DEPROV – Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Hj. Neneng Hasanah melakukan kunjungan kerja ke destinasi wisata Hiu Paus di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, pada Selasa (14/10/2025). Kunjungan ini diterima langsung oleh anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki dan Femmy Udoki, di area wisata.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antarlembaga, tetapi juga menjadi momentum untuk mempromosikan potensi wisata unggulan Gorontalo, khususnya wisata bawah laut di Bone Bolango. Yeyen Sidiki, dalam kesempatan tersebut, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengenalkan wisata hiu paus dan snorkeling di Botubarani yang telah menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara.

“Kami ingin memperkenalkan wisata hiu paus dan snorkeling di Botubarani yang telah menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Harapannya, peningkatan jumlah wisatawan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango,” ujar Yeyen Sidiki.

Rombongan DPRD DKI Jakarta, dalam kunjungan tersebut, mengapresiasi keindahan dan pengelolaan kawasan wisata Hiu Paus Botubarani. Mereka menilai bahwa potensi wisata alam di Gorontalo layak dikembangkan lebih luas melalui kolaborasi lintas daerah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antarlembaga legislatif serta memperluas wawasan terkait strategi pengelolaan wisata berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya kolaborasi antar daerah ini, diharapkan sektor pariwisata di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bone Bolango, dapat terus berkembang dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat.

🔊 Dengarkan berita

DEPROV – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo terus melakukan sinergi dengan mitra terkait dalam rangka persiapan Iven Nasional yang akan digelar di Provinsi Gorontalo, yakni Peran Saka Nasional di Bumi Perkemahan Bongohulawa. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 9 November mendatang dan direncanakan akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri.

Salah satu fokus utama dalam persiapan ini adalah kesiapan sarana dan prasarana, terutama yang berkaitan dengan fasilitas penunjang kegiatan, seperti toilet mobile. Ketua Komisi III, Espin Tulie, menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk mendukung kelancaran acara tersebut. “Kami harap kesiapan toilet mobile sudah tersedia beberapa hari sebelum pelaksanaan, mengingat Bapak Presiden dijadwalkan membuka kegiatan ini,” ujarnya.

Selain itu, Espin juga menyampaikan bahwa berbagai pihak terkait telah memberikan dukungan untuk memastikan acara berjalan lancar, seperti Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II yang turut membantu dengan pengaspalan dan sanitasi.

Kepala BPBPK Gorontalo, Dwiatma Singgih Raharja Sabaris, memastikan kesiapan balai dalam mendukung penyelenggaraan Iven Nasional ini. BPBPK Gorontalo telah menyiapkan layanan air minum dan sanitasi, termasuk meminjamkan 5 hidran umum dan 10 toilet portabel serta 2 toilet mobile yang sudah dalam kondisi prima.

Tidak hanya itu, BPBPK Gorontalo juga berpartisipasi dengan menyiapkan stan yang akan memberikan pengetahuan tentang air minum dan pemilahan sampah kepada para peserta Pramuka. “Stan dari Kementerian PUPR akan mengangkat tema yang aplikatif dan dapat diterapkan langsung oleh adik-adik pramuka,” jelas Dwiatma.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penyelenggaraan Peran Saka Nasional di Provinsi Gorontalo dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta para peserta pramuka yang hadir.

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan PT Perusahaan Gula pada Senin (13/10/2025) untuk menindaklanjuti permasalahan lahan warga yang tumpang tindih dengan area perkebunan perusahaan. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo ini membahas sejumlah persoalan terkait pengelolaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) dan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, dalam keterangannya kepada wartawan menjelaskan bahwa banyak aspirasi masyarakat yang diterima terkait konflik lahan yang belum terselesaikan. Ia menyoroti penggunaan lahan eks HGU yang telah ditanami perkebunan tebu oleh perusahaan tanpa kejelasan status hukum.

“Penggunaan lahan eks HGU tanpa kejelasan status hukum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Seharusnya, lahan eks HGU itu statusnya quo, namun sudah digunakan oleh perusahaan, ini termasuk pelanggaran,” ujar Umar.

Selain itu, Umar juga menyoroti masalah ketidakpatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban penyediaan lahan plasma sebesar 20 persen untuk masyarakat sekitar. Ia menegaskan bahwa perusahaan seharusnya sudah memenuhi ketentuan ini dalam waktu tiga tahun, namun hingga kini, sudah lebih dari sepuluh tahun tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti temuan ini dengan langkah tegas, termasuk mengeluarkan rekomendasi kepada penegak hukum untuk menangani masalah ini sesuai dengan kewenangan yang ada.