Connect with us

Advertorial

BBM Langka? Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Gerak Cepat Temui BPH Migas

Published

on

DEPROV – Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.

Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, didampingi Ketua Komisi II Mikson Yapanto serta sejumlah anggota. Mereka diterima oleh Harish Mafaaza, Subkoordinator Pengawasan Ketersediaan BBM BPH Migas.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sekaligus menyampaikan usulan penambahan kuota solar subsidi dan pengajuan penunjukan penyalur baru di wilayah Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Harish Mafaaza menyampaikan permohonan maaf karena Kepala BPH Migas berhalangan hadir akibat panggilan mendadak dari kementerian. Ia menyampaikan salam dari pimpinan BPH Migas kepada rombongan DPRD Gorontalo dan menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga.

“Kami juga ingin menyampaikan bahwa hubungan BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo selama ini berjalan sangat baik. Bahkan sejak Juni lalu sudah ada perjanjian kerja sama antara Gubernur Gorontalo dan BPH Migas,” ungkap Harish.

Menurut Harish, kuota BBM subsidi untuk Gorontalo pada tahun 2025 dalam kondisi aman, dengan realisasi hingga Oktober mencapai sekitar 77 persen dari total kuota tahunan. Meski demikian, ia menyoroti potensi kendala pada aspek distribusi, termasuk keterlambatan suplai dari Pertamina dan penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak, seperti sektor pertambangan.

“Kuotanya aman, tapi masalah ada di distribusi dan pengawasan di lapangan. Kami mendukung langkah DPRD yang ingin memperkuat pengawasan agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Ketua Komisi II DPRD Gorontalo, Mikson Yapanto, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara pemerintah daerah dan BPH Migas. Ia menjelaskan bahwa DPRD banyak menerima keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM subsidi serta antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Kami turun langsung ke lapangan dan melihat sendiri antrean solar masih panjang. Di beberapa titik, stok bahkan cepat habis. Kami ingin agar penyaluran BBM bersubsidi lebih merata dan kuotanya ditambah,” ujar Mikson.

Wakil Ketua DPRD Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan pentingnya penyebaran SPBU penyalur subsidi secara merata, khususnya di wilayah Telaga, Isimu, dan Hayahaya yang kerap mengalami kekosongan stok.

“Masalah utama bukan hanya soal kuota, tetapi penyebarannya. Jika distribusi merata, antrean bisa berkurang. Kami juga ingin memastikan agar solar subsidi tidak disalahgunakan oleh tambang-tambang ilegal,” kata Ridwan.

Anggota Komisi II, Hamzah Idrus, turut mengingatkan bahwa meningkatnya aktivitas pertambangan di Pohuwato dapat memperbesar konsumsi solar subsidi secara tidak sah. Ia menegaskan bahwa BBM subsidi tidak boleh digunakan untuk kegiatan industri atau pertambangan.

“Sekarang saja antrean panjang sudah mengganggu masyarakat. Bila tambang-tambang ini tetap beroperasi tanpa pengawasan, situasi bisa makin berat. Kami mendorong BPH Migas memperketat pengawasan agar subsidi tidak bocor ke sektor industri,” ujar Hamzah.

Menanggapi hal itu, Harish menjelaskan bahwa pengawasan di tingkat daerah sangat bergantung pada penerbitan surat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian.

“Kami mengharapkan dukungan DPRD agar OPD memperketat penerbitan rekomendasi, karena sering kali penyimpangan muncul di tahap administrasi,” ujarnya.

BPH Migas juga meminta pemerintah daerah aktif melaporkan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak industri atau pertambangan.

Melalui pertemuan tersebut, DPRD dan BPH Migas sepakat untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Provinsi Gorontalo. Selain itu, DPRD mengusulkan penambahan kuota solar subsidi serta pembukaan penyalur baru di titik-titik rawan antrean.

Ridwan Monoarfa menutup pertemuan dengan harapan agar hasil kunjungan ini segera ditindaklanjuti dengan langkah teknis antara BPH Migas, Pertamina, serta Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat subsidi ini secara adil. BBM bersubsidi harus kembali kepada hak rakyat kecil, bukan untuk pelaku industri,” tegas Ridwan.

Advertorial

Pemkot Gorontalo Siapkan Rp30 Miliar Bangun Kantor Wali Kota Baru di 2027

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo resmi menetapkan proyek pembangunan Kantor Wali Kota yang baru sebagai agenda super prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Keputusan strategis ini diungkapkan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dalam Forum Perangkat Daerah terkait penyusunan RKPD 2027 yang digelar di halaman Kantor Wali Kota setempat, Rabu (01/04/2026).

Adhan Dambea menegaskan bahwa proyek infrastruktur berskala besar ini akan segera direalisasikan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai langkah awal, Pemkot Gorontalo siap mengalokasikan dana puluhan miliar rupiah pada tahun depan tanpa mengabaikan perbaikan infrastruktur vital lainnya, seperti akses jalan raya.

“Pembangunan Kantor Wali Kota ini menjadi fokus utama kita selama lima tahun ke depan. Untuk tahun depan, kita telah menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar sebagai tahap awal pelaksanaannya,” ungkap Wali Kota Adhan.

Menurutnya, mega proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan wujud nyata komitmen Pemkot Gorontalo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran gedung baru tersebut diharapkan mampu menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern, representatif, dan terintegrasi.

