Kota Gorontalo – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Semester II, Kamis (12/12/2024), di Grand Q Hotel.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 3 Setda Kota Gorontalo, Ben Idrus, yang mewakili Penjabat (Pj) Sekda Kota Gorontalo, dan dihadiri Pj Ketua TP.PKK Kota Gorontalo, Suharti Madjid Daud, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Menurut Kepala DPPKBP3A, Eladona Sidiki, Rakor ini bertujuan untuk mendukung lima prioritas utama, yaitu:
Menurunkan prevalensi stunting.
Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.
Menjamin asupan gizi yang memadai.
Memperbaiki pola asuh.
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan.
Plt Asisten 3, Ben Idrus, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo tetap berkomitmen menurunkan angka stunting sesuai target nasional sebesar 14% di tahun 2024.
“Stunting adalah isu strategis nasional yang harus diseriusi pemerintah daerah. Upaya kami sudah mencakup regulasi hingga implementasi di lapangan,” ujar Ben.
Ben juga menekankan pentingnya peran para camat, puskesmas, dan stakeholder lainnya untuk melakukan intervensi yang masif terkait stunting.
Dalam Rakor ini, Ben menguraikan lima pilar penting yang menjadi pedoman percepatan penanganan stunting di Kota Gorontalo:
Komitmen Nasional dan Daerah: Memastikan keselarasan regulasi dan program dari pusat hingga daerah.
Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku: Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi.
Konvergensi Intervensi: Mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif.
Ketahanan Pangan dan Gizi: Memastikan ketersediaan dan akses pangan bergizi.
Penguatan Sistem Data dan Inovasi: Memperbaiki sistem informasi, data, riset, dan inovasi.
“Koordinasi dan kerja sama semua pihak adalah kunci keberhasilan ini. Saya yakin dengan sinergi yang kuat, kita dapat menurunkan angka stunting di Kota Gorontalo,” tambah Ben.
Di sela kegiatan, DPPKBP3A menyalurkan BKB Kit (Bina Keluarga Balita Kit) dan fasilitas pelayanan KB berupa metode vasektomi tanpa pisau (VTP). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat program intervensi kesehatan keluarga untuk mencegah stunting.
Dengan rakor ini, Pemkot Gorontalo berharap langkah-langkah strategis yang telah diambil dapat memberikan dampak signifikan dalam mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bersama Paguyuban Mahasiswa Dumoga menggelar mediasi terkait pernyataan salah satu dosen yang viral di media sosial TikTok dan dinilai menyinggung masyarakat Dumoga, Bolaang Mongondow. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Rektor III UNG, Prof. Dr. Muhammad Amir Arham, M.E., selaku penanggung jawab kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025.
Prof. Amir menegaskan, PKKMB tidak pernah dimaksudkan untuk memunculkan isu diskriminasi maupun candaan yang merendahkan kedaerahan. “PKKMB adalah ajakan untuk membina karakter mahasiswa baru, mengenalkan kehidupan kampus, dan membangun kebersamaan,” ujarnya.
Sekretaris Panitia PKKMB 2025, Dr. Suwitno Yutye Imran, S.H., M.H., menjelaskan bahwa suasana kegiatan sejak hari pertama diwarnai semangat kekeluargaan. Menurutnya, candaan yang kemudian viral terjadi spontan saat pemateri membaca tulisan-tulisan yang dibawa mahasiswa. “Kami memohon maaf kepada masyarakat Dumoga. Nuansa kekeluargaan yang kami bangun sejak awal sama sekali tidak bertujuan merendahkan,” katanya.
Perwakilan Dewan Perwakilan Mahasiswa Dumoga menegaskan, masyarakat Dumoga memiliki hak untuk terbebas dari stigma negatif. Mereka menolak segala bentuk candaan yang merendahkan martabat daerah dan meminta semua pihak menghentikan penggunaan nama Dumoga dalam konteks candaan publik.
