Connect with us

kabupaten pohuwato

Wabup Suharsi Resmikan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah

Published

on

POHUWATO – Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa meresmikan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum daerah, peluncuran aplikasi perpustakaan digital ISMS, dan webinar nasional peningkatan indeks literasi masyarakat (PILM), (25/2/2023).

Peresmian ini dihadiri oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato, Ridwan Hemeto, Bunda Literasi Kabupaten Pohuwato, Selvi Mbuinga Monoarfa, Forkopimda, Pimpinan OPD, Camat, Kepala Desa, Dan para Pegiat Literasi.

Pada peresmian itu, Wabup Suharsi menyampaikan bahwa perpustakaan merupakan salah satu tempat yang dibutuhkan untuk memperdalam literasi dan meningkatkan pengetahuan.

“Di era milenial yang serba digital, layanan perpustakaan memiliki tantangan sendiri. untuk itu sangat diperlukan inovasi yang tiada henti agar perpustakaan menjadi tempat yang menarik dan diminati oleh semua kalangan masyarakat khususnya para generasi muda,” tuturnya.

Suharsi igirisa mengatakan bahwa pembangunan fasilitas layanan perpustakaan merupakan sinkronisasi dari tujuan, visi, dan misi dari perpustakaan secara nasional untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat.

Wabup Suharsi berharap dengan adanya pembangunan fasilitas layanan literasi dapat memajukan parameter SDM di Daerah Pohuwato.

“Daerah yang literat akan dipastikan menjadi maju sumberdaya manusianya. oleh hal itu, kepada smua pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadikan literasi sebagai upaya yang sungguh-sungguh dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat menuju Pohuwato yang sehat, maju dan sejahtera,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando memberikan Apresiasi terhadap langkah dari Pemerintah dalam membangun infrastruktur untuk meningkatkan indeks literasi di kalangan masyarakat.

Syarif menjelaskan bahwa pihaknya memiliki peran dan tugas bersinergi dengan daerah/wilayah yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Pohuwato untuk mendorong upaya tingkatan kualitas SDM sebagaimana dari program Presiden RI Tahun 2020-2024.

Terkait peran dan tugasnya itu, Syarif menyampaikan bahwa pihaknya telah menyediakan berbagai macam hasanah dan bahan-bahan pembelajaran terutama ilmu-ilmu terapan yang nantinya bisa diakses oleh seluruh masyarakat melalui infrastruktur yang telah di bangun oleh Pemerintah Daerah Pohuwato.

“Semua buku-bukunya telah kami siapkan terutama ilmu-ilmu terapan bagi petani jagung, peternak sapi, kemudian petani kelapa, dan juga tentang perikanan. tinggal bagaimana caranya informasi-informasi terbaru bisa diakses masyarakat dan sampai pada upaya pengimplementasiannya,” ujarnya.

Gorontalo

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Aborsi Paksa di Kabupaten Pohuwato

Published

on

Foto Ilustrasi stikeshamzar.ac.id

POHUWATO – Nasib malang menimpa seorang gadis berinisial R (20 tahun) di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Ia diduga mengalami kekerasan seksual dan dijebak untuk melakukan aborsi oleh pacarnya, berinisial FH (28 tahun).

Menurut pengakuan keluarga korban, Arif Gani Djafar, peristiwa tersebut terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya pada bulan Juni 2024 lalu. Arif menjelaskan bahwa awalnya korban dihubungi oleh pelaku untuk bertemu di salah satu penginapan di Kecamatan Marisa. Korban mengira pelaku ingin berhubungan badan, namun kenyataannya berbeda.

“Pelaku justru memasukkan obat-obatan ke dalam kemaluan korban agar korban mengalami keguguran. Kejadiannya satu minggu sebelum bulan puasa kemarin,” kata Arif kepada awak media pada Senin (22/07/2024).

Beberapa hari setelah kejadian itu, korban mengalami kondisi kurang sehat hingga mengalami pendarahan. Tidak hanya itu, pelaku kembali menghubungi korban dan meminta bertemu di penginapan lain. Di sana, korban mendengar pelaku menghubungi seorang oknum perawat yang akan memeriksa kondisinya.

“Saat tiba di penginapan, oknum perawat itu meminta korban untuk berbaring dan langsung memasukkan alat ke dalam kemaluan korban. Saat itu, korban sangat kesakitan dan enggan melanjutkan pemeriksaan itu,” jelas Arif.

Upaya Keluarga dan Laporan ke Polisi

Setelah mendengar pengakuan korban, pihak keluarga berusaha melakukan musyawarah dengan keluarga pelaku, namun tidak menemukan solusi. Akhirnya, keluarga korban memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke Polres Pohuwato pada tanggal 12 Juni, dan korban diambil keterangan (BAP) pada tanggal 14 Juni.

Namun, hingga saat ini, keluarga korban belum mengetahui perkembangan laporan mereka di Polres Pohuwato. Arif menyatakan, “Satu bulan lebih ini laporan, sudah jalan dua bulan, gerakannya belum ada. Kami sudah tanya, tapi jawabannya sementara diproses. Kami hanya minta laporan kami segera diselesaikan.”

Tanggapan Polres Pohuwato

Kasie Humas Polres Pohuwato, AKP Hany I. F. Dayoh, menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan pihaknya sudah memeriksa saksi-saksi terkait. “Pelakunya belum ditahan,” singkatnya melalui pesan WhatsApp pada Selasa (23/07/2024).

Keluarga korban berharap kasus ini dapat segera diselesaikan agar keadilan bagi R dapat ditegakkan.

Continue Reading

Advertorial

Rapat Paripurna Ke-62: Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2025-2045

Published

on

POHUWATO – Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, menghadiri Rapat Paripurna Ke-62 yang bertujuan untuk menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2025-2045. Rapat ini berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Pohuwato, dihadiri oleh Ketua DPRD Nasir Giasi, Wakil Ketua I Nirwan Due, Wakil Ketua II Idris Kadji, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, asisten, staf ahli bupati, serta pimpinan OPD.

Dalam sambutannya, Wabup Suharsi Igirisa menyampaikan bahwa dengan akan berakhirnya periodisasi RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2009-2025, sesuai dengan Pasal 18 Permendagri No.86 Tahun 2017, paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya, harus disusun RPJPD berikutnya untuk periode 2025-2045 dimulai dengan penyusunan rancangan awal.

“Dalam Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, diamanatkan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan konsisten,” ujar Suharsi. “Rencana pembangunan daerah yang akan disusun dalam RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2025-2045 adalah kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2009-2025. Hasil evaluasi dan capaian sasaran pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2009-2025 merupakan titik awal atau baseline dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pohuwato tahun 2025-2045.”

Lebih lanjut, Wabup Suharsi menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah memiliki fungsi strategis untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pasal 12 Permendagri No.86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun.

Suharsi juga menegaskan bahwa berdasarkan Instruksi Mendagri No.1 Tahun 2024 dan surat edaran bersama Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RPJPD harus selaras dengan RPJPN tahun 2025-2045, termasuk visi, misi, arah kebijakan, sasaran, dan target-target yang akan dicapai. Penyusunan RPJPD ini dilakukan secara terencana, bertahap, dan sistematis berdasarkan kondisi dan potensi daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, serta mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.

“Adapun cita-cita jangka panjang ini dicapai melalui 8 misi, 17 arah kebijakan pembangunan, dan 45 indikator sasaran utama pembangunan. 8 misi pembangunan tersebut berasal dari 3 misi sebagai kerangka implementasi yang terjabarkan ke dalam 17 arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pohuwato untuk 20 tahun ke depan, yakni 2025-2045,” pungkas Wabup Suharsi Igirisa.

Continue Reading

Gorontalo

Dugaan Korupsi Proyek ADD di Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato

Published

on

POHUWATO – Sejumlah proyek yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, tengah menjadi sorotan. Proyek-proyek tersebut, termasuk pembangunan jalan tani, taman buah, dan gerbang masuk desa, diduga menjadi sarana tindak pidana korupsi karena tidak dilengkapi dengan plang atau papan informasi publik yang menjelaskan jenis pekerjaan, spesifikasi, hingga sumber anggaran yang digunakan.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa proyek-proyek ini telah berjalan sejak pertengahan bulan puasa dan berasal dari anggaran dana desa. “Saya juga heran kenapa tidak ada papan informasinya. Setahu saya ada di UU dan peraturan itu wajib untuk dipasang papan informasinya. Mungkin lebih jelasnya coba tanyakan saja sama Kepala Desa Tahele,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Tahele, Ramly Pakeu, mengakui bahwa proyek pembangunan jalan tani, gerbang, dan taman desa tersebut memang bersumber dari anggaran dana desa. “Ya, dari dana desa. Untuk proyek gerbang dan taman desa (taman buah) itu total anggarannya Rp. 275 juta,” tandasnya.

Ramly menjelaskan bahwa proyek tersebut dimulai setelah lebaran dengan jangka waktu pengerjaan satu tahun, dan tim pelaksananya adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari aparat desa. Terkait proyek pembangunan jalan tani, Ramly menyatakan bahwa proyek tersebut telah memasuki tahap kedua pengerjaan dengan total anggaran sekitar Rp. 65 juta. “Proyek pembangunan jalan tani di desa kami itu akan diaudit oleh instansi terkait,” tambahnya.

Ramly juga menyebutkan bahwa proyek pembangunan jalan tani seharusnya sudah selesai. “Saya sudah koordinasikan sama Pak Camat (Popayato Timur) dan Sekcam. Mereka bilang ‘cuma sudah mau pemeriksaan juga ini ayah’. Kalau memang belum selesai ya, nanti akan diperiksa oleh Kapolsek,” ujarnya.

Periode pengerjaan proyek pembangunan jalan tani sama dengan proyek pembangunan gerbang dan taman buah, dimulai di waktu yang sama dan berlangsung selama satu tahun. Ramly menambahkan bahwa bahan material yang digunakan untuk proyek ini diambil dari lokasi galian C milik PT. IGL.

Upaya konfirmasi kepada Camat Popayato Timur melalui telepon WhatsApp tidak mendapatkan tanggapan.

Untuk diketahui, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta Nomor 70 Tahun 2012, setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler