Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini tengah mengevaluasi kemungkinan pelarangan rokok elektrik atau vape di Indonesia, menanggapi kebijakan larangan yang telah diterapkan di Singapura. Kepala BNN, Irjen Pol. Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa wacana ini masih dalam tahap penelaahan mendalam dan belum menjadi keputusan final.

Dalam dialog dengan media, Suyudi menyampaikan ketegasannya bahwa keputusan seperti ini tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. “Tentunya akan menjadi bagian dari pendalaman kita, tentunya kita perlu duduk bersama dulu dan kita akan lihat ke depan seperti apa,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin, 25 Agustus 2025.

Suyudi juga menyoroti bahwa vape kadang digunakan sebagai media peredaran narkotika, meski belum terbukti secara menyeluruh. Ia menegaskan pentingnya memiliki data akurat sebelum mengambil langkah hukum atau regulasi. “Kemungkinan itu pasti ada saja. Tapi kan kita harus lihat data yang sesungguhnya. Beri saya kesempatan untuk kita nanti mendalami hal ini,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menambahkan, “Yang jelas, narkoba harus kita tindak tegas. War on drugs for humanity, kita perang melawan narkoba untuk kemanusiaan,” sebagai bentuk komitmen penuh dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

Langkah ini muncul setelah Singapura melarang penggunaan vape dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggarnya. Di Negeri Singa, kepemilikan maupun penggunaan vape bisa dikenai denda hingga SGD 2.000 (sekitar Rp 25,1 juta), serta penambahan zat etomidate dalam daftar narkotika Kelas C—yang berarti pelaku bisa diwajibkan mengikuti rehabilitasi sama seperti kasus narkoba lainnya.

Jakarta, 27 Agustus 2025 — Sejak pagi, suasana di sekitar Gedung Merah Putih KPK terasa lebih hangat. Tepat pukul 09.43 WIB, Bupati Pati, Sudewo, tiba untuk memenuhi panggilan lembaga antikorupsi—menjawab sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta api—sebagaimana diberitakan ANTARA News

Selama 6,5 jam penuh Sudewo duduk di ruang pemeriksaan. Usai keluar, ia menyampaikan kepada media bahwa dia telah menjawab semua pertanyaan “sejujur-jujurnya”

Topik yang banyak dibahas adalah soal aliran uang yang menurut Sudewo bukanlah hal baru. Ia menegaskan bahwa semua dana yang dimaksud telah ia jelaskan sejak dua tahun lalu adalah pendapatan sebagai anggota DPR RI, dilengkapi dengan catatan pemasukan dan pengeluaran

Nama Sudewo memang muncul dalam sidang terdakwa di kasus ini, yaitu Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (Putu Sumarjaya) dan pejabat pembuat komitmen (Bernard Hasibuan)

Di tempat yang sama, JPU KPK pernah menunjukkan barang bukti berupa uang tunai—sekitar Rp3 miliar yang diklaim ditemukan di rumah Sudewo. Namun, Sudewo kembali membantah—mengklaim uang itu adalah gaji DPR dan hasil usaha, bukan suap. Ia juga menolak tuduhan menerima Rp720 juta dari PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari Bernard Hasibuan lewat stafnya .

KPK sendiri pernah menyatakan bahwa pengembalian uang, meski dilakukan, tidak menghapus unsur pidana—sejalan dengan ketentuan hukum pidana korupsi.

Di luar ruang pemeriksaan, situasinya juga memanas. Ratusan warga Pati bahkan mengirim surat ke KPK desak agar Sudewo ditetapkan sebagai tersangka. Merespons ini, Sudewo menyampaikan harapannya agar aksi tetap berlangsung dengan damai. Ia menegaskan niatnya “istikamah dan amanah” dalam menjalankan tugas, serta mengajak masyarakat untuk tetap solid dan damai .

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi sorotan publik setelah menyatakan bahwa rendahnya gaji guru dan dosen merupakan salah satu tantangan keuangan negara: “Apakah semuanya harus dibiayai oleh keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?” ujar Sri Mulyani dalam sesi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Kamis (7/8/2025)

Pernyataan tersebut menuai kritik keras dari berbagai kalangan, yang menilai kurangnya empati terhadap realitas keterbatasan penghasilan tenaga pendidik. Ketegangan semakin memuncak ketika data resmi LHKPN pada 15 Maret 2024 yang di lansir dari media suaradotcom yang mencatat harta kekayaan Sri Mulyani mencapai Rp 79.841.692.348

Rinciannya sebagai berikut:

• Tanah dan bangunan senilai Rp 48,98 miliar, tersebar di Jakarta, Tangerang, dan luar negeri

• Surat berharga senilai Rp 24,28 miliar

• Kas dan setara kas sebesar Rp 15,45 miliar

• Alat transportasi, termasuk sepeda motor, senilai Rp 204,8 juta

Sri Mulyani juga mencatatkan sejarah unik sebagai satu-satunya Menteri Keuangan yang menjabat di tiga periode pemerintahan, yaitu era Susilo Bambang Yudhoyono (2005–2010), era Joko Widodo (2016–2024), dan kini di era Presiden Prabowo Subianto (2024–2029)