Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, menekankan pentingnya perhatian terhadap keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Pohuwato, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Parigi-Moutong, Sulawesi Tengah. Pohuwato, yang merupakan lintasan darat trans Sulawesi dan memiliki akses laut yang langsung terhubung dengan Sulawesi Tengah, membutuhkan upaya maksimal untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warganya.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Saipul saat menerima kunjungan silaturahmi Asrendam XIII/Mdk, Kolonel Inf Samsul Huda, S.E., M.Sc, bersama Kasiren Rem 133/NW, Letkol Inf Andi Wicaksono Wibowo, S.I.P, yang turut didampingi oleh Dandim 1313 Pohuwato, Letkol Inf Madiyan Surya, S.Hub.Int., M.Han., Selasa (30/09/2025), di ruang kerja Bupati.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Arman Mohamad, serta Tenaga Ahli Bupati, Edo Sijaya. Bupati Saipul menjelaskan bahwa dengan posisi strategis sebagai daerah lintasan dan akses laut, Pohuwato rentan terhadap potensi peredaran barang terlarang, termasuk narkotika.

“Karena itu, dibutuhkan keamanan yang maksimal agar Pohuwato tetap kondusif dan masyarakat bisa merasa aman dalam beraktivitas,” ungkap Bupati Saipul.

Bupati Saipul juga menjelaskan bahwa Kabupaten Pohuwato, yang dikenal dengan julukan Bumi Panua, terdiri dari 13 kecamatan, 101 desa, dan 3 kelurahan, dengan masyarakat yang beragam suku dan agama. Salah satunya adalah Desa Banuroja di Kecamatan Randangan yang disebut sebagai miniatur Indonesia, karena dihuni oleh berbagai suku dari seluruh nusantara.

“Meski mayoritas masyarakat Pohuwato berasal dari suku Gorontalo dan beragama Islam, tetapi kebersamaan, persatuan, dan kesatuan selalu terjaga dengan baik. Bila terjadi persoalan, selalu diupayakan penyelesaian secara musyawarah di tingkat desa maupun kecamatan. Inilah kunci keharmonisan yang membuat pembangunan di daerah kita bisa berjalan dengan lancar,” ujar Bupati Saipul.

Bupati Saipul berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat demi menciptakan Pohuwato yang aman, damai, dan sejahtera. “Insyaallah hidup berdampingan di daerah ini terus terjaga dan terbina untuk selamanya,” harapnya.

Kota Gorontalo – Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2026 resmi ditanda tangani dalam rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kota Gorontalo pada Senin (29/9/2025).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kota Gorontalo ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid, yang mewakili Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, bersama jajaran Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota dewan.

Dalam sambutannya, Sekda Ismail Madjid menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan anggaran. “KUA dan PPAS ini menjadi pijakan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah tahun 2026. Komitmen bersama ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Sekda Ismail juga menegaskan bahwa kebijakan anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. “Penandatanganan ini menjadi langkah strategis agar program prioritas pemerintah dapat berjalan sesuai target, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026, Pemerintah Kota Gorontalo bersama DPRD selanjutnya akan menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2026 untuk dibahas dan disahkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

🔊 Dengarkan berita

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan DPD Gerakan Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Provinsi Gorontalo yang diduga menghalangi jalannya proyek strategis Presiden RI, Prabowo Subianto, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Proyek ini, yang dialokasikan untuk 65 daerah di seluruh Indonesia, salah satunya diberikan kepada Kota Gorontalo, dengan lokasi pembangunan di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, tepatnya di Kompleks Terminal Leato.

Kekesalan Adhan semakin memuncak setelah proyek yang sedang berlangsung dihentikan oleh GRIB Jaya. “Kami sangat bersyukur bisa mendapatkan alokasi program ini. Tapi saya kesal, pekerjaan yang sementara berlangsung dihentikan oleh GRIB Jaya,” ujar Adhan ketika diwawancarai saat memantau progres pekerjaan pada Senin (29/9/2025), setelah mendapat laporan adanya penghalangan pekerjaan oleh GRIB Jaya.

Menurut Adhan, GRIB Jaya menghalangi proyek dengan alasan adanya warga yang mengklaim lahan tersebut sebagai milik pribadi berdasarkan surat tanah yang mereka pegang. Namun, Adhan dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya memiliki sertifikat hak pakai atas lahan tersebut yang sudah diserahkan kepada pelaksana proyek.

“Jika warga yang dibela GRIB Jaya memiliki bukti kepemilikan, seharusnya mereka menggugat ke Pengadilan, bukan menghentikan pekerjaan. Ini sama saja menghambat pekerjaan yang sudah diatur dengan jelas,” tegas Adhan.

Menyikapi hal ini, Adhan mendesak Kementerian Hukum untuk mengevaluasi keberadaan GRIB Jaya di daerah tersebut dan meminta Presiden RI, yang menurut pengakuan GRIB Jaya, merupakan dewan penasehat organisasi tersebut, untuk mengingatkan pengurus GRIB Jaya yang hanya membuat ulah di daerah.

“Saya minta juga kepada Pak Presiden untuk mengingatkan pengurus. Di daerah-daerah, GRIB Jaya hanya selalu bikin ulah,” tambahnya.

Adhan menegaskan bahwa pelaksana proyek harus tetap melanjutkan pekerjaan sesuai jadwal. Bahkan, Wali Kota Gorontalo ini akan meminta kepada Kapolres Gorontalo Kota untuk memberikan pengawalan terhadap proyek tersebut.