Connect with us

Advertorial

Tolak Gratifikasi, Pejabat Pemkot di Apresiasi KPK – RI

Published

on

KOTA GORONTALO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi Komitmen Pemerintah Kota Gorontalo, menolak berbagai bentuk gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pejabat maupun ASN di Kota Gorontalo mampu bersikap kooperatif dalam melaporkan penerimaan gratifikasi kepada pihak KPK-RI.

Koordinator Group head Verivikasi dan pelaporan dan Pemeriksaan Direktorat Gratifikasi KPK RI Mohammad Indra Furqon menilai upaya yang dilakukan pemerintah kota gorontalo dalam mencegah terjadinya korupsi, sangat sejalan dengan rekomendasi KPK-RI. menurutnya sebagian besar para pejabat ataupun ASN masih enggan melaporkan penerimaan graritifikasi, padahal tindakan kooperatif sangat baik dalam membentuk integritas diri.

” Banyak yang mengganggap bahwa melaporkan gratifikasi adalah tindakan yang salah, tapi di kota gorontalo mampu mewujudkannya. Untuk itu saya sangat apresiasi sikap tersebut” ucap Indra saat menyakasikan secara virtual Workshop pengendalian Pencegahan Korupsi bagi Penyelenggara Negara dan Pejabat ASN, di Grand Q hotel, Rabu 11/11.

ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada Walikota Gorontalo Marten Taha serta pejabat yang memperoleh award atas laporan penerimaan grativikasi ditahun 2019 dan 2020. Dalam rangkaian workshop tersebut, KPK – RI memberikan penghargaan kepada 10 pejabat pemerintah Kota Gorontalo yang dinilai kooperatif.

Ungkapan terima kasih juga diutarakan Walikota Gorontalo Marten Taha atas bimbingan dan pendampingan KPK- RI selama ini. Berkat bimbingan itu, telah memberikan implikasi positif terhadap pengelolaan keuangan pemerintah kota Gorontalo untuk bekerja lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu sikap komitmen yang dilakukan Marten, mengintruksikan agar jajaran ASN wajib melaporkan data LHKPN dan LHKASN setiap tahun kepada KPK-RI.

” Alhamdulillah LHKPN dan LHKASN mendapatkan pengakuan taat, patuh dan tepat lapor 2019 dengan tingkat capaian kepatuhan dan pelaporan 100 persen, baik di tingkat eksekutif, legislatif dan bumd” ucap Marten.

Marten mengakui sejak di bawah pengawasan dan bimbingan KPK – RI khususnya korsupgah, perencanaan penganggaran, pengadaan barang jasa, PTSP, APIP, manajemen SDM, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset mengalami perubahan yang sangat baik.

Tidak hanya dalam urusan pemerintahan, pengendalian dan pencegahan korupsi juga disosialisasikan kepada masyarakat dan dunia pendidikan. Di kota Gorontalo pengenalan dini Lewat pendidikan anti korupsi, telah diberlakukan sejak diterbitkan peraturan walikota nomor 37 tahun 2019 tentang implementasi anti korupsi.

” Jadi setiap peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta masyarakat. Diberikan pengetahuan tentang sikap dan nilai-nilai integritas pengendalian dan pencegahan korupsi” ujar Marten.

Advertorial

UNG Klarifikasi dan Minta Maaf atas Candaan Berbau Kedaerahan yang Viral

Published

on

Foto istimewa

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bersama Paguyuban Mahasiswa Dumoga menggelar mediasi terkait pernyataan salah satu dosen yang viral di media sosial TikTok dan dinilai menyinggung masyarakat Dumoga, Bolaang Mongondow. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Rektor III UNG, Prof. Dr. Muhammad Amir Arham, M.E., selaku penanggung jawab kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025.

Prof. Amir menegaskan, PKKMB tidak pernah dimaksudkan untuk memunculkan isu diskriminasi maupun candaan yang merendahkan kedaerahan. “PKKMB adalah ajakan untuk membina karakter mahasiswa baru, mengenalkan kehidupan kampus, dan membangun kebersamaan,” ujarnya.

Sekretaris Panitia PKKMB 2025, Dr. Suwitno Yutye Imran, S.H., M.H., menjelaskan bahwa suasana kegiatan sejak hari pertama diwarnai semangat kekeluargaan. Menurutnya, candaan yang kemudian viral terjadi spontan saat pemateri membaca tulisan-tulisan yang dibawa mahasiswa. “Kami memohon maaf kepada masyarakat Dumoga. Nuansa kekeluargaan yang kami bangun sejak awal sama sekali tidak bertujuan merendahkan,” katanya.

Perwakilan Dewan Perwakilan Mahasiswa Dumoga menegaskan, masyarakat Dumoga memiliki hak untuk terbebas dari stigma negatif. Mereka menolak segala bentuk candaan yang merendahkan martabat daerah dan meminta semua pihak menghentikan penggunaan nama Dumoga dalam konteks candaan publik.

Dosen yang videonya viral, Zhulmaydin Chairil Fachrussyah, S.St.Pi., M.Si., atau akrab disapa Erol, juga menyampaikan permohonan maaf secara pribadi. Ia mengaku tidak pernah berniat menghina atau mendiskreditkan daerah tertentu. “Pernyataan itu muncul spontan saat membaca tulisan mahasiswa. Tidak ada niat dan tidak direncanakan sebelumnya,” jelasnya.

UNG menegaskan bahwa permasalahan ini telah diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi bersama pihak terkait. Pihak kampus mengapresiasi upaya mahasiswa Dumoga dalam menghapus stigma negatif dan berharap isu serupa tidak terulang di masa depan.

Continue Reading

Advertorial

Prof. Eduart Wolok Tegaskan UNG Siap di Garis Depan Lawan Kemiskinan Ekstrem

Published

on

UNG – Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Dr. Eduart Wolo, M.Pd., menegaskan komitmen perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Eduart usai menghadiri Deklarasi Komitmen Pengentasan Kemiskinan dan Magang Sosial yang digelar Forum Rektor Indonesia (FRI) bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Graha Unesa, Kampus II Lidah Wetan Surabaya, Kamis (14/8/2025). Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

Menurut Prof. Eduart, UNG telah menyiapkan serangkaian program pemberdayaan berbasis desa yang melibatkan langsung dosen dan mahasiswa, seperti KKN Tematik Pemberdayaan Ekonomi Desa, pendampingan UMKM, pembinaan petani dan nelayan, hingga program magang sosial yang memberi dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan warga.

“UNG berkomitmen penuh menjalankan peran strategis perguruan tinggi sebagai motor perubahan sosial. Melalui tridarma, kami hadir untuk menghadirkan solusi konkret bagi pengentasan kemiskinan, bukan hanya di Gorontalo, tetapi juga di wilayah-wilayah lain yang membutuhkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pendekatan yang dilakukan UNG tidak hanya fokus pada intervensi ekonomi, tetapi juga pada pembangunan kapasitas masyarakat serta penguatan potensi lokal. Kolaborasi dengan berbagai pihak diyakini menjadi kunci untuk mewujudkan target nasional menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026.

“Dengan dukungan FRI, MRPTNI, dan pemerintah, kita dapat mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi untuk membawa perubahan nyata. UNG siap berada di garis depan upaya ini,” pungkas Prof. Eduart.

Continue Reading

Advertorial

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Pastikan Keamanan Wilayah Hukum Kabila Tetap Kondusif

Published

on

DEPROV – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke wilayah hukum Polsek Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini bertujuan memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta memastikan kesiapan aparat kepolisian dalam mengantisipasi potensi gangguan menjelang momentum nasional tersebut.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Hj. Sitti Nurayin Sompie, didampingi anggota Komisi I, Fikram A.Z. Salilama, Femmy Kristina Udoki, dan Ramdan D. Liputo. Tim sekretariat Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo turut hadir mendampingi pelaksanaan kegiatan.

Di lokasi, jajaran Komisi I disambut Kapolsek Kabila, AIPDA Syarif, dan melakukan dialog terkait langkah antisipasi, kesiapsiagaan personel, serta koordinasi lintas instansi untuk menjaga Kamtibmas tetap kondusif. Pemantauan juga diarahkan pada potensi kerawanan menjelang perayaan kemerdekaan, seperti peningkatan mobilitas warga, kegiatan hiburan, hingga aktivitas malam hari.

Anggota Komisi I, Femmy Kristina Udoki—yang juga perwakilan Daerah Pemilihan Bone Bolango—menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban.

“Tujuan kami adalah memastikan kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Kabila tetap terkendali, aman, dan jauh dari gangguan. Kami ingin masyarakat merasa nyaman dalam beraktivitas, terutama menjelang peringatan HUT RI,” ujarnya.

Femmy juga mengapresiasi kesiapan dan kesigapan jajaran kepolisian di wilayah hukum Polsek Kabila. Dengan dukungan penuh seluruh pihak, ia optimistis peringatan HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan RI dapat berlangsung khidmat, aman, dan meriah tanpa gangguan keamanan.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler