Pohuwato – Lembaga Aksi Bela Rakyat (LABRAK) Kabupaten Pohuwato resmi melayangkan surat permohonan sekaligus desakan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada jajaran pemangku kebijakan, Senin (11/05/2026). Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Pohuwato, Ketua DPRD Pohuwato, serta Tim 7 Percepatan Tali Asih sebagai respons atas kondisi wilayah tambang rakyat yang dinilai kian memprihatinkan.

Dalam surat bernomor 005/B/LABRAK/V/2026 tersebut, LABRAK menyoroti adanya dugaan perampasan ruang hidup masyarakat oleh pihak korporasi. Mereka menilai proses pengalihan lahan dilakukan tanpa melalui mekanisme ganti rugi atau tali asih yang layak dan berkeadilan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lokal secara sistematis mulai terpinggirkan, kehilangan akses terhadap sumber penghidupan, dan dipaksa menerima keadaan tanpa adanya transparansi penyelesaian. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk lemahnya keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.

“Situasi ini telah memicu keresahan luas. Desakan masyarakat kini telah sampai pada titik jenuh yang tidak dapat lagi diabaikan oleh pemerintah maupun wakil rakyat,” tegas LABRAK dalam pernyataan tertulisnya.

Guna mengurai benang kusut tersebut, LABRAK mendesak DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk segera memfasilitasi RDP dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Terdapat empat poin utama yang menjadi agenda desakan mereka:

1. Mengungkap secara transparan dugaan perampasan ruang hidup masyarakat oleh korporasi.

2. Menjamin pemulihan hak-hak masyarakat yang terdampak.

3. Mendorong penyelesaian melalui mekanisme ganti rugi atau tali asih yang adil dan manusiawi.

4. Menetapkan langkah konkret agar konflik agraria di wilayah tambang tidak terus berlarut.

Presiden LABRAK, Riefqy Athaullah, menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan suara resmi dan terbuka dari akar rumput. Ia memperingatkan agar pemerintah tidak lagi menunda-nunda penyelesaian persoalan ini.

Bahkan, LABRAK memberikan peringatan keras (ultimatum) jika aspirasi mereka tidak segera direspons melalui jalur RDP dalam waktu dekat.

“Seluruh konsekuensi sosial dan eskalasi gerakan massa yang mungkin terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang mengabaikan tuntutan ini. Kami siap mengonsolidasikan kekuatan rakyat dalam skala yang lebih luas sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap ketidakadilan,” tegas Riefqy dalam surat yang ditandatanganinya tersebut.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri agenda kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka peresmian Program Kampung Nelayan di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu (09/05/2026).

Kehadiran Program Kampung Nelayan ini merupakan manifestasi komitmen Pemerintah Pusat dalam memperkuat sektor kelautan nasional. Proyek strategis ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kawasan yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan.

Ditemui usai kegiatan, Bupati Saipul Mbuinga menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo memberikan penekanan kuat pada kedaulatan maritim. Presiden menegaskan bahwa kekayaan laut Indonesia harus dikelola sepenuhnya oleh putra daerah untuk kemaslahatan masyarakat lokal.

“Presiden menegaskan bahwa kekayaan laut kita harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nelayan nasional. Beliau menyampaikan bahwa kita ingin rakyat sendiri yang mengambil hasil laut, bukan kapal asing,” ujar Saipul mengutip pidato Presiden.

Lebih lanjut, Saipul menilai Program Kampung Nelayan di Leato Selatan adalah potret nyata sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat pesisir. Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk mereplikasi semangat kolaborasi tersebut di daerahnya.

“Program ini menyentuh langsung denyut nadi kehidupan nelayan. Kami di daerah berkomitmen penuh mendukung program pusat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saipul juga menyambut antusias rencana Pemerintah Pusat yang akan mendistribusikan 1.582 unit kapal ikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Program ini dipandang sebagai ‘angin segar’ bagi peningkatan produktivitas dan volume tangkapan nelayan.

Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menjelaskan bahwa armada kapal yang disiapkan mencakup berbagai ukuran, mulai dari kapal kecil hingga kapal besar. Pengelolaannya akan dilakukan melalui skema koperasi nelayan guna memastikan distribusi manfaat yang merata.

“Nanti bapak-bapak nelayan bersama keluarganya membentuk koperasi. Kapalnya ada yang kecil, menengah, sampai kapal besar,” tegas Presiden di hadapan para nelayan.

Selain penguatan armada tangkap, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang pendingin (cold storage), pabrik es, hingga jalur distribusi hasil laut yang terintegrasi. Langkah strategis ini diharapkan mampu mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, kompetitif, serta mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pohuwato – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Provinsi Gorontalo yang semestinya menjadi simbol harapan dan optimisme, justru menyisakan potret kontras bagi masyarakat di Kabupaten Pohuwato. Di balik kemegahan agenda resmi kenegaraan, tersimpan bara kekecewaan dari para penambang tradisional yang merasa ruang hidupnya kian terimpit oleh ekspansi korporasi.

Di tanah yang kaya akan potensi emas tersebut, rakyat kecil kini harus berjuang keras mempertahankan mata pencaharian mereka. Para penambang yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup pada aliran sungai dan kawasan tambang rakyat, mengaku mulai kehilangan perlindungan dari negara.

Rasa kecewa ini bukanlah tanpa alasan. Seiring masuknya perusahaan besar dengan dukungan modal dan legalitas izin, masyarakat lokal merasa perlahan terusir dari tanah leluhur mereka. Penertiban yang dilakukan di lapangan dinilai bukan lagi sekadar penegakan hukum, melainkan bentuk penggusuran sistematis terhadap ekonomi kerakyatan.

Ketimpangan tampak nyata di lokasi tambang. Saat alat-alat berat perusahaan bergerak tanpa hambatan, para penambang tradisional yang hanya bermodalkan alat sederhana justru dipaksa mundur. Kondisi ini menciptakan suasana mencekam dan memicu kemarahan warga yang merasa negara hanya hadir di panggung seremoni, namun absen dalam penyelesaian konflik agraria yang sesungguhnya.

Fandi, salah satu perwakilan masyarakat Pohuwato, menegaskan bahwa warga tidak sedang meminta belas kasihan, melainkan menuntut pengakuan atas hak hidup mereka.

“Kami hanya ingin tetap bisa bekerja di tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga. Kami ingin negara hadir bukan hanya sebagai pemberi izin bagi perusahaan, tetapi juga sebagai pelindung rakyat kecil yang rentan tersingkir oleh kepentingan besar,” ujar Fandi dengan nada getir.

Masyarakat mendesak agar Presiden Prabowo tidak hanya menghadiri agenda formal, tetapi juga bersedia melihat langsung realita konflik di lapangan. Mereka menuntut pemerintah segera mengevaluasi izin-izin perusahaan yang dianggap merambah ruang hidup warga serta menghentikan aktivitas pengusiran terhadap penambang tradisional sebelum konflik sosial ini meledak lebih besar.

“Jika tidak ada langkah nyata, kunjungan Presiden hanya akan meninggalkan kesan pahit. Bukan dikenang sebagai solusi, melainkan sebagai simbol pembiaran terhadap penderitaan rakyat. Ketidakpercayaan masyarakat akan menjadi bom waktu yang berbahaya jika kekecewaan ini terus dipelihara tanpa jawaban,” tegas Fandi.

Kini, komitmen pemerintah sedang diuji di persimpangan jalan antara kepentingan investasi korporasi atau keselamatan rakyat kecil. Di tengah pusaran ketidakadilan ini, diamnya otoritas sering kali ditafsirkan sebagai bentuk keberpihakan pada penguasa modal.