Gorontalo – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia Sudaryono menitipkan pesan khusus yang mendalam kepada seluruh petani di Provinsi Gorontalo. Para petani diminta untuk melipatgandakan eksitasi semangat dalam memajukan sektor agraris guna memperkuat fondasi program ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Instruksi taktis tersebut dilemparkan Sudaryono di sela-sela menghadiri agenda silaturahmi makro bersama pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Tani Merdeka, Asosiasi Pedagang Pasar, serta jajaran kader Partai Gerindra di Gorontalo, Selasa (23/06/2026).

Menyuarakan arahan dengan gaya khasnya yang lugas, komunikatif, dan membumi, Wamentan mengajak para pejuang pangan di daerah untuk konsisten bekerja keras menggenjot kurva produktivitas lahan pertanian mereka.

“Untuk seluruh petani Gorontalo, gas pol, rem blong. Itu saja,” cetus Sudaryono yang langsung disambut riuh antusiasme para peserta yang hadir.

Bagi Sudaryono, persistensi dan determinasi kerja keras para petani di lapangan bertransformasi menjadi pilar penentu yang paling krusial dalam menjaga stabilitas ketersediaan pasokan pangan nasional, terutama di tengah volatilitas iklim dan berbagai tantangan global yang membayangi sektor agrobisnis saat ini.

Lebih lanjut, orang nomor dua di Kementerian Pertanian (Kementan) ini menyoroti pentingnya akselerasi produksi melalui intensifikasi serta optimalisasi lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat akar rumput.

“Formulanya sederhana, tanam lebih banyak, panen lebih banyak. Kuncinya hanya itu saja,” tegas Sudaryono di hadapan forum.

Pesan penyemangat dari perwakilan pemerintah pusat ini diyakini menjadi stimulus psikologis bagi para petani di Gorontalo untuk memaksimalkan seluruh potensi bentang alam daerah secara holistik. Provinsi Gorontalo sendiri secara historis memegang peranan strategis sebagai salah satu lumbung pangan andalan nasional, khususnya melalui komoditas jagung yang konsisten menjadi pilar penopang ekspor maupun kebutuhan domestik.

Melalui penguatan rajutan kolaborasi lintas sektor—yang mengintegrasikan peran regulator pemerintah, organisasi profesi petani, hingga keterlibatan para pelaku usaha pasar—ekosistem pertanian di Gorontalo diharapkan mampu mencetak swasembada baru yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani sekaligus ketahanan pangan Indonesia.

Gorontalo – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia Sudaryono menggelar agenda silaturahmi sosiopolitik bersama pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Tani Merdeka, Asosiasi Pedagang Pasar, serta jajaran kader Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, Selasa (23/06/2026) malam.

Malam keakraban yang berlangsung dinamis tersebut didesain sebagai instrumen untuk mempererat sekaligus memperkuat simpul koordinasi antara pemerintah pusat dengan berbagai elemen strategis masyarakat bawah. Fokus utamanya menyasar para pelaku sektor hulu pertanian hingga hilir perdagangan di Bumi Serambi Madinah.

Dalam momentum informal tersebut, Sudaryono disuguhi hidangan rahang tuna bakar, salah satu mahakarya kuliner khas Gorontalo yang legendaris. Menu ini dikenal luas sebagai hidangan wajib bagi para pejabat negara dan tamu protokoler yang berkunjung ke daerah tersebut.

Di hadapan ratusan pasang mata yang memadati area pertemuan, Wamentan Sudaryono melayangkan rasa syukur mendalam atas kokohnya komitmen kebersamaan lintas sektoral yang ditunjukkan oleh masyarakat Gorontalo.

“Alhamdulillah, malam ini kami bisa bertatap muka dan bersilaturahmi langsung dengan kawan-kawan pejuang pangan dari HKTI, Tani Merdeka, Asosiasi Pedagang Pasar, serta keluarga besar Partai Gerindra Gorontalo,” ungkap Sudaryono hangat.

Bagi Sudaryono, ruang perjumpaan komunal seperti ini memiliki urgensi tinggi untuk melebur sekat birokrasi, merajut ukhuwah, sekaligus menjadi kanal sosiologis untuk membumikan kebahagiaan bersama. “Esensinya kita berkumpul, makan bersama, menikmati musik, dan berbagi energi kegembiraan dengan kawan-kawan di daerah,” imbuhnya.

Kendati dibalut atmosfer sukacita, Sudaryono tetap menyelipkan pesan humanis. Ia mengajak seluruh tokoh yang hadir untuk tidak melupakan empati sosial serta tetap menaruh kepedulian riil terhadap masyarakat kecil yang saat ini masih berjuang menghadapi impitan ekonomi.

“Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa prihatin kita kepada saudara-saudara di luar sana yang sedang berjuang keras menghadapi kesulitan hidup, malam ini kita hadir untuk membagi secercah kegembiraan dan kebahagiaan bersama kawan-kawan di Gorontalo,” tutur Wamentan.

Kunjungan kerja Sudaryono di Provinsi Gorontalo ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kedinasan menjelang seremoni penutupan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan 2026. Agenda akbar tersebut dijadwalkan menghentak pada Rabu (24/06/2026) di Gelanggang Olahraga (GOR) David-Tonny, Kabupaten Gorontalo.

Puncak penutupan PENAS 2026 tersebut direncanakan bakal dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta para kepala daerah se-Indonesia.

Pantauan di lokasi, agenda malam silaturahmi ini turut dihadiri oleh sederet tokoh elite politik dan pejabat daerah Gorontalo. Tampak hadir di antaranya Sulyanto Pateda, Adhan Dambea, Indra Gobel, Nuraini Aini Sompie, Nelson Pomalingo, Syarif Mbuinga, hingga Limonu Hippy. Hadirnya para pemangku kepentingan ini mempertegas solidnya sinergitas pentaheliks untuk mengawal kedaulatan pangan dan akselerasi pembangunan infrastruktur pertanian di Provinsi Gorontalo.

Gorontalo – Agenda tahunan evaluasi akademik siswa di SMA Negeri 3 Gorontalo berujung polemik. Rapat koordinasi orang tua murid yang dirangkaikan dengan penyerahan rapor semester genap pada Senin (22/06/2026) memicu gelombang protes dari sejumlah wali murid akibat mencuatnya instruksi penarikan sumbangan dana pembangunan infrastruktur sekolah.

Rapat yang sedianya diorientasikan untuk membedah rapor hasil belajar siswa serta skema persiapan tahun ajaran ganjil tersebut, dinilai bergeser substansi menjadi forum penggalangan dana sepihak untuk membiayai fasilitas fisik sekolah.

Salah satu orang tua siswa, WM (bukan nama sebenarnya), melayangkan keberatan mendalam atas manuver komite dan pihak sekolah. Ia membeberkan bahwa orang tua murid dituntut ikut menyetor kontribusi pembiayaan sejumlah megaproyek fisik internal, meliputi pembangunan gedung aula, perbaikan pagar keliling, perluasan area parkir, hingga renovasi kantin sekolah.

Dalam pemaparan forum, WM mengungkapkan bahwa total estimasi pagu anggaran untuk pemenuhan fasilitas tersebut menyentuh angka fantastis, yakni Rp3 miliar. Dari proyeksi kebutuhan itu, pihak otoritas sekolah membidik 50 persen anggaran atau senilai Rp1,5 miliar bersumber dari dompet para orang tua siswa.

“Jika dikalkulasikan dengan basis jumlah murid yang mencapai kisaran 1.300 orang, maka beban yang harus ditanggung setiap orang tua siswa bisa menembus angka di atas Rp1 juta. Meski pihak sekolah berdalih nominal tersebut dapat diangsur, mayoritas orang tua di dalam forum tetap merasa terbebani secara psikologis dan finansial,” keluh WM kepada awak media.

WM juga membongkar adanya indikasi penolakan asas sukarela dalam rapat tersebut. Terdapat beberapa wali murid yang berniat menyumbang sesuai kemampuan finansial mereka sebesar Rp50 ribu, namun nominal tersebut ditolak secara halus oleh manajemen sekolah karena dinilai terlampau jauh dari target kuota anggaran yang dicanangkan.

Sentimen penolakan serupa bertiup dari barisan orang tua murid lainnya. Mereka menyayangkan momentum penyerahan rapor yang sakral bagi perkembangan anak justru disisipi oleh urusan penarikan dana taktis pembangunan.

“Kami datang untuk mengonfirmasi capaian belajar anak, bukan untuk disodori tagihan infrastruktur. Pembahasan anggaran komite ini sangat tidak etis ditempatkan pada momentum penyerahan rapor,” cetus salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Berdasarkan data yang dihimpun, rapat pleno tersebut dipimpin langsung oleh Kepala SMAN 3 Gorontalo bersama jajaran pengurus Komite Sekolah. Pihak wali murid mendesak Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo untuk segera turun tangan meninjau legalitas penarikan dana tersebut agar tidak menabrak regulasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang melarang segala bentuk pungutan liar.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada konfirmasi resmi maupun siaran pers lanjutan dari Kepala SMAN 3 Gorontalo maupun pihak Komite Sekolah terkait kejelasan status dana tersebut, apakah murni bersifat sumbangan sukarela atau berupa pungutan wajib yang mengikat.