Connect with us

News

Polemik Kepengurusan KUD DTM Terus Bergulir, Zuryati Datangi Kantor!

Published

on

POHUWATO – Polemik keabsahan kepengurusan Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani Marisa masih terus bergulir, Zuryati Usman selaku Badan Pengawas Koperasi yang sah menurut hukum, mendatangi kantor KUD DTM dengan maksud mengantarkan surat penting dengan tembusan Kapolda Gorontalo, Kapolres Pohuwato dan Polres Pohuwato.

Zuruyati Usman mengabarkan kembali, pada tanggal 17 november 2016, yang bertempat di hotel di salah satu Hotel di Kota Gorontalo, dimana para pihak berkonflik pada kepengurusan KUD DTM telah memebuat kesepakatan bersama atau lebih tepatnya kesepakatan perdamaian untuk menyudahi konflik yang sudah putus di tingkat banding. Dan sementara berproses di tingkat kasasi.

Sehingga kesepakatan bersama ini tidak memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 proses mediasi pengadilan yang mengatur tata cara perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, Kasasi, atau penunjauan kembali.

Ada 4 poin pelanggan ketentuan-ketentutan hukum yang dilakukan pada saat kesepakatan bersama itu antara lain :

1. Pelanggan atas ketentuan pasal 34 ayat 2 yakni para pihak tidak mengajukan kesepakatan bersama secara tertulis pada hakim pemeriksaan perkara melalui ketentuan pengadilan untuk di putus pada akta perdamaian.

2. Pelanggaran atas pasal 34 Ayat 3 yakni para pihak tidak memuat yang mengesampikan putusan banding dalam kesepakatan bersama.

3. Pelanggan atas pasal 34 ayat 4 yakni tidak ada akta perdamaian yang di tanda tangani hakim pemeriksaan perkara tingkat kasasi.

4. Pelanggan atas pasal 34 ayat 5 yakni para pihak tidak mengirimkan berkas kesepakatan bersama kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan tidak terpenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan Mahkamah Agung dalam membuat kesepakatan bersama tersebut, maka proses perkara terap berlanjut di tingkat kasasi baik di peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara hingga keluar putusan kasasi Nomor 504 K/TUN/2016 dan putusan Kasasi Nomor 428 K/Pdt/2017 yang mengikat para pihak. oleh sebab itu, semua tindakan yang merujuk pada Kesepakatan bersama (ISHLAH) tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

Hal ini di ungkap oleh Zuriyati Usman Dkk melalui pesan secara tertulis itu dan diteruskan kepada pihak Polres Pohuwato hingga ke Polda Gorontalo.

Sementara itu saat di konfirmasi kepada Soni Samoe selaku Sekretaris Pengawas Koperasi KUD menyampaikan tindakan ini sangat profesional dan itu merupakan hak progatifnya ibu Zuriyati.

” Kalau tujuannya untuk keberadaan KUD dan pengurus mau bertemu dan berdiskusi saya kira tidak bermasalah, pada akhirnya saya mengatakan beda persepsi itu biasa, dan kalau pun dalam kapasitas saya saat ini itu tidak bisa masuk terlalu dalam karna saya hanya Pengawas bukan pengurus,” ungkapnya

Dan kedatangan Zuriyati Usman di kantor tersebut tidak mendapatkan hasil ataupun tidak bertemu dengan pengurus KUD sehingga surat itu di titipkan kepada sekuriti KUD Dharma Tani dan Pengawas Koperasi tersebut.

” Kalau pun langka-langkah yang di tempuh oleh ibu Zuriyati ini untuk kepentingan KUD dan Persoalan lainnya, saya berharap teman-teman pengurus KUD bisa mengadakan pertemuan dan menghasilkan satu jawaban yang pasti. Dan kalau pun itu tidak bisa di diskusikan dan di musyawarahkan maka saya secara pribadi mendorong ibu Zuriyati untuk mempersoalkan ini ke jalur hukum kalau sudah tidak bisa di musyawarahkan lagi,” Terangnya.

Gorontalo

Pasar Malam Marisa Ditutup dengan Meriahnya Konser Spesial Bersama Artis Ibukota

Published

on

POHUWATO – Masyarakat Kabupaten Pohuwato dan para penggemar pasar malam menyambut momen penutupan pasar malam Marisa dengan antusias dan kegembiraan yang tiada tara. Dipanggil dengan sebutan lokal “hoya-hoya”, pasar malam ini telah menjadi pusat hiburan dan kegiatan sosial selama beberapa waktu, menarik pengunjung dari berbagai penjuru untuk menikmati keberagaman kuliner, barang unik, dan berbagai wahana hiburan.

Terletak di Desa Marisa Teratai, Kecamatan Marisa, pasar malam ini tidak hanya menjadi daya tarik lokal, tetapi juga menjadi magnet bagi wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Pohuwato setiap tahunnya. Dengan tema akhir “Ganteng-Ganteng Ceria (GGC)”, panitia penyelenggara merencanakan penutupan yang megah dan tak terlupakan.

Para pengunjung akan disuguhi konser spesial dari beberapa artis ibukota yang diundang khusus untuk meramaikan penutupan pasar malam ini. Di antaranya, Imel, Mira, Ica, Mutia, dan DJ Rahmat Tahalu. DJ Rahmat Tahalu, dengan reputasi energi panggungnya yang memukau dan campuran musik yang beragam, diharapkan dapat memberikan penampilan yang mengguncang panggung utama pasar malam Marisa.

Acara konser spesial ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam, (13/04/2024), di panggung utama pasar malam Marisa. Pengunjung yang hadir sangat bersemangat dan menantikan penampilan para artis serta DJ yang akan menghibur mereka hingga larut malam.

Salah satu pengunjung, Iswan, menyatakan kegembiraannya atas keberadaan pasar malam tersebut. “Saya cukup senang dengan pasar malam ini. Dengan adanya wahana-wahana dan beragam kegiatan, kami bisa melepas penat dengan santai di tempat ini. Semoga ini bukanlah penutupan terakhirnya, dan kita semua berharap ada lagi pasar malam yang gemilang dan meriah seperti ini di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Continue Reading

Gorontalo

Kecaman Terhadap Tragedi Longsor PETI: LSM Desak Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha

Published

on

GORONTALO – Tragedi longsor yang terjadi di lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) yang dimiliki oleh salah satu pelaku usaha dengan inisial M, atau lebih dikenal sebagai Midun, menimbulkan kecaman keras dari LSM Pohuwato Watch dan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI).

Aktivis LSM Pohuwato Watch, Ruslan Pakaya, SH, menegaskan perlunya Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengambil tindakan dengan memanggil pemilik lokasi untuk diproses hukum atas perusakan lingkungan yang berakibat fatal terhadap nyawa manusia serta menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan di sekitar lokasi tersebut.

“Kita tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, namun APH tentunya lebih memahami proses hukum dan sanksi yang berlaku bagi pelaku perusakan lingkungan tanpa izin,” tegas Ruslan dengan nada datar.

Ruslan juga menyoroti sikap para pelaku usaha yang tampak mengabaikan betapa mahalnya proses restorasi lingkungan yang telah dirusak dalam waktu singkat.

“Dana besar telah dialokasikan oleh negara untuk mengembalikan hutan yang telah gundul, namun segelintir orang dengan mudah merusaknya tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum,” ungkapnya dengan kesal.

Ruslan berharap agar APH memberikan perhatian yang serius terhadap insiden yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia tersebut.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh aktivis LAI, Harson Ali, yang menekankan perlunya APH untuk mengambil langkah tegas dengan memanggil pemilik lokasi dan memproses hukum kegiatan ilegal tersebut.

“Agar ada efek jera, APH harus bertindak dan memproses hukum kegiatan ilegal yang dilakukan oleh pemilik lokasi,” tegas Harson.

Continue Reading

Gorontalo

Korban Longsor PETI Di Desa Popaya Dimakamkan, LSM dan LAI Desak Tindakan Hukum

Published

on

GORONTALO – Keluarga korban longsoran material PETI di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato akhirnya mengantarkan jenazah korban ke peristirahatan terakhir di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu.

Korban yang telah diidentifikasi bernama Suprianto Mohamad, berusia 22 tahun, warga Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu.

Pada Jumat (12/04/24), proses pemakaman sementara dilaksanakan di rumah duka. Dijadwalkan pukul 10.30, proses pemakaman almarhum akan dilaksanakan dengan khidmat.

Meskipun dalam suasana yang sedih, keluarga korban melepas dengan tenang saudara mereka yang telah berjuang keras untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Hingga saat ini, belum ada informasi yang diperoleh dari pihak keluarga mengenai langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Namun, sebelumnya LSM Pohuwato Watch dan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) telah menekankan pentingnya agar pihak yang bertanggung jawab, termasuk pemilik lokasi dan pelaku usaha, dipanggil untuk mempertanggungjawabkan aktivitas ilegalnya di hadapan APH.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler