Oleh : Stenly Nipi, SH, MH/Pegiat Literasi Pohuwato
POHUWATO – Masyarakat Kabupaten Pohuwato akan menyaksikan momen bersejarah kunjungan Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan Bandara Panua Kabupaten Pohuwato di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini tidak hanya menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi daerah ini, tetapi juga menandai langkah besar dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo.
Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, akan menjadi tuan rumah yang bangga atas prestasi ini. Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun masa jabatannya, Saipul berhasil menghadirkan seorang Presiden ke wilayahnya. Namun, dibalik gemerlapnya momen ini, terdapat kisah panjang dan perjuangan visioner dari para pemimpin Pohuwato sebelumnya.
Bupati Saipul Mbuinga dalam konteks ini telah berhasil mewujudkan cita-cita dan impian para pemimpin Pohuwato terdahulu yang patut menjadi rujukan bagi para pemimpin Pohuwato ke depan. Sejarah mencatat, bahwa Bandara Pohuwato mulai dirintis perencanaan, studi kelayakan dan survei lokasinya oleh Kementrian Perhubungan RI sejak era kepemimpinan PJ.Bupati pertama Drs.H.Jahya K.Nasib.
Selanjutnya langkah pembebasan sebagian lahan dan pekerjaan awal landasan pacu sudah dimulai pekerjaannya pada masa kepemimpinan Bupati Zainuddin Hasan dan dengan menggunakan dana APBD. Semangat dan komitmen mewujudkan Bandara Pohuwato tersebut,kemudian dilanjutkan oleh Pemerintahan Syarif Mbuinga dan Wakil Bupati Amin Haras dengan tidak membebani APBD tetapi berusaha mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah Pusat. Langkah progresif mulai terlihat, sejak kepemimpinan Bupati Saipul Mbuinga Tahun 2021.
Pada era ini, Bandara Pohuwato berhasil diperjuangkan masuk pada Proyek Strategi Nasional (PSN) yg murni pembiayaannya difasilitasi oleh pemerintah pusat dengan menggunakan skema pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Berkat ikhtiar dan konsistensi kepemimpinan Bupati Saipul Mbuinga tersebut, maka dalam hitungan waktu yang singkat yakni hanya 3 tahun, Bandara Pohuwato rampung dan beroperasi.
Catatan penting adalah, Bandara Pohuwato tidak hanya sekadar impian para pemimpin yang telah dirintis oleh pemimpin Pohuwato terdahulu, tapi juga menjadi bukti estafet kepemimpinan di Pohuwato yang sungguh visioner. Bandara Pohuwato merupakan proyek besar dan monumental yang kelak diyakini akan berkontribusi besar dalam proses mengawal pembangunan dan masa depan Pohuwato yang prospektif.
Dengan selesainya pembangunan Bandara Pohuwato ini, maka kehadirannya kelak akan menghadirkan dampak yang multi dimensional, tidak hanya berdampak secara ekonomi, tapi juga menjadi sumber kebanggaan, menjadi simbol sejarah akan kepemimpinan yang harmoni dari generasi ke generasi di Pohuwato, sekaligus menjadi spirit dalam menghadirkan kepemimpinan yang visioner dan konsisten.
Lebih spesifik lagi, keberadaan Bandara Pohuwato kelak dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang sangat penting dalam menata dan menatap masa depan Pohuwato yang lebih baik lagi. Upaya yang tidak kenal lelah, ikhtiar, kerja keras dan kerja cerdas Bupati Saipul Mbuinga dalam mempercepat pembangunan bandara Pohuwato hingga mendapatkan dukungan besar dari Pemerintah Pusat, yang turut menggelontorkan anggaran ratusan miliar Rupiah dalam menyelesaikan proyek ini merupakan instrumen penting yang menunjukkan keharmonisan visi dan konsep kepemimpinan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Namun dibalik itu semua, kesuksesan menghadirkan Bandara Panua Pohuwato menyimpan tantangan masa depan yang tidak ringan. Yakni bagaimana kesiapan masyarakat dan pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mengangkat pamor daerah ini beserta upaya mengembangkan potensi sumber daya yang ada di daerah ini demi mengangkat harkat dan martabat ekonomi masyarakat Pohuwato.
Dalam aspek ini, peningkatan jumlah wisatawan dan aktivitas ekonomi, kesemuanya menuntut perencanaan, konsep pembangunan yang terarah, terutama dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dan regulasi pendukung, layanan publik dan pengelolaan lingkungan yang kondusif.
Masyarakat dan pemerintah setempat harus siap menghadapi perubahan yang akan terjadi serta memastikan bahwa dampak positif dari pembangunan ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan peresmian Bandara Kabupaten Pohuwato, menunjukan langkah besar dalam pembangunan infrastruktur yang telah dicatat oleh Saipul Mbuinga sebagai Bupati di wilayah yang masih tergolong muda dan terpencil.
Semoga dengan kehadiran bandara ini, Pohuwato akan semakin berkembang dan maju menuju masa depan yang lebih cerah.
Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bandara adalah salah satu simpul jaringan transportasi sekaligus pintu gerbang kegiatan perekonomian suatu daerah, pendorong serta penunjang kegiatan industri serta sektor perdagangan. Dengan demikian, hadirnya Bandara Kabupaten Pohuwato tidak hanya memberikan manfaat dalam hal konektivitas dan mobilitas, tetapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Bandara tersebut akan menjadi pusat aktivitas penerbangan yang menghubungkan Pohuwato dengan kota-kota lainnya di dalam maupun di luar negeri.
Dalam konteks ekonomi, bandara akan membuka aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan bisnis dan industri mereka. Peningkatan mobilitas akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa di sekitar bandara, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Selain itu, bandara juga akan menjadi magnet investasi bagi perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional yang ingin memanfaatkan potensi ekonomi lokal.
Tidak hanya dalam aspek ekonomi, hadirnya bandara juga akan memberikan dampak positif dalam hal sosial dan budaya.
Masyarakat Pohuwato akan memiliki akses yang lebih mudah untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain, meningkatkan pertukaran budaya, pengetahuan, dan pengalaman. Selain itu, bandara juga akan menjadi sarana transportasi yang penting dalam situasi darurat atau bencana, memungkinkan evakuasi cepat dan distribusi bantuan secara efisien.
Meskipun demikian, pembangunan bandara juga menimbulkan sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah lingkungan, di mana pembangunan infrastruktur besar seperti bandara dapat berdampak negatif terhadap ekosistem lokal dan keseimbangan alam. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi dan perlindungan lingkungan yang tepat, serta memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi prioritas utama.
Selain itu, perlunya pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan raya, jaringan listrik, dan air bersih juga menjadi perhatian penting. Kesiapan dalam menyediakan layanan publik yang memadai, seperti transportasi umum, akomodasi, dan fasilitas kesehatan, juga perlu dipertimbangkan dengan serius untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, peresmian Bandara Kabupaten Pohuwato oleh Presiden Jokowi merupakan tonggak penting dalam pembangunan Bumi Panua menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, tantangan dan tanggung jawab yang diemban juga tidak ringan, dan diperlukan komitmen serta kerjasama semua pihak untuk memastikan bahwa manfaat dari pembangunan ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.
GORONTALO – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tidak ada pejabat, termasuk jenderal, yang kebal hukum, kini menjadi sorotan tajam. Komitmen ini dianggap sebagai “lampu hijau” bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menindak tegas praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang selama ini diduga kuat dilindungi oleh oknum-oknum berpengaruh.
Di Gorontalo, masalah tambang ilegal bukan sekadar isu lingkungan, melainkan tantangan penegakan hukum yang kompleks. Data dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan berbagai laporan media lokal menunjukkan bahwa aktivitas PETI di wilayah seperti Bone Bolango dan Pohuwato terus beroperasi meski sering kali memakan korban jiwa akibat longsor.
Presiden Prabowo secara eksplisit mengingatkan bahwa reformasi di tubuh TNI dan Polri bertujuan untuk memastikan setiap anggota, tanpa terkecuali, tunduk pada konstitusi.
“Tidak ada yang kebal hukum, termasuk jenderal-jenderal pun tidak boleh kebal hukum,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini seakan menjawab kegelisahan masyarakat Gorontalo. Sebagai catatan, tragedi longsor tambang di beberapa tempat di Gorontalo yang memakan banyak korban jiwa menjadi bukti nyata betapa liarnya aktivitas ini.
Berdasarkan data yang dihimpun, penggunaan alat berat jenis ekskavator di kawasan hutan lindung sering kali terendus, namun proses hukumnya kerap dianggap tumpul di level “pemilik modal” atau pelindung di balik layar.
Praktisi hukum di Gorontalo menilai, jika instruksi Presiden benar-benar dijalankan, maka tidak ada alasan lagi bagi Polda Gorontalo maupun Korem 133/Nani Wartabone untuk ragu dalam membersihkan anggotanya jika ada yang terindikasi menjadi “backing” tambang.
“Semua harus tunduk kepada hukum, karena kita ingin membangun negara yang bersih dan berwibawa,” tambah Presiden.
Kini, bola panas ada di tangan aparat penegak hukum daerah. Publik menantikan apakah komitmen pusat ini akan diterjemahkan menjadi aksi nyata, seperti penyitaan alat berat secara masif dan penindakan oknum yang membiarkan kerusakan hutan Gorontalo terus berlanjut. Reformasi ini bukan hanya soal pangkat, tapi soal menyelamatkan masa depan ekologi dan marwah hukum di daerah.
Gorontalo – Momen mudik Idul Fitri kali ini kerasa beda banget buat Fadjar Sadboy yang pulang ke tanah kelahirannya, Gorontalo. Bukannya pilih tempat mewah, pemuda asli Gorontalo ini justru tertangkap kamera lagi asik joged bareng anak-anak pedagang asongan di pelataran Pasar Sentral. Suasana di sekitar pusat jajanan dan kafe itu seketika pecah dan penuh tawa, ngebuktiin kalau Fadjar tetap rendah hati dan nggak lupa sama akarnya meskipun udah jadi figur publik di ibu kota.
Seru banget liat gimana Fadjar membaur tanpa sekat sama adek-adek yang sehari-harinya mangkal di sana. Gerakan jogednya yang khas ditambah semangat dari anak-anak pedagang asongan bikin momen Lebaran di Gorontalo jadi lebih hidup dan penuh kebahagiaan sederhana. Benar-benar definisi “sejauh-jauhnya merantau, rumah adalah tempat terbaik buat berbagi tawa,” apalagi kalau bisa bikin orang di sekitar ikut tersenyum.
Pohuwato – Polemik kerusakan lingkungan akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Bulangita kembali mencuat ke permukaan. Sorotan publik menguat setelah digelarnya kegiatan penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) di Desa Palopo, Kecamatan Marisa—wilayah yang justru menjadi salah satu lokasi terdampak langsung dari aktivitas tambang ilegal tersebut.
Kabid Lingkungan LSM LABRAK, Andika Lamusu, menilai kegiatan sosialisasi HAM di desa itu menyimpan ironi besar. Menurutnya, sulit diterima akal sehat jika masyarakat diajari soal hak asasi manusia, sementara hak mereka atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat justru diabaikan.
“Ini ironi yang sangat nyata. Desa Palopo merupakan salah satu wilayah yang merasakan langsung dampak PETI Bulangita. Lingkungan rusak, ekosistem terganggu, dan masyarakat menghadapi ancaman terhadap ruang hidup mereka. Dalam konteks ini, rakyat bukan hanya korban tambang ilegal, tetapi juga korban pelanggaran HAM,” tegas Andika.
Ia menambahkan, dari perspektif hukum, kerusakan lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.
“Konstitusi kita jelas. Pasal 28H UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika aktivitas tambang ilegal dibiarkan dan negara gagal menghentikannya, yang terlanggar bukan hanya regulasi pertambangan, tetapi juga hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Menurut Andika, persoalan PETI Bulangita tidak bisa lagi dipandang semata sebagai pelanggaran administratif atau aktivitas ekonomi ilegal. Dampak sosial, ekologis, dan kemanusiaan dari kegiatan itu sudah semakin nyata dan meluas.
“Jika sungai tercemar, lahan rusak, dan masyarakat kehilangan ruang hidup, maka yang kita hadapi bukan sekadar masalah tambang, melainkan krisis lingkungan sekaligus krisis kemanusiaan. Negara tidak cukup hadir lewat seminar atau sosialisasi belaka—negara harus hadir melalui penegakan hukum yang tegas,” kata Andika.
Ia menegaskan bahwa penanganan PETI merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan menjadi tanggung jawab bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato.
“Undang-Undang Minerba telah mengatur dengan tegas bahwa penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana. Karena itu, Kapolres dan Forkopimda harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat dengan menghentikan aktivitas PETI yang merusak lingkungan,” tegasnya lagi.
Andika mengingatkan, jika situasi ini terus dibiarkan, maka kegiatan sosialisasi HAM di wilayah terdampak tambang hanya akan tampak sebagai simbolisme belaka—jauh dari realitas penderitaan masyarakat.
“Jangan sampai rakyat dijejali teori tentang HAM, sementara hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat justru dirampas oleh aktivitas tambang ilegal yang tidak pernah benar-benar ditertibkan,” pungkasnya.
Polemik PETI Bulangita sendiri sebelumnya telah memicu desakan kuat dari masyarakat agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bersikap lebih tegas. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan disebut sudah meluas ke berbagai wilayah di Kabupaten Pohuwato, termasuk desa-desa di sekitar kawasan aktivitas tambang tersebut.
Advertorial3 months ago
Advertorial1 month ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months ago
kabupaten pohuwato2 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo3 months ago