Connect with us

Kota Gorontalo

Wali Kota Marten Taha Dialog Bersama Buruh

Published

on

KOTA GORONTALO – Pemerintah kota Gorontalo melalui Dinas tenaga Kerja koperasi dan UKM Kota Gorontalo memfasilitasi kegiatan memperingati may day 2023 melalui dialog publik dengan pembahasan situasi nasional hingga daerah.

Wali Kota Gorontalo Marten Taha yang hadir di dialog sosial bersama buruh menjadi narasumber yang berlangsung di grand Borneo Kota Gorontalo Jumat (26/5/2023)

Marten Taha mengatakan, isu daerah yang menjadi tuntutan serikat pekerja tentang union busting berkaitan dengan dugaan pelanggaran Union busting adalah menjadi domainnya pemerintah provinsi karena sudah diatur oleh ketentuan peraturan perundangan.

Begitu juga tentang PHK, berdasarkan perpu nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja terdapat 10 jenis PHK yang dilarang dan salah satunya adalah PHK karena alasan anti serikat kerja.

Selanjutnya masih berdasarkan perpu nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja pada PP 35 tahun 2021 tentang perjanjian Kerja waktu tertentu, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja terdapat 22 jenis PHK yang dibolehkan dan salah satunya adalah PHK karena efisiensi.

Atas informasi tersebut Marten merekomendasikan beberapa hal, diantaranya PHK karena alasan efisiensi yang dilakukan oleh manajemen city Hotel adalah menjadi kewenangan perusahaan yang dibolehkan oleh aturan.

“Selanjutnya terkait dengan perjanjian bersama di tingkat bipatrityang telah disepakati oleh para pihak yang telah memiliki akta pendaftaran dari pengadilan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,..”

Berikutnya para pekerja yang telah di-PHK segera mengajukan klaim jaminan kehilangan pekerjaan atau jika p dan jaminan hari tua pada BPJS ketenagakerjaan Gorontalo.

“Berikutnya lagi dinas tenaga kerja koperasi dan UKM Kota Gorontalo proses klaim jaminan kehilangan kerja dan jaminan hari tua dimaksud dengan berkoordinasi dengan BPJS ketenagakerjaan Gorontalo,” jelasnya.

Sementara tentang PHK yang diduga berkaitan dengan pelanggaran dan basting Marten menyarankan menunggu proses penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh instansi terkait.

“Bila ternyata bertentangan dengan ketentuan perundangan maka bisa jadi PHK tersebut batal demi hukum dan para pekerja berhak menempuh upaya penyelesaian melalui mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundangan,” ungkapnya.

Advertorial

Demi Swasembada Pangan, Wawali Kota Gorontalo dan Wabup Mamuju Tengah Sepakat Kolaborasi

Published

on

Kota Gorontalo – Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, menerima kunjungan silaturahmi Wakil Bupati Mamuju Tengah, H. Askary, pada Jumat (06/02/2026). Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antardaerah.

Dalam kunjungan itu, keduanya membahas peluang kerja sama strategis untuk mendukung berbagai Program Prioritas Nasional Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Merah Putih, Program Makan Bergizi Gratis, serta Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).

Wabup H. Askary menyampaikan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pangan karena karakteristik wilayahnya yang agropolitan dengan ketersediaan lahan luas.

“Kami di Mamuju Tengah memiliki banyak lahan yang siap dikembangkan untuk sektor pangan. Selain itu, latar belakang Pak Indra sebagai pengusaha tentu menjadi nilai tambah untuk memperluas jejaring antara pemerintah daerah dan pelaku usaha,” ujarnya.

Askary menambahkan, selain membahas kerja sama konkret, kunjungan ini juga dilakukan sebagai ajang silaturahmi antar sesama pelayan masyarakat.
“Alhamdulillah, beliau menyambut dengan baik. Semoga kolaborasi yang kita rintis hari ini bisa segera terealisasi,” tandasnya.

Terkait ketersediaan lahan dalam pelaksanaan program KSPP, H. Askary menegaskan bahwa Mamuju Tengah tidak mengalami hambatan berarti.
“Kalau soal lahan, kami punya sangat banyak. Untuk ukuran 20 hektare saja, di sana itu kecil,” katanya.

Sementara itu, Wawali Gorontalo Indra Gobel mengapresiasi kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah untuk menyukseskan agenda nasional, terutama setelah hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dipimpin langsung oleh Presiden.

“Program KSPP merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memperkuat sektor pangan menuju swasembada. Indonesia ini kaya, hanya perlu dikelola secara optimal melalui kerja sama yang solid,” jelas Indra Gobel.

Ia menegaskan, kolaborasi antara daerah perkotaan dan wilayah dengan ketersediaan lahan luas seperti Mamuju Tengah dapat menjadi kunci percepatan realisasi swasembada pangan nasional.
“Kalau di kota lahannya terbatas, sementara di daerah lain tersedia luas, maka kolaborasi adalah jalan terbaik. Presiden sudah menegaskan, swasembada pangan menjadi target strategis menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Continue Reading

Advertorial

Kepedulian Nyata, Pemkot Gorontalo Hadir Ringankan Beban Korban Bencana

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga terdampak bencana alam. Kali ini, bantuan diserahkan kepada keluarga Novita Sugena, korban angin puting beliung yang melanda kawasan Jalan Palma, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, pada pekan lalu.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid, atas arahan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, pada Rabu (4/2/2026). Penyerahan berlangsung di lokasi kediaman korban, disaksikan oleh pihak kelurahan serta unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo.

Dalam kesempatan itu, Sekda Ismail menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang tertimpa musibah. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama pada masa-masa sulit.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pascakejadian,” ujar Ismail Madjid.

Ia menambahkan, bencana alam bisa datang kapan saja, dan dukungan pemerintah tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga melalui upaya pendampingan serta pemantauan untuk memastikan kondisi warga kembali stabil.

Bantuan yang disalurkan meliputi beras 5 kilogram, mie instan, kecap, minyak kelapa, biskuit, air mineral, ikan kaleng, dan peralatan dapur. Selain itu, diserahkan pula paket family kit dan baby kit dari BPBD Kota Gorontalo, berisi perlengkapan mandi orang dewasa dan bayi, pakaian bayi, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Gorontalo melalui instansi terkait terus melakukan pemantauan terhadap wilayah yang rawan bencana, sekaligus menyiapkan langkah antisipatif untuk mengurangi dampak agar masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi.

Continue Reading

Advertorial

Transparansi Pajak Daerah: Bapenda Kota Gorontalo Awasi 18 Objek Pajak Selama Sebulan

Published

on

Kota Gorontalo – Untuk memastikan proses pungutan dan penyetoran pajak daerah berjalan sesuai ketentuan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Gorontalo melakukan kegiatan monitoring lapangan ke sejumlah objek pajak di wilayah setempat.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pajak daerah, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap para wajib pajak yang menjadi sumber utama penerimaan asli daerah (PAD).

Kepala Bapenda Kota Gorontalo, Zamronie Agus, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring tersebut melibatkan petugas pajak daerah yang telah dibentuk pasca Bapenda resmi berdiri sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) baru di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

“Monitoring ini kami lakukan untuk memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak, mulai dari proses pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan pajak kepada Pemerintah Kota melalui Bapenda,” kata Zamronie, Selasa (03/02/2026).

Dalam pelaksanaan hari pertama, tim Bapenda melakukan pemantauan di dua objek pajak besar, yakni J.CO Donuts & Coffee dan Solaria. Monitoring akan terus dilakukan selama 30 hari ke depan, dengan menyasar sedikitnya 18 objek pajak yang tersebar di wilayah Kota Gorontalo.

“InsyaAllah, kegiatan ini akan berlangsung selama satu bulan penuh. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kelalaian ataupun keterlambatan dari wajib pajak dalam melakukan penyetoran,” jelas mantan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kota Gorontalo tersebut.

Selain pengawasan, menurut Zamronie, Bapenda juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar memahami mekanisme pembayaran pajak yang benar serta pentingnya memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Saat entry meeting, kami tidak hanya melakukan pengecekan, tetapi juga memberikan edukasi. Kami menegaskan bahwa hasil dari setiap rupiah pajak yang disetor akan kembali ke masyarakat dalam bentuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang dijalankan Pemkot Gorontalo,” ujarnya.

Zamronie pun mengimbau agar seluruh wajib pajak di Kota Gorontalo dapat menjalankan kewajibannya secara tertib, karena pajak daerah merupakan tulang punggung pembangunan dan indikator kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler