Jakarta – Amien Rais secara tegas mengkritik Presiden Prabowo Subianto karena dianggap kurang tegas dalam menghadapi oknum-oknum pengacau serta loyalis mantan Presiden Jokowi yang ada di lingkungannya. Kritik ini disampaikan Amien dalam sebuah video unggahan pernyataan politik terkait kondisi stabilitas pemerintahan saat ini.

Menurut Amien Rais, sikap Prabowo yang terus mentolerir keberadaan orang-orang yang loyal kepada Jokowi justru menyebabkan kegaduhan nasional yang dapat merusak citra dan kestabilan pemerintahan. Amien mengungkapkan kekecewaannya terhadap Prabowo yang dianggap tidak berani mengambil langkah tegas seperti memecat oknum-oknum tersebut, meskipun sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah pendukung Prabowo, melainkan justru berusaha menggulingkan pemerintahannya dari dalam.

“Pak Prabowo sudah dikadali dan dihina oleh Jokowi dan anak-anaknya. Mereka berusaha menggulingkan Anda dengan cara-cara busuk, tetapi Anda terus mentoleransi mereka membuat kegaduhan nasional supaya citra Anda jatuh,” ujar Amien Rais, sebagaimana dikutip dari pidatonya pada awal September 2025.

Amien juga mengingatkan bahwa para pendukung Prabowo sangat mengharapkan keberanian dan ketegasan sang presiden untuk menindak tegas masalah ini demi menjaga kepercayaan rakyat serta memastikan stabilitas keamanan dan pemerintahan. Jika Prabowo terus bersikap lemah, Amien menilai hal itu akan berakibat buruk bagi masa depan pemerintahannya dan bisa membuatnya kehilangan momentum sebagai pemimpin.

Kritik keras Amien ini menjadi salah satu sorotan penting di tengah dinamika politik yang terus berjalan di Indonesia, terutama dengan adanya berbagai demonstrasi dan tekanan politik yang belakangan semakin tajam. Amien mengajak Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah nyata agar tidak dikuasai oleh kekuatan yang ingin menggulingkan pemerintahannya dari dalam.

Gorontalo – Masyarakat Desa Parungi, Boalemo berhasil mengungkap aksi penyelundupan kekayaan Mineral, Batu Hitam yang diduga berasal dari Suwawa, Bone Bolango, Senin 1 September 2025 malam.

Dari informasi masyarakat, tiga truk masing-masing bernomor polisi DM 8314 BF, DM 8335 EC, dan DM 8475 CA semula berhasil ditahan namun berhasil kabur karena masyarakat terkendala terhadap wewenang atau otoritas.

Namun dari informasi masyarakat yang sempat menahan menyebut bahwa ketiga truk tersebut akan menuju ke Pelabuhan Pantoloan, Palu.

Berdasarkan hal ini, informasi yang coba dihimpun juga menduga bahwa batu hitam selundupan tersebut milik salah satu investor bernama Djolie Trisno.

Alhasil, karena telah jadi komsumsi publik, masyarakat meminta agar pihak otoritas Pelabuhan Pantoloan di Palu beserta APH setempat menindak tegas truk yang memuat batu hitam ilegal.

“Semoga dorang dapa tangkap di Pelabuhan Palu sana, APH juga harus bertindak tidak boleh mo kase biar bagini terus,” ketus Masyarakat yang berhasil mengendus aktivitas ilegal tersebut.

Jika hal tersebut lagi-lagi dibiarkan, maka ini membuktikan lemahnya pengawasan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebelumnya, temuan penyelundupan batu hitam asal Suwawa juga menjadi sorotan publik saat pihak Bea Cukai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta juga berhasil membongkar aktivitas ilegal tersebut beberapa waktu silam.

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tidak akan menerapkan pajak baru pada tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan sebagai upaya memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat dan dunia usaha di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Sri Mulyani menuturkan bahwa meski pemerintah terus berupaya mengamankan penerimaan negara, kebijakan perpajakan tetap berorientasi pada kemudahan dan kelancaran, bukan penambahan jenis pajak baru. “Tidak ada rencana untuk memberlakukan jenis pajak baru di tahun depan,” ujarnya di Jakarta pada Selasa (2/9/2025).

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah fokus pada penguatan perpajakan yang telah ada dan meningkatkan penegakan hukum agar potensi pajak bisa termaksimalkan secara optimal.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap stabilitas kebijakan fiskal demi mendukung perkembangan ekonomi nasional. Penegasan ini sekaligus meredam kekhawatiran yang muncul terkait wacana pajak baru yang sempat beredar di masyarakat.

Dengan tidak adanya pajak baru, pemerintah berharap dunia usaha dapat merencanakan kegiatan investasinya lebih baik serta mendorong konsumsi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.