Connect with us

DPRD PROVINSI

Komisi l Deprov Tinjau Posko Pelayanan Terpadu Center Point

Published

on

DEPROV – Jajaran Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo yang di pimpin oleh AW Thalib melakukan monitoring posko pelayanan terpadu di kawasan center point kabupaten Bone Bolango, (29/4/2023).

Ketua komisi I AW Thalib mengatakan para petugas baik dari pihak Kepolisian, TNI, Kesehatan, Pol PP yang berada di posko tersebut sudah melakukan persiapan dan perencanaan dalam mengantisipasi kegiatan yang berkaitan dengan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

“Alhamdulillah bahwa di posko Bone Bolango kami kunjungi para petugas sudah siap siaga sejak di bukannya pos ini, dari sebelum lebaran sampai dengan perayaan ketupat hari ini sudah mereka siapkan,” Ujar AW Thalib.

Ia juga menyampaikan posko tersebut di siapkan untuk melayani semua masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pertolongan, terutama masyarakat yang melintasi wilayah tersebut.

“Mereka yang berlalulintas apabila mengalami gangguan kesehatan bisa singgah disini, di pos ini disiapkan obat-obatan yang secara standar dapat di berikan kepada mereka yang mengalami gangguan kesehatan,” jelas AW Thalib

Meskipun sampai saat ini tidak ada kejadian yang menonjol, sehingga ia meminta kepada para petugas untuk tetap berjaga-jaga dan waspada jika sewaktu-waktu terjadi euforia besar yang mungkin akan mengarah kepada hal-hal negatif.

“Biasanya ini terjadi kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak perlu misalnya pesta miras dan lain sebagainya ini harus dikendalikan secara baik,” tandasnya.

Advertorial

Gorontalo Jadi Sorotan: DPRD DKI Jakarta Pamerkan Wisata Hiu Paus Botubarani ke Wisatawan Mancanegara

Published

on

DEPROV – Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Hj. Neneng Hasanah melakukan kunjungan kerja ke destinasi wisata Hiu Paus di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, pada Selasa (14/10/2025). Kunjungan ini diterima langsung oleh anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki dan Femmy Udoki, di area wisata.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antarlembaga, tetapi juga menjadi momentum untuk mempromosikan potensi wisata unggulan Gorontalo, khususnya wisata bawah laut di Bone Bolango. Yeyen Sidiki, dalam kesempatan tersebut, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengenalkan wisata hiu paus dan snorkeling di Botubarani yang telah menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara.

“Kami ingin memperkenalkan wisata hiu paus dan snorkeling di Botubarani yang telah menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Harapannya, peningkatan jumlah wisatawan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango,” ujar Yeyen Sidiki.

Rombongan DPRD DKI Jakarta, dalam kunjungan tersebut, mengapresiasi keindahan dan pengelolaan kawasan wisata Hiu Paus Botubarani. Mereka menilai bahwa potensi wisata alam di Gorontalo layak dikembangkan lebih luas melalui kolaborasi lintas daerah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antarlembaga legislatif serta memperluas wawasan terkait strategi pengelolaan wisata berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya kolaborasi antar daerah ini, diharapkan sektor pariwisata di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bone Bolango, dapat terus berkembang dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat setempat.

Continue Reading

Advertorial

Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Dukung Persiapan Acara Peran Saka Nasional, Perhatikan Fasilitas Penunjang

Published

on

DEPROV – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo terus melakukan sinergi dengan mitra terkait dalam rangka persiapan Iven Nasional yang akan digelar di Provinsi Gorontalo, yakni Peran Saka Nasional di Bumi Perkemahan Bongohulawa. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 9 November mendatang dan direncanakan akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah Menteri.

Salah satu fokus utama dalam persiapan ini adalah kesiapan sarana dan prasarana, terutama yang berkaitan dengan fasilitas penunjang kegiatan, seperti toilet mobile. Ketua Komisi III, Espin Tulie, menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk mendukung kelancaran acara tersebut. “Kami harap kesiapan toilet mobile sudah tersedia beberapa hari sebelum pelaksanaan, mengingat Bapak Presiden dijadwalkan membuka kegiatan ini,” ujarnya.

Selain itu, Espin juga menyampaikan bahwa berbagai pihak terkait telah memberikan dukungan untuk memastikan acara berjalan lancar, seperti Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) II yang turut membantu dengan pengaspalan dan sanitasi.

Kepala BPBPK Gorontalo, Dwiatma Singgih Raharja Sabaris, memastikan kesiapan balai dalam mendukung penyelenggaraan Iven Nasional ini. BPBPK Gorontalo telah menyiapkan layanan air minum dan sanitasi, termasuk meminjamkan 5 hidran umum dan 10 toilet portabel serta 2 toilet mobile yang sudah dalam kondisi prima.

Tidak hanya itu, BPBPK Gorontalo juga berpartisipasi dengan menyiapkan stan yang akan memberikan pengetahuan tentang air minum dan pemilahan sampah kepada para peserta Pramuka. “Stan dari Kementerian PUPR akan mengangkat tema yang aplikatif dan dapat diterapkan langsung oleh adik-adik pramuka,” jelas Dwiatma.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penyelenggaraan Peran Saka Nasional di Provinsi Gorontalo dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat serta para peserta pramuka yang hadir.

Continue Reading

Advertorial

Rapat DPRD Provinsi Gorontalo Ungkap Ketidakpatuhan PT Perusahaan Gula dalam Pemenuhan Lahan Plasma

Published

on

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan PT Perusahaan Gula pada Senin (13/10/2025) untuk menindaklanjuti permasalahan lahan warga yang tumpang tindih dengan area perkebunan perusahaan. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo ini membahas sejumlah persoalan terkait pengelolaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) dan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, dalam keterangannya kepada wartawan menjelaskan bahwa banyak aspirasi masyarakat yang diterima terkait konflik lahan yang belum terselesaikan. Ia menyoroti penggunaan lahan eks HGU yang telah ditanami perkebunan tebu oleh perusahaan tanpa kejelasan status hukum.

“Penggunaan lahan eks HGU tanpa kejelasan status hukum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Seharusnya, lahan eks HGU itu statusnya quo, namun sudah digunakan oleh perusahaan, ini termasuk pelanggaran,” ujar Umar.

Selain itu, Umar juga menyoroti masalah ketidakpatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban penyediaan lahan plasma sebesar 20 persen untuk masyarakat sekitar. Ia menegaskan bahwa perusahaan seharusnya sudah memenuhi ketentuan ini dalam waktu tiga tahun, namun hingga kini, sudah lebih dari sepuluh tahun tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti temuan ini dengan langkah tegas, termasuk mengeluarkan rekomendasi kepada penegak hukum untuk menangani masalah ini sesuai dengan kewenangan yang ada.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler