Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menargetkan pemerintah akan mendistribusikan smart TV atau layar televisi pintar ke 330.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2025. Program ini bertujuan mendukung proses pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dengan kekurangan tenaga pengajar.

Prabowo menyampaikan target tersebut usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 di Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025). “Tahun ini kami berharap 330.000 sekolah, termasuk sekolah rakyat, akan mendapatkan perangkat ini. Pada 10 November, diharapkan 100.000 sekolah sudah memiliki, saat ini baru 10.000,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, “Tahun depan kita akan menambah satu sekolah tiga layar. Idealnya, satu kelas akan memiliki satu layar. Di layar tersebut, pelajaran akan disajikan melalui konten-konten terbaik berupa animasi.” Program ini memungkinkan pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang menjangkau wilayah terluar dan terpencil, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan rencana seleksi guru terbaik dari seluruh Indonesia yang akan mengajar secara daring dari studio pusat. “Ada guru-guru yang terbaik tiap mata pelajaran kita akan seleksi, mungkin 20-30 guru terbaik akan siaran dari studio jarak jauh,” ujarnya. Dengan demikian, satu guru dapat membantu mengajar banyak kelas di seluruh Indonesia secara teori.

Smart TV ini juga bersifat interaktif dengan dilengkapi kamera, sehingga pihak pusat dapat melakukan monitoring terhadap jalannya pembelajaran. “Smart TV ini interaktif, itu kamera juga, jadi saya dari pusat bisa lihat kelas yang enggak ada gurunya. Saya bisa lihat kelas yang gurunya kewalahan,” jelasnya.

Prabowo menegaskan, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja, termasuk melalui perangkat handphone, sehingga memungkinkan pengulangan pelajaran secara mandiri. Ia menambahkan, “Murid-murid yang nanti kurang ini, bisa ulangi lagi pelajaran, bisa ulangi dan itu bisa juga diakses dari handphone.”

Ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan teknologi pendidikan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu guru serta materi di sekolah-sekolah pelosok. Dengan program ini, pemerintah berharap dunia pendidikan Indonesia semakin siap menghadapi persaingan global yang ketat, dan anak-anak di seluruh pelosok negeri bisa mendapatkan pelajaran berkualitas, tidak kalah dengan yang ada di kota besar.

Gorontalo – Menjelang Peran Saka Nasional 2025 yang akan digelar di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Kabupaten Gorontalo, persiapannya semakin dimatangkan. Kegiatan besar ini akan mempertemukan anggota Satuan Karya dari seluruh Indonesia dengan target 6.000 peserta dari 13 Satuan Karya (Saka) yang berasal dari berbagai daerah. Acara ini akan berlangsung dari tanggal 2 hingga 9 November 2025.

Ketua Dewan Kerja Daerah (DKD), Resky A. Djafar, mengungkapkan bahwa persiapan untuk menyambut peserta Peran Saka Nasional sudah dilakukan sejak keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2023 di Aceh yang memutuskan Gorontalo sebagai tuan rumah. “Kami sudah mempersiapkan sejak awal dan telah menyatakan diri siap menjadi tuan rumah. Segala persiapan, mulai dari administrasi, sarana dan prasarana, hingga peserta dari Gorontalo sendiri, telah disiapkan secara maksimal,” ujarnya.

Resky menambahkan, saat ini sarana dan prasarana Bumi Perkemahan Bongohulawa yang akan digunakan dalam acara ini sudah mencapai 80%. Fasilitas seperti air, MCK, dan akses jalan sudah hampir rampung, dengan beberapa perbaikan yang masih perlu dilakukan. “Pemerintah Kabupaten Gorontalo mendukung penuh semua fasilitas yang dibutuhkan, mulai dari segi wisata, sarana dan prasarana pendukung, transportasi, hingga anggaran,” tambahnya.

Bupati Gorontalo yang juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah Gorontalo, telah mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan segala kebutuhan menjelang kegiatan ini. “Pak Bupati yang juga seorang pramuka sejak muda sangat memahami pentingnya persiapan ini,” ungkap Resky.

Selain itu, Resky juga menegaskan bahwa Gorontalo bukan pertama kalinya menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional. Sebelumnya, Gorontalo telah sukses menggelar Perkemahan Wirakarya Nasional dan Perkemahan Saka Bakti Husada Nasional. “Pengalaman menjadi tuan rumah bukanlah hal baru bagi kami. Gorontalo sudah sukses menggelar perkemahan nasional sebelumnya, dan kami berharap kegiatan kali ini juga berjalan sukses. Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat agar perhelatan Peran Saka Nasional 2025 ini dapat berjalan lancar,” pungkas Resky.

BONBOL – Praktik tambang batu hitam ilegal yang marak di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, kembali menarik perhatian publik. Ariyanto Yunus, tokoh pemuda Popayato, mengecam keras aktivitas ilegal yang diduga lolos melewati jalur perbatasan Gorontalo menuju Sulawesi Tengah.

Menurut Ariyanto, keberadaan gudang-gudang penimbunan batu hitam di Bone Bolango semakin mengkhawatirkan dan harus segera mendapatkan perhatian serius. Ia menegaskan bahwa aparat di wilayah perbatasan harus bertindak cepat sebelum peredaran batu hitam ilegal semakin meluas.

“Sebagai pemuda Popayato, saya mendesak Kapolsek di wilayah perbatasan Gorontalo-Sulteng untuk serius menyikapi persoalan ini. Aparat harus segera membasmi praktik ilegal tersebut dan selalu siaga dalam penanganannya,” tegas Ariyanto Yunus.

Ariyanto juga mengungkapkan informasi yang diterimanya mengenai distribusi batu hitam ilegal yang diduga mengarah ke Sulawesi Tengah melalui jalur perbatasan yang melintasi Popayato. Menurutnya, daerah tersebut rawan menjadi lintasan utama bagi peredaran batu hitam ilegal.

Lebih lanjut, Ariyanto menyebutkan dua nama besar yang diduga terlibat dalam jaringan mafia batu hitam ilegal ini dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aktor-aktor yang terlibat.

Menanggapi sorotan tersebut, Kapolsek Popayato Barat, Ipda Ilham Siplizand, S.Tr.K, mengaku baru mengetahui adanya dugaan aktivitas ilegal tersebut.

“Saya belum monitor terkait hal itu,” ungkap Ipda Ilham dengan singkat.

Sorotan publik kini tertuju pada aparat penegak hukum. Jika dugaan praktik tambang batu hitam ilegal ini terbukti, maka tidak hanya merugikan daerah, tetapi juga mempermalukan pengawasan di wilayah perbatasan yang seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan.