Himpunan Mahasiswa Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo (HIMAPSI FIP UNG) kembali menyelenggarakan salah satu program unggulannya: Seleksi Wawancara Calon Mentor. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan rekrutmen mentor mahasiswa yang digagas oleh Departemen Advokasi dan Kemahasiswaan HIMAPSI.

Sebanyak 28 mahasiswa Psikologi angkatan 2024 mengikuti proses wawancara yang dirancang untuk menilai kesiapan mereka dari berbagai aspek penting, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta pemahaman terhadap peran strategis seorang mentor.

Proses seleksi dilaksanakan atas kolaborasi antara HIMAPSI dan Bidang Kemahasiswaan Program Studi Psikologi, dengan pendampingan langsung dari Ayah Mohammad Rizki B. Dunggio, M.Psi., Psikolog, dan Ayah Muh. Saldin, M.Si.. Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Badan Pengurus Harian (BPH) HIMAPSI FIP UNG.

Dalam keterangannya, Ayah Saldin menegaskan bahwa proses wawancara ini tidak semata menilai aspek intelektual peserta, tetapi juga menyoroti sensitivitas sosial dan komitmen mereka terhadap sesama mahasiswa.

“Kami mencari mentor yang bukan hanya cerdas, tetapi juga peduli dan mampu menjadi teman, fasilitator, serta motivator. Mereka harus bisa membangun relasi positif dan mendorong kemajuan teman-temannya,” jelasnya.

Program mentoring merupakan inisiatif HIMAPSI dalam membangun ekosistem pembelajaran yang suportif, inklusif, dan sehat secara mental maupun akademik. Kehadiran mentor diharapkan dapat membantu mahasiswa baru beradaptasi secara optimal dalam lingkungan kampus.

Melalui seleksi ini, HIMAPSI FIP UNG menargetkan lahirnya mentor-mentor berkualitas yang siap berkontribusi dalam pengembangan kapasitas mahasiswa Psikologi, sekaligus memperkuat solidaritas dan budaya saling dukung di lingkungan akademik.

UNG – Kabar membanggakan datang dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sukses meraih predikat Akreditasi Unggul, peringkat tertinggi dalam sistem akreditasi pendidikan tinggi.

Capaian ini diperoleh setelah melalui proses asesmen akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Berdasarkan hasil penilaian, Prodi PPKn dinilai memenuhi seluruh indikator untuk memperoleh peringkat akreditasi unggul, yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 1211/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025.

Dekan FIS Dr. Zuchri Abdussamad, M.Si. mengungkapkan bahwa capaian ini menjadi bukti kualitas Prodi PPKn UNG yang telah sesuai standar nasional bahkan berdaya saing tinggi.

“Keberhasilan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan pemicu semangat untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu. Semua ini adalah hasil kerja kolektif dosen, mahasiswa, alumni, dan mitra kerja sama,” ujarnya.

Capaian gemilang ini juga mendapat apresiasi dari Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T.. Menurutnya, akreditasi unggul bukan hanya pengakuan kualitas, tetapi juga penguatan posisi Prodi PPKn sebagai program studi kompetitif di tingkat nasional.

“Raihan ini menunjukkan komitmen UNG dalam menjaga kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Semoga capaian ini memotivasi seluruh program studi untuk terus meningkatkan mutu layanan akademik dan non-akademik,” jelas Eduart.

Keberhasilan Prodi PPKn diharapkan menjadi contoh inspiratif bagi seluruh prodi di UNG agar terus meningkatkan kualitas dan mencetak lulusan yang kompeten serta berdaya saing nasional maupun internasional.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menyoroti persoalan serius terkait status lahan sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Hamzah mengungkapkan, dari total 71 SMA di Gorontalo, sekitar 40 sekolah masih menghadapi masalah kepemilikan lahan, termasuk status sertifikat tanah yang belum jelas.

“Masalah SMA ini cukup banyak. Dari 71 SMA, ada sekitar 40-an yang bermasalah dengan lahan, termasuk sertifikatnya. Ini sudah kami minta agar Dinas melalui Kabid SMA memberikan data lengkap,” jelas Hamzah.

DPRD, kata Hamzah, meminta rekapitulasi wilayah, detail permasalahan, dan estimasi anggaran penyelesaian agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Ia menegaskan, jika tidak segera diselesaikan, masalah ini berpotensi menimbulkan gugatan dan bahkan pembongkaran bangunan sekolah.

“Kami minta rekap wilayah, masalahnya apa saja, dan berapa kebutuhan anggarannya. Ini sangat berisiko kalau sampai digugat. Bisa saja terjadi pembongkaran,” tegasnya.

Hamzah juga menyinggung usulan anggaran dalam Perubahan APBD yang diajukan untuk penanganan masalah ini, yakni sekitar Rp3 miliar lebih untuk SMA dan SMK.