Pohuwato – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring untuk membahas pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Gorontalo. Rakor ini dipusatkan di Ruang Tarsius Bappeda Kabupaten Pohuwato dan diikuti oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, serta berbagai pejabat terkait pada Kamis (11/09/2025).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo yang meminta KPK turut menangani permasalahan sektor perkebunan sawit di daerah tersebut. Rakor dipimpin oleh tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK yang membidangi sektor perkebunan dan diikuti oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, para bupati, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam pertemuan ini, KPK menekankan pentingnya transparansi data, konsistensi regulasi, serta pengawasan izin agar tidak terjadi konflik kepemilikan, tumpang tindih lahan, dan potensi praktik korupsi dalam pengelolaan perkebunan sawit. “Fokus kita adalah pembenahan tata kelola perkebunan sawit agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat maupun daerah,” ujar perwakilan KPK.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan data, pengawasan izin, dan persoalan hak masyarakat adat serta petani lokal yang kerap bersinggungan dengan korporasi besar. Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, menegaskan komitmen daerah untuk menindaklanjuti arahan dan rekomendasi KPK. “Kami siap berkolaborasi dalam memperbaiki tata kelola sawit. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, rakor ini menghasilkan kesepakatan pembentukan tim monitoring terpadu antara KPK, Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan kabupaten guna memperkuat pengawasan izin usaha, menyusun database lahan sawit yang valid, serta mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor perkebunan.

Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menyampaikan kondisi terkini perkebunan sawit di daerahnya. Menurut data konsesi, total izin perkebunan sawit di Kabupaten Pohuwato mencapai 30.000 hektare, namun realisasi penanaman baru sekitar 7.552 hektare atau 25 persen dari total luas izin. “Realisasi penanaman sangat bergantung pada kesiapan lahan, pembebasan, kendala lingkungan, dan kebijakan pemerintah,” jelas Wabup Iwan.

Wabup Iwan juga memaparkan data Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Pada tahun 2023–2024, target DBH Sawit sebesar Rp5,5 miliar dengan realisasi Rp4,5 miliar, sementara untuk tahun 2025 ditargetkan Rp1,5 miliar lebih. Perkebunan sawit di Gorontalo, menurut Wabup, tidak hanya menyangkut luasan izin, tetapi juga aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. “Masih banyak lahan konsesi yang terbengkalai, sementara masyarakat sekitar membutuhkan lahan produktif untuk kesejahteraan,” jelasnya.

Dari sisi lingkungan, perkebunan sawit juga menimbulkan tantangan berupa risiko deforestasi, degradasi tanah, dan penurunan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama KPK dan DPRD menekankan perlunya keseimbangan antara investasi, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap hasil Rakor ini menjadi titik awal perbaikan tata kelola sawit, tidak hanya di Pohuwato, tetapi juga di seluruh Gorontalo,” tandas Wabup Iwan.

Akhir sambutannya, Wabup Iwan menyampaikan bahwa dirinya hadir mewakili Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang pada saat yang bersamaan menghadiri agenda kedinasan di Provinsi Gorontalo.

Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk anggota DPRD Otan Mamu, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Inspektur Daerah Muslimin Nento, Kepala BPKPD Teti Alamri, Kadis Pertanian Kamri Alwi, serta pejabat OPD terkait. KPK RI menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan agar tata kelola perkebunan sawit di Gorontalo dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah.

Pohuwato – Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H yang digelar di Masjid Nur Hayat, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, pada Rabu (10/09/2025). Acara yang mengangkat tema “Sunnah Nabi Muhammad SAW, Simbol Pendidikan Hakiki” ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Pohuwato, Febrianto Mardain dan Abdul Hamid Sukoli, Camat Buntulia, Syaiful Hunta, serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Buntulia.

Hadirnya jajaran pemerintah bersama masyarakat semakin menambah khidmat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di desa tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini. Ia menekankan bahwa situasi yang aman dan damai akan mendukung lancarnya aspirasi masyarakat tanpa menimbulkan masalah.

“Mari kita rawat daerah ini dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan demikian, setiap aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik tanpa menimbulkan masalah,” ujar Iwan.

Selain itu, Wabup Iwan juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Buntulia beserta seluruh kepala desa se-Kecamatan Buntulia yang telah mendukung penuh terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat menjadi bukti nyata kebersamaan dalam menjaga tradisi keagamaan serta memperkuat nilai-nilai Islam di tengah kehidupan bermasyarakat.

“Dukungan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan dan desa sangat penting untuk memperkuat peran masyarakat dalam menghidupkan nilai-nilai Islami. Dengan kebersamaan ini, kegiatan keagamaan diharapkan dapat terus berkembang sebagai sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat persatuan umat,” lanjut Wabup Iwan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Buntulia Utara ini menjadi ajang mempererat ukhuwah Islamiah di tengah masyarakat. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun daerah.

Sebagai penutup sambutannya, Wabup Iwan menyampaikan bahwa kehadirannya pada acara tersebut adalah untuk mewakili Bupati Pohuwato, yang pada saat yang bersamaan menghadiri peringatan Maulid Nabi di salah satu masjid di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa.

“Pak Bupati menitipkan salam buat kita semua dan berharap agar kegiatan ini berjalan aman dan khidmat, karena merayakan Maulid Nabi adalah kewajiban bagi kita umat Nabi akhir zaman,” pungkas Iwan S. Adam.

Pohuwato – Hujan dengan Intensitas Tinggi Mengakibatkan Banjir dan Longsor di Pohuwato
Pada Selasa, (09/09/2025), wilayah Kabupaten Pohuwato, khususnya Kecamatan Taluditi, Wanggarasi, dan Lemito, diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak siang hingga malam hari. Hujan deras ini menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah titik.

Menurut keterangan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pohuwato yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD, Abdulmuthalib Dunggio, longsor terjadi di ruas Jalan Trans Taluditi tepatnya di Desa Panca Karsa II, yang sempat menutup akses jalan. Akibat longsor tersebut, kendaraan tidak bisa melintas dan menyebabkan kemacetan.

“Jalan yang terdampak longsor berada di Desa Panca Karsa I, Panca Karsa II, dan seputaran Puskesmas Panca Karsa I,” jelas Abdulmuthalib.

Selain longsor, banjir merendam sejumlah desa di Kecamatan Taluditi, Wanggarasi, dan Lemito. Di Kecamatan Taluditi, Desa Malango dan Desa PK I terdampak banjir dengan total 159 Kepala Keluarga (KK) atau 544 jiwa. Sementara di Kecamatan Wanggarasi, banjir terjadi di Desa Tuweya, Desa Bohusami, dan Desa Bukit Harapan. Di Kecamatan Lemito, banjir melanda Desa Lemito.

Pada Rabu (10/09/2025), Abdulmuthalib menginformasikan bahwa jalan yang sempat tertutup longsor kini sudah dapat dilalui setelah dilakukan pembersihan material longsoran dengan alat berat bersama TNI/Polri serta masyarakat setempat. Untuk banjir, kondisi air sudah berangsur surut.

BPBD Pohuwato mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat curah hujan yang masih berpotensi tinggi di wilayah tersebut. Saat ini, BPBD Pohuwato masih merampungkan data jumlah warga dan infrastruktur yang terdampak.

Abdulmuthalib juga mengutip penegasan dari Bupati Pohuwato agar BPBD dan dinas terkait terus memantau kondisi di wilayah-wilayah yang rentan dengan dampak bencana alam seperti banjir dan longsoran.