kabupaten pohuwato
177 Pejabat Pengawas Struktural Eselon IV Ikuti Penyetaraan Jabatan
Published
5 years agoon
POHUWATO – Sebanyak 177 pejabat pengawas struktural eselon IV mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional penyetaraan jabatan oleh Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga, di Gedung Panua Kantor Bupati Pohuwato, (31/12/2021).
Upacara pengambilan sumpah janji dan pelantikan disaksikan Wakil Bupati Suharsi Igirisa, Sekda Iskandar Datau, unsur Forkopimda, dan para Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Saipul A Mbuinga mengungkapkan, penyetaraan jabatan ini merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menjadikan kinerja organisasi perangkat daerah lebih maksimal.
Dikatakannya, jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV akan dialihkan menjadi jabatan fungsional. Dengan harapan, sistem kerja harus berubah lebih cepat dan profesional.
“Saudara yang dilantik dalam jabatan fungsional ini, tidak perlu khawatir. Karena penyetaraan ini tidak akan merugikan Pegawai Negeri Sipil, dan terkait dengan tunjangan yang akan diterima setara dengan jabatan struktural yang diperoleh seluruhnya, serta pemenuhan hak-hak sebagai PNS untuk memperoleh angka kredit sesuai yang dipersyaratkan pada jabatan fungsional,” Jelas Saipul.
Ia berharap, seluruh pejabat fungsional yang dilantik, bisa menjalankan amanah dan menunjukkan kinerja terbaik sesuai tugas, pokok, dan fungsinya.
“Saya berharap kepada pejabat fungsional yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya agar mampu menjalankan amanahnya secara professional, disiplin dan memahami substansi pekerjaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” Ucap Bupati Saipul
You may like
-
Resmi Dilantik! Erna Giasi Siap Nakhodai GOW Kabupaten Pohuwato Periode 2026–2031
-
ULTIMATUM! LABRAK Pohuwato Desak DPRD Gelar RDP Terkait Dugaan Perampasan Lahan Tambang
-
Malam Penuh Ampunan, Pemda Pohuwato Gelar Doa Bersama di Nisfu Syakban
-
Demi Layanan Lebih Baik! Saipul A. Mbuinga Ajukan Peningkatan RS Bumi Panua
-
Di Tengah Sinar Mentari, Bupati Saipul Memimpin Tabur Bunga Hari Pahlawan di Pohuwato
-
7 Camat Baru Resmi Menjabat: “Jika Tak Efektif, Bisa Kami Kembalikan,” Tegas Bupati
Gorontalo
Menang Telak di Pesta Demokrasi Desa, Erik Abdullah Raup 80 Persen Suara Pemilihan BPD Desa Karya Baru
Published
5 hours agoon
19/11/2026
Pohuwato – Semangat regenerasi kepemimpinan di tingkat desa mulai tampak nyata dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Pohuwato, pada Rabu (18/11/2026). Pesta demokrasi tingkat desa tersebut diikuti oleh sejumlah kandidat dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh senior hingga generasi muda yang bertekad mengambil bagian langsung dalam pembangunan desa.
Salah satu representasi generasi muda yang sukses mencuri perhatian dalam kontestasi tersebut adalah Erik Abdullah, S.Pd., perwakilan Dusun 3 Butato, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Dalam pemilihan anggota BPD tersebut, Erik berhasil meraih kemenangan telak dengan memperoleh dukungan sebesar 80 persen dari total hak suara yang diberikan masyarakat setempat.
Capaian suara mayoritas tersebut menjadi cerminan tingginya kepercayaan warga terhadap keterlibatan kaum muda di dalam lembaga permusyawaratan desa. Kehadiran figur muda di jajaran BPD diharapkan mampu menyuntikkan perspektif segar, gagasan inovatif, serta energi baru dalam mengawal aspirasi warga dan mengakselerasi pembangunan desa.
Salah seorang warga setempat berinisial WL mengungkapkan bahwa momentum ini sudah saatnya dimanfaatkan untuk memberikan ruang dan kepercayaan seluas-luasnya bagi anak muda dalam berkontribusi memajukan daerahnya.
“Generasi muda harus mampu menjadi agen perubahan dan turut mengambil peran dalam pembangunan desa. Desa membutuhkan ide-ide baru, pemikiran kreatif, serta semangat anak muda untuk membawa desa menjadi lebih maju ke depannya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa tingginya perolehan suara tersebut membuktikan bahwa Erik merupakan sosok yang dipercaya masyarakat. Harapan besar tersebut sekaligus menjadi amanah agar berbagai gagasan dan visi yang ditawarkan selama masa pencalonan dapat direalisasikan secara konkret melalui fungsi dan tanggung jawabnya sebagai anggota BPD.
Adapun visi utama yang diusung Erik Abdullah dalam pencalonannya adalah ‘Terwujudnya Desa Karya Baru yang Maju, Mandiri, Transparan, dan Sejahtera Berlandaskan Gotong Royong’.
Visi tersebut diharapkan menjadi kompas kerja dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat akar rumput, memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap program pembangunan.
Terpilihnya Erik Abdullah dalam ajang pemilihan BPD ini menjadi bukti konkret bahwa proses regenerasi kepemimpinan desa dapat dimulai dari partisipasi aktif generasi muda. Berbekal mandat dan kepercayaan besar dari masyarakat, tanggung jawab utama yang menanti ke depan adalah menjalankan amanah secara terbuka, aspiratif, serta senantiasa mengedepankan kepentingan bersama demi kemajuan Desa Karya Baru.
Gorontalo
Tegas Tolak Penyerobotan Lahan! Warga Puncak Jaya Minta Perlindungan Wilayah Adat Bugu
Published
3 weeks agoon
31/10/2026
Gorontalo – Gelombang keresahan masyarakat terhadap ancaman kerusakan lingkungan dan penyerobotan lahan kembali memuncak di Kabupaten Pohuwato. Warga Desa Puncak Jaya, Kecamatan Taluditi, secara bulat menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk dugaan penyerobotan, pengkaplingan, hingga operasional Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Bugu.
Penolakan resmi tersebut telah dituangkan secara tertulis melalui surat pernyataan sikap warga dengan perihal permohonan perlindungan wilayah adat Gorontalo Bugu. Surat aspirasi tersebut ditujukan langsung kepada Kepala Desa Puncak Jaya, serta ditembuskan kepada Kepala Desa Kwala Besar dan Kepala Desa Batu Rata.
Dalam dokumen tersebut, warga menegaskan bahwa secara historis dan yuridis, wilayah Bugu merupakan kawasan kelola sekaligus wilayah administrasi Desa Puncak Jaya yang selama ini dirawat dan dijaga secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.
Namun, warga mengaku prihatin lantaran kawasan tersebut saat ini diduga diserobot, dikapling secara sepihak, dan dijadikan titik operasional tambang emas ilegal oleh pihak-pihak luar tanpa mengantongi izin dari warga pemilik wilayah.
Secara eksplisit, warga menolak keras segala bentuk transaksi jual beli lahan, pengkaplingan, maupun klaim sepihak atas wilayah yang dipersoalkan. Dalam suratnya, warga turut menyentil indikasi dugaan keterlibatan oknum warga dari Desa Kwala Besar dan Desa Batu Rata, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.
Selain konflik penguasaan tanah, warga mengkritisi keras dugaan pengerahan alat berat jenis ekskavator untuk mengeruk material tambang. Aktivitas pemanfaatan alat berat tersebut dinilai berpotensi kuat merusak ekosistem kawasan sungai maupun bentang alam daratan di wilayah Bugu.
Melalui rilis surat pernyataan tersebut, warga mendesak agar persoalan sengketa wilayah ini segera dituntaskan melalui mekanisme musyawarah resmi antara Pemerintah Desa Puncak Jaya dan jajaran pemerintah desa terkait. Warga meminta Kepala Desa Puncak Jaya untuk segera menyurati Pemerintah Desa Kwala Besar dan Pemerintah Desa Batu Rata guna menggalang koordinasi dalam pengamanan garis batas wilayah.
Langkah diplomatik antar-desa ini dinilai vital guna meminimalisasi kesalahpahaman, mencegah potensi konflik horizontal antarwarga border, serta memberikan kepastian perlindungan bagi masyarakat Puncak Jaya dari dampak buruk kerugian ekologis akibat aktivitas PETI.
“Surat ini kami buat bersama sebagai bentuk cinta kami kepada kampung dan alam Gorontalo,” tegas pernyataan bersama warga yang tertera dalam dokumen sikap tersebut.
