Connect with us

DPRD PROVINSI

Jelang Pemilu 2024, Deprov Jalin Kerja sama Dalam Upaya Pembinaan Kamtibmas

Published

on

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menerima kunjungan kerja yang berjudul Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) oleh Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Kepolisian Republik Indonesia (Sespimti Polri). Sebanyak 10 orang peserta didik dari total 70 orang kurang lebih tiba di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan kunjungan ini.

Kunjungan kerja ini merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024 mendatang.

A.W. Thalib, salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menyatakan bahwa saat ini Gorontalo berada dalam kondisi yang aman dan terkendali. Meskipun begitu, pihak DPRD tidak mengabaikan pentingnya kewaspadaan terhadap situasi Kamtibmas.

“Aman dan terkendalinya Kamtibmas ini adalah hasil dari upaya pencegahan dan pembinaan yang terus menerus. Kita tidak boleh berhenti dalam melakukan tindakan yang proaktif untuk menjaga keamanan daerah,” ungkap A.W. Thalib.

Dalam mengatasi isu Kamtibmas menjelang Pemilu 2024, DPRD Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan kepolisian serta melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam upaya pembinaan Kamtibmas secara terpadu.

Langkah ini diambil untuk mewaspadai kemungkinan adanya polarisasi di tingkat desa akibat perbedaan pilihan politik yang berpotensi menyebabkan gesekan dan mengganggu situasi keamanan di daerah.

Namun, A.W. Thalib meyakinkan bahwa potensi terjadinya konflik akibat perbedaan pilihan politik sangat kecil. Ia menambahkan bahwa Gorontalo telah memiliki pengalaman menghadapi berbagai pemilu sebelumnya dan berhasil menjaga keamanan dengan baik.

“Dengan adanya kunjungan kerja ini, kami berharap bahwa saat menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024, keamanan dan ketertiban dapat tetap terjaga dengan baik. Koordinasi yang baik antara Kepolisian Republik Indonesia dan DPRD Provinsi Gorontalo menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia Maju,” tutup A.W. Thalib.

Advertorial

Instruksi Presiden Nomor 1/2025 Diabaikan? DPRD Provinsi Gorontalo Laporkan ke Kemendagri

Published

on

DEPROV – Rombongan DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin Ketua DPRD Thomas Mopili, didampingi Wakil Ketua II La Ode Haimudin dan Wakil Ketua III Sulyanto Pateda, bersama jajaran Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Rabu (23/07/2025) pukul 09.30 WIB.

Dalam rombongan tersebut, turut hadir Ketua Komisi I Fadli Poha beserta anggota Komisi I: Yeyen Sidiki, Ekwan Ahmad, dan Wahyudin Moridu.

Wakil Ketua DPRD Gorontalo Sulyanto Pateda dalam wawancara daring menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait penerapan efisiensi anggaran di Provinsi Gorontalo.

“Kami datang untuk melakukan koordinasi tentang penerapan efisiensi anggaran sesuai kebijakan pemerintah pusat,” ujar Sulyanto.

Namun, dalam pertemuan tersebut, pihak Kemendagri disebut terkejut saat mengetahui adanya pengadaan mobil dinas untuk Asisten I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo di tengah upaya efisiensi anggaran.

“Kemendagri kaget setelah kami sampaikan soal pembelian mobil dinas Asisten I dan II oleh Pemprov Gorontalo, apalagi ini dilakukan di tengah instruksi penghematan,” jelasnya.

Sulyanto menambahkan, pengadaan mobil dinas tersebut dinilai tidak sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dan pengendalian belanja pemerintah.

“Ini keliru, karena sudah ada instruksi presiden mengenai penghematan anggaran. Pemprov seharusnya mematuhi aturan ini,” tegasnya.

DPRD menekankan bahwa kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi langkah pengawasan agar kebijakan daerah selaras dengan arahan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel.

Continue Reading

Advertorial

Kristina Udoki: Semua Kebijakan Hamim Pou untuk Kepentingan Rakyat

Published

on

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Kristina Udoki

DEPROV – Putusan bebas yang dijatuhkan kepada mantan Bupati Bone Bolango Hamim Pou dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Gorontalo, Rabu (23/07/2025), disambut penuh syukur oleh banyak pihak, termasuk Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Kristina Udoki.

Kristina yang merupakan Aleg DPRD dari Dapil Bone Bolango ini menilai putusan hakim yang menyatakan Hamim Pou bebas dari segala dakwaan kasus dugaan korupsi dana bansos dan bantuan beasiswa, membuktikan bahwa proses hukum berjalan objektif.

“Alhamdulillah, dari fakta-fakta persidangan tidak ada satupun aliran dana ke beliau, dan hakim memutuskan bebas. Ini menunjukkan bahwa kebenaran memang harus dimenangkan,” ungkap Kristina saat dikonfirmasi usai persidangan.

Kristina menegaskan, sejak awal dirinya telah memprediksi bahwa Hamim Pou akan divonis bebas karena seluruh kebijakan yang diambil mantan Bupati Bone Bolango tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

“Kami sudah menduga putusannya akan bebas karena tidak ada bukti aliran dana. Semua kebijakan beliau saat menjabat murni untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Ia pun mengapresiasi keputusan hakim yang dianggap sesuai dengan fakta persidangan dan berharap momentum ini menjadi pembelajaran agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar.

“Kebenaran akan selalu menang. Ini bukan hanya kemenangan untuk beliau, tapi juga untuk masyarakat Bone Bolango,” pungkas Kristina.

Continue Reading

Advertorial

Hamzah Muslimin: 40 SMA di Gorontalo Terancam Sengketa Lahan

Published

on

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menyoroti persoalan serius terkait status lahan sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Hamzah mengungkapkan, dari total 71 SMA di Gorontalo, sekitar 40 sekolah masih menghadapi masalah kepemilikan lahan, termasuk status sertifikat tanah yang belum jelas.

“Masalah SMA ini cukup banyak. Dari 71 SMA, ada sekitar 40-an yang bermasalah dengan lahan, termasuk sertifikatnya. Ini sudah kami minta agar Dinas melalui Kabid SMA memberikan data lengkap,” jelas Hamzah.

DPRD, kata Hamzah, meminta rekapitulasi wilayah, detail permasalahan, dan estimasi anggaran penyelesaian agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Ia menegaskan, jika tidak segera diselesaikan, masalah ini berpotensi menimbulkan gugatan dan bahkan pembongkaran bangunan sekolah.

“Kami minta rekap wilayah, masalahnya apa saja, dan berapa kebutuhan anggarannya. Ini sangat berisiko kalau sampai digugat. Bisa saja terjadi pembongkaran,” tegasnya.

Hamzah juga menyinggung usulan anggaran dalam Perubahan APBD yang diajukan untuk penanganan masalah ini, yakni sekitar Rp3 miliar lebih untuk SMA dan SMK.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler