Connect with us

Gorontalo

Polemik Pemblokadean Jalan PT LIL Berakhir dengan Kesepakatan Damai

Published

8 months ago

on

Pohuwato – Perselisihan terkait pemblokadean jalan oleh masyarakat pelaku usaha kayu terhadap PT Loka Indah Lestari (LIL) akhirnya menemui titik terang setelah melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah dan Forkopimda di Mapolda Gorontalo pada Kamis, (26/12/2024).

Polemik ini berawal dari aksi masyarakat pelaku usaha kayu yang memblokade akses jalan pada tiga titik di wilayah Popayato, Kabupaten Pohuwato. Aksi tersebut dipicu oleh anggapan bahwa aktivitas operasional PT LIL telah mengabaikan hak masyarakat atas akses dan pengelolaan hasil hutan di sekitar wilayah konsesi perusahaan.

Pihak masyarakat menuntut agar PT LIL memberikan ruang lebih bagi mereka untuk memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan. Sebaliknya, PT LIL menegaskan bahwa operasional perusahaan telah sesuai dengan peraturan dan izin yang berlaku, serta menolak mendukung aktivitas ilegal seperti penebangan kayu tanpa izin.

Proses mediasi yang berlangsung selama sehari melibatkan berbagai pihak, termasuk:

  • Senior Manager Legal PT LIL, Fauzan Abdi
  • Perwakilan masyarakat pelaku usaha kayu, Rolly
  • Kapolda Gorontalo, Pudji Prasetijanto Hadi, MH
  • Perwakilan Forkopimda

Mediasi ini bertujuan mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, serta untuk menghindari eskalasi konflik yang berpotensi memicu ketegangan lebih besar di wilayah tersebut.

Setelah diskusi panjang, kedua belah pihak menyepakati sejumlah hal, antara lain:

  1. Pembukaan Dialog Intensif
    PT LIL sepakat membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat guna menemukan solusi berkelanjutan terkait pemanfaatan hasil hutan.
  2. Program Pemberdayaan Masyarakat
    PT LIL berkomitmen melibatkan masyarakat dalam program-program berbasis konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
  3. Akses untuk Pengelolaan Hasil Hutan
    Perusahaan akan menyediakan ruang terbatas bagi masyarakat untuk kegiatan pengelolaan hasil hutan yang ramah lingkungan, seperti penanaman kembali pohon dan pengelolaan hasil hutan non-kayu.
  4. Pembukaan Akses Jalan
    Masyarakat sepakat untuk membuka kembali tiga titik jalan yang sebelumnya diblokade, dengan harapan PT LIL memenuhi tuntutan yang telah disampaikan selama mediasi.

Senior Manager Legal PT LIL, Fauzan Abdi, menyampaikan apresiasinya atas mediasi yang berjalan lancar.

“Kami sangat menghargai kesempatan untuk berdialog dan mencari solusi bersama masyarakat serta pemerintah. Kami berharap hubungan sinergis yang telah terbangun dapat terus berlanjut demi keberlanjutan ekonomi dan perkembangan wilayah ini,” ungkap Fauzan.

Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara PT LIL dan masyarakat sekitar, sekaligus menciptakan kondisi yang kondusif bagi keberlanjutan ekonomi, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pohuwato.

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dprd kota gorontalo

Gerindra Kota Gorontalo: Perubahan Struktur Birokrasi Harus Berdampak Nyata untuk Rakyat

Published

2 days ago

on

03/09/2025

By

Gorontalo – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Gorontalo menegaskan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Gorontalo yang digelar hari ini, dihadiri Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, lurah, staf ahli, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat Kota Gorontalo.

Dalam pandangan resminya, Fraksi Gerindra menyatakan bahwa penyesuaian perangkat daerah harus memberi dampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami tidak ingin perubahan ini hanya sebatas penyesuaian nama dinas atau jabatan. Rakyat harus merasakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas. Politik bagi kami adalah jalan pengabdian, dan tugas pejabat adalah melayani, bukan dilayani,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra.

Gerindra juga memberikan catatan penting terkait langkah reformasi birokrasi di Kota Gorontalo, di antaranya:
•Penempatan aparatur harus berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan kepentingan politik;
•Kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan harus diperkuat sumber daya dan anggaran;
•Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar setiap kebijakan daerah.

“Kami mendukung penuh kebijakan Wali Kota Gorontalo untuk memperkuat birokrasi daerah, asalkan orientasinya jelas: memudahkan rakyat dan mempercepat pembangunan,” lanjut pernyataan Fraksi Gerindra.

Sidang paripurna ini menjadi langkah awal pembahasan Ranperda, yang diharapkan segera rampung dan membawa perubahan nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Gorontalo.

Continue Reading

Gorontalo

Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak

Published

2 days ago

on

02/09/2025

By

Gorontalo – Masyarakat Desa Parungi, Boalemo berhasil mengungkap aksi penyelundupan kekayaan Mineral, Batu Hitam yang diduga berasal dari Suwawa, Bone Bolango, Senin 1 September 2025 malam.

Dari informasi masyarakat, tiga truk masing-masing bernomor polisi DM 8314 BF, DM 8335 EC, dan DM 8475 CA semula berhasil ditahan namun berhasil kabur karena masyarakat terkendala terhadap wewenang atau otoritas.

Namun dari informasi masyarakat yang sempat menahan menyebut bahwa ketiga truk tersebut akan menuju ke Pelabuhan Pantoloan, Palu.

Berdasarkan hal ini, informasi yang coba dihimpun juga menduga bahwa batu hitam selundupan tersebut milik salah satu investor bernama Djolie Trisno.

Alhasil, karena telah jadi komsumsi publik, masyarakat meminta agar pihak otoritas Pelabuhan Pantoloan di Palu beserta APH setempat menindak tegas truk yang memuat batu hitam ilegal.

“Semoga dorang dapa tangkap di Pelabuhan Palu sana, APH juga harus bertindak tidak boleh mo kase biar bagini terus,” ketus Masyarakat yang berhasil mengendus aktivitas ilegal tersebut.

Jika hal tersebut lagi-lagi dibiarkan, maka ini membuktikan lemahnya pengawasan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebelumnya, temuan penyelundupan batu hitam asal Suwawa juga menjadi sorotan publik saat pihak Bea Cukai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta juga berhasil membongkar aktivitas ilegal tersebut beberapa waktu silam.

Continue Reading

Gorontalo

Situasi Kondusif, Jalan Simpang Lima Gorontalo Sudah Bisa Dilalui Kendaraan

Published

4 days ago

on

01/09/2025

By

Gorontalo – Arus lalu lintas di kawasan Simpang Lima Kota Gorontalo kembali normal pasca kericuhan demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Merah Putih, Senin (09/01/2025).

Aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 13.00 Wita sempat membuat lalu lintas dari berbagai arah menuju Simpang Lima terhambat. Namun, pada malam harinya, kendaraan roda dua, roda empat hingga kontainer sudah kembali bisa melintas di lokasi tersebut.

Meski demikian, aparat keamanan dengan perlengkapan lengkap masih terlihat berjaga di sekitar area demonstrasi untuk mengantisipasi potensi gangguan.

Dalam kericuhan yang terjadi, tidak ada korban jiwa. Namun, beberapa mahasiswa dilaporkan diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polda Gorontalo. Selain itu, sejumlah massa aksi harus mendapat perawatan di rumah sakit akibat sesak napas setelah menghirup gas air mata yang ditembakkan aparat untuk membubarkan demonstrasi.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler