DPRD KABGOR – Sejumlah masyarakat mantan penggarap lahan Hak Guna Usaha (HGU) Motoduwo dan Matolotaluhu Kecamatan Dungaliyo kembali mendatangi gedung dewan Kabupaten Gorontalo terkait tindak lanjut rapat dengar pendapat yang di langsungkan beberapa waktu lalu.

Masyarakat meminta komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo dapat mengeluarkan rekomendasi eksekusi lahan yang sampai saat ini masih menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat.

Masri Hunggaita, masyarakat Kecamatan Dungaliyo menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangan mereka tak lain untuk mempertanyakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh komisi I, bersama sejumlah instansi dan masyarakat eks penggarap HGU beberapa waktu lalu.

“Kami masih ingat penyampaian komisi I kemarin memberikan waktu pemerintah daerah untuk melakukan upaya sterilisasi lahan eks HGU selama dua minggu, sementara hal ini sudah melewati dua bulan namun belum ada realisasi,” Ungkap Masri.

Sambung Masri, apa bila pemerintah tidak segera melakukan tindak lanjut eksekusi lahan, maka penguasaan lahan hanya sepihak dan bisa memicu polemik yang berkepanjangan.

“Saat ini mereka yang menguasai lahan baru melewati masa panen, untuk itu lahan eks HGU harus dieksekusi. Kami minta ada upaya tegas dari pemerintah sesuai janji,” Tegas Masri.

Sementara anggota komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Irman Mooduto mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat tersebut dan akan menggelar rapat di internal komisi.

“Aspirasi sudah resmi kami terima, selanjutnya akan disampaikan kepada ketua komisi. Apakah akan dilakukan rapat dengar pendapat lanjutan, maka masih menunggu hasil rapat internal,” Jelasnya.

DPRD KABGOR – Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Jarwadi Mamu, mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memperhatikan nasib para petani terutama pada tanaman padi yang sering diserang hama penggerek batang sehingga berpengaruh pada hasil panen.

Menurut ketua Fraksi Nasdem di situasi yang sekarang ini, terlebih pandemi Covid 19 membuat nasib para petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil panen tersebut sangatlah memprihatinkan. Maka Jarwadi menekan ke Pemerintah Daerah untuk sesegera mungkin menyikapi persoalan ini.

Ia pun menjelaskan, akibat dari serangan hama ini bisa mempengaruhi stadium pertumbuhan tanaman padi, selanjutnya serangan penggerek batang padi pada stadium vegetatif juga tidak dapat dikompensasi menjadi pembentukan anakan baru.

Dirinya menyampaikan serangan pada stadium generatif menyebabkan mulai tampak putih dan hampa atau disebut beluk (whiteheads), dan kerugian hasil yang diakibatkan setiap persen gejala berkisar 1 sampai 3% atau rata-rata 1,2%.

“Jadi hama penggerek batang itu sudah mulai melanda petani yang ada di Gorontalo,” Terang Jarwadi

Sebagai ketua Gapoktan atau gabungan kelompok tani Jarwadi Mamu menambahkan, apa bila tanaman padi sudah diserang hama penggerek batang dengan demikian hasil panen para petani tidak memiliki isi di dalamnya.

“Khususnya untuk paritas 4,2 semua hasil produksi para petani diatas 50% gagal. Sehingga saya berharap kepada pemerintah daerah agar memperhatikan para petani yang gagal panen akibat hama tersebut,” Tutup Jarwadi.

GORUT – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebuah bentuk kegiatan pengawasan dan pengendalian secara internal yang menjadi ranah dari inspektorat. Dengan begitu sistem ini tidak bisa terpisah dari peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pengendalian.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Gorontalo Utara (Wabup Gorut), Thariq Modanggu usai menutup rangkaian Bimtek SPIP terintegrasi yang dilaksanakan Inspektorat Gorut kerja sama dengan BPKP Perwakilan Gorontalo, Selasa (3/8/2021) di Aula Hotel Grand’Q Kota Gorontalo.

Ia menyebut SPIP sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Semakin baik sistem pengendalian internal, maka pasti akan semakin baik pula capaian-capaian dan nilai-nilai termasuk nilai naturitas SPIP,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan, bimbingan teknis SPIP tersebut sangat penting untuk memperbaiki nilai maturitas SPIP Gorontalo Utara yang masih tergolong rendah di Provinsi Gorontalo.

“Oleh karena itu saya meminta dan bahkan memerintahkan kepada masing-masing OPD untuk membuat perencanaan terhadap hasil bimtek tadi, supaya bimtek ini jangan hanya berlalu begitu saja, semua OPD harus membuat perencanaan terkait dengan SPIP, lebih-lebih poin-poin yang terkait dengan itu di OPD masing-masing,” pungkasnya.