Connect with us

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Desa Pancasila, Ikhtiar Bersama Dalam Merawat Masa Depan Kemajemukan

Published

on

Oleh : Sahrain Bumulo
Staff Pengajar di Sosiologi FIS UNG

Bukanlah hal yang mustahil, jika di masa depan, Desa Banuroja menjadi model tata kelola kemajemukan di Kawasan Teluk Tomini, bahkan di Indonesia secara umum.  Salah satu yang menarik dari desa ini adalah selama 39 tahun masyarakat desa Banuroja merawat kemajemukan sejak 1981-2020. Tepat tanggal 16 Januari 2020 kemarin dilaksanakan acara pencanangan Desa Banuroja sebagai Desa Pancasila oleh Rektor UNG bersama PEMDA Kabupaten Pohuwato. Pencanangan Desa Pancasila ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa di tengah gempuran isyu radikalisme, intoleransi, dan konstrukesi identitas “mayoritas versus minoritas”. Di sisi lain, agenda pencanangan Desa Pancasila ini juga merupakan kado ulang tahun untuk Desa Banuroja di usianya yang memasuki 39 tahun. Semoga panjang umur kemajemukan Desa Banuroja.

Jika ditelusuri lebih jauh, memang pencanangan Desa Pancasila di Banuroja bukanlah yang pertama di Indonesia, sebab Desa Pancasila pertama kali dicanangkan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Sejauh ini, hasil penelusuran penulis dalam beberapa literatur yang membahas soal Desa Balun, diketahui bahwa Desa Balun menjadikan kerukunan tiga agama (Islam, Kristen, dan Hindu) sebagai icon atau ciri khas desanya. Berbeda dengan Desa Banuroja, dimana desa ini tidak hanya memiliki keberagaman agama (Islam, Kristen, dan Hindu), namun juga memiliki keberagaman etnik diantaranya: Bali, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Jawa (Jawa Barat, jawa Timur, dan Jawa Tengah), Minahasa, Sangir, Batak, Toraja, dan Flores. Selain kemajemukan agama dan etnik, memasukan kepentingan seluruh identitas etnik dan agama dalam tata kelola pembangunan pedesaan, merupakan keunikan tersendiri dari Desa Banuroja dibandingkan dengan Desa-desa lainnya.

Banuroja Sebagai Model Tata Kelola Kemajemukan Di Kawasan Teluk Tomini

Kawasan teluk Tomini memiliki sejarah kelam, terkait konflik sosial masyarakat majemuk. Masih hangat di ingatan kita tentang konflik Poso. Hasrullah (2009) dalam penelitiannya pada konflik berdarah di Poso, dimana salah satu pemicu terjadinya konflik berdarah di Poso adalah perebutan kekuasaan di pemerintahan. Percaturan politik dalam kekuasaan yang selama berpuluh-puluh tahun didominasi oleh kelompok Nasrani akhirnya tergusur dengan adanya alasan demokrasi. Kondisi tersebut yang menimbulkan perasaan penggusuran yang menyebabkan kelompok identitas Kristen tidak lagi mendapat jabatan yang layak dalam struktur pemerintahan. Kelompok Kristiani yang seyogianya merupakan penduduk lokal, merasa bahwa kelompok pendatang (Muslim) telah merampas hak-hak politik mereka sebagai tuan rumah di negeri ini.

Pada konteks ini, yang menarik dari Desa Banuroja adalah struktur kekuasaan (dalam hal ini pemerintahan desa) yang merata berdasarkan komposisi agama dan etnik. Salah satu contohnya adalah, jika Islam yang menjadi kepala desa, maka sekretarisnya diberikan ke pemeluk agama Hindu atau Kristen. Kemudian juga, untuk struktur pemerintahan desa disusun berdasarkan komposisi identitas agama dan etnis masyakat yang mendiami Desa Banuroja.

Fakta toleransi dari masyarakat Banuroja dapat dilacak pada waktu pembangunan pesantren, dimana warga Bali dan etnis lainnya ikut bekerja membangun, tanpa melihat perbedaan etnis dan agama dalam diri masing-masing, begitu pun sebaliknya. Bahkan, praktek hidup toleran dapat dilihat ketika ada acara keagamaan seperti hari-hari besar dari masing-masing agama, dimana masing-masing agama saling mengundang satu sama lain. Kehidupan toleran dan saling menghargai ini telah berlangsung sejak lama.

Banuroja telah merawat kemajemukan selama 39 tahun. Meski kadang diterpa dengan berbagai macam persoalan yang melibatkan indetitas etnis dan agama, namun permasalahan yang timbul mampu diminimalisir dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan. Masyarakat selalu mengedepankan kekeluargaan, sehingga setiap permasalahan yang muncul selalu diselesaikan secara kekeluargaan, misalnya dengan menghadirkan tokoh dari masing-masing agama dan etnik. Praktek toleransi ini yang kemudian menjadi modal utama masyarakat dalam merawat kemajemukan di Desa Banuroja.

Pada konteks lain, hal yang unik dari Banuroja adalah amalgamasi (perkawinana campur) yang merupakan bagian dari terjaganya harmonisasi masyarakat di Desa Banuroja. Perkawinan campur sudah sering terjadi, baik perkawinan beda etnik maupun perkawinan beda agama. Perkawinan campur tersebut, semakin memperkuat tali silaturahmi antar etnik dan agama. Hal tersebut dianggap biasa karena masyarakat Banuroja lebih mengedepankan hak asasi sebagai individu yang bebas memilih jalan kehidupannya masing-masing, selama hal tersebut tidak mengganggu ketentraman masyarakat lainnya.

Pendekatan Etno-demografi (Kemajemukan Masyarakat) dalam Pembangunan Pedesaan

Hemat penulis, goals dari Desa Pancasila adalah tata kelola pembangunan pedesaan yang mempertimbangkan komposisi etno-demografi (kemajemukan penduduk). Mengingat, isyu konflik etnis, diskriminasi identitas etnis dan agama, dan radikalisme sedang menguat di tengah masyarakat majemuk di Indonesia. Pada konteks ini, UNG melalui agenda-agenda strategisnya, perlu mengambil bagian dalam tata kelola pembangunan desa yang mempertimbangkan etno-demografi khusus desa-desa yang memiliki komposisi masyarakat majemuk. Desa Pancasila tak hanya sekedar bicara soal harmonisasi, toleransi, dan kerukunan, namun lebih dari itu, dimana tata kelola pembangunan pedesaannya pun harus mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Terutama, dalam setiap kebijakan pembangunan desa, harus mempertimbangkan kepentingan semua etnik dan agama.

Sejalan dengan hal di atas, lahirnya UU Desa perlu dimanfaatkan sebagai peluang dalam menumbuhkan kerjasama antar kelompok etnik. Di samping itu, peluang ini menjadi kesempatan UNG melalui agenda-agenda strategisnya untuk hadir sebagai “mediator” dalam “mendamaikan” “wacana negatife” dalam masyarakat multietnik di kawasan Teluk Tomini, melalui kebijakan dan program terkait dengan pembangunan kawasan pedesaan. Salah satu agenda untuk memprakarsai kerjasama antar etnik yakni, dengan cara intervensi akademisi dalam hal ini universitas, di mana universitas melalui Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Pada Masyarakat), harus hadir melalui kebijakan dan program pembangunannya untuk melibatkan kelompok-kelompok etnik dalam pembangunan tersebut.

Sejalan dengan hal itu, perlu dilihat pra-sarat yang dibangun dalam masyarakat, misalnya keseimbangan etno-demografi, segregasi, dan asimilasi (dalam bentuk kerjasama). Pertama, jika keseimbangan etno-demografi terjadi dalam konteks sebaran etnik, maka adanya isyu mayoritas-minoritas dapat ditekan; kedua, potensi kerjasama digunakan untuk mengkanalisasi adanya potensi aktivitas ekonomi yang dapat menciptakan ketimpangan antar etnik; ketiga, jika segregasi penguasaan ekonomi melahirkan adanya kelompok-kelompok yang “mendominasi dan didominasi”, maka hal ini akan membuka ruang terjadinya pertarungan antar kelompok etnik.

Pada konteks ini, etnisitas menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam setiap agenda pembangunan Pedesaan. Merujuk pada tiga pra-sarat di atas, ketiga pra-sarat tersebut sangat menentukan proyeksi yang akan terjadi ke depan. Bilamana prasarat yang lebih mendominasi wacana pada masyarakat multi-etnik adalah ekonomi, maka dipastikan bahwa kondisi ini sangat mengancam tatanan masyarakat multietnik di kawasan Teluk Tomini. Sebaliknya, jika potensi asimilasi dan kerjasama lebih dominan terjadi, maka dipastikan bahwa “distingsi identitas” akan dapat diminimalisasi, sehingga kedudukan identitas etnis (mayor-minor, maupun pendatang-lokal) akan mendapatkan posisi yang seimbang dalam pembangunan pedesaan. Hal ini kemudian akan menutup ruang ketimpangan antar kelompok etnik.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertorial

Humas dan Protokol UNG Siap Unjuk Kinerja di Ajang Bergengsi Kemdiktisaintek 2025

Published

on

UNG – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali menyelenggarakan Anugerah Humas dan Protokol Tahun 2025, sebuah ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi atas kinerja unggul dalam bidang kehumasan dan keprotokolan.

Menanggapi agenda strategis ini, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Melalui Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum (BKKU), UNG mengusung semangat berkompetisi secara sehat sekaligus mengukir prestasi di tingkat nasional.

Ketua Kelompok Kerja Kerja Sama dan Humas UNG, Noval Sufriyanto Talani, menegaskan bahwa keikutsertaan UNG dalam ajang ini adalah wujud nyata dari komitmen institusi dalam memperkuat fungsi kehumasan dan keprotokolan sebagai bagian penting tata kelola perguruan tinggi modern.

“Partisipasi dalam Anugerah Humas dan Protokol ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi tentang menunjukkan peran strategis Humas dan Protokol sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi, membangun citra positif, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas institusi,” ujar Noval.

UNG telah mempersiapkan berbagai inovasi dan program strategis sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai kategori penilaian dalam ajang tersebut. Hal ini sekaligus menjadi bukti kualitas dan profesionalisme tim kehumasan dan protokol UNG dalam mengelola informasi publik dan pelaksanaan kegiatan resmi universitas.

Adapun kategori yang akan dinilai dalam ajang ini mencakup:

  • Pengelolaan laman resmi institusi,

  • Media sosial,

  • Siaran pers dan publikasi,

  • Majalah atau buletin institusi,

  • Profil insan humas,

  • Unit Layanan Terpadu (ULT), serta

  • Pengelolaan keprotokolan.

Ajang Anugerah Humas dan Protokol Kemdiktisaintek 2025 diharapkan menjadi platform untuk saling berbagi praktik terbaik dan memperkuat jaringan antarhumas perguruan tinggi di Indonesia.

“UNG bertekad tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menginspirasi dan membawa nama baik kampus di kancah nasional,” tutup Noval.

Continue Reading

Advertorial

Pengukuhan 11 Guru Besar UNG: Simbol Keunggulan Akademik di Kawasan Timur Indonesia

Published

on

Pengukuhkan 11 Guru Besar Tetap dalam Sidang Terbuka Senat Universitas yang berlangsung di Auditorium UNG || Foto Istimewa

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali menorehkan sejarah penting dalam pengembangan akademik dengan mengukuhkan 11 Guru Besar Tetap dalam Sidang Terbuka Senat Universitas yang berlangsung di Auditorium UNG, Selasa (24/06/2025).

Upacara pengukuhan dipimpin langsung oleh Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng., yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa capaian ini merupakan tonggak strategis bagi UNG dalam memperkuat kapasitas keilmuan dan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

“Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni akademik, tetapi bentuk pengakuan atas kontribusi keilmuan luar biasa yang telah diberikan oleh para dosen. Ini juga menjadi motivasi bagi sivitas akademika lainnya untuk terus berinovasi dan berprestasi,” ujar Prof. Eduart.

Ia menegaskan bahwa kehadiran para profesor baru ini akan memperkokoh posisi UNG sebagai pusat keunggulan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Adapun nama-nama Guru Besar Tetap yang dikukuhkan dalam acara ini, meliputi:

Prof. Dr. Dewi Wahyuni K. Baderan, M.Si.

Prof. Dr. Nety I. Ishak, M.Si.

Prof. Dr. Lukman Abdul Rauf Laliyo, M.Pd.

Prof. Dr. Nurdin, S.P., M.Si.

Prof. Dr. Sukirman Rahim, M.Si.

Prof. Dr. Sunarty Suly Eraku, S.Pd., M.Pd.

Prof. Dr. Sastro M. Wantu, M.Si.

Prof. Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd.

Prof. Dr. Fitryane Lihawa, M.Si.

Prof. Dr. rer. nat. Mohamad Jahja, S.Si., M.Si.

Prof. Dr. Ismail Djakaria, M.Si.

Momen pengukuhan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, para dekan, kolega akademisi, serta keluarga besar para guru besar. Suasana penuh rasa haru dan kebanggaan menyelimuti seluruh rangkaian acara, khususnya saat masing-masing guru besar menyampaikan orasi ilmiah yang mencerminkan kedalaman riset dan dedikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan bertambahnya 11 guru besar ini, UNG semakin menegaskan komitmennya untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global.

“Ini adalah bentuk nyata dari transformasi mutu akademik UNG. Kami terus mendorong lahirnya guru besar yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Rektor Eduart.

Continue Reading

Advertorial

Rektor UNG Soroti Kesenjangan Pendidikan Dasar hingga Tinggi di Forum MSA-PTNBH

Published

on

UNG – Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., tampil sebagai narasumber dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA-PTNBH) yang diselenggarakan pada 19–21 Juni 2025 di Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Dalam undangan resmi yang ditandatangani Ketua MSA-PTNBH Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA dan Wakil Ketua Prof. Dr. Syafrizal Sy, Prof. Eduart dijadwalkan mengisi sesi diskusi strategis bertema:

“Sinkronisasi Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Sistem Pendidikan Tinggi”

Diskusi ini digelar Jumat, 20 Juni 2025, di Ballroom Lantai 4 Mall Ciputra World, Surabaya, dan menjadi ruang penting bagi pimpinan perguruan tinggi untuk mengevaluasi kesinambungan lintas jenjang pendidikan serta merumuskan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang lebih relevan dan adil.

Dalam paparannya, Prof. Eduart menegaskan bahwa kualitas pendidikan tinggi tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan dasar dan menengah. Ia mendorong perlunya reformasi sistem rekrutmen mahasiswa baru yang transparan, akuntabel, dan mampu menjamin keadilan akses.

“Jika input dari pendidikan dasar dan menengah tidak kuat, maka pendidikan tinggi akan terus menghadapi tantangan kualitas. Sinkronisasi ini adalah pekerjaan bersama,” tegas Prof. Eduart.

Kehadiran Rektor UNG dalam forum nasional ini mencerminkan pengakuan terhadap kapasitas intelektual dan peran strategis UNG dalam mengembangkan kebijakan pendidikan nasional yang berkelanjutan dan berbasis keadilan.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler