GORUT-Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) mengambil langkah tegas terhadap 20 orang pekerja PLTU Tanjung Karang asal Banten dan Palembang. Para pekerja ini akan dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing karena masuk tanpa izin.
Wakil Bupati Gorut Thariq Modanggu yang juga Ketua Pengarah Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Gorut saat meninjau keberadaan para pekerja Sabtu (28/3/2020) mengatakan, pemulangan 20 tenaga kerja asal Jawa Barat dan Sumsel itu sebagai langkah antisipasi terjadinya penularan virus corona.
Pasalnya, kedatangan para pekerja pada Jumat (27/3/2020) kemarin tanpa sepengetahuan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas penanaman modal dan ESDM serta dinas tenaga kerja dan transmigrasi baik provinsi maupun kabupaten.
Keberadaan para pekerja diketahui ketika sudah berada di salah satu rumah warga di Desa Huidu Melito. Kedatangan secara tiba-tiba ini pun membuat kepala desa dan warga sekitar khawatir karena posisi mereka yang tak dikarantina terlebih dahulu.
Saat meninjau lokasi rumah penginapan mereka, Wabup Thariq pun langsung memerintahkan pihak puskesmas untuk melakukan menyemprotkan disinfektan kepada pekerja. Rumah penginapan mereka juga disemprot petugas.
Wabup yang didampingi sejumlah pegawai dari dinas penanaman modal, pihak kecamatan, hingga kepala desa Huidu menyebutkan, selama menunggu pemulangan oleh PT. Mutiara Indah Anugerah, para pekerja diminta untuk dikarantina dalam kawasan PLTU Tanjung Karang. Hal ini agar tidak terjadi kontak fisik secara langsung dengan masyarakat sekitar.
Thariq juga mengatakan bahwa keputusan pemulangan kepada pekerja sudah bulat sesuai alasan-alasan mendasar. Menurut dia pengerahan tenaga kerja yang dilakukan oleh PT. Mutiara Indah Anugerah menyalahi prosedur dan mekanisme penempatan tenaga kerja seperti yang diatur dengan Permenaker 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
“Tidak dilaporkan ke Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Prov. Gorontalo serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengetahui keberadaan Tenaga Kerja nanti sudah berada di lokasi (Rumah Warga),” ujar Thariq Modanggu.
“Pemerintah daerah secara tegas menginstruksikan pemulangan para tenaga kerja yang berasal dari jawa barat dan Sumsel ke daerah asal masing-masing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di kabupaten Gorontalo Utara. Keputusan untuk memulangkan ini juga dilakukan oleh Pemerintah karena beberapa alasan lainnya diantaranya,” tegas Thariq Modanggu.
Ia mengatakan, pemulangan para pekerja akan dikawal oleh petugas keamanan.
Jakarta – Prof. Mahfud MD mengulas secara mendalam situasi demonstrasi yang sempat mencekam di berbagai kota Indonesia pada akhir Agustus 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa walaupun kekerasan telah berhasil diredam terutama berkat langkah tegas Presiden Prabowo, masalah mendasar yang menjadi pemicu demonstrasi belum terselesaikan.
Demo yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah ini melahirkan kerusuhan hebat, termasuk pembakaran gedung DPR, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Situasi mulai membaik sejak Minggu malam dengan belum ada demonstrasi besar menggantikan.
Masalah utama yang belum dijawab adalah akumulasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti tingginya angka PHK dan pengangguran, serta persoalan pajak dan pungutan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, praktik kriminalisasi, politisasi hukum, serta kasus korupsi yang tidak jelas penyelesaiannya semakin memperparah kepercayaan publik terhadap pemerintah.
dikutip dari podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang masih kacau membuat sulitnya mencari investor karena reputasi hukum yang buruk. Ia juga menyoroti peran ormas Islam yang dianggap telah jauh dari rakyat dan terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pemandu moral masyarakat secara tepat.
Pentingnya reformasi KPK dan sinergi aparatur negara dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih. Selain itu, Mahfud MD mengkritik kabinet yang dianggap terlalu besar dan banyak pejabat bermasalah hukum, sehingga melemahkan kerja pemerintah.
Mahfud MD mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menerima kritik jujur dan penegakan hukum yang tegas agar negara ini bisa selamat dari masalah panjang yang melekat dalam pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Mahfud MD berbagi pengalamannya berani menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kasus besar seperti BLBI, menunjukkan pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran demi kebaikan bangsa.
Ia mengharapkan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah hukum dan evaluasi kabinet untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.
Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi sikap pemerintah terhadap demonstrasi, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai hukum namun tetap menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia.
Gorontalo – Kericuhan terjadi di kawasan Simpang Lima, Kota Gorontalo, saat aparat kepolisian membubarkan aksi mahasiswa yang menuntut kehadiran tiga unsur pimpinan daerah: Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD.
Massa aksi yang kecewa karena tuntutannya tidak dipenuhi melakukan pembakaran ban dan merusak sejumlah fasilitas, termasuk Pos Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di sekitar lokasi. Aparat kepolisian kemudian membubarkan massa secara paksa karena aksi dinilai sudah bersifat anarkis.
Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, AKBP Desmont Harjendro A.P., S.I.K., M.T., menegaskan bahwa tindakan pembubaran dilakukan sesuai prosedur. Menurutnya, aparat sebelumnya telah mengingatkan bahwa batas waktu unjuk rasa hanya sampai pukul 17.00–18.00 WITA.
“Kita bubarkan sesuai SOP karena sudah melewati batas waktu. Aparat juga sudah melakukan negosiasi, tetapi massa menolak membubarkan diri,” ujar Desmont.
Ia menambahkan, sejumlah mahasiswa diamankan karena diduga menjadi provokator. “Ada beberapa yang kami amankan. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Desmont mengungkapkan bahwa aksi mahasiswa hari ini berlangsung di tiga titik: Kantor DPRD Gorontalo, Bundaran Saronde, dan Simpang Lima. Untuk pengamanan, Polda Gorontalo menurunkan sekitar 800 personel gabungan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Barakati.id, sebanyak 14 mahasiswa diamankan, tiga di antaranya telah dibebaskan. Berikut daftar nama mahasiswa tersebut:
Ditangkap
Muhamad Arif Hidayatullah Bina – DPD IMM Gorontalo
Andi Taufik – IAIN Sultan Amai Gorontalo
Zulfebriadi Hariji – Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jakarta, 31 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keputusan penting usai mengundang para pimpinan partai politik, pimpinan DPR, MPR, dan DPD di Istana Kepresidenan. Ia menegaskan bahwa DPR RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang menuai kritik publik — antara lain menghapus tunjangan besar bagi anggota dewan serta mencabut moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Langkah tersebut diambil sebagai respons langsung terhadap rantai aspirasi publik yang dipicu oleh demonstrasi besar-besaran, di mana masyarakat protes berkelanjutan atas tunjangan mewah anggota DPR. Demonstrasi ini sempat memicu kerusuhan, pembakaran fasilitas publik, serta kerusakan properti hingga korban jiwa.
Selain itu, Prabowo juga menerima kabar dari ketua umum partai-partai politik bahwa sejumlah anggota DPR telah dinonaktifkan karena menyampaikan pernyataan yang tidak tepat dan dinilai melukai hati rakyat. Sosok-sosok seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN disebut sebagai contoh nyata langkah tegas partai terhadap wakil rakyat yang kontroversial.
Melalui pengumuman ini, pemerintah berharap DPR bisa lebih fokus pada tugas legislasi dan mengembalikan kepercayaan publik. Keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa suara masyarakat—terutama dalam situasi demokrasi yang kritis—dapat direspons secara nyata oleh lembaga negara.