Connect with us

Advertorial

Kerja Nyata Pemerintah dan TNI, Cetak Sawah Baru Resmi Dibuka di Pohuwato

Published

on

Pohuwato – Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, menjadi saksi dimulainya pembangunan Percetakan Sawah Baru Tahun Anggaran 2025 yang ditandai dengan pemecahan kendi oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, didampingi Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Senin (8/12/2025).

Momentum tersebut menjadi langkah awal memperkuat ketahanan pangan nasional dan daerah, sekaligus bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan TNI dalam menggerakkan sektor pertanian.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Komandan Korem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hardo Sihotang, jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalopimpinan OPD provinsi dan kabupatenKetua DPRD Pohuwato Beni Nentounsur Kejari, serta tokoh masyarakat, perbankan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Acara simbolis ini menandai dimulainya konstruksi lahan sawah baru seluas 1.001,12 hektare, hasil kolaborasi antara TNI AD melalui Korem 133/NW, Pemerintah Kabupaten Pohuwato, dan Kementerian Pertanian.

Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan, program ini merupakan hasil perjuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berhasil meyakinkan Kementerian Pertanian akan potensi besar lahan di Pohuwato untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Kami berharap percetakan sawah ini pada musim tanam II tahun 2026 sudah berkontribusi terhadap peningkatan luas tanam dan produksi padi di Pohuwato,” ungkap Bupati Saipul.

Ia menjelaskan, tahap pertama konstruksi dilakukan melalui pola swakelola bersama TNI dengan luasan 1.001,12 hektare dan total anggaran sekitar Rp28 miliar lebih. Tahapan berikutnya akan disesuaikan dengan target luasan dan alokasi pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menegaskan bahwa perluasan ini akan mengoptimalkan pemanfaatan Irigasi Randangan yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR. Dengan beroperasinya irigasi secara penuh, program ini diharapkan mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah.

“Dengan percetakan sawah sekitar 5.642 hektare ini, ke depan Pohuwato akan menjadi lumbung pangan daerah, mencapai swasembada, mengurangi angka kemiskinan, serta membuka lapangan pekerjaan baru,” tambahnya.

Sementara itu, Brigjen TNI Hardo Sihotang menegaskan bahwa pembukaan lahan pertanian ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan Provinsi Gorontalo.

“Kegiatan ini bukan hanya memperluas areal tanam, tetapi membangun fondasi kemandirian pangan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Pohuwato,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa TNI akan bekerja secara profesional dan tepat waktu, mulai dari proses pembukaan lahan, konstruksi, hingga memastikan kesiapan area untuk ditanami.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan bahwa program cetak sawah seluas total 5.642 hektare akan dimulai dari tahap awal seluas 1.001,12 hektare yang sudah memiliki Survei Investigasi Desain (SID) dan perencanaan teknis siap kerja.

“Target penyelesaian tahap pertama sekitar 33 hari, dimulai sejak 28 November hingga 31 Desember 2025. Program ini sepenuhnya bersumber dari APBN dengan total anggaran Rp28,324 miliar,” ujarnya.

Dengan dimulainya program ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato optimistis pemanfaatan lahan pertanian di wilayah barat Gorontalo akan meningkat secara signifikan, menjadikan daerah tersebut salah satu pilar ketahanan pangan di Indonesia Timur.

Advertorial

Riset Dosen UNG Tembus Jurnal Scopus Q1 Bahas Tantangan Penerjemah di Era AI

Published

on

(Ilustrasi: gemini.google.com)

UNG – Dua akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Novriyanto Napu dan Usman Pakaya, kembali mencetak prestasi gemilang di kancah akademik internasional. Keduanya mempublikasikan kajian riset ilmiah terbaru yang mengupas tuntas terkait tantangan model penilaian kompetensi penerjemahan (translation competence) di era disrupsi kecerdasan buatan (AI).

Artikel ilmiah yang bertajuk “From Foundational Frameworks to Future Frontiers: Critical Perspectives of Translation Competence Assessment Models and Emerging Challenges” tersebut sukses menembus jurnal internasional bereputasi tinggi, Current Issues in Language Planning, yang terindeks Scopus Q1 pada tahun 2026.

Riset inovatif ini menyoroti pergeseran paradigma bahwa kompetensi penerjemahan kini bukan sekadar perkara penguasaan linguistik atau bahasa semata. Lebih jauh, penerjemahan adalah sebuah gabungan kompleks yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Selama ini, instrumen penilaian kemampuan penerjemah cenderung berfokus pada hasil akhir terjemahan (berbasis produk). Namun, studi UNG ini membuktikan bahwa pendekatan usang tersebut tak lagi cukup untuk memotret kemampuan riil seorang penerjemah.

Melalui analisis komprehensif terhadap berbagai publikasi ilmiah dalam satu dekade terakhir, duo peneliti UNG ini menemukan adanya lompatan signifikan dalam metode penilaian. Dunia pendidikan dan industri penerjemahan kini dituntut untuk beralih menuju pendekatan yang holistik, yakni menggabungkan proses, refleksi, serta bukti kinerja secara nyata.

Metode penilaian mandiri seperti penyusunan portofolio serta komentar reflektif kini menjadi instrumen krusial. Tujuannya adalah untuk menilai secara mendalam bagaimana pola pikir, logika, dan proses pengambilan keputusan seorang penerjemah saat bekerja.

Fokus tajam penelitian ini juga mengarah pada besarnya pengaruh teknologi, khususnya kehadiran Neural Machine Translation (NMT) berbasis AI seperti Google Translate dan sejenisnya. Kehadiran teknologi ini dinilai membawa tantangan fundamental. Pasalnya, hasil terjemahan modern tidak lagi murni mencerminkan kemampuan individu. Oleh karena itu, sistem penilaian masa kini dituntut harus mampu membedakan dengan presisi antara buah pemikiran manusia dan kontribusi bantuan mesin cerdas.

Di sisi lain, kajian ini turut membedah persoalan pelik yang masih memicu perdebatan. Mulai dari bagaimana menyeimbangkan pola kerja kolaboratif dengan tanggung jawab individu, persoalan kesenjangan antara materi pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan riil industri, hingga implementasi metode penilaian yang terbukti belum merata di berbagai institusi pendidikan.

Sebagai solusi dan kontribusi ilmiah nyata, Napu dan Pakaya menawarkan sebuah kerangka konseptual baru. Kerangka ini dirancang secara khusus untuk membantu pengembangan sistem penilaian yang jauh lebih adaptif dan relevan dengan tantangan masa depan. Keduanya menekankan urgensi pendekatan yang tidak hanya mengkalkulasi hasil akhir, tetapi juga mengevaluasi proses, etika penggunaan teknologi, serta daya kritis mahasiswa.

Riset ini hadir pada momentum yang krusial, di mana pesatnya perkembangan teknologi dan tingginya tuntutan industri global mengharuskan lulusan penerjemahan tidak hanya mahir secara linguistik, tetapi juga adaptif, kritis, dan profesional. Tembusnya artikel ini di jurnal Scopus Q1 sekaligus memperkokoh eksistensi serta kontribusi Universitas Negeri Gorontalo dalam memajukan diskursus ilmu linguistik terapan di panggung dunia.

Continue Reading

Advertorial

Buktikan Kualitas Akademik! Prodi Sistem Informasi UNG Sinkronkan Data Penilaian Akreditasi Terbaru

Published

on

UNG – Program Studi (Prodi) Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kian mematangkan langkah strategisnya guna menghadapi proses reakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM) tahun 2026. Sebagai wujud keseriusan tersebut, jajaran prodi menggelar rapat evaluasi dan pemantapan dokumen akreditasi di Ruang Teknik Informatika, Kamis (16/04/2026).

Agenda utama dalam pertemuan krusial ini difokuskan pada pemaparan serta pembahasan mendalam terkait progres penyusunan dokumen Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED).

Rapat ini dihadiri langsung oleh seluruh dosen di lingkungan Jurusan Teknik Informatika, khususnya para akademisi yang masuk dalam tim pengembang dan penyusun dokumen akreditasi Prodi Sistem Informasi. Kegiatan ini dinilai sebagai tahapan esensial guna memastikan seluruh instrumen penilaian telah dipersiapkan secara komprehensif, terstruktur, dan selaras dengan standar baku yang ditetapkan oleh LAM INFOKOM.

Dalam sesi pemaparan, tim akreditasi merincikan perkembangan penyusunan dokumen LKPS dan LED. Hal yang dibahas meliputi capaian kinerja, indikator mutu, hingga evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di prodi tersebut.

Diskusi yang berlangsung interaktif itu menitikberatkan pada sejumlah poin penting. Di antaranya adalah penguatan validitas data pendukung, penjagaan konsistensi narasi dalam evaluasi diri, serta kepastian kesiapan dokumen bukti fisik yang akan menjadi kunci dalam penilaian akreditasi.

Selain berfungsi sebagai forum evaluasi internal tim, kegiatan ini juga menjadi ruang konsolidasi yang efektif bagi seluruh tenaga pendidik. Tujuannya tak lain untuk menyelaraskan persepsi dan mengoptimalkan kontribusi masing-masing dosen dalam menyukseskan proses reakreditasi. Keterlibatan aktif ini sekaligus menjadi cerminan komitmen kolektif Prodi Sistem Informasi UNG dalam menjaga marwah dan meningkatkan mutu akademik secara berkelanjutan.

Melalui forum pemantapan ini, Prodi Sistem Informasi UNG menegaskan kesiapannya untuk berhadapan dengan proses asesmen LAM INFOKOM. Dengan bekal rekam jejak kinerja yang terukur, tata kelola yang sistematis, serta capaian yang relevan, prodi ini optimistis menatap hasil maksimal.

Ke depannya, Prodi Sistem Informasi UNG akan terus mengebut proses penyempurnaan kelengkapan dokumen dan memperkuat indikator kinerja. Langkah proaktif ini merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi peningkatan mutu fakultas, sekaligus jaminan kesiapan optimal dalam menyambut penilaian akreditasi tahun ini.

Continue Reading

Advertorial

Resmi Bergeser: Ini Daftar Lengkap 4 Pejabat Eselon yang Dilantik Wali Kota Gorontalo

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam struktur jabatan administrator. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut digelar di rumah dinas jabatan, Bantayo Lo Yiladia, pada Jumat (17/04/2026).

Langkah mutasi dan promosi ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo untuk melakukan penyegaran organisasi sekaligus memacu peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Keputusan pelantikan tersebut tertuang secara sah dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Gorontalo Nomor 821.2/BKPSDM/II/790 tertanggal 16 April 2026. Berdasarkan beleid tersebut, berikut adalah empat nama pejabat administrator yang baru saja dilantik:

  1. Nur Arfahni Laya, sebelumnya menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, kini dipromosikan sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kota Gorontalo.

  2. Rulan Pobi, sebelumnya bertugas sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo.

  3. Ridwan Kaharu, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo, kini dirotasi menduduki kursi Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gorontalo.

  4. Ilyas Rahim Poiyo, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPMPTSP, kini bergeser posisi menjadi Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo.

Wali Kota Adhan memastikan bahwa pelantikan keempat pejabat ini tidak dilakukan secara instan. Penempatan posisi tersebut telah melewati proses asesmen dan pertimbangan matang dari Komite Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Mekanisme ini merupakan wujud nyata penerapan penempatan jabatan yang berbasis pada kompetensi, rekam jejak, serta kebutuhan riil organisasi.

Melalui pelantikan ini, Pemkot Gorontalo menaruh harapan besar agar para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanahnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Mereka dituntut untuk segera beradaptasi dan menggenjot kualitas pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah.

Lebih dari itu, para pejabat administrator ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan membangun sinergi lintas instansi. Hal ini dinilai krusial guna memastikan roda pemerintahan di Kota Gorontalo dapat berjalan lebih efektif, adaptif, serta responsif dalam merespons kebutuhan dan program pembangunan masyarakat.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler