🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Sebanyak 121 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga di Gedung Panua. Dari jumlah tersebut, 69 merupakan Pejabat Administrator dan 52 Pejabat Pengawas; termasuk 7 camat yang turut dilantik.

Acara dihadiri Wakil Bupati Iwan S. Adam, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, unsur Forkopimda, serta seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Pohuwato.

Dalam sambutan, Bupati Saipul menegaskan mutasi dan rotasi adalah bagian wajar birokrasi untuk mengisi kekosongan dan mengevaluasi kinerja.
“Rotasi jabatan yang digelar hari ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN itu sendiri. Olehnya, penting untuk menekankan efektivitas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diemban,” ujar Bupati Saipul.

Bupati juga mengingatkan pentingnya etika birokrasi dan pengamalan panca prasetya Korpri dalam tugas harian.
“Selamat kepada bapak/ibu yang baru saja diambil sumpah dan jabatan. Insyaallah kinerja seluruh pejabat yang dilantik hari ini akan kami perhatikan. Ingat, jika tidak maksimal dan tidak efektif, bisa saja kami kembalikan ke posisi sebelumnya,” tegasnya.

Khusus camat yang baru dilantik, Bupati meminta agar segera beradaptasi dengan wilayah, memahami budaya masyarakat setempat, dan meningkatkan kualitas layanan.
“Bagi camat baru terutama Lemito dan Wanggarasi yang merupakan putra asli daerah, bangunlah wilayah dengan baik. Insyaallah kami akan menilai kinerja saudara,” pungkasnya.

DEPOV – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menegaskan komitmen mengawal aspirasi para guru non ASN yang hingga kini belum terakomodasi dalam database rekrutmen PPPK. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, dan perwakilan tenaga pendidik non-database pada Jumat (5/10).

“Lebih dari 300 guru di Gorontalo tidak tercatat dalam database BKN untuk rekrutmen PPPK. Padahal mereka telah mengajar bertahun-tahun, namun hak dan fasilitasnya belum terpenuhi. Komisi IV akan mengawal penuh aspirasi ini dengan menyurati KemenPAN-RB agar ada solusi yang jelas,” ujar Hamzah.

Ia menambahkan, Komisi IV siap mendatangi langsung kementerian terkait guna menyampaikan penjelasan menyeluruh tentang kondisi guru non-database di Gorontalo. “Dalam waktu dekat, kami berencana menyerahkan langsung surat sekaligus melakukan pertemuan dengan kementerian agar masalah ini ditangani secara adil. Kasihan guru-guru kita yang sudah berjuang demi pendidikan,” tegasnya.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menekankan pentingnya solusi konkret dari pemerintah pusat, sehingga tenaga pendidik non ASN dapat memperoleh kepastian status serta pemenuhan hak sesuai ketentuan.

Pohuwato – Sebanyak 412 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di Kabupaten Pohuwato resmi dilantik dan diambil sumpah/janji pada Kamis (02/10/2025). Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, yang hadir mewakili Bupati Saipul A. Mbuinga.

Acara pelantikan yang diadakan di Gedung Panua ini diawali dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan agar proses pelantikan berjalan lancar serta membawa keberkahan bagi pegawai yang baru diangkat. Selain Wakil Bupati, turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau, Kepala BKPSDM, Supratman Nento, Asisten Administrasi Umum, Mahyudin Ahmad, serta para tokoh lintas agama dan Tenaga Ahli Bupati.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam mengucapkan selamat kepada para pegawai yang telah resmi diangkat menjadi PPPK dan menekankan pentingnya tanggung jawab moral serta profesionalisme sebagai abdi negara. Ia menegaskan bahwa status sebagai ASN PPPK bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan.

“Sebagai ASN, saudara harus menjaga sikap, perilaku, dan nama baik korps ASN. Integritas dan etika kerja adalah hal yang utama,” tegas Iwan dalam arahannya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati Iwan juga mengingatkan agar para PPPK senantiasa mematuhi aturan yang berlaku, termasuk etika penggunaan media sosial, yang harus digunakan secara bijak oleh seorang ASN.

“Jauhi gaya hidup flexing, gunakan media sosial dengan bijak. ASN harus memberi contoh bagi masyarakat, bukan sebaliknya,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wabup Iwan mengajak seluruh PPPK yang baru dilantik untuk bekerja dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, tidak dapat hadir karena sedang menghadiri agenda penting lainnya dan menitipkan salam hangat untuk seluruh pegawai baru tersebut.

Dengan adanya pelantikan ini, diharapkan para PPPK dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Pohuwato melalui dedikasi dan kerja keras mereka.