Connect with us

Gorontalo Utara

Akhirnya SK Pengangkatan CPNS dan PPPK Tahap I dan II Kabupaten Gorut Ada Kepastian

Published

on

Sekda Gorut Saat Berdiskusi Dengan Kepala BKN Manado

GORUT – Setelah menunggu beberapa lama, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I (satu) dan tahap II (dua) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Pemkab Gorut) akhirnya ada kepastian.

Sekertaris Daerah (Sekda) Gorut, Suleman Lakoro usai melakukan kunjungan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado Rabu (11/05/2022) mengungkapkan ada beberapa hal yang menyebabkan keterlambatan penerbitan SK pengangkatan CPNS dan PPPK, salah satunya pertimbangan teknis (pertek) yang belum keluar.

“Memang semenjak sebelum bulan Ramadhan kemarin mereka sudah bertanya ke kami kapan mereka punya SK itu akan terbit sehingga mereka sudah punya kepastian dan sudah jelas status mereka sebagai pegawai P3K. Dan kami pada saat itu belum menjawab secara pasti karena memang yang pertama itu perteknya atau pertimbangan teknisnya belum keluar. Dan Alhamdulillah setelah menjelang Idul Fitri perteknya sudah keluar, sehingga begitu keluar perteknya itu tinggal ditunggu penandatanganan SK oleh Bupati” Jelas Suleman.

Lanjut, penandatanganan SK oleh Bupati pun kata Sekda mengalami keterlambatan dikarenakan masih menunggu surat izin dari Kemendagri.

“Kita ketahui bahwa pasca meninggalnya almarhum Pak Dr H.Indra Yasin, S.H,.M.H, itu otomatis kewenangan menjalankan tugas-tugas Bupati itu jatuh atau dijalankan oleh Wakil Bupati. Namun dalam hal-hal tertentu terutama dalam hal perubahan status hukum pegawai, kemudian penandatanganan produk hukum daerah, itu Wakil Bupati dalam hal ini sudah menjadi Plt Bupati masih memerlukan izin dari Kemendagri untuk bisa menandatangani surat keputusan yang sifatnya merubah status hukum seperti SK Pengangkatan CPNS dan PPPK ini”

“Nah oleh karena itu, izin ini karena memang kita masih dibatasi oleh cuti bersama menjelang pasca Ramadhan atau Idul Fitri sehingga ini masih menunggu, dan Alhamdulillah awal-awal kita masuk kantor ini sudah ada izinnya, jadi tinggal Plt Bupati menandatangani nya” Terangnya.

Sehingga lebih lanjut, Suleman mengungkapkan bahwa penyerahan SK pengangkatan CPNS dan PPPK baik tahap I dan tahap II itu akan segera dilaksanakan yakni pada tanggal 17 Mei 2022 bertepatan dengan apel korpri rutin.

Insya Allah sesuai dengan penyampaian BKPP kepada kami selaku Sekda, Insya Allah penyerahan SK baik CPNS maupun P3K itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei bertepatan dengan apel Korpri. Dan untuk sebagai informasi jumlah SK CPNS yang akan diserahkan untuk tahun ini adalah sekitar 76 orang, kemudian untuk P3K baik itu tahap I dan II itu hampir 300 orang atau sekitar 280an” Tukasnya.

Alhamdulillah dengan adanya penyerahan ini sudah jelas status daripada mereka P3K guru yang selama ini mereka pertanyaan.

Gorontalo Utara

Bongkar! Mahfud MD Jelaskan Solusi Pemerintahan Agar Roda Negara Kembali Lancar

Published

on

Jakarta – Prof. Mahfud MD mengulas secara mendalam situasi demonstrasi yang sempat mencekam di berbagai kota Indonesia pada akhir Agustus 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa walaupun kekerasan telah berhasil diredam terutama berkat langkah tegas Presiden Prabowo, masalah mendasar yang menjadi pemicu demonstrasi belum terselesaikan.

Demo yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah ini melahirkan kerusuhan hebat, termasuk pembakaran gedung DPR, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Situasi mulai membaik sejak Minggu malam dengan belum ada demonstrasi besar menggantikan.

Masalah utama yang belum dijawab adalah akumulasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti tingginya angka PHK dan pengangguran, serta persoalan pajak dan pungutan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, praktik kriminalisasi, politisasi hukum, serta kasus korupsi yang tidak jelas penyelesaiannya semakin memperparah kepercayaan publik terhadap pemerintah.

dikutip dari podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang masih kacau membuat sulitnya mencari investor karena reputasi hukum yang buruk. Ia juga menyoroti peran ormas Islam yang dianggap telah jauh dari rakyat dan terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pemandu moral masyarakat secara tepat.

Pentingnya reformasi KPK dan sinergi aparatur negara dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih. Selain itu, Mahfud MD mengkritik kabinet yang dianggap terlalu besar dan banyak pejabat bermasalah hukum, sehingga melemahkan kerja pemerintah.

Mahfud MD mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menerima kritik jujur dan penegakan hukum yang tegas agar negara ini bisa selamat dari masalah panjang yang melekat dalam pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD berbagi pengalamannya berani menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kasus besar seperti BLBI, menunjukkan pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran demi kebaikan bangsa.

Ia mengharapkan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah hukum dan evaluasi kabinet untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.

Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi sikap pemerintah terhadap demonstrasi, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai hukum namun tetap menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia.

Continue Reading

Gorontalo Utara

Polda Gorontalo Turunkan 800 Personel Amankan Tiga Titik Aksi Mahasiswa

Published

on

Gorontalo – Kericuhan terjadi di kawasan Simpang Lima, Kota Gorontalo, saat aparat kepolisian membubarkan aksi mahasiswa yang menuntut kehadiran tiga unsur pimpinan daerah: Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD.

Massa aksi yang kecewa karena tuntutannya tidak dipenuhi melakukan pembakaran ban dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk Pos Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di sekitar lokasi. Aparat kepolisian kemudian membubarkan massa secara paksa karena aksi dinilai sudah bersifat anarkis.

Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, AKBP Desmont Harjendro A.P., S.I.K., M.T., menegaskan bahwa tindakan pembubaran dilakukan sesuai prosedur. Menurutnya, aparat sebelumnya telah mengingatkan bahwa batas waktu unjuk rasa hanya sampai pukul 17.00–18.00 WITA.

“Kita bubarkan sesuai SOP karena sudah melewati batas waktu. Aparat juga sudah melakukan negosiasi, tetapi massa menolak membubarkan diri,” ujar Desmont.

Ia menambahkan, sejumlah mahasiswa diamankan karena diduga menjadi provokator. “Ada beberapa yang kami amankan. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Desmont mengungkapkan bahwa aksi mahasiswa hari ini berlangsung di tiga titik: Kantor DPRD Gorontalo, Bundaran Saronde, dan Simpang Lima. Untuk pengamanan, Polda Gorontalo menurunkan sekitar 800 personel gabungan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Barakati.id, sebanyak 14 mahasiswa diamankan, tiga di antaranya telah dibebaskan. Berikut daftar nama mahasiswa tersebut:

  • Ditangkap

    • Muhamad Arif Hidayatullah Bina – DPD IMM Gorontalo

    • Andi Taufik – IAIN Sultan Amai Gorontalo

    • Zulfebriadi Hariji – Universitas Muhammadiyah Gorontalo

    • Moh. Fachry Botutihe – UNG, Fakultas MIPA

    • All Sadiq Oli’i – UNG

    • Jefrianto Rahim – UNG, Fakultas Ilmu Sosial

    • Fikran Pango – Universitas Muhammadiyah Gorontalo

    • Moh. Fais Pontoh – UNG, Fakultas Pertanian

    • Moh. Umar – UNG, Fakultas Teknik

    • Raihan Liputo – UNG, Fakultas Teknik

    • Moh. Fajri – UNG, Fakultas MIPA

  • Dibebaskan

    • Zakaria

    • Masru Punu – IAIN Gorontalo

    • Ramadan

Continue Reading

Gorontalo Utara

Presiden Prabowo Umumkan: DPR Hapus Tunjangan & Moratorium Kunker keluar negeri

Published

on

Jakarta, 31 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan penting usai mengundang para pimpinan partai politik, pimpinan DPR, MPR, dan DPD di Istana Kepresidenan. Ia menegaskan bahwa DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik — antara lain menghapus tunjangan besar bagi anggota dewan serta mencabut moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Langkah tersebut diambil sebagai respons langsung terhadap rantai aspirasi publik yang dipicu oleh demonstrasi besar-besaran, di mana masyarakat protes berkelanjutan atas tunjangan mewah anggota DPR. Demonstrasi ini sempat memicu kerusuhan, pembakaran fasilitas publik, serta kerusakan properti hingga korban jiwa.

Selain itu, Prabowo juga menerima kabar dari ketua umum partai-partai politik bahwa sejumlah anggota DPR telah dinonaktifkan karena menyampaikan pernyataan yang tidak tepat dan dinilai melukai hati rakyat. Sosok-sosok seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN disebut sebagai contoh nyata langkah tegas partai terhadap wakil rakyat yang kontroversial.

Melalui pengumuman ini, pemerintah berharap DPR bisa lebih fokus pada tugas legislasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa suara masyarakat—terutama dalam situasi demokrasi yang kritis—dapat direspons secara nyata oleh lembaga negara.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler