Provinsi Gorontalo

Kemanusiaan Manusia Tahun 2020

Published

6 years ago

01/01/2020

Redaksi Barakati

“Refleksi Dalam Menyambut Tahun Baru”

Oleh : Rifyan Ridwan Saleh, S.H. – Advokat/Aktivis/Fotografer

Jakarta – Tahun baru, sungguh tak ada yang luar biasa, semua biasa-biasa saja sama seperti sebelumnya. Ini karena peradaban umat manusia akan tetap dan terus berlanjut, rutinitas dan aktivitas manusia akan tetap sama, selain pangkat, jabatan dan pencapaian-pencapaian keduniaan lainnya yang menjadi pemanis buatan untuk manusia. Manusia dalam sejarah akan terus-menerus berjalan diatas panorama dialektika hidup. Hal ini terjadi hingga sang pemilik alam jagad raya ini menghentikan drama yang begitu panjang dan membosankan ini. Dia berkehendak seperti sutradara yang mengatur naskah-naskah skenario film dan pemain-pemainnya yang berperan sesuai takdir dan nasibnya sendiri dan atau berpura-pura menikmatinya karena para filsuf memilih jalan yang berbeda dengan manusia lain pada umumnya.

Sejarah selalu mencatat setiap perilaku manusia karena itu tugas pokoknya. Sementara manusia mungkin akan selalu melambungkan ekspektasinya, melakukan hal-hal yang bahkan diluar batas perintah sebagai khalifah, melampaui langkah-langkah kongkret yang seharusnya tetap ada dan dilakukan. Lantas apa yang luar biasa, tak ada yang luar biasa. begitulah manusia dan fungsi otaknya, semua harus tetap dimaklumi. Karena tak ada yang berubah secara signifikan dari waktu ke waktu oleh manusia itu sendiri. Manusia justru semakin kanibal; memakan dan mengorbankan teman, saudara dan sesamanya untuk kepentingannya baik dalam memenuhi hasrat ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya.

Tulisan pendek dan tak berarti ini dibuat oleh penulis dengan beberapa alasan yang cukup fundamental sebagai makhluk yang penuh dengan kesalahan dan kekhilafan serta pengetahuan yang terbatas. Beberapa alasan itu akan coba diuraikan dibawah secara lebih eksplisit.

Pertama, tulisan ini dibuat dalam rangka menyambut tahun baru dalam penanggalan Masehi yang sesungguhnya sangat biasa-biasa saja. Tahun baru Masehi kembali berganti, dari tahun 2019 ke tahun 2020. Lantas apa yang berubah dari kita, selain usia yang bertambah dan masalah manusia yang semakin kompleks. Tepat beberapa abad silam hitungan ini mulai, ketika sang mesias dipercaya telah menginjakkan kakinya dibumi untuk pertama kalinya. Manusia yang hidup ditahun ini berada di awal melenium ketiga, abad kedua puluh satu. Masuknya manusia ke tahun 2020 menandakan bahwa usia bumi ini semakin tua dan rapuh. Sementara sebagian manusia lainnya telah merindukan Tuhannya menunggu dan menantikan kehadiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dalam teologi Nasrani untuk mengakhiri penderitaan di dunia yang fana ini. Untuk manusia lainnya mereka meminta keabadian dan mengabadikan dirinya di Bumi karena memperoleh kenikmatan seperti syurga yang dijanjikan oleh Tuhan di muka Bumi. Inilah akar masalahnya, ketika tahun baru bukan sebagai alarm yang digunakan manusia untuk mengingatkan bahwa usia dan waktunya terbatas di dunia yang fana ini. Perayaan seremonial mungkin hak prerogatif setiap individu manusia, tetapi mereka yang berada di dalam gereja-gereja, mesjid dan biara menginvestasikan sesuatu yang lebih kepada sang maha kuasa. Untuk meminta ampun dan perlindungan kepada-Nya.

Kedua, monopoli manusia di Bumi semakin serakah tak ada yang mampu melampaui keserakahannya. Mahatma Gandhi pernah berucap “bumi ini mampu menyediakan segalanya untuk manusia, tapi tak cukup mampu untuk manusia yang serakah”. Kita dapat melihat realitas bahwa manusia saat ini, mengeksploitasi bumi tanpa ampun bahkan menyingkirkan dan tidak memikirkan penduduk Bumi lainnya. Kita harus mulai menghitung telah berapa banyak spesies lainnya selain homo sapiens yang punah — dikorbankan untuk kepentingan umat manusia dan juga berapa banyak umat manusia yang mati karena keserakahan sesama manusia. Tepat sejak penanggalan Masehi ini dimulai, khususnya abad kedua puluh ratusan peristiwa genosida terjadi di muka Bumi seperti perang dunia pertama dan kedua yang menelan ribuan bahkan jutaan umat manusia. Ini adalah bukti keserakahan yang nyata umat manusia.

Ketiga, determinasi negara-negara adidaya yang mengibarkan bendera ke beberapa negara lainnya kini semakin menambah fakta bahwa manusia tak lagi saling membutuhkan tapi justru saling memusnahkan. Perang mungkin telah berubah dari gaya purba, kini tak lagi menggunakan senjata tetapi lebih bahaya dari itu perang saat ini mengancam kebutuhan primer umat manusia. Monopoli energi dan pangan atau memperebutkannya membuat negara-negara berkembang dan lemah secara ekonomi menuju kehancurannya. Indonesia mungkin memiliki semua dari apa yang dibutuhkan manusia, tapi lihatlah fakta bahwa kita mulai di monopoli dan di kapitalisasi bahkan di dapur kita sendiri oleh imprealisme. Kita di Indonesia saat ini dihancurkan dari dalam, beberapa peristiwa yang terajadi di bangsa ini tak lepas dari monopoli pihak asing hingga tak mengherankan beberapa daerah terjadi konflik yang menelan korban jiwa sesama manusia dan anak bangsa. Manusia bersaing dan saling mengadu domba.

Keempat, negara saat ini tak lagi membangun untuk kesejahteraan kolektif rakyatnya tetapi untuk beberapa orang dan golongan elit saja. Elit politik saat ini yang menguasai kebijakan negara bersenggama bersama mereka para elit ekonomi dan agama dalam membangun imperium feodal, mengeruk kekayaan negara dan menumpuknya untuk kepentingan mereka. Lihatlah bagaimana proyek milyaran bahkan triliunan yang berkedok Pancasilais dan agamais di kerayami bersama-sama, penanganan korupsi yang pura-pura dan lemah, produk aturan yang kocar-kacir, negara kita memang sangat tidak baik-baik saja. Sementara praktek-praktek yang merugikan banyak orang justru semakin dilegitimasi oleh negara kita saat ini.

Beberapa point keresahan diatas hanyalah bagian kecil dari keresahan penulis yang harus segera mendapatkan penangan serius, solutif dan implementatif dari kita semua khususnya generasi muda yang masih peduli kepada sesama manusia, bangsa dan negara ini. Tahun 2020 harus menjadi tonggak awal sejarah perubahan umat manusia dari yang biasa menjadi luar biasa. Semoga Tuhan memaafkan kita semua atas kerusakan apa yang ada di alam jagad raya ini.

Gorontalo

Bersih dari Korupsi, KPK Gaungkan Reformasi Sawit di Gorontalo

Published

1 week ago

13/11/2025

Redaksi Barakati

Gorontalo – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi terkait monitoring dan evaluasi tata kelola perkebunan serta pengelolaan sawit di wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, bersama sejumlah pimpinan daerah se-Provinsi Gorontalo.

Dalam rapat itu, hadir pula perwakilan KPK, Tribudi Rahmanto, yang menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola sektor perkebunan sawit agar berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“Hari ini kita melaksanakan koordinasi dalam rangka perbaikan tata kelola perkebunan sawit. Kami berharap ada pembenahan pada sistem database, karena data sangat penting bagi regulator—dalam hal ini dinas terkait—untuk melakukan pengawasan terhadap industri sawit. Kami juga mendorong kepatuhan pelaku usaha, baik dari sisi perizinan maupun keuangan, agar dapat berkontribusi optimal terhadap pendapatan daerah,” ujar Tribudi kepada barakati.id usai kegiatan, Kamis (12/11/2025).

Tribudi menambahkan bahwa tata kelola yang baik akan memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan kontribusi ekonomi bagi daerah dan masyarakat, serta menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang positif.

“Kita ingin tata kelola sawit diperbaiki agar tidak ada korupsi. Selain itu, industri ini harus memberikan manfaat maksimal kepada daerah dan masyarakat, serta menghindari konflik sosial akibat tumpang tindih lahan. Itu yang menjadi fokus KPK,” tegasnya.

KPK, lanjutnya, telah menyiapkan enam tahapan tindak lanjut, salah satunya adalah koordinasi lanjutan dalam satu bulan ke depan untuk memastikan penyelesaian berbagai persoalan yang masih menghambat sektor sawit di Gorontalo.

Saat ditanya mengenai pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan, Tribudi menjelaskan bahwa KPK akan mendorong instansi teknis untuk mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing.

“Kalau KPK fokus pada aspek korupsinya, maka sektor perkebunan tentu menjadi kewenangan instansi teknis. Kami mendorong agar lembaga terkait tidak ragu menegakkan aturan,” jelasnya.

Selain itu, KPK juga menyoroti pentingnya digitalisasi data perkebunan sawit di tingkat pemerintah provinsi, agar semua informasi dapat diakses secara terbuka dan terintegrasi.

“Kami mendorong pemerintah provinsi membuat sistem digitalisasi data sawit dari hulu hingga hilir, termasuk peta lahan aktif maupun tidak aktif agar bisa dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Dengan digitalisasi, pemerintah dapat lebih mudah mengawasi dan menilai kepatuhan pelaku usaha,” paparnya.

Di akhir penyampaiannya, Tribudi Rahmanto mengajak seluruh pihak, baik masyarakat maupun perusahaan, untuk berpartisipasi aktif memberikan informasi terkait kondisi dan tata kelola sawit di daerah.

“Kami berharap masyarakat dan pihak perusahaan dapat menyampaikan informasi sebanyak mungkin demi perbaikan tata kelola sawit yang memberi manfaat bagi semua pihak,” pungkasnya.

DPRD PROVINSI

Budie Ary Mo Masuk GERINDRA, Kader di Gorontalo: Jangan Dia Lah….

Published

2 weeks ago

07/11/2025

Redaksi Barakati

Karena viralnya kabar bahwa mantan Menkominfo dan mantan Menkop Budie Arie berancang-ancang masuk GERINDRA, maka info itu memicu para kader utama GERINDRA Gorontalo menyatakan penolakannya. “Kami kader GERINDRA se-Gorontalo menyatakan bahwa partai kami memang terbuka kepada semua rakyat. Tapi kalau ada person yang tidak dimaui rakyat, maka sebaiknya jangan masuk ke GERINDRA. Nanti malah akan merusak partai yang kami bangun dan jaga selama ini,” ungkap Ikbal Aleydrus setelah berhasil mengumpulkan sejumlah pentolan kader GERINDRA dari semua kab/kota yang ada di provinsi Gorontalo.

⁠Menurut Iqbal Aleydrus yang juga anggota Dewan Provinsi Gorontalo itu, pernyataan ini dia sampaikan karena ingin GERINDRA menang mutlak di Gorontalo. “Bayangkan jika ada orang yang tidak disukai oleh rakyat, lalu dicalonkan oleh Partai GERINDRA….Bukannya suara untuk partai bertambah, malah kita yang repot karena kehilangan ratusan ribu suara. Kan parah itu,” keluh Iqbal.

Bagaimana kalau Budie Arie masuk GERINDRA? “Waduh, jangan dia lah…Siapa kek…” tukas Iqbal.

Sementara Ketua GERINDRA Gorontalo, Elnino Mohi belum mengkonfirmasi aspirasi itu karena sedang sibuk dengan acara partai yang dilaksanakan di Hambalang.

DPRD PROVINSI

Tahan Anggota Dewan Provinsi ! Jeritan Jemaah Haji Gorontalo Menuntut Keadilan Dalam Seruan Aksi

Published

2 months ago

28/09/2025

Redaksi Barakati

Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Peduli Keadilan berencacna menggelar aksi di sejumlah titik di Gorontalo pada awal Oktober 2025, menuntut DPRD dan aparat hukum segera mengambil langkah tegas atas dugaan penipuan dan penelantaran puluhan jemaah haji oleh Mustafa Yasin, anggota DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus kader PKS. Dalam poster seruan aksi yang beredar, massa mendesak DPRD mendorong pemberhentian Mustafa Yasin, meminta PKS memecat Mustafa dari keanggotaan, serta menuntut Polda Gorontalo segera menahan Mustafa Yasin beserta Nova Lahay, pihak yang dianggap turut bertanggung jawab.

Kasus ini menyeruak setelah 65 calon jemaah haji jalur mandiri gagal berangkat karena diduga diberangkatkan dengan visa tenaga kerja, bukan visa haji, melalui biro travel milik Mustafa Yasin, PT Novavil Mutiara Utama. Nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah; salah satu korban bahkan menyebutkan, “Total uang yang saya sudah setorkan untuk berangkat haji ini kurang lebih Rp800 juta, itu untuk tiga orang. Saya bersama istri dan anak saya,” ungkap Amin seusai melapor ke Polda Gorontalo.

Menurut korban lain, setelah tiba di Jeddah jemaah masih dimintai biaya tambahan sebesar Rp33 juta per orang untuk lanjut ke Arafah, namun akhirnya tetap gagal berhaji. Seorang korban yang enggan disebut namanya berkata, “Kami hitung-hitung boros, kalau biaya perjalanan maksimal hanya mencapai Rp3 miliar, lalu ke mana sisa Rp10 miliarnya?”. Ketua LSM pendamping korban, Reflin Liputo, menegaskan, “Para korban sebenarnya hanya ingin uang mereka dikembalikan, tapi sampai saat ini pemilik travel tidak mau bertemu dengan para korban,” pungkasnya.

Sengkarut kasus ini tak lepas dari sorotan publik. Travel milik Mustafa diketahui telah diblokir izinnya oleh Kemenag, namun tetap memberangkatkan jemaah dengan visa non-haji yang diakali menjadi “Visa Amil”. Dalam dokumen yang beredar dan dikonfirmasi ke media, “Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Eksekusi Makkah dengan Nomor Surat Promes 1009062519361145, tanggal 09-06-2025, bahwa Mustafa Yasin berhutang kepada seseorang bernama Waleed Saad bin Awadh Al-Otaibi dengan total tagihan sejumlah 150.000 Riyal Saudi, dengan status perkara sedang dalam proses eksekusi.”

DPRD dan PKS di Gorontalo terus didesak bersikap. Publik bertanya-tanya soal perlindungan politik, “Statusnya sebagai anggota DPRD membuat sebagian publik bertanya-tanya, adakah perlindungan politik yang sedang bekerja di balik layar? Kalau bukan penipuan, lalu apa?” kutip salah satu korban pada media. Kuasa hukum korban juga menantang, “Kapolda harus berani memeriksa Mustafa Yasin dan Nova Lahay sesuai proses hukum yang berlaku,” ungkapnya di media lokal.

Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan belum ada pengembalian dana kepada para jemaah, sementara aksi dan tuntutan massa terus bergulir di berbagai titik, termasuk DPRD, Polda, Kantor Kemenag, dan DPTW PKS Gorontalo.