DEPROV – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menegaskan pentingnya pengaturan investasi dan koperasi di daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan dalam Paripurna Ke-42 DPRD Gorontalo. Menurut Mikson, meskipun investasi di daerah sudah diatur oleh pemerintah pusat, masih ada hal-hal yang perlu diatur secara spesifik di tingkat daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan tidak bertentangan dengan undang-undang nasional.

“Investasi itu sudah ada aturannya dari pusat, jadi tidak boleh bertentangan. Tapi ada hal-hal yang perlu kita atur bersama di daerah. Oleh karena itu, penting untuk memiliki perda yang mengakomodasi kondisi lokal dan menyelaraskan kebijakan dengan peraturan yang ada di pusat,” jelas Mikson, anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

Mikson menambahkan bahwa salah satu fokus utama Komisi II DPRD adalah pengaturan koperasi, terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha di sektor-sektor tertentu yang belum memiliki aturan yang jelas. Misalnya, dalam sektor pertambangan, beberapa koperasi tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai pembagian hasil usaha, yang dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Misalnya ada koperasi di bidang pertambangan, tapi pembagian hasilnya tidak diatur. Itu bisa menimbulkan persoalan. Maka perlu ada perda agar pembagian hasil usaha ini jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mikson menjelaskan bahwa peran provinsi sebagai induk koperasi sangat penting dalam mengatur dan menetapkan kebijakan yang berlaku. Pemerintah provinsi, menurutnya, memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman yang dapat diikuti oleh kabupaten-kabupaten di Gorontalo. Dengan adanya pengaturan yang jelas di tingkat provinsi, kabupaten hanya perlu menyesuaikan data dan aturan yang telah ditetapkan.

“Provinsi memiliki peran sebagai induk koperasi. Nantinya kabupaten hanya tinggal memasukkan data dan menyesuaikan aturan yang sudah ditetapkan di tingkat provinsi. Ini untuk memastikan adanya keseragaman dan kepastian hukum dalam pengelolaan koperasi di seluruh daerah,” ujar Mikson.

Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi koperasi-koperasi di Gorontalo dan mendukung perkembangan ekonomi lokal dengan memastikan bahwa semua pengelolaan koperasi dan investasi dilakukan sesuai dengan aturan yang jelas dan adil.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja gabungan antara Komisi I bidang Hukum dan Pemerintahan bersama Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan pada Selasa, 9 September 2025. Rapat tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait mekanisme prosedur penarikan kendaraan, pembayaran angsuran, serta denda dan biaya penarikan yang dilakukan oleh Kantor Leasing Estadana Ventura Cabang Gorontalo.

Rapat yang berlangsung di ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan kedua komisi, masyarakat pengadu, dan pihak terkait dari perusahaan leasing.

Sejumlah masyarakat mengungkapkan kekhawatiran terkait ketidakjelasan prosedur penarikan kendaraan dan pembayaran angsuran yang dirasakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, biaya tambahan berupa denda dan biaya penarikan dinilai memberatkan dan merugikan konsumen.

Setelah mendengarkan masukan dari semua pihak, rapat berakhir dengan kesepakatan mediasi yang menguntungkan semua pihak. DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk menjembatani aspirasi masyarakat dan memastikan penyelesaian masalah ini dilakukan secara adil.

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa DPRD akan terus memantau pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan leasing agar masalah serupa tidak terulang di masa depan.

“Kami di DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk memastikan hak-hak masyarakat terlindungi. Masalah seperti ini harus diselesaikan secara bijak dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar La Ode Haimudin.

DPRD Provinsi Gorontalo juga membuka ruang pengawasan lebih lanjut terhadap praktik perusahaan pembiayaan agar kasus-kasus serupa tidak terulang di kemudian hari, memastikan hak-hak masyarakat tetap terjaga.