🔊 Dengarkan berita

NEWS – Pengadaan kendaraan operasional untuk program andalan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini tengah berada di pusaran polemik. Sorotan tajam mengarah pada ribuan unit motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru-baru ini viral di media sosial. Usut punya usut, kendaraan bermerek lokal tersebut diduga kuat merupakan hasil rebranding dari produk asal China dengan selisih harga yang sangat mencolok.

Berdasarkan narasi yang beredar luas, motor listrik bermerek Emmo (dengan tipe JVX GT dan JVH Max) tersebut diklaim memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kejanggalan. Desain fisik motor ini dinilai identik—bahkan nyaris tanpa perbedaan—dengan produk white label besutan pabrikan Taizhou Okla Automotive yang bermarkas di Zhejiang, China, serta memiliki garis keturunan desain dari jenama global seperti Kollter.

Kemiripan tersebut tidak hanya sekadar siluet bodi, tetapi merambat hingga ke detail terkecil. Mulai dari desain lampu utama (headlamp), kaca depan (windshield), bentuk sepatbor, hingga lekukan pada fairing dan model jok, semuanya bagaikan pinang dibelah dua dengan motor generik asal Negeri Tirai Bambu tersebut.

Yang membuat publik semakin tercengang adalah perbandingan harga yang terpaut sangat jauh. Di pasar e-commerce internasional seperti Alibaba, produk kembaran dengan spesifikasi identik ini ditawarkan di kisaran harga yang sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp7 juta hingga Rp10 jutaan. Terdapat pula varian sejenis yang dibanderol sekitar US$ 2.185 (setara Rp37 jutaan). Sebaliknya, pihak BGN mengklarifikasi bahwa harga resmi motor listrik untuk operasional MBG ini dipatok sebesar Rp42 juta per unitnya, yang mana di dalam platform e-Katalog Inaproc harganya bahkan sempat tertera di kisaran Rp49,9 juta hingga Rp56,8 juta.

Menanggapi besarnya kuota pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah di tengah isu miring ini, Kepala Badan Gizi Nasional membeberkan kepastian jumlah armada yang telah dieksekusi oleh pihaknya.

“Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Ia juga menepis rumor liar yang sebelumnya menyebutkan bahwa pemerintah memesan hingga 70.000 unit armada. Saat ini, ribuan unit yang telah tiba masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum didistribusikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Menanggapi fenomena masuknya barang impor berkedok merek lokal, sejumlah pengamat otomotif menilai bahwa praktik ini bukanlah hal yang mengejutkan. Mayoritas pelaku industri motor listrik di Tanah Air memang masih sangat bergantung pada komponen Completely Knocked Down (CKD) yang didatangkan utuh dari China. Strategi ini sering kali diambil sebagai jalan pintas agar produsen bisa menekan biaya perakitan sekaligus memenuhi syarat masuk ke dalam sistem pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kendati secara administratif skema ini legal dan memenuhi syarat komponen lokal lewat proses perakitan akhir, ketergantungan yang terlalu masif terhadap produk rebranding ditakutkan akan menjadi bumerang. Selain memicu pemborosan anggaran negara akibat melambungnya harga jual akhir (mark-up yang signifikan), skema perakitan tempel merek ini dinilai akan mematikan proses transfer teknologi yang sesungguhnya di Indonesia. Publik kini menanti transparansi lebih lanjut terkait kewajaran selisih harga puluhan juta rupiah tersebut.

🔊 Dengarkan berita

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membagikan cerita menegangkan sekaligus jenaka terkait upayanya mengamankan pasokan gas nasional. Di tengah eskalasi konflik geopolitik Timur Tengah yang mengancam rantai pasok energi dunia, Bahlil mengaku sangat tertekan memikirkan nasib dapur rakyat Indonesia.

Tingginya ketergantungan negara pada impor gas yang menyentuh angka 7 juta ton per tahun menjadi pemicu kepanikan tersebut. Saat ketegangan global memuncak bertepatan dengan bulan puasa, pikiran Bahlil sepenuhnya tersita hanya untuk urusan ketersediaan energi.

“karena saya bangun sahur mikir LPG buka puasa LPG muka saya waktu itu hampir jadi LPG,” kelakar Bahlil menceritakan betapa stresnya ia menghadapi ancaman krisis tersebut di hadapan para hadirin.

Sebagai pejabat publik, ia menyadari betul konsekuensi sosial yang akan timbul jika stok gas sampai langka di pasaran.

“bayangkan kalau LPG kurang berapa berapa mak-mak akan hajar saya kan kira-kira begitu dan jangankan mak-mak istri saya pun pasti akan marah saya,” tambahnya dengan nada humor yang memecah tawa.

Gangguan lalu lintas distribusi akibat krisis di sekitar Selat Hormuz memang sempat memaksa pemerintah memutar otak mencari pemasok alternatif dengan cepat. Beruntung, diplomasi kilat yang dilakukan Bahlil membuahkan hasil positif. Ia sukses mengalihkan keran impor dari Timur Tengah menuju negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia. Berkat langkah taktis tersebut, Bahlil memastikan kondisi ketahanan energi nasional saat ini sudah berangsur aman dan terkendali.

🔊 Dengarkan berita

NEWS – Menjadi “Wasit” di Tengah Hujan Peluru: Curhat Eks Pasukan Perdamaian PBB yang Tak Boleh Membalas Tembakan

Menjadi pasukan elit kebanggaan negara nyatanya tak selalu bisa gagah-gagahan unjuk gigi di medan tempur. Apalagi kalau statusnya adalah Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (UNIFIL) di wilayah konflik seperti Lebanon. Berada tepat di tengah gempuran peluru dan mortir, prajurit TNI justru diwajibkan untuk menahan emosi dan pantang asal tarik pelatuk.

Pengalaman mendebarkan plus bikin “gemas” ini diceritakan langsung oleh Serma (Purn) Mukhtar Effendi, eks prajurit TNI yang pernah bertugas dalam misi UNIFIL Garuda 23A di Lebanon pada kurun waktu 2010 hingga 2011. Lewat obrolannya di Brigade Podcast Kompas, ia membagikan betapa serba salah dan beratnya posisi prajurit Indonesia di sana.

Misi perdamaian nyatanya menempatkan prajurit murni pada posisi penengah alias wasit. Sialnya, yang namanya wasit di tengah medan peperangan nyata, risiko kena sasaran tembak nyasar sangatlah besar.

“Jangankan wasit perang ya Wasit tinju pun suatu ketika dia pasti kena tinju orang kan gitu Nah artinya apalagi kita sebagai wasit perang yang nota bene harus meredam ini harus meredam itu,” ungkap Mukhtar menggambarkan betapa rapuhnya posisi penengah di zona konflik.

Yang bikin tekanan batin makin terasa berat, pasukan PBB diikat oleh aturan operasional sangat ketat yang dikenal dengan istilah Rules of Engagement (RoE). Mengacu pada aturan tersebut, pasukan penjaga perdamaian sangat dibatasi haknya dalam menggunakan senjata. Mereka tidak boleh membalas tembakan untuk menyerang, melainkan murni hanya boleh digunakan dalam kondisi terdesak untuk membela diri dan melindungi warga sipil.

Kondisi menahan diri di tengah huru-hara inilah yang kerap menjadi buah simalakama bagi prajurit bermental komando seperti Mukhtar dan kawan-kawan.

“Begitu kita ditembaki enggak boleh membalas Apa yang terjadi itulah yang kita yang membuat suasana kebatinan kita ya menjadi under pressure lah gitu ya Karena kita tidak bisa membalas apapun kita tidak bisa berbuat apapun manakala kita diserang atau ditembakin,” curhatnya.

Sebagai informasi, merujuk pada data terkini, Indonesia secara konsisten menjadi negara kontributor pasukan terbesar untuk misi UNIFIL di Lebanon, dengan jumlah lebih dari 1.200 personel yang dikerahkan. Meski dibekali persenjataan mumpuni dan mental baja, mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 membatasi ruang gerak mereka murni sebagai penyangga pertahanan. Jika pasukan PBB asal Indonesia nekat membalas serangan secara emosional dan melanggar RoE, bukan hanya personelnya yang akan disanksi PBB, namun nama baik Indonesia di mata internasional juga ikut dipertaruhkan. Benar-benar dilema tingkat tinggi ya!

sumber video : YT-Kompas