Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Gerindra, Limonu Hippy, menegaskan komitmennya dalam mengawal dan mengawasi program Swasembada Pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai kader Partai Gerindra sekaligus wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Boalemo dan Pohuwato, Limonu Hippy memastikan bahwa implementasi program ini akan berjalan sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden.

“Tentu sebagai Kader dan Aleg Gerindra, kami siap mengawal dan mengawasi segala bentuk program dan kebijakan Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan bahwa implementasinya di tingkat bawah berjalan sesuai dengan ketentuan dan arahan Bapak Presiden atau tidak,” ujar Limonu Hippy.

Menurutnya, pengawasan yang intens dan konsisten khususnya pada setiap OPD maupun satker-satker yang manjalankan program ini sangat diperlukan agar program Swasembada Pangan benar-benar terwujud dengan baik di seluruh daerah, termasuk Gorontalo. Program ini dinilai sangat strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional serta mendukung kesejahteraan petani.

“Dengan demikian, kami harus intens dan konsisten untuk itu, baik di setiap OPD maupun Satker-satker pemerintahan yang menjalankan ini. Sebab kami diwajibkan untuk mengawal dan mengevaluasi serta memberikan report terkait program Presiden ini agar benar-benar terwujud dengan baik,” tambahnya saat ditemui di sela-sela kegiatannya di kantor DPD Gerindra Povinsi Gorontalo..

Sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian besar, Gorontalo diharapkan dapat menjadi salah satu wilayah yang berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Limonu Hippy menegaskan bahwa dirinya bersama jajaran Gerindra di Gorontalo akan terus mengawal setiap kebijakan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program Swasembada Pangan sendiri merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mencapai kemandirian pangan dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah berencana mencetak jutaan hektar lahan pertanian baru serta memperkuat sektor pertanian dengan berbagai kebijakan strategis.

Dengan adanya dukungan dari para kader Gerindra di daerah, seperti yang disampaikan oleh Limonu Hippy, diharapkan program ini dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato melakukan kunjungan resmi ke Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, dalam rangka penandatanganan kerja sama strategis yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, yang didampingi oleh sejumlah pejabat daerah terkait.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan dari Kabupaten Pohuwato disambut hangat oleh jajaran pimpinan Universitas Brawijaya, di antaranya Ahmad Miftakhul Khoiri, S.AP., M.AP. selaku Direktur Kerja Sama SmartID, Toriqul Mujahidi Ashshobrul, S.AP. selaku Manajer Pusat Inovasi, serta Co-Chief Human Strategy Officer SmartID, Taufik Setiawan, S.AB., M.AB. Mereka mewakili pihak universitas dalam mendiskusikan rencana kerja sama yang akan dijalin dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Bupati Saipul Mbuinga dalam sambutannya menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan merupakan langkah konkret dalam rangka menimba ilmu serta menggali strategi terbaik untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pohuwato.

“Kami melihat bahwa SmartID merupakan lembaga yang memiliki kompetensi serta pengalaman yang sangat baik dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, kami ingin berkolaborasi dalam upaya memperbaiki dan menata kembali Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Pohuwato, yang selama tiga tahun terakhir masih berada pada kategori B dengan nilai di bawah 65 persen,” ungkap Saipul.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menegaskan bahwa selain menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan SmartID, kunjungan ini juga bertujuan untuk memperoleh masukan yang konstruktif dalam mempersiapkan dan menyempurnakan dokumen visi dan misi Kabupaten Pohuwato untuk periode 2025–2029. Selain itu, ia ingin memastikan bahwa Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dapat selaras dengan visi-misi tersebut dan dapat diimplementasikan secara operasional dengan baik.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pohuwato, Irfan Saleh, menekankan pentingnya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Menurutnya, kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas sistem administrasi pemerintahan.

“Kami berharap kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pohuwato, khususnya dalam hal peningkatan kualitas laporan akuntabilitas seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang akan datang. Perbaikan SAKIP harus diawali dengan pembentukan tim yang solid serta terstruktur dengan baik,” ujar Irfan.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Kabupaten Pohuwato dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan dukungan dari Universitas Brawijaya melalui SmartID, diharapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta efektivitas tata kelola pemerintahan dapat tercapai secara optimal.

Pohuwato – Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, secara resmi membuka Coaching Clinic Pemeriksaan Kas dan Persediaan Barang tingkat Kabupaten Pohuwato Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo pada Selasa (04/02/2025). Acara ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Mohamad Riyanto, Inspektur Daerah Pohuwato, Muslimin Nento, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Selain itu, peserta coaching clinic terdiri dari inspektur pembantu, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah (PPUPD), auditor, serta staf inspektorat daerah Pohuwato.

Dalam sambutannya, Wabup Suharsi Igirisa mengungkapkan apresiasi dan terima kasih kepada BPKP yang telah bersedia berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada para peserta. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan melalui penyajian laporan keuangan yang akuntabel.

“Kegiatan ini sangat penting karena pemeriksaan kas dan persediaan barang merupakan elemen utama dalam penilaian pengelolaan keuangan daerah. Hasil dari pemeriksaan ini akan menentukan opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah. Alhamdulillah, Kabupaten Pohuwato telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2013 hingga 2024,” ujar Suharsi.

Lebih lanjut, Wabup menjelaskan bahwa coaching clinic ini memberikan wawasan dan pemahaman bagi aparat pengawas internal pemerintah daerah, khususnya pejabat fungsional PPUPD dan auditor, dalam melakukan pemeriksaan kas serta pengelolaan persediaan barang dengan benar.

“Saya yakin dan percaya bahwa ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini akan sangat berguna dalam meningkatkan kapasitas aparat dalam melakukan pemeriksaan kas dan persediaan barang sesuai standar yang berlaku. Ini juga akan menjadi solusi dari berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suharsi menekankan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi aparat dalam memastikan kesesuaian antara catatan administrasi keuangan dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian internal di setiap perangkat daerah telah berjalan dengan baik, serta metode penilaian persediaan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

“Kami menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan keuangan yang baik, dengan Inspektorat Pohuwato sebagai ujung tombak dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas, tanggung jawab, dan integritas dalam sistem pengawasan internal pemerintahan,” harapnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Pohuwato, Muslimin Nento, menambahkan bahwa pemeriksaan persediaan barang dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan keuangan dengan kondisi aktual di lapangan.

“Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi dan memperkecil potensi terjadinya penyimpangan atau kecurangan di lingkungan pemerintahan, yang mencakup seluruh satuan kerja, termasuk badan, dinas, kantor, puskesmas, taman kanak-kanak, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama,” pungkas Muslimin.

Dengan adanya kegiatan coaching clinic ini, diharapkan pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Pohuwato semakin baik dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.