DEPROV – Kehadiran Kapolda Gorontalo yang baru, Irjen Pol. Nurworo Danang, diharapkan mampu membawa energi segar serta terobosan konkret dalam menjawab berbagai persoalan penegakan hukum dan dinamika pelayanan publik di daerah.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Ramdan Liputo, menegaskan bahwa kepemimpinan baru di tubuh Polda Gorontalo tidak boleh sekadar meneruskan program rutin yang sudah berjalan, melainkan harus berani melahirkan inovasi pelayanan yang responsif terhadap keresahan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ramdan usai menghadiri rangkaian upacara serah terima jabatan Kapolda Gorontalo dari Irjen Pol. Widodo kepada Irjen Pol. Nurworo Danang, Selasa (6/10/2026).

“Harapannya secara umum, semoga Kapolda yang baru punya terobosan-terobosan terbaru mengenai penanganan hukum yang ada di Provinsi Gorontalo,” ujar Ramdan.

Ramdan menilai, pergantian pucuk pimpinan kepolisian daerah harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kualitas penegakan hukum. Menurutnya, jajaran kepolisian perlu lebih peka, berani, serta transparan dalam merespons setiap aduan maupun laporan kasus yang berkembang di tengah masyarakat.

Secara khusus, legislator PKS ini menyentil sejumlah isu panas yang belakangan menyita perhatian publik, baik persoalan internal kepolisian maupun dinamika pelayanan publik di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

“Kalau ada beberapa kasus atau masalah yang sedang ramai, baik yang ada di internal kepolisian maupun di lembaga atau kantor bersama seperti Samsat yang sekarang sedang viral, mungkin itu juga bisa menjadi perhatian,” kata Ramdan.

Ia menjelaskan bahwa Samsat merupakan wadah pelayanan lintas instansi yang melibatkan Pemprov Gorontalo, Kepolisian, dan Jasa Raharja. Oleh karena itu, penyelesaian polemik pelayanan di lembaga tersebut harus disikapi secara komprehensif sesuai porsi dan kewenangan masing-masing instansi demi memulihkan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Lebih lanjut, Ramdan mendorong agar Kapolda Irjen Pol. Nurworo Danang membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dan interaktif dengan DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga legislatif sangat krusial dalam mengawal isu-isu kemasyarakatan serta keberlangsungan tata kelola pemerintahan daerah.

“Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan respons menjadi faktor kunci mempertahankan kepercayaan publik. Melalui kolaborasi yang kuat antara Polda, DPRD, Pemprov, Pemkab/Pemkot, hingga seluruh elemen masyarakat, kita optimistis berbagai persoalan hukum dan pelayanan publik di Gorontalo dapat ditangani secara cepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

UNG – Komitmen Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam meningkatkan kualitas serta standar mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan kembali membuahkan hasil manis. Dua program studi di lingkungan Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) UNG, yakni S1 Kesehatan Masyarakat dan D3 Farmasi, resmi mengantongi predikat Akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).

Capaian prestisius tersebut menjadi catatan positif sekaligus milestones penting bagi FOK UNG dalam memperkuat penjaminan mutu pendidikan, khususnya pada disiplin ilmu kesehatan di Kawasan Timur Indonesia. Predikat Unggul ini menjadi legitimasi resmi atas kualitas proses pembelajaran, keunggulan tata kelola program studi, hingga efektivitas pengembangan kompetensi mahasiswa dan lulusannya.

Dekan FOK UNG, Dr. Hartono Hadjarati, M.Pd., menyampaikan apresiasi tinggi atas raihan yang dicapai oleh kedua program studi tersebut. Menurutnya, keberhasilan meraih predikat akreditasi tertinggi ini merupakan buah dari dedikasi dan sinergi kolektif seluruh elemen sivitas akademika FOK UNG yang secara konsisten menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan.

“Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen seluruh sivitas akademika dalam menjaga mutu pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat tata kelola program studi, serta menghasilkan lulusan bidang ilmu kesehatan yang kompeten, profesional, dan siap berkontribusi bagi masyarakat,” ujar Hartono.

Hartono menegaskan bahwa raihan predikat Unggul tidak boleh membuat pengelola program studi berpuas diri atau menganggap proses peningkatan mutu telah selesai. Sebaliknya, capaian ini harus dijadikan pijakan serta momentum krusial untuk memperkokoh budaya mutu dan memicu lahirnya berbagai inovasi akademik di lingkungan FOK UNG.

Ia berharap prestasi nasional ini dapat menyuntikkan energi baru bagi pengelola Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dan D3 Farmasi untuk terus melangkah maju serta meningkatkan daya saing institusi.

Apresiasi senada disampaikan Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T. Pimpinan tertinggi UNG tersebut menilai bahwa Raihan Akreditasi Unggul dari LAM-PTKes menegaskan mutu dan standar kualitas kedua program studi tersebut kini telah berada di level teratas dan sejajar dengan kampus-kampus bereputasi tinggi di Indonesia.

“Akreditasi Unggul merupakan pengakuan bahwa kualitas kedua prodi tersebut telah sejajar dengan perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Capaian ini adalah buah dari dedikasi berbagai pihak yang terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di UNG,” tegas Eduart.

Eduart menambahkan, pengakuan akreditasi ini semakin memperkuat langkah UNG dalam menghadirkan ekosistem pendidikan tinggi yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta memiliki daya saing global.

Keberhasilan S1 Kesehatan Masyarakat dan D3 Farmasi FOK UNG dalam meraih standar tertinggi ini diharapkan tidak sekadar menjadi kebanggaan institusi semata, tetapi menjadi pemantik motivasi bagi seluruh sivitas akademika untuk mempertahankan standar mutu pelayanan pendidikan secara optimal. Dengan pijakan akreditasi Unggul ini, FOK UNG siap memperluas kontribusi nyata dalam melahirkan SDM kesehatan yang unggul bagi masyarakat Gorontalo dan Indonesia.

DEPROV – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo kembali menyoroti secara kritis aspek perencanaan pembangunan infrastruktur daerah. Sorotan tersebut dilayangkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PK) Provinsi Gorontalo beserta jajarannya.

Rapat pengawasan tersebut membedah secara mendalam kesiapan dokumen perencanaan sejumlah program krusial. Agenda pembahasan meliputi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), percepatan penyusunan Detail Engineering Design (DED) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talumelito yang kini mengalami kelebihan kapasitas (overload), hingga perencanaan pembangunan ruas jalan di berbagai wilayah kabupaten/kota.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menggarisbawahi bahwa setiap pelaksanaan eksekusi pembangunan fisik wajib diawali dengan perencanaan teknis yang matang dan terukur. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo harus memastikan kesiapan dokumen pendukung sebelum suatu program diajukan dalam postur penganggaran, guna mencegah timbulnya hambatan hukum maupun teknis di kemudian hari.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan yang masuk dalam skema perencanaan benar-benar sudah siap secara teknis. Jangan sampai alokasi anggarannya sudah disetujui, tetapi dokumen perencanaannya justru belum siap. Celah ini yang harus kita benahi bersama,” tegas Espin.

Selain persoalan BSPS dan infrastruktur jalan, Komisi III memberikan atensi khusus pada penanganan kawasan pemukiman kumuh. Espin menilai, intervensi kawasan kumuh tidak boleh sekadar menyentuh perbaikan fisik secara parsial, melainkan membutuhkan pemetaan komprehensif dan desain tata ruang yang presisi agar program pemerintah berdaya guna serta tepat sasaran.

Hal serupa ditekankan pada pengembangan kawasan strategis daerah. Komisi III mendesak Dinas PUPR-PK untuk melengkapi kawasan bersatus strategis dengan dokumen perencanaan teknis yang terintegrasi, sehingga status tersebut tidak hanya tertuang di atas kertas secara administratif, melainkan dapat diimplementasikan sebagai pijakan investasi dan pembangunan daerah.

Di sisi lain, masalah krusial yang mendesak untuk diselesaikan adalah kondisi TPA Talumelito yang kapasitas daya tampungnya semakin kritis. Komisi III menuntut Dinas PUPR-PK segera merampungkan DED sebagai dasar utama menentukan regulasi pengelolaan sampah, perluasan lahan, maupun penerapan teknologi pengolahan sampah masa depan.

“Kondisi TPA Talumelito saat ini sudah overload, sehingga tidak bisa lagi kita biarkan berlarut-larut tanpa kepastian perencanaan. Harus ada DED yang jelas dan konkret agar pemerintah daerah memiliki acuan teknis dalam mengambil langkah penanganan ke depan,” ujar Espin.

Terkait dengan infrastruktur konektivitas, Komisi III meminta penyusunan DED jalan diperkuat berdasarkan hasil kajian teknis lapangan, skala kebutuhan masyarakat, serta daya dukung pembiayaan daerah.

“Kami menegaskan bahwa pola perencanaan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial. Baik BSPS, penataan kawasan kumuh, kawasan strategis, jaringan jalan, hingga penanganan darurat TPA harus memiliki dokumen perencanaan yang matang. Dengan demikian, ketika masuk ke tahap penganggaran, seluruh program teruji siap dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik,” tandasnya.

Komisi III memastikan seluruh hasil RDP ini menjadi materi acuan dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap proyek infrastruktur daerah. DPRD Provinsi Gorontalo juga mendorong Dinas PUPR-PK untuk menyusun skala prioritas agar keterbatasan anggaran daerah dapat dialokasikan secara efektif pada program yang memiliki urgensi tinggi dan dampak langsung bagi masyarakat.