Pohuwato – Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato menegaskan akan segera menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman terkait alur pelayanan yang belum dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pohuwato, Fidi Mustafa, pada Kamis (05/09/2024).
“Kami sangat mengapresiasi penilaian dari Ombudsman, dan setiap rekomendasi yang diberikan akan segera kami tindaklanjuti,” ujar Fidi Mustafa.
Ia menjelaskan bahwa sebenarnya semua Puskesmas di Pohuwato sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan gawat darurat, mengingat seluruh Puskesmas di wilayah tersebut telah terakreditasi. Namun, terkait alur yang belum terpublikasi ke masyarakat, pihaknya akan fokus untuk memperbaikinya.
Fidi juga mengakui adanya kekurangan tenaga dokter, terutama di Unit Gawat Darurat (UGD). “Semua Puskesmas memang sudah memiliki dokter, tetapi tidak spesifik di UGD, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM),” jelasnya.
Pemerintah Daerah, lanjut Fidi, telah berupaya mengatasi kekurangan ini dengan membuka formasi kebutuhan tenaga kesehatan melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNSD selama dua tahun berturut-turut. Namun, sayangnya, formasi tersebut kurang diminati.
“Kami juga sudah menyediakan anggaran untuk tenaga kontrak sebagai bentuk komitmen, tetapi kebijakan pelarangan penerimaan tenaga kontrak dari pemerintah pusat menghambat langkah kami,” tambah Fidi. Bahkan, Pemda telah berkonsultasi langsung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait hal ini.
Dalam hal keterampilan dan kompetensi tenaga perawat terlatih dalam penanganan kegawatdaruratan, Fidi menjelaskan bahwa standar dan sertifikat Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS) sudah dimiliki oleh sebagian besar perawat. Namun, beberapa perawat telah pindah tugas atau memerlukan pelatihan penyegaran.
“Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan pelatihan ini di masa mendatang, seiring dengan membaiknya kondisi keuangan daerah,” ungkapnya.
Terkait keterbatasan alat kesehatan di Puskesmas, Fidi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah melaporkan kebutuhan tersebut ke Kementerian Kesehatan melalui Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) dan telah mengusulkannya.
“Pemenuhan kekurangan alat di Puskesmas akan dilakukan oleh Kemenkes melalui Program Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI),” pungkas Fidi Mustafa.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayahnya, serta memastikan rekomendasi Ombudsman dapat diimplementasikan demi kepentingan masyarakat.
DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki, kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program Jumat Berkah. Kali ini, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu turun langsung ke Desa Bintalhe, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (05/09/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Femmy menyerahkan bantuan pangan berupa beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. Kehadirannya disambut antusias oleh warga yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
Bagi Femmy, menjadi wakil rakyat tidak hanya sebatas berbicara dan mengambil keputusan di ruang sidang, tetapi juga hadir dengan aksi nyata di tengah masyarakat.
“Jumat Berkah akan terus kami jalankan sebagai program rutin. Saya ingin amanah ini benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia memastikan setiap bantuan disalurkan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan penerima. Program ini juga menjadi sarana mempererat kedekatan dirinya dengan warga di daerah pemilihannya.
Warga penerima bantuan menyampaikan apresiasi atas kepedulian tersebut. Mereka mengaku bantuan pangan sangat membantu, terlebih harga kebutuhan pokok sering mengalami fluktuasi. “Semoga kegiatan Ibu Femmy terus berlanjut,” ujar salah seorang warga.
Dengan konsistensinya hadir di tengah masyarakat, Femmy Udoki tak hanya dikenal sebagai legislator di parlemen, tetapi juga sebagai sosok yang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan warganya.
Pohuwato – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Kabupaten Pohuwato berlangsung khidmat dengan nuansa tradisi Gorontalo. Rangkaian kegiatan dimulai sejak malam hingga pagi hari, ditandai dengan lantunan zikir bersama para pezikir, Jumat (5/9/2025).
Prosesi adat turun dari rumah jabatan bupati menuju Masjid Agung membuka jalannya acara. Tradisi ini dipimpin para pemangku adat dan dihadiri Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, Dandim 1313 Pohuwato Letkol Inf. Madiyan Surya, perwakilan Forkopimda, Sekda Iskandar Datau, asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, Ketua MUI Pohuwato Ust. Fahri Djafar, serta unsur lembaga adat. Hadir pula Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Ny. Risnawati Adam Ali, Ketua DWP Pohuwato Suriyati Datau R. Abdjul, serta organisasi perempuan.
Kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama (du’a lo u lipu) dan pembagian walima berupa tolangga dan toyopo kepada para pezikir. Salah satu tolangga khusus dari Mopio ditempatkan di dalam masjid untuk dibagikan kepada jamaah yang hadir.
Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya peringatan Maulid Nabi yang menjadi agenda rutin setiap tahun. Ia menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW.
“Terpenting untuk dimaknai bersama dalam memperingati hari besar agama, khususnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa menjadikannya panutan dalam bermasyarakat, bersosial, beragama, dan berkeluarga,” ujar Iwan.
Ia menambahkan, tradisi adat Gorontalo yang mengiringi perayaan Maulid perlu terus dilestarikan karena menjadi perekat persatuan dan kekeluargaan masyarakat.
“Tradisi seperti ini menjadi perekat rasa kekeluargaan dan persatuan kita sebagai warga Gorontalo. Kami harap ke depan perayaan Maulid Nabi terus dipertahankan, karena sebagai umatnya wajib bagi kita untuk menjaganya hingga kapan pun,” tambahnya.
Wabup Iwan juga menyampaikan bahwa kehadirannya mewakili Bupati Pohuwato yang berhalangan hadir.
“Beliau menitip salam buat bapak-ibu pezikir, dan berdoa semoga pelaksanaan Maulid di masjid-masjid berlangsung khidmat,” tutupnya.
DEPROV – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Gorontalo meminta agar usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2026 segera diparipurnakan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Gorontalo, Syarifudin Bano, usai rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis (4/9/2025). Menurutnya, rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Bapemperda yang dikirimkan ke komisi terkait mengenai daftar usulan Ranperda 2026.
“Dalam waktu dekat kami minta untuk diparipurnakan,” tegas Syarifudin.
Dari sejumlah usulan, Bapemperda menilai tidak semuanya dapat diakomodasi sekaligus. Ranperda yang dianggap prioritas bagi kepentingan daerah akan lebih dulu dibahas.
“Kami melihat mana yang menjadi prioritas bersama, dalam rangka progres perencanaan Ranperda tahun 2026,” jelasnya.
Bapemperda mencatat terdapat Ranperda tahun 2024 dan 2025 yang belum rampung, ditambah usulan baru tahun 2026. Dari catatan tersebut, pihaknya mendorong enam Ranperda untuk segera ditindaklanjuti melalui rapat paripurna, setelah pengesahan APBD Perubahan 2025.
Syarifudin menargetkan agar seluruh Ranperda yang tertunda, termasuk Ranperda tentang kepemudaan, dapat diselesaikan pada tahun 2026.
“Target kami, semua Ranperda yang tertunda sebelumnya sudah harus tuntas tahun depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, percepatan pembahasan Ranperda penting dilakukan karena menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat luas.
“InsyaAllah rancangan peraturan daerah ini akan kita pacu bersama-sama, karena menyangkut kepentingan daerah dan kepentingan umum,” tutup Syarifudin.