GORONTALO-Sudah empat hari lamanya para penumpang ini terlantar di ruang tunggu Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara. Di antara mereka, sedikitnya terdapat 31 orang warga Gorontalo yang terdiri dari orang dewasa dan satu balita.
Mereka ingin mudik namun terjebak di pelabuhan karena belum mendapat izin untuk memasuki Wilayah Manado oleh Pemerintah Daerah Sulut. Kapal yang rencana ditumpangi yakni KM Permata Obi Rute Ternate-Manado belum diizinkan untuk masuk.
Seperti yang di lansir malutsatu.com, para penumpang yang terdiri dari warga Sulawesi Utara dan Gorontalo sebelumnya juga terkatung katung di pelabuhan Fery Bastiong. Dan sejak Sabtu (9/5/2020), mereka berada di terminal pelabuhan Ahmad Yani Ternate hingga Selasa (12/5) ini. Mereka berjumlah sekitar 72 orang.
Direktur LSM Rorano Maluku Utara, Asghar Saleh sebelumnya telah mendesak Pemprov Sulut untuk mencarikan solusi pemulangan warga Sulut dan Gorontalo tersebut. Kondisi para penumpang kata Asghar sangat memprihatinkan karena harus tidur di pelabuhan, selain tak punya rumah, mereka juga kehabisan uang karena tak lagi dapat bekerja dan berdagang.
“Jalan satu-satunya mereka ingin kembali ke kampung halaman, dari pada hidup terkatung-katung di Ternate. Mereka merupaka warga Sulut dan Gorontalo yang berada di beberapa daerah di Maluku Utara,” kata mantan Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate itu.
Asghar Saleh juga meminta Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba melakukan koordinasi dengan Gubernur Sulut mencari solusi jalan keluar agar puluhan warga yang terkatung-katung dapat segera pulang. Padahal mereka semua kata Asggar telah memenuhi prosedur kesehatan, seperti Rapid Test dan hasilnya Non Reaktif.
“Mereka mengaku ingin pulang, tapi kapal yang mau mengangkut mereka tidak bisa ke Bitung, karena katanya sudah ditolak untuk masuk Bitung. Ini perlu dicarikan solusinya seperti apa,” kata Asghar Saleh.
Sementara itu, melalui vidio yang dibuat dan diedarkan, para warga Gorontalo secara khusus meminta agar Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dapat memfasilitasi kepulangan mereka.
“Kami minta ke pak gubernur untuk kami pulang ke kampung halaman sendiri (Gorontalo), sudah 4 hari 4 malam kita di sini (kapal) bapak gubernur,” pinta Karman salah satu penumpang.
“Saya ada kedukaan di Ternate, baru ini ke Ternate, cuma sekarang su mau balik ke Gorontalo, jadi saya minta tolong pak Gubernur, kami mau pulang,” sambung satu warga yang disahuti penumpang lainnya.
NEWS – Gelombang protes yang dipimpin anak muda mengguncang Nepal. Generasi Z, yang selama ini vokal menuntut perubahan, akhirnya berhasil memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli turun dari jabatannya.
Namun kisah tak berhenti di jalanan. Ketika kursi kepemimpinan kosong, para aktivis muda beralih ke dunia digital. Mereka membuka forum di Discord, ruang diskusi daring yang biasa dipakai untuk komunitas game dan hobi. Dari sana, ribuan suara berkumpul, berdebat, dan menentukan arah baru politik Nepal.
Hasilnya mengejutkan dunia. Lebih dari seratus ribu peserta sepakat memilih Sushila Karki, mantan ketua Mahkamah Agung, sebagai perdana menteri interim. Karki dipandang bersih, tegas, dan mampu mengembalikan kepercayaan publik setelah kasus korupsi merusak citra pemerintahan sebelumnya.
Bagi Gen Z Nepal, proses ini bukan sekadar pemilihan pemimpin, melainkan simbol kebangkitan demokrasi digital. Dari jalanan hingga layar komputer, mereka menunjukkan bahwa politik bisa diwarnai cara baru—lebih cepat, transparan, dan partisipatif.
Nas Daily, vlogger keturunan Arab Palestina-Israel bernama asli Nuseir Yassin, menuai kontroversi dan penurunan reputasi akibat serangkaian skandal yang menyangkut sensitivitas budaya dan politik. Salah satu kasus yang paling disorot adalah “Wang Od Academy” di Filipina, proyek masterclass tato tradisional yang diluncurkan di platform Nas Academy tanpa persetujuan penuh dari seniman Whang-Od dan komunitas adat Butbot. “Beberapa orang mencoba mengambil keuntungan dari kebudayaan kami. Tolong bantu kami menghentikan sikap tidak hormat terhadap Apo Whang-Od dan Suku Butbot ini,” ujar Grace Palicas, cucu Whang-Od, seperti dikutip dari Era.id dan Wikipedia. Skandal ini bahkan mendorong National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) Filipina untuk turun tangan dan menyebabkan hilangnya lebih dari 500.000 followers Nas Daily hanya dalam sepekan.
Selain di Filipina, Nas Daily juga dikecam masyarakat Indonesia usai menyebut Bali sebagai “The Whitest Island in Asia” dalam salah satu videonya. Pernyataannya menuai protes karena dianggap merendahkan keragaman dan budaya lokal, serta tergolong dangkal karena hanya mengambil sampel dari area wisata tertentu. “She is white. He is white. And they are white. This is the whitest village in all of Asia,” ucap Nas dalam videonya yang dikutip CNN Indonesia dan IDN Times. Kritik tajam juga muncul dari netizen, terutama yang menilai pemilihan kata “desa” dan “paling putih” tidak pantas digunakan menggambarkan Bali sebagai pulau.
Kontroversi makin membesar setelah sikap Nas Daily dalam isu Israel–Palestina dipertanyakan oleh komunitas global. Aksinya di Jepang sempat dibubarkan demonstran pro-Palestina yang memprotes pernyataan dan keberpihakan Nas yang dianggap terlalu netral atau condong ke Israel. “Dia bukan sekadar pembuat konten, dia bersedia menjadi alat brutal mesin propaganda Israel,” tutur seorang aktivis demonstran dikutip Merdeka dan Middle East Eye. Sejumlah media menilai kejatuhan engagement Nas Daily terjadi karena kegagalan membangun kepercayaan publik di tengah sorotan atas etika, empati, dan sensitivitas sosial dalam konten digital.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hampir seluruh pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Tunjangan Hari Raya (THR) yang diduga bersumber dari uang pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA), terutama dalam proses pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). “Uang THR tiap tahun yang diterima oleh hampir seluruh pegawai pada Direktorat PPTKA, di mana uangnya diduga berasal dari para agen TKA,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (11/9).
Untuk mengusut lebih dalam, KPK memeriksa dua mantan Subkoordinator PPTKA Kemnaker, Mustafa Kamal dan Eka Primasari, serta menelusuri penerimaan uang-uang lain yang bersifat tidak resmi. KPK juga menelusuri pembelian aset para tersangka yang diduga berasal dari dana tidak sah tersebut.
Dalam perkara ini, KPK sudah menahan delapan tersangka — yaitu Suhartono (mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020-2023), Haryanto (Direktur PPTKA 2019-2024/Dirjen Binapenta 2024-2025), Wisnu Pramono (Direktur PPTKA 2017-2019), Devi Angraeni (Direktur PPTKA 2024-2025), Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Mereka diduga menikmati hasil pemerasan hingga Rp53,7 miliar, yang tidak hanya dipakai untuk kebutuhan pribadi, tapi juga untuk makan-makan hingga dibagikan kepada sekitar 85 pegawai Direktorat PPTKA lainnya, minimal Rp8,94 miliar.
“Selain itu, uang dari pemohon tersebut dibagikan setiap 2 minggu dan membayar makan malam pegawai di Direktorat PPTKA,” ujar Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo. “Uang tersebut juga diberikan kepada hampir seluruh Pegawai Direktorat PPTKA (kurang lebih 85 orang) sekurang-kurangnya sebesar Rp 8,94 miliar,” tambahnya.
KPK sudah menyita sejumlah aset, di antaranya 11 mobil, 3 motor, dan 18 bidang tanah seluas 4,7 hektare. Salah satu unit motor disita dari Staf Khusus mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang kini menjadi Bupati Buol. Puluhan miliar rupiah hasil kejahatan juga sudah mulai dikembalikan ke negara.