Connect with us

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Tokoh Nasional Tionghoa Asal Gorontalo

Published

on

Pada Hari Imlek Tahun 2575 Kongzili ini, saya mengetengahkan tulisan spesial tentang tokoh-tokoh nasional Tionghoa asal Gorontalo.

“Gorontalo adalah batu loncatan saya untuk maju. Seterusnya saya harus terbang tinggi. Harus jadi orang sukses”.

Begitu kalimat yang meluncur dari mulut Tjie Tjin Hoan yang tertulis dalam bukunya yang berjudul The Entreprenur. Ia merasakan betul bagaimana pengalaman sejak usia 6 tahun hingga remaja di Gorontalo. Ia ditempa oleh alam, merasakan kehidupan dari bawah. Tjie Tjin Hoan merasakan betul bagaimana penderitaan hidup. Namun hal itulah yang menempa dirinya untuk menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia dengan akumulasi kekayaan sebanyak USD1,3 miliar atau setara Rp18,3 triliun pada tahun 2018. Tjie Tjin Hoan lebih banyak dikenal orang dengan nama Ciputra. Ciputra dikenal sebagai raja properti Indonesia.

Gorontalo harus diakui adalah jazirah awal tempat orang-orang Tionghoa memulai perjalanan hidupnya hingga menjadi orang sukses di negeri ini. Sebutlah seperti Ong Eng Die yang pada masa setelah Indonesia merdeka pernah menduduki Menteri Keuangan di era Presiden Soekarno. Ong Eng Die menduduki jabatan tersebut selama dua kali, yakni pada Kabinet Amir Sjarifoedin (1947-1948) dan pada Kabinet Ali Sasfroamidjoyo (1953-1955). Ong Eng Die adalah salah satu penasehat ekonomi delegasi Indonesia pada saat perundingan Renville. Pada uang satu rupiah di tahun 1954, ada tanda tangan Ong Eng Die menghiasi tanda pembayaran yang sah pada kala itu.

Ong Eng Die adalah kelahiran Gorontalo pada 20 Juni 1910. Dia meraih Doktor dari Universitas Amsterdam pada 1943. Ayahnya, Ong Teng Hoen, menjabat sebagai Luitenant der Chinezen dari Gorontalo. Ia memimpin birokrasi sipil Tiongkok di Gorontalo sejak tahun 1924 hingga invasi Jepang pada 1942. Ong Teng Hoen sendiri lahir di Manado pada 2 Januari 1874 dan menutup usia pada 8 Februari 1958 di Gorontalo. Ong Teng Hoen menikah dengan Soei Djok Thie Nio dan memiliki anak Ong Gien Seh Nio (1903-1963), Ong Gien Hoa Nio (1905-), Ong Gien The Nio (1907-1985), Ong Eng Die (1910-1999) dan terakhir Ong Eng Pien (1915-).

Pada tahun 1964 setelah tidak menjabat, Ong Eng Die pindah ke Amsterdam, Belanda. Dia dan istrinya yang berkebangsaan Jerman diberikan kewarganegaraan Belanda pada tahun 1967, ketika ia tercatat sebagai pengusaha di Belanda. Ong dan istrinya tinggal di Amsterdam sampai perceraian mereka pada tahun 1975. Setelah itu dia pindah ke Den Haag. Dari istrinya, ia memiliki dua putra.

Tokoh Tionghoa lainnya yang pernah lahir di Gorontalo adalah Jauw Keng Hong lahir di Gorontalo pada 15 Mei 1895. Ia mengeyam pendidikan di Amsterdam University (1920 – 1923) dan Leiden University (1923 – 1925). Pada tahun 1926, Jauw Keng Hong merah gelar LL.D dari Leiden University. LL.D adalah Legum Doctor atau Doctor of Laws (Doktor di Bidang Hukum). Sekembalinya ke Indonesia, Jauw Keng Hong diangkat menjadi Hakim Pengadilan di Semarang lalu pada tahun 1930 – 1942 diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi di Palembang. Pada tahun 1955 dia mengikuti Pemilu dari daerah Sumatera Selatan