Dosen yang videonya viral, Zhulmaydin Chairil Fachrussyah, S.St.Pi., M.Si., atau akrab disapa Erol, juga menyampaikan permohonan maaf secara pribadi. Ia mengaku tidak pernah berniat menghina atau mendiskreditkan daerah tertentu. “Pernyataan itu muncul spontan saat membaca tulisan mahasiswa. Tidak ada niat dan tidak direncanakan sebelumnya,” jelasnya.
UNG menegaskan bahwa permasalahan ini telah diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi bersama pihak terkait. Pihak kampus mengapresiasi upaya mahasiswa Dumoga dalam menghapus stigma negatif dan berharap isu serupa tidak terulang di masa depan.
UNG – Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Dr. Eduart Wolo, M.Pd., menegaskan komitmen perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Eduart usai menghadiri Deklarasi Komitmen Pengentasan Kemiskinan dan Magang Sosial yang digelar Forum Rektor Indonesia (FRI) bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Graha Unesa, Kampus II Lidah Wetan Surabaya, Kamis (14/8/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
Menurut Prof. Eduart, UNG telah menyiapkan serangkaian program pemberdayaan berbasis desa yang melibatkan langsung dosen dan mahasiswa, seperti KKN Tematik Pemberdayaan Ekonomi Desa, pendampingan UMKM, pembinaan petani dan nelayan, hingga program magang sosial yang memberi dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan warga.
“UNG berkomitmen penuh menjalankan peran strategis perguruan tinggi sebagai motor perubahan sosial. Melalui tridarma, kami hadir untuk menghadirkan solusi konkret bagi pengentasan kemiskinan, bukan hanya di Gorontalo, tetapi juga di wilayah-wilayah lain yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendekatan yang dilakukan UNG tidak hanya fokus pada intervensi ekonomi, tetapi juga pada pembangunan kapasitas masyarakat serta penguatan potensi lokal. Kolaborasi dengan berbagai pihak diyakini menjadi kunci untuk mewujudkan target nasional menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026.
“Dengan dukungan FRI, MRPTNI, dan pemerintah, kita dapat mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi untuk membawa perubahan nyata. UNG siap berada di garis depan upaya ini,” pungkas Prof. Eduart.
DEPROV – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke wilayah hukum Polsek Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini bertujuan memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta memastikan kesiapan aparat kepolisian dalam mengantisipasi potensi gangguan menjelang momentum nasional tersebut.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Hj. Sitti Nurayin Sompie, didampingi anggota Komisi I, Fikram A.Z. Salilama, Femmy Kristina Udoki, dan Ramdan D. Liputo. Tim sekretariat Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo turut hadir mendampingi pelaksanaan kegiatan.
Di lokasi, jajaran Komisi I disambut Kapolsek Kabila, AIPDA Syarif, dan melakukan dialog terkait langkah antisipasi, kesiapsiagaan personel, serta koordinasi lintas instansi untuk menjaga Kamtibmas tetap kondusif. Pemantauan juga diarahkan pada potensi kerawanan menjelang perayaan kemerdekaan, seperti peningkatan mobilitas warga, kegiatan hiburan, hingga aktivitas malam hari.
Anggota Komisi I, Femmy Kristina Udoki—yang juga perwakilan Daerah Pemilihan Bone Bolango—menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban.
“Tujuan kami adalah memastikan kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Kabila tetap terkendali, aman, dan jauh dari gangguan. Kami ingin masyarakat merasa nyaman dalam beraktivitas, terutama menjelang peringatan HUT RI,” ujarnya.
Femmy juga mengapresiasi kesiapan dan kesigapan jajaran kepolisian di wilayah hukum Polsek Kabila. Dengan dukungan penuh seluruh pihak, ia optimistis peringatan HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan RI dapat berlangsung khidmat, aman, dan meriah tanpa gangguan keamanan.