Surat pernyataan sikap itu dibubuhi tanda tangan oleh belasan perwakilan warga sebagai bukti penegasan komitmen dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Bugu. Warga berharap jajaran pemerintah desa, instansi terkait, dan aparat penegak hukum dapat merespons cepat tuntutan tersebut melalui koordinasi komprehensif, sehingga status administrasi wilayah terang benderang dan penindakan atas penambangan ilegal dapat dieksekusi sesuai koridor hukum yang berlaku.
Adapun mengenai seluruh tudingan terkait dugaan penyerobotan lahan, pengkaplingan, dan aktivitas PETI yang disuarakan warga, hingga kini masih memerlukan proses klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait serta pengujian fisik atas batas administrasi wilayah Bugu di lapangan.
Gorontalo
Abaikan Penegakan Hukum! Ekskavator PETI di Bugu Pohuwato Diduga Masih Bebas Beroperasi
Published
3 weeks agoon
27/10/2026
Pohuwato – Maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Bugu, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, kembali menyita perhatian publik. Sejumlah alat berat jenis ekskavator diduga masih leluasa beroperasi membelah kawasan hutan di lokasi tersebut. Kondisi faktual ini memicu pertanyaan kritis mengenai efektivitas pengawasan serta komitmen penegakan hukum terhadap praktik penambangan ilegal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media di lapangan, kegiatan penambangan emas yang ditengarai menerobos kawasan hutan tanpa izin resmi ini melibatkan sejumlah figur penting. Nama Daeng Vira dan Daeng Aco disebut-sebut sebagai pihak yang diduga mengelola serta mengendalikan operasional di lapangan. Sementara itu, nama Haji Suci mencuat sebagai sosok yang diduga menjadi pemodal utama (bohir) sekaligus pemilik armada alat berat ekskavator yang digunakan.
Lebih menghebohkan lagi, muncul dugaan bahwa alur aktivitas PETI di wilayah tersebut berada di bawah kendali maupun pengawalan seorang oknum anggota Brimob. Apabila informasi ini terbukti benar, perihal tersebut membutuhkan penelusuran secara mendalam dan serius oleh institusi internal Polri. Kendati demikian, seluruh rentetan dugaan yang mengarah pada nama-nama tersebut masih memerlukan proses verifikasi dan klarifikasi resmi dari pihak-pihak berwenang.
Penindakan Digencarkan, Aktivitas PETI Bugu Diduga Tetap Berjalan
Kondisi kontradiktif ini memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat. Di satu sisi, jajaran Polres Pohuwato gencar mengodekan upaya penindakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hukumnya. Namun di sisi lain, alat-alat berat yang diduga digunakan untuk pengerukan emas ilegal di Bugu dilaporkan masih terus menderu dan beroperasi.
Jika benar aktivitas tambang ilegal di Bugu tersebut belum menyentuh kata berhenti, publik berhak mempertanyakan sejauh mana cakupan serta keseriusan pengawasan yang dilaksanakan aparat penegak hukum di lapangan.
Sejumlah pertanyaan krusial pun mengemuka: apakah titik lokasi pertambangan tersebut sudah pernah disisir dan diperiksa? Apakah pihak pemilik alat berat, pengelola lapangan, serta sosok yang disinyalir menjadi pemodal sudah dipanggil untuk dimintai keterangan resmi? Serta, apabila unsur pidana terbukti terpenuhi, akankah seluruh aktor yang terlibat ditindak tegas tanpa pandang bulu?
Rangkaian pertanyaan ini membutuhkan jawaban serta tindakan konkret yang transparan dari aparat penegak hukum, bukan sekadar respons normatif mengenai janji pemberantasan tambang ilegal.
Penghargaan untuk Polres, Realitas Lapangan Jadi Catatan
Sorotan terhadap maraknya PETI di Bugu kian menguat lantaran Polres Pohuwato belum lama ini menerima penghargaan dari Kapolda Gorontalo atas apresiasi upaya penindakan pertambangan ilegal.
Penghargaan tersebut semestinya menjadi pemacu spirit untuk memperketat penegakan hukum di lapangan. Akan tetapi, indikasi masih beroperasinya armada ekskavator di lokasi PETI Bugu menghadirkan realitas yang tak bisa diabaikan: apakah penindakan yang dilakukan telah menjangkau seluruh jaring aktivitas tambang ilegal, termasuk menyasar para aktor di balik pendanaan dan pelindung kegiatan?
