🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Di tengah tekanan fiskal dan efisiensi anggaran daerah, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, terus memperjuangkan pembangunan kembali Kantor Bupati Pohuwato yang terbakar pada September 2023. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pendekatan politik dan koordinasi lintas lembaga di tingkat nasional.

Bupati Saipul yang didampingi Kepala Dinas PUPR Pohuwato, Ir. Risdiyanto Mokodompit, ST., MT., melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, di Jakarta, Rabu (02/07/2025). Pertemuan tersebut difokuskan pada pengajuan alokasi anggaran pembangunan kantor serta usulan program Inpres Jalan Desa tahun anggaran 2026–2029.

“Saat ini pelayanan pemerintahan masih berlangsung menggunakan rumah dinas bupati sebagai kantor sementara. Namun, secara fasilitas jelas tidak representatif,” ujar Bupati Saipul.

Lebih lanjut, Saipul menyebut bahwa Detail Engineering Design (DED) pembangunan kantor baru telah selesai 100 persen dan mendapat asistensi dari tim teknis Kementerian PUPR. Dari hasil asistensi tersebut, ditetapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp39.467.950.000.

Selain fokus pada pembangunan kantor, Bupati Saipul turut mengusulkan program Inpres Jalan Desa untuk membenahi 18 ruas jalan di wilayah Kabupaten Pohuwato, mulai dari Kecamatan Dengilo hingga Popayato Barat, yang kini dalam kondisi rusak berat.

“Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Perbaikannya akan sangat berpengaruh terhadap mobilitas hasil pertanian dan perkebunan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan ekonomi rakyat,” jelas Saipul.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyambut baik perjuangan tersebut. Ia menilai waktu audiensi ini sangat tepat, mengingat kementerian/lembaga tengah menyusun program untuk tahun 2026 berdasarkan pagu indikatif.

“Kami akan bahas usulan ini bersama Kementerian PUPR dan stakeholder lainnya, baik untuk APBN Perubahan maupun APBN 2026,” ujar Andi Iwan, yang juga merupakan kader Partai Gerindra.

Ia juga menegaskan bahwa Komisi V akan mengupayakan kembalinya DAK infrastruktur jalan yang selama ini banyak diminta oleh kepala daerah di seluruh Indonesia.

Menutup pertemuan, Bupati Saipul menyerahkan secara resmi proposal pembangunan kembali kantor bupati dan daftar usulan Inpres Jalan Desa kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan dan berharap perjuangan ini dapat terealisasi secara bertahap berdasarkan skala prioritas pembangunan nasional.

“Kami berharap perjuangan ini dapat berbuah nyata demi kepentingan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pohuwato,” pungkas Bupati Saipul.

Pohuwato – Setelah sempat terganggu akibat penumpukan sedimen, saluran irigasi di Daerah Irigasi Taluduyunu kini telah pulih sepenuhnya. Hal ini membuka jalan bagi para petani di Kecamatan Buntulia dan Duhiadaa untuk memulai musim tanam padi secara serentak.

Tanda dimulainya musim tanam tersebut ditandai dengan digelarnya rapat hambur di Aula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Duhiadaa, Rabu (02/07/2025), yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kamri Alwi, Plt. Camat Duhiadaa Burhan Inaku Moputi, Ketua Induk P3A Umar Etango, perwakilan dari Pani Gold Project (PGP), seluruh kepala desa di Kecamatan Duhiadaa, serta perwakilan dari 12 P3A tersier di wilayah tersebut.

Kadis Pertanian Kamri Alwi menjelaskan bahwa pengerukan saluran irigasi yang sebelumnya tersumbat oleh sedimen kini telah selesai. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung, terutama Pani Gold Project dan pemerintah daerah.

“Dengan dimulainya rapat hambur hari ini menandakan bahwa kita sudah siap memasuki musim tanam. Saluran irigasi yang sempat terkendala karena sedimen telah rampung pengerukannya,” ujar Kamri.

Ia juga mengungkapkan bahwa penanaman padi serentak akan dimulai antara 23 Juli hingga 10 Agustus 2025, dengan harapan panen kali ini akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding musim sebelumnya.

“Dengan kondisi saluran yang sudah siap, insya Allah hasil panen akan meningkat. Tapi selain berusaha, kita juga tetap harus berdoa agar diberi hasil terbaik,” tambah Kamri.

Ketua Induk P3A Umar Etango menyatakan apresiasinya terhadap perhatian Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam merespons cepat keluhan petani terkait endapan di saluran irigasi.

“Pak Bupati telah memenuhi janjinya. Setelah pengerukan dimulai sejak bulan lalu hingga hari ini, alhamdulillah seluruh saluran sekunder di Taluduyunu sudah bisa dimanfaatkan,” ujar Umar.

Sebagai Dewan Pakar Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pohuwato, Umar juga menyoroti bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang telah disalurkan untuk membantu petani, khususnya yang sebelumnya terdampak gagal panen di Desa Bulili dan Dusun Popaseda.

“Bantuan alsintan tersebut akan dimaksimalkan untuk mempercepat pengolahan lahan sawah, demi mendukung suksesnya penanaman serentak dan memperkuat ketahanan pangan di Pohuwato,” pungkas Umar.

Dengan kesiapan infrastruktur irigasi dan dukungan penuh dari pemerintah serta mitra swasta, musim tanam kali ini diharapkan menjadi momentum pemulihan sekaligus penguatan sektor pertanian di Pohuwato.

🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kembali menjadi sorotan. Kerusakan lingkungan dan suplai sedimentasi yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut dinilai semakin tidak terkendali.

Pantauan Barakati.id pada Selasa malam (01/07/2025), menunjukkan aktivitas alat berat jenis excavator masih berlangsung aktif di lokasi, memperparah kondisi lingkungan sekitar.

Ketua DPD Lembaga Aliansi HAM (LA HAM) Pohuwato, Ismail Hippy, yang ditemui di lokasi, menyatakan keprihatinannya atas dampak masif yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal tersebut.

“Aktivitas PETI ini bukan hanya merusak lingkungan dan habitat alam, tetapi juga menjadi penyumbang utama sedimentasi yang mengalir hingga ke sejumlah desa di pusat pemerintahan Marisa,” ungkap Ismail.

Ia menekankan perlunya langkah tegas dari instansi terkait, mulai dari pemerintah desa hingga kecamatan, untuk menghentikan aktivitas tersebut sebelum dampaknya semakin luas.

Ismail juga menyebut bahwa meski ada upaya pengerukan sedimentasi oleh pelaku usaha, hal tersebut hanya bersifat sementara.

“Ketika hujan turun, sedimentasi dan banjir kembali mengepung wilayah Marisa. Artinya, akar masalahnya belum diselesaikan,” jelasnya.

Senada dengan Ismail, Hasan Lasiki dari DPP LA HAM Provinsi Gorontalo juga menyayangkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal yang berpotensi menimbulkan bencana ekologis.

“Jika tidak ada tekanan nyata dari instansi berwenang, maka kerusakan lingkungan ini akan menjadi agenda utama kami dalam audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta GAKKUM RI saat Munas LA HAM Agustus 2025 nanti,” tegas Hasan.

Menurut hasil investigasi mereka, dampak sedimentasi sudah merambah ke wilayah Desa Bulangita, Desa Teratai, dan Botubilotahu, yang merupakan area strategis pusat pemerintahan.

“Mirisnya, di Desa Bulangita justru tengah direncanakan proyek infrastruktur penanggulangan bencana bernilai miliaran rupiah. Jika proyek itu gagal akibat PETI, siapa yang bertanggung jawab?” ujar Hasan.

Hasan juga menambahkan bahwa jika PETI terus dibiarkan, maka program penanggulangan bencana dari pemerintah pusat terancam gagal, dan itu akan sangat merugikan daerah.

“Pemerintah daerah sudah bersusah payah memperjuangkan anggaran ini. Jika gagal karena PETI, itu sama saja mengkhianati perjuangan daerah sendiri,” pungkasnya.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh LA HAM, sejumlah nama yang diduga terlibat dalam aktivitas PETI telah teridentifikasi. Di antaranya berinisial Dd alias Ded, UM alias Uten, Mk alias Muku, dan BR alias Barot.

Aktivitas mereka terpantau aktif hingga Selasa sore menjelang malam, menunjukkan bahwa penindakan terhadap PETI masih sangat minim.