KOTA GORONTALO– Juru bicara Partai GERINDRA, Wahidin Ishak tertawa terbahak-bahak setelah diberitahu bahwa ada partai lain yang menolak beasiswa PIP agar jangan sampai dihubungkan dengan Pilkada.
Menurutnya, jika ada partai yang menolak beasiswa PIP itu menunjukkan bahwa partai itu sedang panik dan berusaha melawan adanya beasiswa PIP. Kenapa partai itu panik dengan beasiswa PIP? “Ya karena PIP Elnino itu ditengarai dipakai untuk Pilkada,” tutur Wahidin yang terbahak menyeka air matanya saking lucunya, katanya.
Bagaimana cerita tentang beasiswa PIP itu? Wahidin menjelaskan panjang lebar tentang itu beasiswa itu yang diurus oleh Tim Elnino Center.
Beasiswa PIP itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan bekerjasama dengan Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan.
Sehingga beasiswa PIP itu ada dua jalur/jalan, yaitu Jalur Reguler (terkenal juga dengan isitilah beasiswa jalur non politik, atau Jalur Biasa,) dan Gorontalo mendapatkan bantuan kira-kira 10 ribu anak penerima tiap tahun.
Jalur ke dua adalan Jalur Pemangku Kepentingan berupa Jalur Aspirasi Anggota Komisi X DPR RI, Pejabat di Kementerian Dikbud, BPK, petinggi polri, TNI, Kejaksaan dan sebagainya.
Elnino Mohi, wakil rakyat dari Gorontalo ditugaskan oleh Ketua Umum GERINDRA Prabowo Subianto, jadi anggota DPR RI Komisi Pendidikan, maka dia mendapatkan diskresi untuk menentukan 60 ribu nama siswa penerima beasiswa PIP di provinsi Gorontalo. Itulah yang kita kenal sebagai “Jalur Aspirasi Elnino Mohi”.
Kenapa penyebutannya ada kata “aspirasi”? Sebab, yang dapat beasiswa PIP jenis ini hanyalah anak-anak yang orang tuanya diusulkan oleh pak Elnino sebagai politisi. Makanya jalur ini terkenal pula dengan istilah “beasisa PIP jalur politik”.
Jadi, semua orang menghubungi Elnino? “Praktisnya lewat kita lah di Elce karena Elnino sendirian bukan operator dari 60 ribu orang,” papar Wahidin.
POLITIS
Menurut Wahidin, seharusnya Elnino Mohi menyampaikan bahwa beasiswa PIP ini dia perjuangkan, pasti akibat politik bagi partai GERINDRA Gorontalo akan sangat positif. “Sayangnya Elnino Mohi sendiri yang tidak mau mengklaim begitu…” tutur Wahidin.
Oleh eLCe yang mengolah beasiswa PIP ini kemudian menetapkan kriteria penerima beasiswa PIP berturut-turut (satu kriteria juga sudah boleh): murid yang yatim-piatu, yatim, piatu, anak terlantar, kalangan duafa, orang yang ortu nya miskin, dst.
“Jadi, tidak ada syarat harus memilih atau mencoblos gambar GERINDRA yah…. Kalau begitu apanya yang dianggap untuk kepentingan Pilkada ya?” kata Wahidin menggaruk kepalanya sendiri.
Jadi, kata Wahidin, kalangan yang menolak beasiswa PIP itulah yang bekerja untuk kepentingan politik. “Itu beda dengan kami yang didoktrin untuk bekerja menolong orang yang susah,” tandasnya.
DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Fikran Salilama, S.I.P, kembali menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2024-2025. Kali ini, kegiatan berlangsung di Kelurahan Ampi, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dan dihadiri oleh sejumlah warga serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Gorontalo.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, Fikran mengungkapkan bahwa masyarakat Sipatana menyampaikan sejumlah persoalan mendesak, salah satunya adalah genangan air akibat tidak adanya saluran pembuangan yang memadai.
“Masalah genangan ini sangat mengganggu. Masyarakat butuh solusi segera, dan melalui reses ini kami akan teruskan dan perjuangkan masuk ke dalam program prioritas,” tegas Fikran.
Kehadiran Dinas PU turut membantu menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait rencana penanganan genangan dan sistem drainase di kawasan tersebut.
Selain itu, Fikran juga menyampaikan bahwa masyarakat menyoroti kondisi Jalan Palma, yang dinilai sangat memprihatinkan terutama di bagian tikungan.
“Terkait Jalan Palma, tadi saya langsung menghubungi Kepala Dinas PU Provinsi, Pak Aris. Alhamdulillah, menurut beliau, DED (Detail Engineering Design) untuk pekerjaan Jalan Palma sudah tersedia dan tinggal diusulkan untuk pelaksanaan,” jelas Fikran.
Langkah ini menunjukkan komitmen Fikran untuk bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi warga, dengan mendorong koordinasi lintas sektor agar persoalan infrastruktur tidak berlarut-larut.
Fikran menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses akan dirangkum dalam laporan resmi dan dibawa ke tingkat pembahasan anggaran di DPRD Provinsi.
“Semua masukan dan keluhan masyarakat akan kami catat dan sampaikan dalam rapat bersama mitra kerja. Ini bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.
DEPROV – Dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Tualango, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi, di antaranya Fikram A.Z. Salilama, Kritina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Umar Karim, Wahyudin Moridu, serta Ekwan Ahmad.
Dalam wawancaranya, Fadly Poha menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan program dan layanan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tualango.
“Alhamdulillah, Kelembagaan Operasional Pemerintah Desa (Kopdes) sudah terbentuk dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Fadly.
Salah satu aspirasi utama yang mengemuka dalam kunjungan ini adalah rencana pengembangan potensi pariwisata lokal, khususnya pemanfaatan kanal-kanal yang berada di perbatasan dan wilayah tengah desa.
“Pemerintah Desa bersama BPD mengusulkan agar kanal-kanal tersebut dijadikan destinasi wisata desa. Ini merupakan program unggulan yang kami nilai punya potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” tambah Fadly.
Selain itu, isu infrastruktur jalan turut menjadi perhatian Komisi I, khususnya kondisi jalan penghubung dari Lekobalo menuju Desa Tualango yang kerap mengalami hambatan akibat kepadatan pasar dan lebar jalan yang terbatas.
“Meskipun status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota, kami akan tetap berkoordinasi agar dilakukan perbaikan dan pelebaran demi kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas warga,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi desa dan kebijakan pemerintah provinsi, serta menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
UNG – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali menyelenggarakan Anugerah Humas dan Protokol Tahun 2025, sebuah ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi atas kinerja unggul dalam bidang kehumasan dan keprotokolan.
Menanggapi agenda strategis ini, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Melalui Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum (BKKU), UNG mengusung semangat berkompetisi secara sehat sekaligus mengukir prestasi di tingkat nasional.
Ketua Kelompok Kerja Kerja Sama dan Humas UNG, Noval Sufriyanto Talani, menegaskan bahwa keikutsertaan UNG dalam ajang ini adalah wujud nyata dari komitmen institusi dalam memperkuat fungsi kehumasan dan keprotokolan sebagai bagian penting tata kelola perguruan tinggi modern.
“Partisipasi dalam Anugerah Humas dan Protokol ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi tentang menunjukkan peran strategis Humas dan Protokol sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi, membangun citra positif, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas institusi,” ujar Noval.
UNG telah mempersiapkan berbagai inovasi dan program strategis sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai kategori penilaian dalam ajang tersebut. Hal ini sekaligus menjadi bukti kualitas dan profesionalisme tim kehumasan dan protokol UNG dalam mengelola informasi publik dan pelaksanaan kegiatan resmi universitas.
Adapun kategori yang akan dinilai dalam ajang ini mencakup:
Pengelolaan laman resmi institusi,
Media sosial,
Siaran pers dan publikasi,
Majalah atau buletin institusi,
Profil insan humas,
Unit Layanan Terpadu (ULT), serta
Pengelolaan keprotokolan.
Ajang Anugerah Humas dan Protokol Kemdiktisaintek 2025 diharapkan menjadi platform untuk saling berbagi praktik terbaik dan memperkuat jaringan antarhumas perguruan tinggi di Indonesia.
“UNG bertekad tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menginspirasi dan membawa nama baik kampus di kancah nasional,” tutup Noval.