohuwato, untuk menjadikan momentum Sumpah Pemuda sebagai pengingat akan tanggung jawab besar dalam membangun daerah dan bangsa.

“Mari kita jadikan semangat Sumpah Pemuda sebagai energi untuk memperkuat etos kerja, meningkatkan kinerja birokrasi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Pohuwato,” pungkasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

“Bangunlah Indonesia dari hal-hal kecil di sekitar kita, dari bidang keahlian yang kita kuasai, hingga karya besar yang membanggakan negeri. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia, karena dari cinta itu lahir pengabdian yang tulus,” tutup Bupati Saipul.

Upacara Sumpah Pemuda ke-97 di Kabupaten Pohuwato menjadi wujud semangat kebangsaan dan pengabdian bersama. Seluruh elemen pemerintah, pemuda, dan masyarakat bersatu dalam tekad untuk membangun Pohuwato dan Indonesia yang lebih maju, bersatu, dan bermartabat.

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa perbaikan Jalan Palma bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, melainkan tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.

Penegasan tersebut disampaikan Adhan pada Senin (27/10/2025) sebagai respons atas keluhan warga yang mempertanyakan lambatnya penanganan kerusakan di ruas jalan tersebut.

Menurut Adhan, Pemerintah Provinsi perlu segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi jalan agar masyarakat dapat kembali menikmati akses transportasi yang aman dan nyaman.

“Jalan Palma itu tanggung jawab provinsi. Jadi saya minta pihak provinsi jangan hanya fokus pada hal lain, tetapi juga memperhatikan Jalan Palma, karena itu menyangkut kepentingan masyarakat Gorontalo,” tegas Adhan.

Ia menambahkan bahwa saat menjabat pada periode sebelumnya, Pemkot Gorontalo telah melakukan pengaspalan di Jalan Palma karena saat itu masih berstatus jalan kota. Namun, setelah status jalan tersebut dialihkan menjadi kewenangan provinsi, beberapa bagian aspal lama kini mengalami kerusakan.

“Dulu waktu saya menjabat dan jalan itu masih tanggung jawab kota, kami yang melakukan pengaspalan. Sekarang yang rusak justru ruas yang dulu pernah kami tangani. Tapi sekarang statusnya sudah jalan provinsi, jadi tanggung jawabnya juga sudah berbeda,” jelas Adhan.

Lebih lanjut, Adhan menegaskan bahwa urusan pembangunan infrastruktur seharusnya berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pada kepentingan politik atau pencitraan semata.

“Dalam memimpin, yang paling penting itu niat. Kalau niatnya tulus untuk kepentingan rakyat, insya Allah hasilnya juga baik. Tapi kalau niatnya untuk hal lain, tentu hasilnya juga berbeda,” ujarnya.

Menanggapi pandangan masyarakat yang menilai dirinya sering membuat gebrakan atau terobosan baru, Adhan menyebut hal itu sebagai wujud tanggung jawab moral seorang pemimpin.

“Banyak masyarakat bilang saya tiap minggu ada terobosan baru. Ya memang begitu seharusnya. Pemimpin itu diberi amanah untuk berpikir dan bekerja demi kepentingan rakyat, bukan untuk diam saja,” tandasnya.

Dengan pernyataan ini, Wali Kota Adhan berharap Pemprov Gorontalo segera menindaklanjuti persoalan Jalan Palma agar tidak menimbulkan dampak lebih besar terhadap mobilitas warga serta roda perekonomian kota.