Pemberantasan kegiatan PETI tidak boleh berhenti pada penangkapan pekerja kasar di tingkat bawah semata. Saat bukti pelanggaran ditemukan, proses hukum harus ditarik ke atas—menyasar pemilik alat berat, penyedia modal, pengelola operasional, hingga siapa pun yang terbukti memberikan proteksi atau memfasilitasi kejahatan lingkungan tersebut.
Semboyan penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas wajib dibuktikan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai koridor aturan hukum yang berlaku tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kekuatan finansial.
Aparat Diminta Buka Suara dan Evaluasi Lapangan
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum mengenai status perizinan dan keberadaan aktivitas tambang di wilayah Bugu. Aparat penegak hukum bersama instansi teknis terkait didesak untuk segera turun ke lapangan guna menguji keabsahan perizinan, mengamankan bukti alat berat, serta mengklarifikasi keterlibatan nama-nama yang beredar dalam laporan publik.
Terlebih, apabila dugaan keterlibatan oknum anggota Brimob mengarah pada bukti permulaan yang cukup, penanganan oleh Divisi Propam maupun satuan berwenang sangat mendesak agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi serta menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian dan instansi terkait, termasuk membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak yang namanya tersebut dalam laporan ini.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata penegakan hukum di lapangan. Sebab, tolok ukur suksesnya pemberantasan tambang ilegal bukan dinilai dari deretan penghargaan yang diterima, melainkan dari konsistensi penindakan hukum terhadap setiap pelanggar aturan tanpa terkecuali.
Menang Telak di Pesta Demokrasi Desa, Erik Abdullah Raup 80 Persen Suara Pemilihan BPD Desa Karya Baru
Bakal Dihadiri Lebih dari Seribu Peserta Se-Indonesia, Kapolda Gorontalo Siap Amankan BK-PON Petanque 2027 di UNG
Soroti Dugaan Belanja Makan Minum Fiktif, Wali Kota Adhan Beri Direktur RSUD Aloei Saboe Waktu 7 Hari untuk Berbenah
Setara dengan Perguruan Tinggi Ternama, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan UNG Raih Akreditasi Unggul
Letakkan Batu Pertama Rumah Layak Huni BAZNAS, Wali Kota Adhan Ajak Semua Pihak Peduli Kesejahteraan Warga
Menjaga Tanggomo Agar Tak Lekang: Ikhtiar Kemenbud RI dan Elnino Mohi Menyapa Sekolah lewat program Semarak Budaya 2026
Akselerasi Pembangunan Pesisir! FKTP UNG dan DKP Gorontalo Siapkan 24 Lokasi KNMP 2027
Menyingkap Tabir Hegemoni: Manuver MSCI, Kecemasan Singapura, dan Kedaulatan Ekonomi Indonesia
Bukan Soal Politik Praktis, Koordinator Advokat Nusantara Indonesia Sebut Sufmi Dasco Sosok Pemersatu di Masa Transisi Kepemimpinan
Abaikan Penegakan Hukum! Ekskavator PETI di Bugu Pohuwato Diduga Masih Bebas Beroperasi
PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT
Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia
PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI
PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI
Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo3 months agoTampil Memukau, MIN 1 Pohuwato Sabet Gelar Juara 1 Umum Hulonthalo Marching Festival 2026
-
Gorontalo3 months agoSalurkan 150 Bantuan Pendidikan di Bonepantai, Aserval: Ini langkah Awal
-
kabupaten boalemo3 months agoPolemik Kopdes: Pj Kades Bendungan Diduga Enggan Teken Surat Hibah Lahan, Ada Apa?
-
Daerah2 months agoRespon Dampak Buruk El nino! Laskar Gerindra Gorut Langsung Gerak Cepat
-
Gorontalo3 months agoSalurkan Paket Bantuan Pendidikan, IAC: Jangan Sampai Anak Berhenti Sekolah karena Tak Punya Sepatu
-
Gorontalo3 months agoBerani! Tolak PT Celebes Bone Mineral, Camat Bonepantai Siap Pertaruhkan Jabatan
-
Daerah2 months agoMuda, Disiplin, dan Militan! Gemblengan Kaderisasi khas Hambalang Hadir di Diklat Laskar Gerindra Gorontalo
-
Ruang Literasi1 month agoMenjaga Jiwa Serambi Madinah: Bukti Nyata Perhatian Pemerintah Kota Gorontalo Terhadap Kebudayaan
