Foto Istimewa ll Penghargaan TPID Award diserahkan oleh Deputi bidang ekonomi kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, bertempat di hotel aston,
KOTA GORONTALO – Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok saat pandemi, menjadi kunci keberhasilan Kota Gorontalo meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah terbaik kategori indeks harga konsumen (IHK) tahun 2021 dikawasan sulawesi. penghargaan ini, menambah daftar prestasi Kota Gorontalo untuk kedua kalinya secara berturut turut sejak 2020.
Penghargaan TPID Award diserahkan oleh Deputi bidang ekonomi kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, bertempat di hotel aston, 1/10/21. selain Kota Gorontalo ada Provinsi Gorontalo Kemudian Kabupaten Bone Bolango menerima penghargaan TPID Non IHK.
Kepala Bagian Perkonomian Kota Gorontalo Taufik Dunggio menjelaskan indikator penilaian TPID Kota Gorontalo, berdasarkan perhitungan inflasi menggunakan indikator indeks harga konsumen (IHK). yaitu menghitung rata rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yg dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu.
“Hasil itu kita tempuh menggunakan langkah strategi 4 K, menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersedian pasokan, kelancaran distribusi, dan terjalinnya komunikasi yang efektif,” Jelas Taufik saat mendampingi Sekda Ismail Madjid usai menerima penghargaan TPID Award.
Selain melakukan upaya pengendalian harga, Taufik mengatakan pihak pemkot juga turut menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan stimulus untuk pengembangan sektor UMKM agar tetap beroperasi. kemudian membuat inovasi Patali Shoping Point, dimasa PSBB pandemi, terobosan yang menggunakan aplikasi berbasis WhatsApp ini, sangat membantu warga memenuhi kebutuhannya.
“Inovasi Patali Sopping Point menjadi ikon pemkot dimasa PSBB. sistem belanja secara online ini, memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan tanpa kontak fisik,” jelas Taufik.
Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Madjid mengatakan daya beli masyarakat menjadi unsur penting dalam TPID Award. faktor ini terjaga karena mendapat subsidi dari pemerintah Kota Gorontalo melalui program gratis lahir sampai mati.
“Ketika kita tarik kebelakang ini sangat berkorelasi, sebagai salah satu pendorong daya beli masyarakat,” ujar Ismail
Lebih lanjut ismail menguraikan program yang mengakomodir kebutuhan dasar masyarakat itu, di aktualisasikan dengan bantuan produktif guna menghemat pengeluaran masyarakat.
“Contohnya menggratiskan ijin usaha, serta bantuan alat produksi untuk pengembangan umkm,” ucap Ismail.
Dalam perjalanannya, program yang dicetus Wali kota Gorontalo Marten Taha sejak 2014 itu, menjadi pendongkrak indikator setiap apresiasi yang digondol pemerintah Kota Gorontalo.
Sementara itu, Wali kota Gorontalo Marten Taha mengatakan pengawasan terhadap inflasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan.
“Kita juga turun melakukan operasi pasar, dan menggelar pasar murah untuk mengurai terjadinya inflasi di daerah,” jelasnya.
Kepala Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyebut mulai adanya sinyal positif tanda – tanda pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo mulai berlangsung.
“Perbaikan ekonomi Provinsi Gorontalo mengalami perbaikan hingga mencapai 3,43 % secara year on year di triwulan II tahun 2021, setelah mengalami kontraksi sejak pandemi covid-19 melanda triwulan II 2020” ucapnya.
Kota Gorontalo – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Jumat (28/11/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Direktur RSUD Otanaha, dr. Grace Tumewu, menjelaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen rumah sakit terhadap peningkatan mutu pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Di era pelayanan publik yang menuntut kecepatan, kepastian, dan kualitas, RSUD Otanaha tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan masukan, kritik, dan saran dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan,” ujar dr. Grace.
Ia menambahkan, kegiatan FKP menghadirkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, tenaga kesehatan, perwakilan manajemen, hingga insan media. Melalui forum ini, diharapkan tercipta ruang dialog dua arah yang terbuka, jujur, dan konstruktif.
“Hari ini kita membahas berbagai aspek pelayanan, mulai dari standar pelayanan, alur layanan, fasilitas kesehatan, hingga aspek kenyamanan dan keselamatan pasien. Semua masukan akan menjadi dasar perbaikan nyata di lapangan,” jelasnya.
Dari forum tersebut, pihak manajemen RSUD Otanaha menerima berbagai saran yang akan ditindaklanjuti sebagai langkah peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Kami akan mempelajari setiap masukan yang disampaikan dan menjadikannya panduan dalam memperkuat mutu pelayanan publik di lingkungan rumah sakit,” tambah dr. Grace yang akrab disapa dr. Ceci.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen RSUD Otanaha untuk terus berinovasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pelayanan yang humanis kepada masyarakat Kota Gorontalo dan sekitarnya.
“Kami berharap terbangun sinergi antara RSUD Otanaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan agar cita-cita bersama menjadikan RSUD Otanaha sebagai rumah sakit unggulan di daerah dapat terwujud,” tutup dr. Ceci.
Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Setelah sebelumnya meraih penghargaan Swasti Saba Padapa dan GERMAS SAPA, kali ini Pemkot Gorontalo menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.
Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kinerja Pemkot Gorontalo yang dinilai berhasil dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Adhan dan Wakil Wali Kota Indra Gobel, berbagai program terkait peningkatan gizi terus dijalankan dengan konsisten dan terukur.
Salah satu program unggulan ialah Therapeutic Feeding Center (TFC), layanan khusus yang menyediakan terapi gizi bagi anak-anak dengan masalah stunting. Program ini menjadi bentuk nyata intervensi pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat.
Selain itu, Pemkot Gorontalo juga gencar melaksanakan intervensi gizi spesifik untuk penyebab langsung stunting, serta intervensi gizi sensitif untuk menanggulangi faktor tidak langsung. Upaya lintas sektor ini dilakukan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta para kader Posyandu di setiap kelurahan.
Wali Kota Adhan mengungkapkan optimismenya, bahwa angka stunting di Kota Gorontalo dapat terus ditekan, asalkan seluruh pihak bekerja secara terpadu dan berkesinambungan. Ia juga menegaskan pentingnya pemberian makanan bergizi tinggi protein kepada ibu hamil dan bayi sebagai bagian dari strategi pencegahan.
“Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Yang lebih berbahaya adalah dampaknya terhadap kecerdasan, kesehatan mental, dan kerentanan terhadap penyakit kronis,” tegas Adhan.
Menurutnya, edukasi tentang gizi seimbang dan perilaku hidup sehat perlu terus digencarkan agar keluarga berisiko dapat memahami pentingnya perbaikan pola makan sejak dini. Pemkot berkomitmen menjadikan upaya penurunan stunting sebagai program prioritas untuk mewujudkan generasi Gorontalo yang sehat, cerdas, dan produktif.
Kota Gorontalo – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo Tahun 2026 resmi rampung dibahas dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Kota Gorontalo, Kamis (tanggal sesuai).
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menekankan pentingnya percepatan tindak lanjut pasca-persetujuan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia meminta seluruh perangkat daerah segera melakukan penyesuaian program berdasarkan catatan hasil pembahasan yang telah disepakati.
Wali Kota Adhan menegaskan, seluruh perubahan teknis serta penyesuaian administrasi harus diselesaikan paling lambat tiga hari kerja setelah penandatanganan berita acara kesepakatan. Setelah itu, dokumen final Ranperda APBD 2026 wajib segera diajukan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan evaluasi dan pengesahan.
“Jadwal ini tidak boleh molor. Kita harus pastikan seluruh program Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan tepat di awal tahun,” tegas Wali Kota Adhan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Gorontalo, TAPD, serta semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan pembahasan APBD 2026. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal tahun depan.
“Semoga kolaborasi yang terjalin ini tetap terjaga agar seluruh agenda pembangunan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Gorontalo,” ujar Adhan.