Walikota Gorontalo, Adhan Dambea, merespon berbagai opini dan komentar publik yang mempertanyakan fungsi trotoar jalan sebagai area untuk berjualan bagi pelaku UMKM di sepanjang Jalan Andalas dan Tanggidaa. Banyak masyarakat berpendapat bahwa trotoar seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas berjualan yang dinilai mengganggu fungsi utama trotoar sebagai jalur pejalan kaki.

Menjawab kritikan tersebut, Adhan Dambea menegaskan bahwa kebijakan memberikan izin penggunaan trotoar tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Walikota, ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 03 Tahun 2014 yang mengatur tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Dalam aturan itu disebutkan bahwa trotoar bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha, asalkan bukan usaha yang bersifat permanen dan tidak mengganggu fungsi utama trotoar.

“Aturannya jelas memberi kesempatan kepada pelaku usaha UMKM untuk memanfaatkan trotoar, dengan catatan usaha tersebut harus sifatnya sementara dan setelah selesai harus dibersihkan. Konsep ini saya buat bukan tanpa alasan, tapi karena melihat kondisi masyarakat kita yang membutuhkan penghidupan,” ujar Adhan Dambea dalam sebuah pernyataan unggahan video resmi.

Walikota juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membantu masyarakat meningkatkan ekonomi di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Namun demikian, Adhan Dambea mengakui ada penolakan dari pihak-pihak tertentu, termasuk gubernur, yang menurutnya kurang memahami kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.

“Jika ada yang merasa kebijakan ini merugikan, saya himbau agar tidak menghalangi usaha rakyat kecil yang hanya ingin mencari penghidupan. Saya juga meminta masyarakat Gorontalo untuk cerdas dalam menentukan pilihan pemimpin yang benar-benar peduli dengan rakyat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Adhan Dambea menyinggung dinamika politik terkait penolakan tersebut dan akan menyampaikan laporan terkait hal ini kepada Presiden, serta menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan, dirinya selalu berpegang pada aturan yang ada sekaligus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat khususnya di kota Gorontalo.

🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Suara kemarahan publik kini menggema dari Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Isjayanto H. Doda, perwakilan dari Aliansi Peduli Hukum (APH), dengan tegas menuntut Kapolsek Taluditi untuk segera menghentikan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang beroperasi di wilayah Marisa 6. Hal ini menyusul tragedi yang merenggut nyawa seorang penambang ilegal bernama Anto, yang tertimpa pohon besar di lokasi tambang pada Rabu malam, 8 Oktober 2025.

Isjayanto menegaskan, bahwa tidak ada alasan lagi untuk membiarkan tambang ilegal ini terus beroperasi. Selain melanggar hukum, pertambangan ini juga menimbulkan ancaman besar terhadap keselamatan manusia dan merusak lingkungan sekitar. Ia meminta aparat kepolisian untuk tidak tinggal diam, dan segera mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku usaha yang terlibat.

“Pertambangan di Taluditi harus dihentikan. Pemerintah desa dan kecamatan harus berani bersikap tegas terhadap aktivitas PETI yang mengancam nyawa manusia. Banjir dan longsor sering terjadi di wilayah ini, dan kelalaian dalam pengawasan adalah penyebab utama terus beroperasinya tambang ilegal ini,” ujar Isjayanto dalam konferensi pers yang digelar di Taluditi.

Isjayanto juga mengkritik lemahnya pengawasan aparat di lapangan yang menyebabkan aktivitas pertambangan ilegal berjalan tanpa kendali. Ia mengingatkan, bahwa setiap korban yang jatuh di lokasi tambang ilegal bukan sekadar kecelakaan kerja, tetapi merupakan tragedi kemanusiaan yang seharusnya mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.

Sebelumnya, kejadian tragis ini menimpa Anto, seorang penambang asal Desa Mekarti Jaya yang ditemukan tewas setelah tertimpa pohon besar di lokasi tambang ilegal. Sementara tiga orang rekan lainnya hanya mengalami luka ringan. Kejadian ini terjadi pada malam hari sekitar pukul 23.00 WITA.

Isjayanto menuntut agar Polsek Taluditi dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato segera turun tangan untuk menutup lokasi tambang ilegal di Marisa 6 dan memastikan agar tidak ada lagi aktivitas serupa yang mengancam keselamatan warga.

“Rakyat Taluditi menunggu tindakan nyata dari aparat hukum. Setiap tebasan cangkul di tanah Taluditi bisa berarti menggali kubur sendiri,” tambahnya.

Dengan semakin banyaknya korban yang jatuh akibat aktivitas tambang ilegal, masyarakat kini berharap ada langkah tegas yang diambil untuk menghentikan segala bentuk pertambangan ilegal yang semakin meresahkan.

Sebuah Akun TikTok bernama fortera_id baru-baru ini menjadi membagikan informasi indeks bahaya di Provinsi Gorontalo. Dalam video tersebut, narasumber memaparkan detail potensi risiko bencana di berbagai wilayah Gorontalo, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan, menggunakan bahasa ringan serta visual peta indeks multi-bahaya.

Dalam videonya menyebut, “Gorontalo nih tinggi banget nih. Indeks bahaya gempa buminya bisa tinggi banget tuh karena ada dua sumber gempa yang dekat banget sama provinsi Gorontalo nih.” dia juga menjelaskan bahwa sumber gempa Gorontalo Fault, sesar Gorontalo dan zona subduksi di utaranya Sulawesi yang harus selalu diwapadai karena bisa memicu sunami.

Tiktokers yang isi kontenya sering memberikan edukasi seputar bencana, properti, dan kualitas air ini juga menyoroti bahaya likuifaksi. “Ada beberapa titik yang punya indeks bahaya likuifaksi sedang sampai tinggi.” jelasnya. Di videonya juga dia menambahkan Untuk bahaya banjir di Gorontalo yang punya tiga wilayah dengan indeks bahaya banjirnya ngumpul yakni di sisi selatan Pohuwato, di perbatasan Boalemo sama Gorontalo, di kawasan Sungai Paguyaman, dan di sekitar Danau Limboto yang menyambung sampai ke Kota Gorontalo.”

Menurut data resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta BMKG, wilayah Gorontalo memang berada di zona rawan gempa dan tsunami akibat aktivitas sesar aktif serta zona subduksi, selain itu beberapa daerah juga rawan banjir dan longsor akibat karakteristik geografis setempat. BMKG pun pernah mengeluarkan peringatan dini akan potensi tsunami dan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama di wilayah pesisir.​

Selain gempa bumi dan tsunami, bencana banjir rutin di Gorontalo memicu kerusakan besar, termasuk sektor pendidikan. Berdasarkan kajian risiko nasional, Gorontalo memiliki indeks risiko bencana sedang dengan skor 123,06, dan beberapa sekolah di provinsi ini sangat rentan terdampak bencana. Mitigasi dan pengetahuan masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi dampak bencana secara sistematis.​