Meski demikian, Adhan menyadari bahwa realisasi proyek super prioritas ini membawa konsekuensi pada penyesuaian program kerja lainnya. Di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk lebih cermat, adaptif, dan selektif dalam merancang pembangunan.

“Dengan kondisi anggaran yang serba terbatas, kita harus benar-benar jeli memilih mana program prioritas yang mendesak dan bisa dibiayai. Oleh karena itu, forum ini sangat penting untuk menyelaraskan rencana kerja dengan kondisi fiskal kita, sekaligus menggali alternatif pembiayaan di luar APBD,” jelasnya.

Lebih jauh, pembangunan gedung pusat pemerintahan ini diakui Adhan sebagai salah satu cita-cita dan mimpi terbesarnya selama masa kepemimpinan. Ia berharap proyek tersebut dapat menjadi warisan (legacy) yang bermanfaat bagi masyarakat dan aparatur sipil di masa mendatang.

“Ini selalu saya sampaikan dan saya impikan. Insyaallah, jika Allah mengizinkan, sebelum saya meninggalkan jabatan ini, Kota Gorontalo sudah memiliki Kantor Wali Kota yang baru dan megah. Ini adalah harapan kita bersama,” tuturnya.

Menutup arahannya, wali kota dua periode itu meminta seluruh aparatur pemerintah untuk terus bersinergi dan tidak mudah mengeluh.

“Tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri tanpa bantuan teman-teman. Oleh karena itu, jangan pernah ada kata lelah apalagi mengeluh dalam bekerja melayani rakyat. Apa yang kita capai nanti adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pegawai Pemkot Gorontalo,” pungkas Adhan.

Continue Reading

Advertorial

Ribuan Mahasiswa UNG Sambut Antusias Kedatangan Menteri HAM RI Natalius Pigai

Published

on

UNG – Suasana megah dan penuh antusiasme mewarnai Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada Rabu (01/04/2026). Ribuan mahasiswa yang kompak mengenakan jas almamater kebanggaan berwarna merah marun tampak memadati setiap sudut ruangan guna menyambut kedatangan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai.

Kehadiran sosok penting dari pemerintah pusat ini menjadi magnet tersendiri bagi seluruh sivitas akademika UNG. Mereka tampak antusias untuk mendalami lebih jauh mengenai penguatan kapasitas HAM langsung dari tokoh utamanya di tingkat nasional.

Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., menyambut hangat kunjungan Natalius Pigai di “Kampus Kerakyatan” tersebut. Menurutnya, kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda seremoni kenegaraan semata, melainkan sebuah langkah strategis untuk memperkuat fondasi moral dan intelektual para mahasiswa.

“Kehadiran Bapak Menteri di Kampus Kerakyatan UNG tentu memberikan suntikan motivasi yang luar biasa bagi kami. Ini adalah momentum penting untuk terus mengingatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Prof. Eduart dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Prof. Eduart menekankan bahwa pemahaman komprehensif mengenai HAM harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas seorang intelektual. Ia mendorong agar nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan tidak hanya berhenti di ruang-ruang diskusi, tetapi juga harus terintegrasi ke dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

“Melalui keterlibatan aktif Kementerian HAM di lingkungan perguruan tinggi, kami berharap UNG mampu mencetak generasi lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik tinggi, tetapi juga kepekaan sosial yang tajam, khususnya dalam mengawal amanat penegakan HAM di wilayah Provinsi Gorontalo,” pungkasnya.

Continue Reading

Advertorial

Perkokoh Keamanan, Jajaran Satradar 207 Kwandang Gelar Silaturahmi dengan Bupati Pohuwato

Published

on

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menyambut hangat kunjungan silaturahmi dari jajaran Satuan Radar (Satradar) 207 Kwandang. Pertemuan strategis yang bertujuan mempererat sinergi lintas sektor ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan di kediaman pribadi Bupati Saipul di kawasan Limboto, Kabupaten Gorontalo, pada Rabu (1/4/2026).

Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Satradar (Dansatradar) 207 Kwandang, Letkol Lek Yohanes Kristiardi, S.M. Turut mendampingi dalam kunjungan kehormatan itu antara lain Kapten Lek Rahma Gustowo Pribadi, S.Tr(Han)., Kapten Lek Jaka Kusuma Wardhana, S.Tr(Han)., serta Letda Kes Aditya Cahya Pratama, S.Kep.

Dalam perbincangan yang penuh keakraban, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif jajaran TNI Angkatan Udara (AU) tersebut. Ia memandang pertemuan ini sebagai momentum penting untuk memperkokoh hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan unsur pertahanan negara.

“Kami menyambut baik silaturahmi ini. Harapannya, sinergi dan komunikasi yang telah terjalin dengan sangat baik dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung stabilitas keamanan wilayah di Kabupaten Pohuwato dan sekitarnya,” ungkap Bupati Saipul.

Menurut orang nomor satu di Pohuwato tersebut, kolaborasi yang solid bersama TNI merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, damai, dan kondusif bagi masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Dansatradar 207 Kwandang, Letkol Lek Yohanes Kristiardi, turut menyampaikan rasa terima kasih atas penerimaan dan sambutan hangat dari Bupati Pohuwato. Pihaknya menegaskan bahwa agenda silaturahmi ini merupakan wujud nyata komitmen institusinya dalam menjaga ketahanan wilayah.

“Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk memperkuat koordinasi serta kerja sama lintas sektor demi menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah Gorontalo,” pungkas Letkol Yohanes.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler