Provinsi Gorontalo

Kemanusiaan Manusia Tahun 2020

Published

6 years ago

01/01/2020

Redaksi Barakati

“Refleksi Dalam Menyambut Tahun Baru”

Oleh : Rifyan Ridwan Saleh, S.H. – Advokat/Aktivis/Fotografer

Jakarta – Tahun baru, sungguh tak ada yang luar biasa, semua biasa-biasa saja sama seperti sebelumnya. Ini karena peradaban umat manusia akan tetap dan terus berlanjut, rutinitas dan aktivitas manusia akan tetap sama, selain pangkat, jabatan dan pencapaian-pencapaian keduniaan lainnya yang menjadi pemanis buatan untuk manusia. Manusia dalam sejarah akan terus-menerus berjalan diatas panorama dialektika hidup. Hal ini terjadi hingga sang pemilik alam jagad raya ini menghentikan drama yang begitu panjang dan membosankan ini. Dia berkehendak seperti sutradara yang mengatur naskah-naskah skenario film dan pemain-pemainnya yang berperan sesuai takdir dan nasibnya sendiri dan atau berpura-pura menikmatinya karena para filsuf memilih jalan yang berbeda dengan manusia lain pada umumnya.

Sejarah selalu mencatat setiap perilaku manusia karena itu tugas pokoknya. Sementara manusia mungkin akan selalu melambungkan ekspektasinya, melakukan hal-hal yang bahkan diluar batas perintah sebagai khalifah, melampaui langkah-langkah kongkret yang seharusnya tetap ada dan dilakukan. Lantas apa yang luar biasa, tak ada yang luar biasa. begitulah manusia dan fungsi otaknya, semua harus tetap dimaklumi. Karena tak ada yang berubah secara signifikan dari waktu ke waktu oleh manusia itu sendiri. Manusia justru semakin kanibal; memakan dan mengorbankan teman, saudara dan sesamanya untuk kepentingannya baik dalam memenuhi hasrat ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya.

Tulisan pendek dan tak berarti ini dibuat oleh penulis dengan beberapa alasan yang cukup fundamental sebagai makhluk yang penuh dengan kesalahan dan kekhilafan serta pengetahuan yang terbatas. Beberapa alasan itu akan coba diuraikan dibawah secara lebih eksplisit.

Pertama, tulisan ini dibuat dalam rangka menyambut tahun baru dalam penanggalan Masehi yang sesungguhnya sangat biasa-biasa saja. Tahun baru Masehi kembali berganti, dari tahun 2019 ke tahun 2020. Lantas apa yang berubah dari kita, selain usia yang bertambah dan masalah manusia yang semakin kompleks. Tepat beberapa abad silam hitungan ini mulai, ketika sang mesias dipercaya telah menginjakkan kakinya dibumi untuk pertama kalinya. Manusia yang hidup ditahun ini berada di awal melenium ketiga, abad kedua puluh satu. Masuknya manusia ke tahun 2020 menandakan bahwa usia bumi ini semakin tua dan rapuh. Sementara sebagian manusia lainnya telah merindukan Tuhannya menunggu dan menantikan kehadiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dalam teologi Nasrani untuk mengakhiri penderitaan di dunia yang fana ini. Untuk manusia lainnya mereka meminta keabadian dan mengabadikan dirinya di Bumi karena memperoleh kenikmatan seperti syurga yang dijanjikan oleh Tuhan di muka Bumi. Inilah akar masalahnya, ketika tahun baru bukan sebagai alarm yang digunakan manusia untuk mengingatkan bahwa usia dan waktunya terbatas di dunia yang fana ini. Perayaan seremonial mungkin hak prerogatif setiap individu manusia, tetapi mereka yang berada di dalam gereja-gereja, mesjid dan biara menginvestasikan sesuatu yang lebih kepada sang maha kuasa. Untuk meminta ampun dan perlindungan kepada-Nya.

Kedua, monopoli manusia di Bumi semakin serakah tak ada yang mampu melampaui keserakahannya. Mahatma Gandhi pernah berucap “bumi ini mampu menyediakan segalanya untuk manusia, tapi tak cukup mampu untuk manusia yang serakah”. Kita dapat melihat realitas bahwa manusia saat ini, mengeksploitasi bumi tanpa ampun bahkan menyingkirkan dan tidak memikirkan penduduk Bumi lainnya. Kita harus mulai menghitung telah berapa banyak spesies lainnya selain homo sapiens yang punah — dikorbankan untuk kepentingan umat manusia dan juga berapa banyak umat manusia yang mati karena keserakahan sesama manusia. Tepat sejak penanggalan Masehi ini dimulai, khususnya abad kedua puluh ratusan peristiwa genosida terjadi di muka Bumi seperti perang dunia pertama dan kedua yang menelan ribuan bahkan jutaan umat manusia. Ini adalah bukti keserakahan yang nyata umat manusia.

Ketiga, determinasi negara-negara adidaya yang mengibarkan bendera ke beberapa negara lainnya kini semakin menambah fakta bahwa manusia tak lagi saling membutuhkan tapi justru saling memusnahkan. Perang mungkin telah berubah dari gaya purba, kini tak lagi menggunakan senjata tetapi lebih bahaya dari itu perang saat ini mengancam kebutuhan primer umat manusia. Monopoli energi dan pangan atau memperebutkannya membuat negara-negara berkembang dan lemah secara ekonomi menuju kehancurannya. Indonesia mungkin memiliki semua dari apa yang dibutuhkan manusia, tapi lihatlah fakta bahwa kita mulai di monopoli dan di kapitalisasi bahkan di dapur kita sendiri oleh imprealisme. Kita di Indonesia saat ini dihancurkan dari dalam, beberapa peristiwa yang terajadi di bangsa ini tak lepas dari monopoli pihak asing hingga tak mengherankan beberapa daerah terjadi konflik yang menelan korban jiwa sesama manusia dan anak bangsa. Manusia bersaing dan saling mengadu domba.

Keempat, negara saat ini tak lagi membangun untuk kesejahteraan kolektif rakyatnya tetapi untuk beberapa orang dan golongan elit saja. Elit politik saat ini yang menguasai kebijakan negara bersenggama bersama mereka para elit ekonomi dan agama dalam membangun imperium feodal, mengeruk kekayaan negara dan menumpuknya untuk kepentingan mereka. Lihatlah bagaimana proyek milyaran bahkan triliunan yang berkedok Pancasilais dan agamais di kerayami bersama-sama, penanganan korupsi yang pura-pura dan lemah, produk aturan yang kocar-kacir, negara kita memang sangat tidak baik-baik saja. Sementara praktek-praktek yang merugikan banyak orang justru semakin dilegitimasi oleh negara kita saat ini.

Beberapa point keresahan diatas hanyalah bagian kecil dari keresahan penulis yang harus segera mendapatkan penangan serius, solutif dan implementatif dari kita semua khususnya generasi muda yang masih peduli kepada sesama manusia, bangsa dan negara ini. Tahun 2020 harus menjadi tonggak awal sejarah perubahan umat manusia dari yang biasa menjadi luar biasa. Semoga Tuhan memaafkan kita semua atas kerusakan apa yang ada di alam jagad raya ini.

DPRD PROVINSI

Tahan Anggota Dewan Provinsi ! Jeritan Jemaah Haji Gorontalo Menuntut Keadilan Dalam Seruan Aksi

Published

1 month ago

28/09/2025

Redaksi Barakati

Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Peduli Keadilan berencacna menggelar aksi di sejumlah titik di Gorontalo pada awal Oktober 2025, menuntut DPRD dan aparat hukum segera mengambil langkah tegas atas dugaan penipuan dan penelantaran puluhan jemaah haji oleh Mustafa Yasin, anggota DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus kader PKS. Dalam poster seruan aksi yang beredar, massa mendesak DPRD mendorong pemberhentian Mustafa Yasin, meminta PKS memecat Mustafa dari keanggotaan, serta menuntut Polda Gorontalo segera menahan Mustafa Yasin beserta Nova Lahay, pihak yang dianggap turut bertanggung jawab.

Kasus ini menyeruak setelah 65 calon jemaah haji jalur mandiri gagal berangkat karena diduga diberangkatkan dengan visa tenaga kerja, bukan visa haji, melalui biro travel milik Mustafa Yasin, PT Novavil Mutiara Utama. Nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah; salah satu korban bahkan menyebutkan, “Total uang yang saya sudah setorkan untuk berangkat haji ini kurang lebih Rp800 juta, itu untuk tiga orang. Saya bersama istri dan anak saya,” ungkap Amin seusai melapor ke Polda Gorontalo.

Menurut korban lain, setelah tiba di Jeddah jemaah masih dimintai biaya tambahan sebesar Rp33 juta per orang untuk lanjut ke Arafah, namun akhirnya tetap gagal berhaji. Seorang korban yang enggan disebut namanya berkata, “Kami hitung-hitung boros, kalau biaya perjalanan maksimal hanya mencapai Rp3 miliar, lalu ke mana sisa Rp10 miliarnya?”. Ketua LSM pendamping korban, Reflin Liputo, menegaskan, “Para korban sebenarnya hanya ingin uang mereka dikembalikan, tapi sampai saat ini pemilik travel tidak mau bertemu dengan para korban,” pungkasnya.

Sengkarut kasus ini tak lepas dari sorotan publik. Travel milik Mustafa diketahui telah diblokir izinnya oleh Kemenag, namun tetap memberangkatkan jemaah dengan visa non-haji yang diakali menjadi “Visa Amil”. Dalam dokumen yang beredar dan dikonfirmasi ke media, “Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Eksekusi Makkah dengan Nomor Surat Promes 1009062519361145, tanggal 09-06-2025, bahwa Mustafa Yasin berhutang kepada seseorang bernama Waleed Saad bin Awadh Al-Otaibi dengan total tagihan sejumlah 150.000 Riyal Saudi, dengan status perkara sedang dalam proses eksekusi.”

DPRD dan PKS di Gorontalo terus didesak bersikap. Publik bertanya-tanya soal perlindungan politik, “Statusnya sebagai anggota DPRD membuat sebagian publik bertanya-tanya, adakah perlindungan politik yang sedang bekerja di balik layar? Kalau bukan penipuan, lalu apa?” kutip salah satu korban pada media. Kuasa hukum korban juga menantang, “Kapolda harus berani memeriksa Mustafa Yasin dan Nova Lahay sesuai proses hukum yang berlaku,” ungkapnya di media lokal.

Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan belum ada pengembalian dana kepada para jemaah, sementara aksi dan tuntutan massa terus bergulir di berbagai titik, termasuk DPRD, Polda, Kantor Kemenag, dan DPTW PKS Gorontalo.

Daerah

Tok.. DPRD Provinsi Gorontalo resmi berhentikan Wahyudin Moridu dari kursi Anggota DPRD

Published

1 month ago

22/09/2025

Redaksi Barakati

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo secara resmi memberhentikan Wahyudin Moridu dari kursinya sebagai anggota legislatif melalui Rapat Paripurna DPRD Ke-4g, Senin (22/09/2025). Keputusan ini diambil setelah seluruh rangkaian sidang kode etik yang digelar oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo menyikapi polemik besar yang melibatkan Wahyudin Moridu. Hasil pembacaan keputusan disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BK DPRD Gorontalo, Umar Karim, pada rapat paripurna pengumuman masa sidang ketiga tahun 2024-2025.

“Memutuskan, Memberhentikan saudara Wahyudin Moridu Sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo,” ujar Umar Karim dalam forum paripurna, menegaskan sanksi tertinggi yang diberikan setelah rangkaian pemeriksaan kode etik secara terukur dan terbuka.

Proses ini merupakan klimaks dari gejolak panjang di publik dan internal DPRD setelah video viral Wahyudin Moridu, yang secara terang-terangan menyatakan ingin “merampok uang negara” saat berkendara bersama seorang perempuan yang diduga “hubungan gelap”. Dalam video tersebut, Wahyudin mengaku menggunakan uang negara untuk membiayai perjalanannya dan berseloroh mengenai masa jabatannya di kursi DPRD. Video itu menimbulkan kemarahan luas, berujung pada aksi unjuk rasa besar mahasiswa dan masyarakat yang menuntut pemecatan Wahyudin dan pemulihan marwah lembaga legislatif daerah.

Langkah cepat juga diambil oleh DPP PDIP, yang segera mengeluarkan surat keputusan pemecatan Wahyudin Moridu dari keanggotaan partai dan dari kursi DPRD. Surat keputusan bernomor 12/KPTS/DPP/IX/2025 ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto—selaras dengan komitmen partai untuk menjaga kehormatan, disiplin, dan integritas kader.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, dalam keterangannya menegaskan bahwa keputusan pemecatan ini juga diambil setelah konsultasi dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, pihak pimpinan DPRD telah menerima aspirasi masyarakat serta surat resmi dari DPD PDIP untuk mendukung proses penggantian antarwaktu (PAW) guna mengisi kekosongan kursi legislatif yang ditinggalkan Wahyudin.

Ketua Badan Kehormatan, Fikran Salilama, memastikan bahwa hasil sidang kode etik telah disampaikan kepada pimpinan dan diparipurnakan dengan sanksi terberat sesuai aturan. DPD PDIP Gorontalo pun akan segera memproses PAW untuk legislator baru melalui mekanisme internal partai.

Putusan tersebut menjadi perhatian besar oleh media-media yang menyoroti transparansi sidang kode etik, keterlibatan Mendagri, hingga komitmen DPRD dan partai dalam menjaga integritas legislatif di Gorontalo.DPRD Provinsi Gorontalo secara resmi memberhentikan Wahyudin Moridu dari kursi anggota legislatif Provinsi Gorontalo dalam Paripurna Ke-4g, Senin (22/09/2025), menyusul serangkaian sidang kode etik oleh Badan Kehormatan DPRD. Putusan ini dibacakan oleh Wakil Ketua BK, Umar Karim, sebagai bentuk akuntabilitas lembaga terhadap polemik besar yang melibatkan Wahyudin Moridu.

“Memutuskan, Memberhentikan saudara Wahyudin Moridu Sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo,” ujar Umar Karim dalam forum resmi paripurna, menandai akhir perjalanan politik Moridu di parlemen daerah.

Pemberhentian ini adalah puncak reaksi atas video kontroversial Wahyudin Moridu yang viral di media sosial, memperlihatkan dirinya bersama seorang perempuan dan mengucapkan kalimat hendak “merampok uang negara”. Pernyataan ini memicu kemarahan publik serta aksi protes mahasiswa dan masyarakat, menuntut sanksi tegas dan pemulihan marwah DPRD.

Menjawab gonjang-ganjing tersebut, DPP PDIP langsung mengeluarkan Surat Keputusan bernomor 12/KPTS/DPP/IX/2025 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, memecat Wahyudin Moridu dari keanggotaan partai dan jabatannya sebagai wakil rakyat. Keputusan keras ini diambil untuk menjaga martabat partai dan legislator serta selanjutnya akan diikuti mekanisme pergantian antar waktu (PAW) oleh DPD PDIP Gorontalo.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menegaskan komitmen memulihkan citra lembaga dan menjalankan segala proses sesuai aturan, bekerja sama dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Sementara Ketua BK DPRD, Fikran Salilama, menyatakan hasil sidang sudah diserahkan pada pimpinan dan diparipurnakan dengan hukuman yang sangat berat, mencerminkan semangat disiplin dan integritas DPRD.

DPRD PROVINSI

Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo menemui Masa Aksi pemecatan Wahyu Moridu

Published

1 month ago

22/09/2025

Redaksi Barakati

DEPROV – Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo secara langsung menemui massa aksi yang tergabung dalam Aliansi BEM Provinsi Gorontalo dan masyarakat di depan Gedung DPRD Gorontalo, Senin (22/09/2025). Ketua DPRD, Thomas Mopili, mengajak para demonstran berdiskusi bersama di ruang Dulohupa sebagai respons atas aksi protes menuntut pemberhentian Wahyudin Moridu dari kursi DPRD setelah heboh video viral bersama seorang perempuan yang memicu gejolak publik.

Thomas Mopili menegaskan komitmen menjaga integritas lembaga legislatif dan memulihkan citra DPRD Provinsi Gorontalo yang tercoreng oleh tindakan oknum anggota dewan. “Kami sudah rapat dengan Perwakilan Mendagri, Mereka datang hanya datang menegani persoalan ini. Kami di Periksa dan dintanya Apa langkah DPRD,” jelas Thomas. Ia juga menegaskan bahwa Badan Kehormatan DPRD sedang menggelar sidang etik, disupervisi oleh Kemendagri, guna memutuskan sanksi bagi Wahyudin Moridu, dan hasilnya segera diumumkan dalam rapat paripurna sore hari. “BK juga sedang Menjalankan Sidang, Dan putusan itu sudah hampir pasti, tetapi Saya juga tidak bisa mendahului,” ujarnya.

Selain itu, Thomas mengatakan pihaknya telah menerima berbagai aspirasi masyarakat dan surat resmi dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo terkait usul pergantian Wahyudin Moridu sebagai anggota DPRD. “Ditangga Kami juga sudah ada surat dari DPD PDIP Perihal usul pergantian Wahyudin Moridu dari Kursi DPRD Provinsi Gorontalo,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD, Fikran Salilama, memastikan bahwa hasil sidang etik akan langsung disampaikan ke pimpinan dan diparipurnakan. “Hasil sidang kami akan sampaikan sama Pimpinan dan akan di Paripurnakan. Yang pasti Hukumanya sanggat Berat,” tegas Fikran usai meninggalkan ruang sidang.