GORONTALO-Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menggeser anggaran beasiswa guna menambah biaya penanggulangan bencana corona di Gorontalo mendapat protes dari mahasiswa. Kebijakan tersebut ditolak mengingat akan menyulitkan mahasiswa dalam menempuh pendidikannya nanti.
Penolakkan terhadap kebijakan Pemprov ini salah satunya datang dari Presiden Badan Eksekutive Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Rivaldy Ibura. Aldy menyebut langkah Pemprov itu akan menimbulkan problematika baru utamanya bagi mahasiswa yang tingkat ekonomi keluarganya tergolong kurang mampu alias KK miskin. Bahkan, memangkas anggaran beasiswa untuk siswa kurang mampu adalah simbol membunuh pendidikan di daerah.
“Jika pemerintah salah dalam mengambil kebijakan, maka imbasnya pada masyarakat, menyoal pada pergeseran anggaran beasiswa, ini adalah langkah yang keliru, pasalnya banyak mahasiswa sangat membutuhkan beasiswa yang diprogram oleh pemerintah untuk melangsungkan studi demi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM),” ujar Presiden BEM Universitas Negeri Gorontao Rivaldy Ibura, Sabtu (16/5).
Namun, sangat disayangkan, Pemprov lanjut Aldy tanpa pertimbangan matang langsung memutuskan pergeseran anggaran beasiswa bersama DPRD melalui Rapat Dengar Pendapat beberapa waktu lalu. Padahal, masih banyak anggaran yang lebih layak untuk digeser seperti pembangunan infrastruktur.
“Misalnya tutup jembatan Molingtogupo Rp. 20M. Ini seharusnya anggaran yang harus digeser, merujuk pada surat mentri keuangan Sri Mulyani Indrawati, seluruh proses pengadaan barang jasa untuk seluruh jenis/bidang,subbidang dana alokasi khusus (DAK) fisik selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan, baik yang sedang berlangsung maupun belum dimulai prosesnya untuk dapat dihentikan pelaksanaannya. Jelas termuat bahwa pendidikan dan kesehatan adalah aspek yang harus diprioritaskan. Tetapi sangat disayangkan hal lain yang terjadi di Provinsi Gorontalo,” papar Aldy Ibura.
Aldy mengatakan, kebijakan pemerintah ini juga mengindikasikan kegagalan penanganan pandemi covid-19 di Gorontalo. Terlebih jika dikaitkan dengan keputusan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang cenderung dipaksakan yang sejatinya Gorontalo tidak mampu.
“Kita lihat pada sisi Pengalokasian peruntukan bantuan,ini kurang maksimal dan tidak tepat sasaran. Kebijakan PSBB di provinsi gorontalo sedang berlangsung, ini mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab penuh, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain kepada seluruh masyarakat Gorontalo,” ujarnya.
Dikatannya lagi, sejauh ini dirinya mendapat banyak keluhan yang disampaikan masyarakat seputar sulitnya mencari nafkah selama pembatasan. Kesuitan-kesulitan warga ini pun tak ayal memicu ketakutan baru di tengah-tengah mereka.
“Masyarakat hari ini lebih takut mati karena kelaparan dari pada virus corona, Sehingga jangan heran terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan PSBB atau tidak patuh,” ujarnya.
Aldy pun bertanya tentang kejelasan anggaran penanganan covid19 di Gorontalo yang pengelolaannya tidak transparan.
“Dikemanakan annggaran yang besar itu? Seajuh ini tidak ada transparansi anggaran oleh pemerintah. Jangan sampai ada oknum yang mengkorupsi anggaran yang begitu besar di tengah-tengah musibah yang melanda ini,” tukas Aldy Ibura.