🔊 Dengarkan berita

GORUT – Pemaparan Review Desaign perencanaan pengadaan penerangan jalan umum oleh PT. Norosana Persada, dihadiri Bupati Indra Yasin, di Aula Tinepo Kantor Bupati. Menurutnya, pembangunan jaringan penerangan jalan akan dipasang di sepanjang jalan bypass.

“Hari ini kami membahas persiapan nanti pembangunan jaringan penerangan jalan yang nanti akan dipasang di sepanjang jalan bypass, yang sekarang ini mungkin belum selesai bangunannya tapi Insya Allah tahun ini selesai pembangunan jalannya. Kurang lebih itu 12 Kilometer,” Ungkap Indra Yasin.

Selain jalur bypass, ada beberapa jalur yang menjadi sasaran untuk dilakukan penerangan jalan salah satunya Jalan Nasional yang berada di depan Kantor Bupati Gorut.

“Jalan Nasional yang ada di depan Kantor Bupati kurang lebih 30 meter dari Bank SulutGo sampai Motinelo yang sekarang sudah ada medianya, itu sekarang kita pasang. Dan dari Pontolo sampai di Kodim, kemudian dari Polres Sementara, sampai di Rumah Sakit Zus, kemudian belok kiri di jalan menuju rumah sakit. Nah kurang lebih itu 15 ,8 KM,” Jelasnya.

Anggaran yang tersedia kata Indra kurang lebih 3 Miliar dari estimasi anggaran 5 Miliar, oleh sebab itu harapannya tahun ini penerangan jalan itu dapat terlaksana meskipun baru sebagian.

Ia menargetkan pada malam Tumbilotohe di bulan Ramadhan tahun ini sudah bisa dinyalakan atau paling lambat pada hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo Utara.

“Nah mudah-mudahan ini sebagian sudah bisa terpasang tahun ini, karena belum teranggarkan seluruhnya. Nah, saya berharap lebih awal pembangunannya, saya targetkan kalau bukan April pada saat kita mau Ulang Tahun ini sudah bisa menyala, atau pada saat kita pasang lampu di Bulan Suci Ramadhan. Tentu itu target kita di tahun 2022,” Ujar Indra.

UNG – Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo tidak hanya dituntut untuk dapat berprestasi dalam bidang akademik, namun juga didorong untuk bisa sukses melalui wirausaha. Dukungan agar mahasiswa berani sukses diusia muda melalui wirausaha dilakukan dalam beragam cara salah satunya melalui seminar entrepreneur.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Karmila Mahmud, M.A, Ph.D, mengatakan, wirausaha merupakan sesuatu yang menjanjikan bagi generasi muda saat ini. Melalui wirausaha dapat menjanjikan kesuksesan bagi mahasiswa jika dijalani dengan serius.

“Bagi genereasi z maupun alpha sudah seharusnya dapat berkecimpung dengan dunia entrepreneur, karena pada saat ini entrepreneur yang kreatif dan inovatif dapat menjamin kesuksesan diusia muda,” ungkap Karmila.

Menurutnya wirausaha menjadi unsur penting bagi perguruan tinggi. Begitu pentingnya wirausaha untuk menjamin kualitas lulusan, maka dalam Indikator Kinerja Utama nomor 1 PTN dituntut melahirkan kualitas lulusan yang dapat bekerja atau berwirausaha.

“Melihat betapa pentingnya mahasiswa dapat berwirausaha, maka bidang kemahasiswaan dan alumni menjadikan mahasiswa berwirausaha menjadi salah satu program utama,” jelasnya.

GORUT – Empat rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara diterima dan disetujui oleh Pemerintah Daerah. Hanya saja harus mengikuti tahapan sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD.

Keempat buah ranperda itu, yakni, Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pimpinan dan Anggota BPD, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Ranperda tentang Bantuan Hukum, dan Ranperda tentang Kewenangan Desa.

“Dan dari hasil kajian kami terhadap urgensi ke- 4 (empat) buah rancangan peraturan daerah tersebut. Maka, saya selaku pemerintah daerah berpendapat menerima dan menyetujui ke- 4 buah ranperda untuk dilakukan pembahasan bersama sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD,” ungkap Bupati Gorut, Indra Yasin saat diwawancarai.

Ia menilai, Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang hak keuangan kepala desa, perangkat desa dan pimpinan dan anggota BPD, memang perlu dilakukan perubahan, karena disesuaikan dengan kondisi saat ini, tentu sudah tidak memenuhi lagi kebutuhan para kepala desa. Oleh sebab itu, DPRD mengambil inisiatif untuk segera melakukan perubahan perda tersebut.

“Nah, hak keuangan kepala desa saat ini memang kalau tidak salah saya Rp 2 juta lebih ya. Nah, itu nanti pada saat pembahasan, kita akan tunggu, apakah ada penambahan atau bagaimana. Tapi, yang jelas ada penambahan,” terangnya.

Demikian juga ranperda tentang perubahan perda nomor 2 tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa. Menurut Indra, ranperda tersebut juga sangat penting, karena setiap tahunnya pengelolaan keuangan desa rawan kalau tidak diatur lebih baik.

“Sebab itu, dengan adanya perubahan, berarti ada perbaikan-perbaikan yang menurut DPRD perlu ada perubahan, ya kita persilahkan. Nanti pada pembahasannya hal-hal apa saja yang harus diubah dalam pengelolaan keuangan yang ada di desa,” ujarnya.

Ia pun berharap, dengan pengelolaan keuangan desa yang semakin diatur lebih baik atau ada perubahan, maka pengelolaan keuangan desa tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama adanya temuan-temuan.