🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Sebanyak 121 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga di Gedung Panua. Dari jumlah tersebut, 69 merupakan Pejabat Administrator dan 52 Pejabat Pengawas; termasuk 7 camat yang turut dilantik.

Acara dihadiri Wakil Bupati Iwan S. Adam, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, unsur Forkopimda, serta seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Pohuwato.

Dalam sambutan, Bupati Saipul menegaskan mutasi dan rotasi adalah bagian wajar birokrasi untuk mengisi kekosongan dan mengevaluasi kinerja.
“Rotasi jabatan yang digelar hari ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN itu sendiri. Olehnya, penting untuk menekankan efektivitas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diemban,” ujar Bupati Saipul.

Bupati juga mengingatkan pentingnya etika birokrasi dan pengamalan panca prasetya Korpri dalam tugas harian.
“Selamat kepada bapak/ibu yang baru saja diambil sumpah dan jabatan. Insyaallah kinerja seluruh pejabat yang dilantik hari ini akan kami perhatikan. Ingat, jika tidak maksimal dan tidak efektif, bisa saja kami kembalikan ke posisi sebelumnya,” tegasnya.

Khusus camat yang baru dilantik, Bupati meminta agar segera beradaptasi dengan wilayah, memahami budaya masyarakat setempat, dan meningkatkan kualitas layanan.
“Bagi camat baru terutama Lemito dan Wanggarasi yang merupakan putra asli daerah, bangunlah wilayah dengan baik. Insyaallah kami akan menilai kinerja saudara,” pungkasnya.

Pohuwato – Sebanyak 412 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di Kabupaten Pohuwato resmi dilantik dan diambil sumpah/janji pada Kamis (02/10/2025). Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, yang hadir mewakili Bupati Saipul A. Mbuinga.

Acara pelantikan yang diadakan di Gedung Panua ini diawali dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan agar proses pelantikan berjalan lancar serta membawa keberkahan bagi pegawai yang baru diangkat. Selain Wakil Bupati, turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau, Kepala BKPSDM, Supratman Nento, Asisten Administrasi Umum, Mahyudin Ahmad, serta para tokoh lintas agama dan Tenaga Ahli Bupati.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam mengucapkan selamat kepada para pegawai yang telah resmi diangkat menjadi PPPK dan menekankan pentingnya tanggung jawab moral serta profesionalisme sebagai abdi negara. Ia menegaskan bahwa status sebagai ASN PPPK bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan.

“Sebagai ASN, saudara harus menjaga sikap, perilaku, dan nama baik korps ASN. Integritas dan etika kerja adalah hal yang utama,” tegas Iwan dalam arahannya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati Iwan juga mengingatkan agar para PPPK senantiasa mematuhi aturan yang berlaku, termasuk etika penggunaan media sosial, yang harus digunakan secara bijak oleh seorang ASN.

“Jauhi gaya hidup flexing, gunakan media sosial dengan bijak. ASN harus memberi contoh bagi masyarakat, bukan sebaliknya,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Wabup Iwan mengajak seluruh PPPK yang baru dilantik untuk bekerja dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, tidak dapat hadir karena sedang menghadiri agenda penting lainnya dan menitipkan salam hangat untuk seluruh pegawai baru tersebut.

Dengan adanya pelantikan ini, diharapkan para PPPK dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Pohuwato melalui dedikasi dan kerja keras mereka.

Pohuwato – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pohuwato menggelar Kegiatan Konvensi Hak Anak di Aula Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pohuwato. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam upaya memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Iskandar Datau, yang menekankan komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan Pohuwato sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Ia menyampaikan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan seluruh masyarakat.

“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat upaya mewujudkan kabupaten layak anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Melindungi anak sama halnya dengan melindungi masa depan bangsa,” ungkap Iskandar dalam sambutannya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Plt Kepala DP3AP2KB Pohuwato, Mahyudin Ahmad, Kabid PPA DP3AP2KB, Hapsah Usman, serta berbagai tokoh penting lainnya, termasuk Evaluator Kabupaten Layak Anak, Voni Abdjul, Psikolog Klinis Temi Andreas Habibie, dan Fasilitator Nasional Perempuan dan Anak, Oktavianita Helingo, S.Si. Kegiatan ini juga melibatkan Forum Anak Kabupaten Pohuwato, aktivis, dan pemerhati anak.

Dalam kesempatan ini, Hapsah Usman, Kabid PPA DP3AP2KB, menegaskan bahwa tujuan utama dari Konvensi Hak Anak adalah menegakkan prinsip pengakuan atas martabat anak, serta memastikan hak-hak mereka dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi.

“Anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan. Melalui konvensi ini, kita ingin membangun kesadaran kolektif bahwa anak bukan hanya masa depan bangsa, tetapi juga aset daerah yang harus dijaga dan diberdayakan sejak dini,” jelas Hapsah.

Sesi diskusi interaktif dalam kegiatan ini membahas isu-isu penting terkait perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan, pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, serta partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Forum Anak juga menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Pohuwato.

Dengan terselenggaranya Konvensi Hak Anak ini, diharapkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk mewujudkan Kabupaten Pohuwato sebagai lingkungan yang layak, aman, dan penuh kasih sayang bagi generasi penerus bangsa.