UNG – Perjuangan ribuan calon mahasiswa untuk menembus gerbang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) impian kembali dimulai. Secara serentak di seluruh Indonesia, tahapan Ujian Tulis Berbasis Komputer – Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026 resmi digulirkan pada Selasa (21/4/2026).

Di Provinsi Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) kembali memegang amanah penuh sebagai pusat pelaksana ujian nasional tersebut. Tercatat, sebanyak 5.504 peserta akan berjuang keras di gelombang pertama ini demi mengamankan tiket menuju masa depan akademik mereka.

Wakil Rektor Bidang Akademik UNG, Prof. Dr. Abdul Hafidz Olii, M.Pd., menjelaskan bahwa pelaksanaan UTBK di UNG akan berlangsung secara maraton selama enam hari berturut-turut, terhitung mulai tanggal 21 hingga 26 April 2026.

Pelaksanaan ujian setiap harinya dibagi ke dalam dua sesi, yakni sesi pagi dan siang. Terpantau pada hari perdana pelaksanaannya, sebanyak 587 peserta telah memadati ruang-ruang ujian untuk menaklukkan soal-soal seleksi yang diujikan.

“Guna memastikan kenyamanan para peserta ujian serta meminimalisasi berbagai potensi kendala teknis, UNG telah melakukan persiapan yang sangat matang pada sektor sarana dan prasarana pendukung untuk enam hari ke depan,” ujar Prof. Hafidz.

Tak tanggung-tanggung, panitia lokal UNG telah menyiagakan 26 laboratorium komputer berteknologi canggih yang tersebar di dua titik, yakni Kampus Utama UNG di Kota Gorontalo dan Kampus Baru UNG di Kabupaten Bone Bolango. Seluruh laboratorium tersebut dipersenjatai dengan ratusan perangkat komputer berspesifikasi standar nasional yang didukung oleh koneksi internet mumpuni.

Menurut Prof. Hafidz, kepercayaan sebagai pusat penyelenggara UTBK-SNBT merupakan tanggung jawab besar bagi UNG dalam mendukung kelancaran proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Indonesia. Amanah ini harus dijawab dengan tingkat kesiapan yang maksimal.

Oleh karena itu, UNG berkomitmen penuh untuk menyukseskan seluruh tahapan UTBK-SNBT 2026 agar dapat berjalan lancar, tertib, dan berintegritas sesuai dengan aturan yang ditetapkan pusat.

“Dengan persiapan yang komprehensif serta dukungan fasilitas yang memadai, UNG sangat optimistis pelaksanaan UTBK-SNBT 2026 di Gorontalo dapat berlangsung sukses. Kami berkomitmen memberikan pengalaman ujian yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh peserta,” pungkasnya.

Pohuwato – Transformasi digital di sektor keuangan daerah terus dipacu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato. Wakil Bupati (Wabup) Pohuwato, Iwan S. Adam, secara khusus menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan untuk menjadi pelopor pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam setiap transaksi keuangan.

Instruksi tegas tersebut disampaikan Wabup Iwan saat memimpin jalannya Apel Korpri tingkat Kabupaten Pohuwato yang digelar di halaman Kantor Bupati, Senin (20/4/2026).

Dalam arahannya, Iwan menegaskan bahwa penggunaan QRIS bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan sebuah langkah krusial dalam upaya mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan di daerah. Oleh karena itu, para abdi negara dituntut untuk tidak hanya sekadar paham teori, tetapi juga aktif mempraktikkan penggunaan QRIS, utamanya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

“Sebagai abdi negara, ASN harus menjadi role model atau contoh nyata dalam penerapan digitalisasi ini. Mulai dari hal sederhana seperti bertransaksi menggunakan QRIS. Jika aparaturnya sudah terbiasa, masyarakat tentu akan ikut terdorong untuk beralih ke sistem pembayaran nontunai,” tegas Wabup Iwan di hadapan peserta apel.

Lebih lanjut, ia menjabarkan sederet keuntungan penerapan transaksi berbasis QRIS. Selain memberikan kemudahan, sistem ini menjamin proses transaksi yang jauh lebih cepat, aman, dan transparan. Dari sisi pemerintahan, ekosistem digital ini diyakini mampu mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran seluruh pencatatan transaksi menjadi lebih akurat dan terintegrasi.

Tak berhenti pada imbauan penggunaan pribadi, Wabup Iwan juga mengajak seluruh ASN untuk mengambil peran proaktif dalam menyosialisasikan manfaat QRIS kepada masyarakat luas, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

“Transformasi digital ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari semua pihak. ASN harus hadir sebagai pelopor, sekaligus agen perubahan dalam menuntun masyarakat menuju ekosistem ekonomi digital,” tambahnya penuh harap.

Sebagai informasi, Apel Korpri tersebut berlangsung secara tertib dan khidmat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Iskandar Datau, jajaran Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekretaris OPD, para camat, serta ASN di lingkungan Pemkab Pohuwato. Momen ini sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan disiplin, kinerja, dan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi secara digital.

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antisipasi Musim Kemarau Tahun 2026 yang diselenggarakan di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Jakarta, pada Senin (20/04/2026).

Rapat strategis berskala nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, dan dihadiri oleh jajaran kepala daerah dari seluruh penjuru Indonesia. Tujuan utama Rakornas tersebut adalah merumuskan langkah mitigasi secara masif guna menghadapi ancaman kekeringan sekaligus mendukung program swasembada pangan berkelanjutan.

Dikonfirmasi usai acara, Bupati Saipul yang didampingi oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Pohuwato, Mery Adam, menjelaskan fokus utama dari pertemuan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat secara khusus mendesak pemerintah daerah (Pemda) agar proaktif merancang dan menyampaikan usulan strategis guna menyelamatkan sektor pertanian, khususnya terkait jaminan ketersediaan air.

“Pemda diminta mengusulkan kebutuhan spesifik daerah masing-masing dalam menghadapi musim kemarau, seperti pembangunan jaringan irigasi, bangunan konservasi air, irigasi perpompaan, hingga irigasi perpipaan. Langkah mitigasi ini sangat penting agar para petani kita tidak mengalami gagal panen akibat kekurangan air saat kemarau melanda,” jelas Bupati Saipul.

Bypass Birokrasi Lewat Grup WhatsApp

Menariknya, dalam Rakornas kali ini, Kementan meluncurkan sebuah inovasi komunikasi demi memangkas birokrasi, yakni pembentukan grup WhatsApp khusus yang menghubungkan Menteri Pertanian langsung dengan para kepala daerah.

Bupati Saipul memaparkan bahwa para kepala daerah diberikan kemudahan akses melalui pemindaian barcode untuk bergabung ke dalam grup eksklusif tersebut. Melalui wadah digital ini, segala bentuk aspirasi, usulan, hingga permasalahan di daerah dapat disampaikan secara riil dan tertangani dengan cepat.

“Melalui grup WhatsApp ini, seluruh aspirasi dan usulan daerah bisa langsung diketahui dan dibaca oleh Bapak Menteri Pertanian. Ini menjadi ruang diskusi dan koordinasi yang sangat efektif antara kepala daerah dan kementerian,” terangnya antusias.

Ia menilai inisiatif tersebut sebagai terobosan positif yang akan dimanfaatkan secara optimal oleh Pemkab Pohuwato. “Kami tentu akan memanfaatkan fasilitas komunikasi langsung ini dengan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan pengembangan sektor pertanian di Pohuwato, terutama dalam menghadapi tantangan musim kemarau tahun ini,” ujar Saipul.

Selain pengarahan dari Mentan, Rakornas tersebut juga diisi dengan pemaparan krusial dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prakiraan cuaca dan puncak musim kemarau.

“Dengan adanya basis informasi dari BMKG, daerah tentu dapat lebih siap dan presisi dalam menyusun pemetaan serta langkah antisipatif terhadap potensi kekeringan di lahan pertanian,” tambah Bupati.

Agenda penting ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR serta Dirjen PSP Kementan. Diskusi tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menjaga benteng ketahanan pangan nasional di tengah ancaman anomali iklim.