DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, akhirnya menemui massa aksi mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang menggelar demonstrasi di depan Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Jumat (29/8/2025).

Aksi tersebut sebelumnya dimulai di Bundaran Hulondalo Indah, Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo, dengan tuntutan agar tiga unsur pimpinan Forkopimda hadir menemui mahasiswa, yakni Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

Wakil Presiden Mahasiswa UNG, Algufran Yajitala, dalam orasinya menyatakan bahwa kehadiran ketiga pimpinan daerah tersebut penting untuk merespons aspirasi mahasiswa.

🔊 Dengarkan berita

“Kami menuntut kepada tiga unsur pimpinan untuk hadir menemui massa aksi dan menyetujui tuntutan mahasiswa,” tegas Algufran.

Namun, saat massa masih berada di Jalan Nani Wartabone, tidak satu pun pimpinan hadir. Mahasiswa kemudian bergerak menuju Rumah Dinas Gubernur.

Setibanya di lokasi, mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD Gorontalo, sementara Gubernur dan Kapolda dilaporkan tengah berada di luar daerah. Dalam pertemuan itu, Thomas Mopili berjanji memediasi mahasiswa untuk bertemu langsung dengan Gubernur dan Kapolda di Gedung DPRD Gorontalo pada Senin mendatang.

“Saya akan mundur dari jabatan saya sebagai Ketua DPRD Gorontalo jika tidak menemui mahasiswa pada Senin mendatang,” tegas Thomas di hadapan massa aksi.

Ia bahkan menyatakan siap bergabung dengan mahasiswa jika Gubernur dan Kapolda tidak hadir menemui mereka.

“Saya akan bergabung dengan mahasiswa, saya akan menjadi mahasiswa UNG untuk menurunkan Gubernur Gorontalo,” ujarnya.

Komitmen Thomas ini disambut antusias oleh massa aksi yang berharap pertemuan Senin nanti benar-benar menjadi momentum dialog terbuka antara mahasiswa dan pimpinan daerah.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Amanat Nasional (PAN), Femmy Kristina Udoki, kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penopang utama perekonomian masyarakat.

Kepedulian tersebut ia tunjukkan dengan menghadiri langsung penyaluran bantuan UMKM tahap II di Kantor Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (27/8/2025). Pada tahap ini, sebanyak 289 pelaku UMKM dari Kecamatan Tapa, Bulango Ulu, Bulango Selatan, Bulango Utara, dan Bulango Timur menerima manfaat.

Dalam kesempatan itu, Femmy menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar memenuhi agenda seremonial, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus pengawasan terhadap program yang telah ia perjuangkan.

“Kehadiran saya di tengah masyarakat bukan hanya formalitas, tetapi bentuk komitmen untuk memastikan program benar-benar dirasakan rakyat. Keberhasilan seorang legislator harus diukur dari seberapa nyata manfaat yang diterima masyarakat,” ujar Femmy.

Ia menjelaskan, setiap penerima bantuan mendapatkan dukungan senilai Rp1 juta berupa bahan pokok sesuai kebutuhan usaha. Selain itu, pendampingan langsung turut dilakukan agar penyaluran benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi nyata.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Jika UMKM kuat, maka ekonomi daerah akan semakin tangguh,” tegasnya.

Melalui langkah ini, Femmy berharap UMKM di Gorontalo terus tumbuh menjadi motor penggerak perekonomian lokal sekaligus penopang ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tantangan global.

DEPROV – Polemik batas wilayah antara Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (25/8/2025). Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I, Fadly Poha, didampingi Wakil Ketua Sitti Nuraini Sompie, serta dihadiri anggota komisi Yeyen Sidiki, Umar Karim, Ramdan Liputo, dan Fikran Salilama.

RDP tersebut menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta sejumlah tokoh masyarakat. Suasana rapat berlangsung alot mengingat perbedaan pandangan yang masih terjadi di antara kedua pemerintah daerah.

Anggota Komisi I DPRD Gorontalo, Fikran Salilama, mengungkapkan bahwa persoalan batas wilayah ini telah lama berlangsung dan belum menemukan titik penyelesaian. Bahkan, saat dirinya masih menjabat di Komisi I pada periode sebelumnya, upaya penyelesaian sudah pernah diperjuangkan.

“Biro Pemerintahan saat itu masih dipimpin Pak Ardin Daniel. Saya bahkan memperjuangkan anggaran untuk penyelesaian batas-batas ini, tetapi sampai sekarang belum selesai,” kata Fikran.

Fikran yang merupakan aleg dari Dapil Kota Gorontalo menjelaskan, Pemerintah Kota Gorontalo berpegang pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2017. Namun, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengklaim terdapat wilayah sekitar 400 meter yang dianggap masuk dalam wilayah Kota Gorontalo.

“Sebenarnya Pemerintah Kota tidak mengambil wilayah, justru mereka taat aturan karena batas itu sudah ditetapkan Kemendagri. Jadi Kota Gorontalo tidak mempersoalkan,” jelasnya.

Menurut Fikran, penyelesaian persoalan ini bukan kewenangan DPRD Provinsi, melainkan harus dituntaskan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui revisi batas wilayah.

“Sudah berulang kali pertemuan, tetapi tidak pernah tercapai musyawarah mufakat. Jadi penyelesaiannya harus dibawa ke Kemendagri,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan kekhawatiran jika polemik batas wilayah ini berlarut-larut tanpa solusi. “Saya khawatir persoalan ini bisa menimbulkan konflik masyarakat. Jangan sampai ada gesekan, kita sudah banyak contoh mendunia seperti Israel dan Palestina. Hal seperti ini tidak boleh terjadi di Gorontalo,” ujarnya.

Fikran pun mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah agar tidak menimbulkan dampak sosial di tengah masyarakat.