Ada pula tokoh Tionghoa-Gorontalo yang pernah bersekolah di Belanda yakni Liem Tjae Le. Liem lahir di Gorontalo tanggal 29 Oktober 1907. Liem lalu bersekolah di Geneeskundige Hogeschool (Jakarta) dan Gemeentelijke Universiteit (Amsterdam). Liem juga mewakili Indonesia dalam Konferensi Malino. Pada tahun 1955, dia ikut dalam Pemilu dari Baperki dari perwakilan Bangka Sumatera. Baperki didirikan pada 13 Maret 1954 yang bertekad untuk mempertahankan status semua Tionghoa yang lahir di Indonesia yang berdasarkan UU Kewarganegaraan Indonesia 1946 adalah Warga Negara Indonesia. UU tersebut menyatakan semua orang yang lahir di Indonesia adalah WNI, kecuali secara aktif menolak kewarganegaraan Indonesia di pengadilan.

Ada pula akademisi yang pernah tinggal dan sekolah di Gorontalo, yakni Prof. Dr. Ir. Dali Santun Naga, MMSI atau Yo Goan Li lahir di Tomini 22 Desember 1934. DS Naga bersekolah di THHK Gorontalo tahun 1947 – 1948. DS Naga adalah seorang pakar matematika dan pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Tarumanagara dari sejak tahun 2000 hingga tahun 2008. DS Naga juga seorang ahli komputer dan pernah membuat program BASIC dalam bahasa Indonesia. DS Naga pernah menerjemahkan Applesoft Basic dan DOS 3.3.

Jika pernah mendengar PT Darya Varia atau salah satu perusahaan farasi terbesar di Indonesia, maka hal itu tidak lepas dari tangan dingin tokoh Tionghoa kelahiran Gorontalo yang bernama Liem Tjae Ho atau dikenal dengan nama Wim Kalon. Wim adalah seorang Apoteker dia juga merupakan salah seorang pendiri Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.

Liem Thae Ho dilahirkan dari keluarga berada di Gorontal pada tanggal 12 Mei 1916. Liem menyelesaikan pendidikan dasarnya di Hollandsche Chineesche School Gorontalo tahun 1931 dan Hoogere Burgerschool di Batavia tahun 1936. Lalu ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Leiden Jurusan Farmasi sampai lulus tahun 1951. Pada tahun 1952, Wim Kalon mendirikan Apotek Djatinegara, hingga menjadi luas kiprahnya bersama PT Timur Laut yang bergerak dalam bidang impor obat-obatan.

Nama tokoh Tionghoa yang juga akademisi adalah Profesor Go Ban Hong. Go Bang lahir di Gorontalo pada tanggal 21 Oktober 1925. Prof Go Ban adalah ahli ilmu tanah dari Institut Pertanian Bogor. Menurut mantan Rektor IPB Prof. Andi Hakim Nasution, Prof Go Ban adalah orang cerdas. Bukti kecerdasannya ada pada tesis sarjananya yang ia tulis 1950 dengan jumlah halaman hanya 12 lembar, namun dengan daftar pustaka sebanyak 100 halaman. Go Ban Hong meraih gelar Doktor dari IPB pada tahun 1957 di bawah asuhan Profesor Jan van Schuylenborgh dengan disertasi yang berjudul tentang neraca hara mineral dari padi sawah.

Gon Ban adalah inisiator kesuburan tanah dengan riset pemupukan NPK untuk meningkatkan hasil panen padi dataran rendah tahun 1959. Go Ban pernah pula menjabat sebagai Direktur Lembaga Penjelidikan Tanah dari tahun 1962-1966. Go Ban Hong memetakan jenis tanah pulau Jawa skala 1:250,000 tahun 1966. Gi dimakamkan di Bogor pada tanggal 7 Agustus 2015.

Nama lain tokoh Tionghoa yang pernah tinggal di Gorontalo adalah Wang You Shan atau dikenal dengan nama Eddie Lembong. Eddie lahir Tinombo, Sulawesi Tengah pada 30 September 1936. Ia merupakan anak kelima dari sepuluh bersaudara dari pasangan Joseph Lembong dan Maria Lembong, keluarga imigran Tiongkok.

Ia mengenyam pendidikan di sekolah dasar di Tiong Hoa Hwee Kwan (THHK). THHK Gorontalo berdiri tanggal 5 Mei 1912, yang didirikan oleh 49 orang tokoh Tionghoa Gorontalo. Eddie Lembong telah menjadi sosok berpengaruh pada dua hal sekaligus, menjadi pemimpin perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yakni PT Pharos.

Yang paling anyar sebagai tokoh Tionghoa asal Gorontalo adalah Ignasius Jonan. Jonan adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Kereta Api Indonesia. Jonan adalah putra Paguat, salah satu kecamatan di Kabupaten Pohuwato. Kakek dan ayahnya adalah kelahiran Paguat.

Jika merunut awal perjalanan hidup tokoh-tokoh Tionghoa diatas, sepertinya beberapa dari mereka memulai sekolah di THHK Gorontalo.

Penulis adalah Dr. Funco Tanipu., ST., M.A. (Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertorial

Bangun Visi Bersama, Dosen Muda UNG Dapat Pembekalan Langsung dari Rektor

Published

on

UNG – Pererat sinergi dan silaturahmi, pimpinan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar kegiatan ramah tamah bersama dosen muda di lingkungan kampus kerakyatan tersebut. Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengintegrasikan dosen muda ke dalam kultur akademik UNG.

Kegiatan ramah tamah ini dirancang sebagai wadah pengenalan visi, misi, dan arah kebijakan strategis universitas kepada para dosen yang baru bergabung. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana bagi pimpinan UNG untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan para tenaga pendidik muda agar tercipta lingkungan akademik yang produktif, kolaboratif, dan saling mendukung.

Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT., IPU., ASEAN Eng., dalam sambutannya memberikan motivasi sekaligus penguatan kepada para dosen baru. Ia menegaskan bahwa dosen merupakan elemen kunci dalam mewujudkan visi UNG sebagai Kampus Kerakyatan yang Unggul dan Berdaya Saing. Menurutnya, dosen muda diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika kampus, memahami arah pengembangan institusi, serta berperan aktif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

“UNG kini berada dalam fase percepatan transformasi dan modernisasi kampus. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang inovatif, adaptif, dan memiliki semangat kolaboratif,” ujar Rektor.

Lebih lanjut, Prof. Eduart menjelaskan bahwa kehadiran dosen-dosen muda menjadi energi baru dan harapan masa depan UNG. Mereka diharapkan turut memperkuat barisan akademisi yang berkomitmen menghadirkan pembelajaran berkualitas, penelitian unggul, serta pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan zaman.

“Melalui kegiatan ramah tamah ini, UNG berharap terbangun keselarasan visi dan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pengabdian. Para dosen muda diharapkan menjadi motor penggerak berbagai inovasi akademik, sehingga UNG semakin siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” pungkas Rektor.

Continue Reading

Advertorial

Menuju Kampus Mandiri! UNG Siapkan SDM Hadapi Tantangan PTNBH

Published

on

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mempersiapkan diri menuju status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Sebagai bagian dari strategi persiapan tersebut, UNG menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada pemahaman dan implementasi tata kelola PTNBH, Kamis (27/11).

Kegiatan Bimtek ini melibatkan jajaran pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan dari berbagai unit kerja di lingkungan UNG. Tujuannya adalah menyelaraskan pemahaman dan meningkatkan kompetensi SDM sebagai salah satu penopang utama berjalannya kinerja institusi menuju transformasi kelembagaan.

Rektor UNG melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Mohamad Hidayat Koniyo, ST, M.Kom., menegaskan bahwa transformasi menjadi PTNBH bukan sekadar perubahan status administratif. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya strategis untuk mendorong peningkatan mutu, tata kelola, dan inovasi di lingkungan UNG.

“Keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas SDM. Karena itu, investasi dalam peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu prioritas UNG dalam mempersiapkan diri menuju PTNBH, salah satunya melalui Bimtek ini,” ujar Hidayat.

Ia menjelaskan, penguatan kapasitas SDM menjadi fondasi penting dalam menyiapkan institusi agar siap beralih menuju model tata kelola PTNBH yang lebih mandiri, responsif, dan akuntabel. Persiapan menuju PTNBH tidak hanya menyangkut perubahan status, tetapi juga perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengelola institusi pada seluruh lini.

“SDM adalah kunci utama dalam transformasi ini. Melalui Bimtek ini, kami ingin memastikan seluruh elemen memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mendukung UNG menuju kampus berbadan hukum,” tutupnya.

Continue Reading

Advertorial

Keluar dari Zona Nyaman Data! Studi Ini Ungkap Dampak Rokok dan Disabilitas pada Kemiskinan

Published

on

UNG – Kajian yang dipresentasikan oleh Fitri Hadi Yulia Akib, S.E., M.E. dalam kegiatan Diseminasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) mengungkap dinamika kemiskinan di wilayah Sulawesi dengan menyoroti eratnya kaitan antara kondisi kesehatan dan status ekonomi rumah tangga. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami hanya dari rendahnya pendapatan, melainkan merupakan akumulasi keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Para peneliti menekankan bahwa hubungan antara kemiskinan dan kesehatan bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Kondisi kesehatan yang buruk menurunkan kapasitas produktif masyarakat, sementara hidup dalam kemiskinan membatasi akses terhadap layanan kesehatan yang layak sehingga memperpanjang siklus ketidakberdayaan ekonomi rumah tangga.

Dalam konteks nasional, angka kemiskinan Indonesia menunjukkan fluktuasi cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pandemi COVID-19 sempat mendorong tingkat kemiskinan naik menjadi 10,19 persen pada 2020, sebelum kemudian turun kembali seiring pemulihan ekonomi hingga mencapai 8,57 persen pada September 2024, yang merupakan titik terendah dalam satu dekade. Meski demikian, kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, masih mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional, yang mencerminkan masih kuatnya disparitas pembangunan antarwilayah.

Penelitian ini menggunakan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 untuk memotret kondisi aktual masyarakat di Sulawesi. Variabel kesehatan yang dianalisis meliputi keluhan kesehatan, kepemilikan jaminan kesehatan, keberadaan anggota rumah tangga perokok, serta status disabilitas. Melalui pendekatan regresi logistik, para peneliti berupaya menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan.

Uji kecocokan model menggunakan Hosmer-Lemeshow menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kesesuaian yang baik, sementara tingkat akurasi klasifikasi sebesar 82,65 persen mengindikasikan kemampuan model yang kuat dalam memprediksi status kemiskinan berdasarkan indikator kesehatan. Hasil ini memperkuat validitas temuan bahwa dimensi kesehatan berperan penting dalam memahami risiko kemiskinan di Sulawesi.

Temuan riset mengungkap beberapa hubungan yang menarik dan pada titik tertentu tampak kontradiktif. Salah satunya, individu dengan keluhan kesehatan justru tercatat memiliki kemungkinan lebih kecil dikategorikan hidup dalam kemiskinan. Fenomena ini dijelaskan oleh adanya pengeluaran tambahan untuk biaya berobat yang meningkatkan total pengeluaran rumah tangga, sehingga secara ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran mereka tampak tidak miskin, meskipun secara kesejahteraan tetap rentan.

Pola serupa terlihat pada rumah tangga yang memiliki anggota perokok. Konsumsi tembakau sebagai pengeluaran non-produktif mendorong naik total pengeluaran rumah tangga, dan secara teknis dapat menempatkan mereka sedikit di atas garis kemiskinan. Namun secara substantif, kondisi tersebut justru memperlemah kapasitas keuangan rumah tangga dan mengurangi ruang untuk pengeluaran yang lebih produktif.

Sebaliknya, kepemilikan jaminan kesehatan terbukti menurunkan kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan finansial dari jaminan kesehatan menjaga rumah tangga dari guncangan biaya medis yang tiba-tiba, sehingga membantu mencegah mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ketika menghadapi risiko kesehatan.

Faktor yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah disabilitas. Individu dengan status disabilitas tercatat memiliki risiko 34 persen lebih tinggi untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan mereka yang tidak memiliki hambatan fisik maupun mental. Temuan ini sejalan dengan berbagai riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas fisik, hambatan mobilitas, dan minimnya dukungan sosial sering menutup akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan peluang ekonomi lainnya.

Dengan demikian, disabilitas tidak dapat dipandang semata sebagai kondisi medis, tetapi sebagai faktor struktural yang memperpanjang kerentanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang secara khusus menjawab hambatan akses dan diskriminasi yang masih dihadapi kelompok disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini juga memotret gambaran umum kemiskinan di Sulawesi. Dari populasi yang dianalisis, tercatat 17,35 persen responden berada dalam kategori miskin, angka yang masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang telah turun di bawah 9 persen. Realitas ini menunjukkan bahwa Sulawesi masih bergulat dengan kesenjangan pembangunan, ketimpangan akses layanan kesehatan, serta distribusi infrastruktur ekonomi yang belum merata.

Melalui analisis mendalam, para peneliti menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memasukkan dimensi kesehatan sebagai salah satu fokus utama. Ketergantungan semata pada ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran terbukti tidak cukup mampu menangkap kerentanan yang dialami rumah tangga, terutama ketika pengeluaran tersedot untuk konsumsi non-produktif seperti rokok dan biaya medis yang sifatnya terpaksa.

Studi ini mendorong penerapan kerangka kemiskinan multidimensi yang memberi ruang lebih besar bagi indikator kesehatan, disabilitas, dan kualitas hidup. Pendekatan semacam ini dinilai lebih representatif untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat, terutama di wilayah dengan karakteristik kerentanan kompleks seperti Sulawesi.

Dari sisi implementasi kebijakan, penelitian ini menekankan urgensi perluasan cakupan jaminan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan pekerja di sektor informal yang selama ini sering luput dari perlindungan formal. Di saat yang sama, penguatan regulasi tembakau dipandang penting untuk menekan konsumsi rokok yang menggerus anggaran rumah tangga miskin tanpa memberikan manfaat produktif.

Lebih jauh, kebijakan inklusif disabilitas harus diperkuat melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan yang ramah disabilitas, serta penciptaan peluang kerja yang inklusif. Mengingat disabilitas menjadi salah satu faktor paling dominan dalam meningkatkan risiko kemiskinan, berbagai intervensi ini diharapkan dapat memutus rantai kerentanan yang dialami rumah tangga penyandang disabilitas.

Dengan rangkaian temuan tersebut, kajian Fitri Hadi Yulia Akib tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang kemiskinan di Indonesia, tetapi juga memberikan bukti empiris yang relevan bagi pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi. Hasil penelitian ini menjadi pijakan penting untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif, adil, dan responsif terhadap tantangan multidimensi yang dihadapi kelompok rentan.

Penelitian ini menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pendapatan. Intervensi kebijakan harus diarahkan pada penguatan layanan kesehatan, perluasan perlindungan sosial, serta penghapusan hambatan struktural yang selama ini memperpanjang kerentanan hidup masyarakat, terutama kelompok disabilitas dan rumah tangga dengan akses kesehatan yang terbatas.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler