Pohuwato – Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pohuwato, Rahmat G. Ebu, mendatangi Pengadilan Negeri Marisa untuk melakukan konsultasi hukum terkait rencana pengajuan gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Presiden Republik Indonesia.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk protes atas lemahnya respons pemerintah terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Pohuwato, terutama pascabencana banjir yang melanda Desa Hulawa beberapa waktu lalu.

Menurut Rahmat, kerusakan lingkungan di wilayah tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diduga kuat disebabkan oleh aktivitas perusahaan pertambangan yang beroperasi di sekitar kawasan terdampak. Ia menilai, pemerintah gagal mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang merusak lingkungan.

“Kami menduga kuat bahwa kerusakan lingkungan ini tidak terjadi secara alamiah. Ada kontribusi besar dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah ini. Sayangnya, hingga kini pemerintah terkesan takut untuk bertindak tegas di lapangan,” ujar Rahmat.

Ia juga mengkritik sikap pemerintah yang dinilai lebih sering menyalahkan masyarakat atas kerusakan lingkungan, sementara perusahaan pertambangan justru terkesan dibiarkan tanpa penindakan serius.

“Realitas di lapangan memperlihatkan ketimpangan. Masyarakat seolah terus disalahkan, sedangkan perusahaan pertambangan seperti kebal hukum. Padahal, dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri jauh lebih besar,” tegasnya.

Rahmat menyebut, langkah hukum yang ditempuh Pemuda Muhammadiyah bertujuan mendorong pemerintah agar lebih bertanggung jawab, sekaligus memastikan praktik penegakan hukum lingkungan berjalan adil dan menyeluruh.

“Kami berharap upaya ini menjadi titik balik agar pemerintah hadir di tengah masyarakat, berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan melakukan audit menyeluruh terhadap setiap perusahaan tambang yang masih aktif,” tutur Rahmat.

Selain itu, ia mendesak agar pemerintah melakukan penghentian sementara terhadap perusahaan pertambangan yang dinilai tidak ramah lingkungan serta mengaudit perizinan dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mereka.

“Setiap perusahaan yang terbukti menyalahi AMDAL harus segera dihentikan sementara dan diaudit secara mendalam. Ini bukan sekadar langkah hukum, tapi upaya moral demi menyelamatkan lingkungan dan generasi masa depan Pohuwato,” pungkasnya.

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyambut positif penjajakan investasi dari investor asal Korea Selatan di sektor agrikultur modern, khususnya bidang peternakan. Pertemuan berlangsung pada Rabu (21/01/2026) di ruang kerja Bupati Pohuwato.

Investor asal Negeri Ginseng, Choi Byeong Moon, hadir bersama tim yang terdiri atas David Hermawan, Untung Hendra Sukawati, serta Ibu Arum sebagai penerjemah. Rombongan diterima langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mahyudin Ahmad, Kepala Bappeda Rustam Melleng, serta Kepala Dinas Pertanian Kamri Alwi.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian investor terhadap potensi ekonomi Kabupaten Pohuwato. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama strategis di sektor pertanian, peternakan, dan pangan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

“Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan pangan secara berkelanjutan. Kami ingin mendorong peningkatan produktivitas, nilai tambah hasil pertanian dan peternakan, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan petani dan peternak lokal,” ujar Bupati Saipul.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menuturkan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka terhadap peluang investasi di sektor pertanian dan peternakan. Bentuk dukungan diberikan melalui penyediaan data dan informasi, serta pendampingan teknis bagi para calon investor.

“Kami juga menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah pusat agar setiap investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, meningkatkan perekonomian daerah, dan mendorong pembangunan yang inklusif,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Pohuwato, Rustam Melleng, menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pohuwato, lokasi pengembangan investasi direncanakan di Kecamatan Taluditi.

“Kami berharap penjajakan ini dapat segera ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan, agar investor dapat melihat langsung potensi dan kesiapan lokasi,” tutur Rustam Melleng.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap kerja sama ini dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat daerah.

Pohuwato – Rencana pembentukan Forum Komunikasi Staf Ahli Kabupaten/Kota sebagai wadah koordinasi dan sinergi antar-daerah mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, pada Rabu (21/1/2026).

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Saipul saat menerima kunjungan silaturahmi tiga Staf Ahli Bupati dari Kabupaten Bone Bolango yang dipimpin oleh Andrean Anjar, bertempat di ruang Staf Ahli Bupati Pohuwato. Dalam kesempatan itu, Bupati turut didampingi oleh Kepala Bappeda Pohuwato, Rustam Melleng.

Bupati Saipul menilai, pembentukan forum komunikasi antarstaf ahli sangat penting sebagai sarana memperkuat koordinasi lintas daerah serta mendukung maksimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli di lingkungan pemerintah daerah.

“Forum ini akan menjadi wadah yang strategis bagi para staf ahli untuk saling bertukar ide, memperkuat komunikasi lintas daerah, dan menyamakan arah kebijakan pembangunan di tingkat regional,” ujar Saipul.

Sebelumnya, Staf Ahli Bupati Pohuwato Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Arvan Tangoi, menerima kunjungan silaturahmi dari para staf ahli Kabupaten Bone Bolango. Dalam pertemuan itu, mereka membahas rencana pembentukan Forum Komunikasi Staf Ahli Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Arvan menjelaskan, gagasan ini muncul dari kebutuhan akan ruang koordinasi antarstaf ahli untuk memperkuat peran strategis mereka dalam memberi masukan kebijakan kepada kepala daerah masing-masing.

“Setelah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh staf ahli kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo, rencana pembentukan forum ini akan segera kami tindak lanjuti dalam waktu dekat,” jelas Arvan.

Menurutnya, forum tersebut bertujuan meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarstaf ahli dalam menjalankan fungsi pokok mereka, terutama dalam memberikan pertimbangan strategis, serta memperkuat posisi staf ahli sebagai garda penunjang kebijakan daerah.

“Dengan forum ini, kami bisa menyamakan persepsi dan arah kebijakan lintas daerah sehingga tugas dan fungsi staf ahli lebih selaras, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” tambahnya.

Selain Bupati Pohuwato, Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Mahyudin Ahmad, turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif tersebut.

“Alhamdulillah, Bupati, Sekda, dan Asisten memberikan apresiasi dan dukungan penuh. Dukungan ini tentu menambah semangat kami untuk segera merealisasikan forum komunikasi ini agar dapat segera berperan nyata,” pungkas Arvan Tangoi, yang juga mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato.