Connect with us

Advertorial

Redam Gejolak Lingkar Tambang: Bupati Saipul Desak Percepatan Sertifikasi Lahan Popayato Timur

Published

on

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato bergerak cepat meredam gejolak sosial dengan mempercepat proses sertifikasi tanah milik warga di Kecamatan Popayato Timur. Lahan tersebut merupakan objek yang sebelumnya dijanjikan oleh tiga perusahaan, yakni PT BJA, PT IGL, dan PT BTL. Langkah taktis ini dibahas dalam rapat koordinasi khusus di Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, Jumat (10/04/2026).

Rapat krusial tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Pohuwato Andi Baso Thabrani, Kasat Intel Polres Pohuwato, perwakilan manajemen PT Inti Global Group, jajaran kepala desa, serta perwakilan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tim Percepatan Sertifikasi.

Bupati Saipul A. Mbuinga menyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan atensi penuh terhadap eskalasi dinamika yang terjadi di lingkungan lingkar perusahaan dalam sepekan terakhir. Ia mengapresiasi kesiapsiagaan aparat kepolisian dalam memitigasi potensi konflik horizontal di lapangan.

“Alhamdulillah, kondisi yang sempat memanas di lapangan langsung direspons cepat oleh Kapolres dengan menerjunkan personel pengamanan. Berkat langkah preventif tersebut, potensi benturan fisik dapat kita hindari,” ungkap Saipul.

Bupati mengakui bahwa sengketa dan tuntutan sertifikasi lahan ini merupakan persoalan klasik yang telah berlarut-larut. Guna merealisasikan harapan besar masyarakat, Pemkab Pohuwato berkomitmen penuh mendorong percepatan penerbitan sertifikat dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebagai langkah konkret, Saipul membeberkan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi langsung dengan mantan Direktur PT Inti Global Laksana (IGL) Group, Ir. Burhanuddin. Dalam komunikasi tersebut, pihak manajemen menyatakan kesiapan penuh untuk bertanggung jawab menyelesaikan seluruh aspek administrasi yang diperlukan.

“Kami meminta komitmen dan peran aktif dari jajaran pemerintah desa, kecamatan, tim percepatan, serta warga pemilik lahan. Semua pihak harus proaktif dan responsif ketika dibutuhkan, terutama saat ada verifikasi dokumen yang harus ditandatangani di BPN,” tegasnya.

Lebih lanjut, Saipul menekankan bahwa penyelesaian sertifikasi ini sangat vital. Selain untuk memberikan kepastian hukum hak milik atas tanah bagi masyarakat, langkah ini juga penting guna menjamin iklim investasi dan kelancaran operasional korporasi di daerah.

Ia menambahkan, Pemkab telah menerima surat resmi dari beberapa desa terkait draf usulan lahan. Proses identifikasi batas tanah nantinya akan mengombinasikan pemanfaatan teknologi siber wahana tanpa awak (drone) dengan validasi fisik oleh tim gabungan di lapangan.

Di tempat yang sama, Kakantah Pohuwato Andi Baso Thabrani menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan verifikasi data yuridis dan fisik yang diajukan. Validasi ini bertujuan untuk melihat peluang integrasi lahan tersebut ke dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran berjalan.

“Begitu data usulan masuk, kami langsung melakukan overlay (tumpang susun) pada peta pendaftaran untuk mengecek apakah bidang tanah tersebut memungkinkan diakomodasi dalam program PTSL tahun ini atau tidak,” urai Andi Baso.

Andi Baso menegaskan bahwa validitas dan kelengkapan dokumen administrasi pertanahan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar dalam penerbitan sertifikat. Untuk tahun anggaran 2026, BPN Pohuwato sendiri memiliki target program PTSL seluas 948 hektare yang terkonsentrasi di Desa Wonggarasi Barat.

“Metode pemetaan bidang tanah tahun ini memang beralih menggunakan drone. Meskipun lokasi prioritas (Wonggarasi Barat) sudah dikunci, tidak menutup kemungkinan adanya plot alternatif untuk wilayah Popayato Timur, sasarannya tergantung luasan lahan dan kesiapan data klinis masyarakat,” terangnya.

Kendati demikian, Andi Baso menyiapkan opsi sekunder jika usulan tersebut terkendala batas waktu luasan plot anggaran tahun ini. “Jika belum terakomodasi penuh pada 2026, kami pastikan akan dikawal untuk masuk klaster prioritas program tahun anggaran berikutnya. Kami tetap berupaya maksimal agar realisasinya bisa ditarik tahun ini, asalkan koordinasi semua lini berjalan solid,” pungkasnya.

Advertorial

Sempat Terhenti Sementara! Pemkot Gorontalo Lanjutkan Pengerjaan Jalan Zainal Umar Sidiki

Published

on

Kota Gorontalo – Sempat terhenti sementara, pengerjaan peningkatan infrastruktur Jalan Zainal Umar Sidiki (ZUS)—atau yang akrab disapa Jalan Palma—resmi dilanjutkan kembali oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo pada Rabu (23/09/2026).

Kelanjutan pengerjaan fisik ini dilakukan sehari setelah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Meidy Novieta Silangen, memberikan kepastian bahwa proyek akan segera berjalan pascapenyelesaian saluran air bersih di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Selasa (23/9/2026), pengerjaan peningkatan jalan telah memasuki tahap penghamparan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas A. Proses penghamparan fisik ini dimulai dari kawasan Terminal Tipe A Dungingi.

Langkah ini diambil setelah aktivitas proyek sempat dihentikan guna menunggu perbaikan jaringan pipa air bersih yang juga berada di bawah kewenangan Dinas PUPR Kota Gorontalo.

“Karena menggunakan DAK (Dana Alokasi Khusus), makanya jadi tanggung jawab kita di Dinas PUPR,” terang Meidy usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) di BLY, Senin (22/9/2026).

Meidy menjelaskan bahwa pengerjaan utilitas bawah tanah harus dirampungkan terlebih dahulu agar konstruksi badan jalan yang telah diperbaiki tidak rusak akibat dibongkar ulang di kemudian hari.

“Kita harus menunggu proyek itu selesai, baru kita lanjutkan pengerjaan perbaikan jalan. Biar jalan yang sudah diperbaiki tidak dirusak lagi untuk perbaikan saluran air bersih itu,” tegasnya.

Di lokasi proyek, titik pengerjaan lanjutan tidak dimulai dari lokasi sebelumnya, melainkan dialihkan ke kawasan Terminal Tipe A Dungingi.

Pelaksana lapangan, Bambang Mooduto, mengonfirmasi bahwa penyesuaian titik awal dilakukan karena lokasi sebelumnya masih memerlukan penyelesaian struktur talud.

“Di sana (lokasi sebelumnya) kita masih menunggu penyelesaian pekerjaan talud. Sudah mau selesai juga itu,” ungkap Bambang saat ditemui di lokasi proyek, Selasa (23/9/2026).

Bambang menegaskan, proses penghamparan LPA Kelas A ditargetkan tuntas pada hari yang sama. Setelah tahap penghamparan selesai, pengerjaan akan langsung disambung dengan pemadatan material sebagai persiapan awal jelang pengaspalan.

“Kita upayakan selesai hari ini dan dilanjutkan pemadatan untuk pengaspalan. Soal pengaspalan, kita menunggu informasi dan instruksi lebih lanjut,” pungkas Bambang.

Sebagai informasi, Jalan Zainal Umar Sidiki merupakan satu dari tiga ruas jalan utama yang menjadi prioritas agenda peningkatan infrastruktur Pemkot Gorontalo sepanjang tahun 2026. Selain Jalan ZUS, Pemkot Gorontalo juga tengah memacu perbaikan Jalan Taman Buah dan Jalan Pangeran Hidayat II, yang didanai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Continue Reading

Advertorial

Tembus Kancah Nasional! Kelurahan Moodu Gorontalo Lolos Seleksi Administrasi Kemendagri 2026

Published

on

Kota Gorontalo – Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, mengukir capaian membanggakan dalam ajang Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026. Kelurahan tersebut dinyatakan resmi lolos seleksi administrasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Kepastian kelolosan tersebut tertuang dalam pengumuman resmi Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nomor 100.3/5311/BPD tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026.

Atas raihan tersebut, Kelurahan Moodu berhak melangkah ke tahapan krusial berikutnya, yakni pemaparan materi dan wawancara di tingkat pusat.

Kelurahan Moodu menjadi salah satu dari 22 kelurahan di seluruh Indonesia yang berhasil lolos pada tahapan seleksi administrasi kategori kelurahan. Secara keseluruhan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri meloloskan 45 desa dan kelurahan berprestasi di tingkat nasional, yang terdiri atas 23 desa dan 22 kelurahan.

Adapun proses evaluasi dan penilaian administrasi tersebut mencakup empat kriteria utama tata kelola wilayah, yaitu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, keberhasilan program pembangunan, penataan kewilayahan, serta tingkat pemberdayaan masyarakat.

Kini, jajaran Pemerintah Kelurahan Moodu beserta masyarakat setempat tengah mematangkan berbagai persiapan guna menghadapi tahapan pemaparan dan wawancara di tingkat nasional.

Kelolosan pada tahap seleksi administrasi ini menegaskan bahwa perjuangan Moodu dalam ajang Desa dan Kelurahan Berprestasi 2026 masih berlanjut. Capaian ini sekaligus membawa nama harum Kota Gorontalo khususnya, serta Provinsi Gorontalo secara umum, di panggung nasional.

Continue Reading

Advertorial

Sambut Kemitraan Strategis, UNG dan KemenP2MI Bahas Draf MoU Pengembangan SDM

Published

on

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus berupaya memperluas jejaring kemitraan strategis dengan lembaga pemerintah guna memperkuat peran dan kontribusi perguruan tinggi. Komitmen tersebut ditandai dengan kunjungan resmi delegasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) ke Gedung Rektorat UNG pada Senin (21/9/2026).

Pertemuan tatap muka tersebut menjadi langkah awal yang krusial untuk mematangkan rencana kemitraan resmi antara kedua belah pihak. Diskusi berfokus pada pembahasan substansi draf Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sekaligus mematangkan berbagai aspek teknis persiapan agenda penandatanganan dokumen kerja sama.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi UNG, Dr. Harto S. Malik, M.Hum., menjelaskan bahwa koordinasi langsung ini sangat penting untuk menyelaraskan poin-poin kesepahaman sebelum dokumen diputuskan final.

“Pertemuan ini menjadi bagian dari proses untuk mematangkan draf MoU, sekaligus mempersiapkan teknis penandatanganan kerja sama antara UNG dengan KemenP2MI,” ujar Harto, Senin (21/9/2026).

Menurut Harto, penyelarasan substansi draf menjadi prioritas utama agar hubungan kerja sama yang dibangun memiliki arah, batas kewenangan, serta ruang lingkup yang jelas. Dengan demikian, program-program kolaborasi dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak optimal bagi kedua belah pihak.

Proses pembahasan draf tersebut dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan, target strategis, serta kepentingan masing-masing instansi.

“Kehadiran delegasi KemenP2MI dan BP2MI di UNG juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antarlembaga, sekaligus membuka ruang penguatan kolaborasi yang lebih luas di masa depan,” imbuhnya.

Bagi pihak UNG, menjalin kemitraan dengan kementerian maupun lembaga pemerintah pusat merupakan bagian integral dari strategi institusi dalam memperluas jangkauan Tri Dharma Perguruan Tinggi—khususnya pada bidang pendidikan, pengabdian masyarakat, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Pertemuan ini diharapkan menjadi pijakan kokoh bagi terbangunnya sinergi yang konkret dan berkelanjutan antara UNG dan KemenP2MI dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler