Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini tengah mengevaluasi kemungkinan pelarangan rokok elektrik atau vape di Indonesia, menanggapi kebijakan larangan yang telah diterapkan di Singapura. Kepala BNN, Irjen Pol. Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap penelaahan mendalam dan belum menjadi keputusan final.

Dalam dialog dengan media, Suyudi menyampaikan ketegasannya bahwa keputusan seperti ini tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. “Tentunya akan menjadi bagian dari pendalaman kita, tentunya kita perlu duduk bersama dulu dan kita akan lihat ke depan seperti apa,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin, 25 Agustus 2025.

Suyudi juga menyoroti bahwa vape kadang digunakan sebagai media peredaran narkotika, meski belum terbukti secara menyeluruh. Ia menegaskan pentingnya memiliki data akurat sebelum mengambil langkah hukum atau regulasi. “Kemungkinan itu pasti ada saja. Tapi kan kita harus lihat data yang sesungguhnya. Beri saya kesempatan untuk kita nanti mendalami hal ini,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menambahkan, “Yang jelas, narkoba harus kita tindak tegas. War on drugs for humanity, kita perang melawan narkoba untuk kemanusiaan,” sebagai bentuk komitmen penuh dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

Langkah ini muncul setelah Singapura melarang penggunaan vape dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Di Negeri Singa, kepemilikan maupun penggunaan vape bisa dikenai denda hingga SGD 2.000 (sekitar Rp 25,1 juta), serta penambahan zat etomidate dalam daftar narkotika Kelas C—yang berarti pelaku bisa diwajibkan mengikuti rehabilitasi sama seperti kasus narkoba lainnya.

Jakarta, 27 Agustus 2025 — Sejak pagi, suasana di sekitar Gedung Merah Putih KPK terasa lebih hangat. Tepat pukul 09.43 WIB, Bupati Pati, Sudewo, tiba untuk memenuhi panggilan lembaga antikorupsi—menjawab sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api—sebagaimana diberitakan ANTARA News

Selama 6,5 jam penuh Sudewo duduk di ruang pemeriksaan. Usai keluar, ia menyampaikan kepada media bahwa dia telah menjawab semua pertanyaan “sejujur-jujurnya”

Topik yang banyak dibahas adalah soal aliran uang yang menurut Sudewo bukanlah hal baru. Ia menegaskan bahwa semua dana yang dimaksud telah ia jelaskan sejak dua tahun lalu adalah pendapatan sebagai anggota DPR RI, dilengkapi dengan catatan pemasukan dan pengeluaran

Nama Sudewo memang muncul dalam sidang terdakwa di kasus ini, yaitu Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (Putu Sumarjaya) dan pejabat pembuat komitmen (Bernard Hasibuan)

Di tempat yang sama, JPU KPK pernah menunjukkan barang bukti berupa uang tunai—sekitar Rp3 miliar yang diklaim ditemukan di rumah Sudewo. Namun, Sudewo kembali membantah—mengklaim uang itu adalah gaji DPR dan hasil usaha, bukan suap. Ia juga menolak tuduhan menerima Rp720 juta dari PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari Bernard Hasibuan lewat stafnya .

KPK sendiri pernah menyatakan bahwa pengembalian uang, meski dilakukan, tidak menghapus unsur pidana—sejalan dengan ketentuan hukum pidana korupsi.

Di luar ruang pemeriksaan, situasinya juga memanas. Ratusan warga Pati bahkan mengirim surat ke KPK desak agar Sudewo ditetapkan sebagai tersangka. Merespons ini, Sudewo menyampaikan harapannya agar aksi tetap berlangsung dengan damai. Ia menegaskan niatnya “istikamah dan amanah” dalam menjalankan tugas, serta mengajak masyarakat untuk tetap solid dan damai .

Jakarta, 25 Agustus 2025 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa mulai tahun depan, pembelian tabung LPG 3 kilogram hanya bisa dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Bahlil, kebijakan ini diterapkan karena saat ini LPG 3 kg masih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar kelompok masyarakat tersebut beralih menggunakan jenis LPG nonsubsidi seperti desil 8, 9, dan 10, dan tak lagi memakai LPG 3 kg. “Tahun depan iya (beli LPG 3 kg pakai NIK). Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 Kg lah… desil 8, 9, 10, saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” ujar Bahlil di Istana Negara pada Senin (25/8).

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa detail teknis penerapan NIK dalam pembelian LPG 3 kg masih dirumuskan dan saat ini tengah dalam tahap penyusunan. “Teknisnya lagi diatur,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penyaluran subsidi energi, agar tepat sasaran, khususnya pada BBM dan LPG 3 kg yang memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa skema subsisi energi baru tersebut sedang dikaji sebagai perluasan dari mekanisme penyaluran subsidi listrik berdasarkan tingkat pemakaian pelanggan. Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan baru akan disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum diterapkan.