Connect with us

Advertorial

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Hadiri Pelantikan Direktur POLTEKGO

Published

on

DEPROV – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamid Kuna, menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Direktur Politeknik Gorontalo (POLTEKGO) untuk periode 2023-2027. Dalam sambutannya, Hamid Kuna menyampaikan ucapan selamat dan harapannya kepada Direktur terpilih, Nirmala Afrianti Sahi, agar dapat menjalankan amanat dengan baik.

Dalam keterangannya, Hamid Kuna menyatakan dukungannya terhadap POLTEKGO dan berharap agar lembaga pendidikan tersebut mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

“Atas persetujuan DPRD, kita akan selalu membantu dan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi kemajuan Politeknik Gorontalo,” ungkap Hamid Kuna.

Lebih lanjut, Hamid Kuna menekankan pentingnya kerja sama antara Direktur dan pengurus Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ia yakin bahwa kolaborasi yang baik akan menghasilkan prestasi optimal dalam memajukan kampus tersebut.

“Politeknik Gorontalo tidak harus menjadi kampus Negeri, namun harus menjadi kampus unggul dan berdaya saing dunia. Dengan kebersamaan kita, yakin Politeknik Gorontalo akan bisa menjadi kampus hebat,” tambahnya.

Hamid Kuna juga menegaskan komitmen DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendukung POLTEKGO dalam mencapai prestasi akademik dan pengembangan sumber daya manusia. Semua ini diharapkan dapat menjadikan POLTEKGO sebagai kebanggaan bangsa serta meningkatkan citra pendidikan tinggi di Provinsi Gorontalo.

Acara pelantikan Direktur POLTEKGO ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan lembaga pendidikan tinggi demi menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

Advertorial

Rapat Paripurna Ke-62: Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2025-2045

Published

on

POHUWATO – Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, menghadiri Rapat Paripurna Ke-62 yang bertujuan untuk menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2025-2045. Rapat ini berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Pohuwato, dihadiri oleh Ketua DPRD Nasir Giasi, Wakil Ketua I Nirwan Due, Wakil Ketua II Idris Kadji, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, asisten, staf ahli bupati, serta pimpinan OPD.

Dalam sambutannya, Wabup Suharsi Igirisa menyampaikan bahwa dengan akan berakhirnya periodisasi RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2009-2025, sesuai dengan Pasal 18 Permendagri No.86 Tahun 2017, paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya, harus disusun RPJPD berikutnya untuk periode 2025-2045 dimulai dengan penyusunan rancangan awal.

“Dalam Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, diamanatkan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan konsisten,” ujar Suharsi. “Rencana pembangunan daerah yang akan disusun dalam RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2025-2045 adalah kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2009-2025. Hasil evaluasi dan capaian sasaran pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2009-2025 merupakan titik awal atau baseline dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2025-2045.”

Lebih lanjut, Wabup Suharsi menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah memiliki fungsi strategis untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pasal 12 Permendagri No.86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun.

Suharsi juga menegaskan bahwa berdasarkan Instruksi Mendagri No.1 Tahun 2024 dan surat edaran bersama Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RPJPD harus selaras dengan RPJPN tahun 2025-2045, termasuk visi, misi, arah kebijakan, sasaran, dan target-target yang akan dicapai. Penyusunan RPJPD ini dilakukan secara terencana, bertahap, dan sistematis berdasarkan kondisi dan potensi daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, serta mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.

“Adapun cita-cita jangka panjang ini dicapai melalui 8 misi, 17 arah kebijakan pembangunan, dan 45 indikator sasaran utama pembangunan. 8 misi pembangunan tersebut berasal dari 3 misi sebagai kerangka implementasi yang terjabarkan ke dalam 17 arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pohuwato untuk 20 tahun ke depan, yakni 2025-2045,” pungkas Wabup Suharsi Igirisa.

Continue Reading

Advertorial

Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian LKPM Online untuk Pelaku Usaha di Pohuwato

Published

on

POHUWATO – Dinas PM-PTSP Provinsi Gorontalo mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) pelatihan tata cara pengisian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online di Marina Beach Resort (MBR) Marisa. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau.

Dalam sambutannya, Sekda Iskandar Datau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas PM-PTSP Provinsi Gorontalo atas pelaksanaan bimtek ini. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang mengatur perubahan dari pelayanan berbasis izin menjadi pelayanan perizinan berbasis risiko. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Investasi/BKPM RI melalui peraturan No. 4 tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.

Sekda Iskandar mengungkapkan capaian realisasi investasi Provinsi Gorontalo periode triwulan I (Januari-Maret) tahun 2024 yang mencapai Rp. 722.269.842.757 atau 11,18% dari target investasi nasional sebesar Rp. 6,46 Triliun. Kabupaten Pohuwato mendapatkan target sebesar Rp. 1,79 Triliun dengan realisasi pada triwulan I sebesar Rp. 354.104.228.871 atau 19,78%.

Ia juga mengingatkan bahwa pelaporan realisasi triwulan II tahun 2024 (April-Juni) akan dilaporkan mulai tanggal 1 hingga 20 Juli 2024.

Sekda Iskandar berharap bimtek ini dapat meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan penanaman modal (LKPM) melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini diharapkan dapat membantu mencapai target nilai realisasi investasi di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.

Bimtek ini dihadiri oleh:

  • Kadis PM-PTSP Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim
  • Plt. Kadis PM-PTSP Pohuwato, Rustam Meleng
  • Para Direktur dan Pimpinan Perusahaan di Kabupaten Pohuwato
  • Pelaku usaha sebagai peserta bimtek pelatihan tata cara pengisian laporan kegiatan penanaman modal secara online.

Dengan pelaksanaan bimtek ini, diharapkan para pelaku usaha di Kabupaten Pohuwato dapat lebih efektif dalam menyusun dan melaporkan LKPM, sehingga mendukung peningkatan investasi di daerah.

Continue Reading

Advertorial

Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Pohuwato Menindaklanjuti Tuntutan Aliansi Pemuda dan Rakyat Peduli Daerah (APRPD) terhadap PT. Loka Indah Lestari (LIL)

Published

on

POHUWATO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula Paripurna untuk membahas tuntutan Aliansi Pemuda dan Rakyat Peduli Daerah (APRPD) terhadap perusahaan PT. Loka Indah Lestari (LIL). Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Perindakop, Pertanian, Keuangan, Lingkungan Hidup, Kesbangpol, BPJS Daerah, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, dan pihak perusahaan yang diwakili oleh Area Manager Gorontalo, Supariyo.

Berikut adalah empat belas tuntutan yang diajukan oleh APRPD:

  1. Kurangnya Tenaga Lokal Asli Popayato.
  2. Pemotongan gaji untuk BPJS yang tidak jelas.
  3. Sering terjadi perlambatan pembayaran gaji.
  4. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai.
  5. Meminta pihak perusahaan untuk membuka akses jalan masyarakat untuk mencari makan di wilayah perusahaan.
  6. Sulitnya masyarakat mencari makan di area perusahaan.
  7. Tindakan represif yang dilakukan oleh keamanan perusahaan.
  8. AMDAL pabrik.
  9. Izin Hak Milik Bangunan (IHMB) pelabuhan dan perumahan di Desa Dudewulo.
  10. Air bersih yang digunakan oleh perusahaan.
  11. Jalan akses perusahaan merusak kebun masyarakat.
  12. Jalan desa Dambalo banyak debu dan tidak dilakukan penyiraman.
  13. Plasma masyarakat yang tidak jelas sampai sekarang.
  14. Meninjau kembali izin perusahaan dan batas-batas wilayah HGU.

Dalam RDP tersebut, pihak perusahaan memberikan jawaban dan penjelasan terkait semua tuntutan yang diajukan. Sebagian besar tuntutan berhasil menemukan solusi yang disaksikan langsung oleh DPRD Kabupaten Pohuwato. Namun, terdapat dua poin yang tidak dapat diputuskan dalam RDP tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD H. Nasir Giasi:

  1. Poin 5: Meminta pihak perusahaan untuk membuka akses masuk masyarakat untuk mencari nafkah di wilayah perusahaan.
  2. Poin 7: Tindakan represif yang dilakukan oleh keamanan perusahaan.

Nasir menegaskan bahwa dua poin ini sangat sensitif dan memerlukan pembahasan lebih lanjut oleh Forkopimda Pohuwato. Selain itu, poin 13 mengenai plasma masyarakat juga akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya pada 18 Juli 2024, dengan menghadirkan semua unsur terkait serta beberapa perusahaan lain yang berhubungan dengan plasma sawit.

Meskipun beberapa tuntutan telah dijawab, Aliansi APRPD belum merasa puas dan menuntut DPRD serta pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk memberhentikan sementara aktivitas perusahaan PT. Loka Indah Lestari. Roli, perwakilan dari Aliansi, menyatakan bahwa jika akses jalan tidak dibuka, mereka akan memblokir kembali akses jalan perusahaan.

DPRD Kabupaten Pohuwato, melalui Ketua Nasir Giasi, menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat mengabulkan permintaan untuk memberhentikan aktivitas perusahaan, namun berjanji akan membahas lebih lanjut persoalan ini di tingkatan selanjutnya.

Pihak perusahaan juga menyatakan kesiapannya untuk menghadiri pertemuan selanjutnya. Rapat Dengar Pendapat ini berlangsung selama kurang lebih tujuh jam dan ditutup dengan komitmen untuk melanjutkan diskusi dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler