Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gorontalo menyoroti mekanisme kontrak kerja sama media yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, DPRD seharusnya tunduk pada regulasi yang berlaku, termasuk dalam memilih media yang memenuhi kualifikasi sesuai aturan Dewan Pers.

“Seharusnya DPRD hanya bekerja sama dengan media yang telah memenuhi standar Dewan Pers, baik dari sisi legalitas maupun kompetensi jurnalistik. Namun, kenyataannya masih ada sekitar 35 media yang bekerja sama dengan DPRD, dan banyak di antaranya tidak memiliki legalitas serta kompetensi jurnalistik yang jelas,” ujar Ketua PWI Gorontalo dalam keterangannya kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini berisiko menurunkan kualitas pemberitaan serta membuka peluang bagi media yang tidak profesional untuk mendapatkan manfaat dari anggaran pemerintah tanpa memenuhi standar jurnalistik yang semestinya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPD Perkumpulan Jurnalis Siber (PJS) Gorontalo, Jhojo Rumampuk, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, tugas utama Dewan Pers bukanlah mencampuri kontrak kerja sama media dengan pemerintah, melainkan memastikan agar wartawan bekerja sesuai kode etik jurnalistik dan tidak menyebarkan berita hoaks.

“Namun, secara hukum, tidak ada regulasi yang secara eksplisit melarang lembaga pemerintah bekerja sama dengan media yang belum terverifikasi Dewan Pers atau wartawannya belum memiliki sertifikasi UKW. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak secara khusus menyebutkan bahwa hanya media terverifikasi yang boleh mendapatkan kerja sama dengan pemerintah. Selama media tersebut memiliki legalitas yang sah, berbadan hukum, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, maka secara administratif mereka tetap memiliki hak untuk menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah.” Jelas Jhojo

Menurutnya, selama media memiliki izin resmi dan menjalankan tugas jurnalistik dengan benar, mereka tetap berhak mendapatkan kerja sama dengan pemerintah, terlepas dari apakah mereka telah terverifikasi oleh Dewan Pers atau tidak.

” Tugas Dewan Pers adalah memastikan wartawan tidak memberitakan hoaks, menjaga kode etik jurnalistik, dan melindungi kebebasan pers. Jadi, jika ada media yang ingin bekerja sama dengan DPRD atau instansi pemerintah, itu merupakan urusan kebijakan, bukan wewenang Dewan Pers,” tegas Jhojo.

Polemik mengenai standar media yang bekerja sama dengan pemerintah ini terus menjadi perdebatan di Gorontalo. Sejumlah pihak menganggap bahwa verifikasi Dewan Pers seharusnya menjadi syarat mutlak dalam kerja sama antara media dan pemerintah. Namun, di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan utama, selama media tersebut beroperasi sesuai aturan yang berlaku.

” Meski secara aturan kerja sama ini memungkinkan, tetap ada kekhawatiran mengenai transparansi dan profesionalisme. Pemerintah perlu memastikan bahwa media yang diajak bekerja sama benar-benar menjalankan fungsi jurnalistik dengan baik dan bukan sekadar menjadi “media abal-abal” yang hanya mengejar keuntungan dari kontrak kerja sama. Secara hukum, lembaga pemerintah masih dapat melakukan kerja sama dengan media meskipun tidak terdaftar di Dewan Pers atau wartawannya belum bersertifikat UKW, selama media tersebut memiliki legalitas yang sah.” Tutup Jhojo

Tiga nama yang sangat mentereng di dunia politik di Gorontalo disebut-sebut di warung kopi bahwa bisa jadi Ketua GERINDRA Provinsi Gorontalo. Ketiga nama itu adalah Adhan Dambea, Elnino Mohi dan Saipul Mbuinga.

Elnino Mohi sudah terbukti sebanyak 4 kali berturut-turut memenangkan Pemilu. Tanpa atribut kampanye yang cukup, dia bahkan tembus ke DPR RI di 15 tahun terakhir walaupun dijepit oleh nama-nam besar politik. Kini Elnino Mohi ditunjuk oleh Prabowo sebagai Ketua DPD GERINDRA Provinsi Gorontalo.

Ada juga nama Adhan Dambea yang menggetarkan seluruh nama besar politisi Gorontalo. Figur yang akan dilantik jadi Walikota Gorontalo itu adalah satu-satunya nama yang didaulat oleh GERINDRA Kota Gorontalo. Mantan politisi PAN itu bahkan mampu menjadikan kader PAN Indra Gobel sebagai wakil walikotanya. Adhan terhitung sudah 40 tahun malang-melintang di dunia politik Gorontalo.

Ada juga nama Saipul Mbuinga yang dua periode berturut-turut menjadi Bupati Pohuwato. Sebelumnya SM adalah Wakil Ketua Dewan Pohuwato. Bisa dikatakan bahwa dia sudah wara-wiri di dunia politik Gorontalo wilayah Barat tersebut selama 20 tahun.

GERINDRA Gorontalo juga tidak kekurangan kader. Misalnya Tomy Ishak dari Kabgor yang berhasil meningkatkan jumlah kursi di DPRD Kabgor: dari 1 kursi menjadi 4 kursi atau meningkat 300 persen. Tomy sekarang adalah Ketua GERINDRA di wilayah Kabgor yang merupakan 42 persen dari seluruh Provinsi Gorontalo.

Ada juga Ketua GERINDRA Boalemo, M. Amin. Dia dikenal sebagai mantan staf dan pengawal Elnino alias orang kepercayaan anggota DPR RI itu.

Ada juga Sulyanto Pateda. Di samping menduduki kursi sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sul juga merupakan Ketua GERINDRA Kota Gorontalo.

“Kita serahkan sama Allah SWT saja. Kami semua adalah kader GERINDRA. Bagi kami, apa pun keputusan DPP GERINDRA maka kita semua akan patuh dan mengamankan,” tutur Adhan Dambea yang namanya juga disebut-sebut. Yang pasti, restrukturisasi GERINDRA Gorontalo ini menjadi sangat menarik untuk dibicarakan karena bagaimanapun juga presiden RI Prabowo Subianto merupakan Ketum partai tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Gerindra, Limonu Hippy, menegaskan komitmennya dalam mengawal dan mengawasi program Swasembada Pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai kader Partai Gerindra sekaligus wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Boalemo dan Pohuwato, Limonu Hippy memastikan bahwa implementasi program ini akan berjalan sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden.

“Tentu sebagai Kader dan Aleg Gerindra, kami siap mengawal dan mengawasi segala bentuk program dan kebijakan Presiden Prabowo. Kami ingin memastikan bahwa implementasinya di tingkat bawah berjalan sesuai dengan ketentuan dan arahan Bapak Presiden atau tidak,” ujar Limonu Hippy.

Menurutnya, pengawasan yang intens dan konsisten khususnya pada setiap OPD maupun satker-satker yang manjalankan program ini sangat diperlukan agar program Swasembada Pangan benar-benar terwujud dengan baik di seluruh daerah, termasuk Gorontalo. Program ini dinilai sangat strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional serta mendukung kesejahteraan petani.

“Dengan demikian, kami harus intens dan konsisten untuk itu, baik di setiap OPD maupun Satker-satker pemerintahan yang menjalankan ini. Sebab kami diwajibkan untuk mengawal dan mengevaluasi serta memberikan report terkait program Presiden ini agar benar-benar terwujud dengan baik,” tambahnya saat ditemui di sela-sela kegiatannya di kantor DPD Gerindra Povinsi Gorontalo..

Sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian besar, Gorontalo diharapkan dapat menjadi salah satu wilayah yang berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Limonu Hippy menegaskan bahwa dirinya bersama jajaran Gerindra di Gorontalo akan terus mengawal setiap kebijakan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program Swasembada Pangan sendiri merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mencapai kemandirian pangan dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah berencana mencetak jutaan hektar lahan pertanian baru serta memperkuat sektor pertanian dengan berbagai kebijakan strategis.

Dengan adanya dukungan dari para kader Gerindra di daerah, seperti yang disampaikan oleh Limonu Hippy, diharapkan program ini dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.