Oleh : Sahrain Bumulo Staff Pengajar di Sosiologi FIS UNG
Bukanlah hal yang mustahil, jika di masa depan, Desa Banuroja menjadi model tata kelola kemajemukan di Kawasan Teluk Tomini, bahkan di Indonesia secara umum. Salah satu yang menarik dari desa ini adalah selama 39 tahun masyarakat desa Banuroja merawat kemajemukan sejak 1981-2020. Tepat tanggal 16 Januari 2020 kemarin dilaksanakan acara pencanangan Desa Banuroja sebagai Desa Pancasila oleh Rektor UNG bersama PEMDA Kabupaten Pohuwato. Pencanangan Desa Pancasila ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa di tengah gempuran isyu radikalisme, intoleransi, dan konstrukesi identitas “mayoritas versus minoritas”. Di sisi lain, agenda pencanangan Desa Pancasila ini juga merupakan kado ulang tahun untuk Desa Banuroja di usianya yang memasuki 39 tahun. Semoga panjang umur kemajemukan Desa Banuroja.
Jika ditelusuri lebih jauh, memang pencanangan Desa Pancasila di Banuroja bukanlah yang pertama di Indonesia, sebab Desa Pancasila pertama kali dicanangkan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Sejauh ini, hasil penelusuran penulis dalam beberapa literatur yang membahas soal Desa Balun, diketahui bahwa Desa Balun menjadikan kerukunan tiga agama (Islam, Kristen, dan Hindu) sebagai icon atau ciri khas desanya. Berbeda dengan Desa Banuroja, dimana desa ini tidak hanya memiliki keberagaman agama (Islam, Kristen, dan Hindu), namun juga memiliki keberagaman etnik diantaranya: Bali, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Jawa (Jawa Barat, jawa Timur, dan Jawa Tengah), Minahasa, Sangir, Batak, Toraja, dan Flores. Selain kemajemukan agama dan etnik, memasukan kepentingan seluruh identitas etnik dan agama dalam tata kelola pembangunan pedesaan, merupakan keunikan tersendiri dari Desa Banuroja dibandingkan dengan Desa-desa lainnya.
Banuroja Sebagai Model Tata Kelola Kemajemukan Di Kawasan Teluk Tomini
Kawasan teluk Tomini memiliki sejarah kelam, terkait konflik sosial masyarakat majemuk. Masih hangat di ingatan kita tentang konflik Poso. Hasrullah (2009) dalam penelitiannya pada konflik berdarah di Poso, dimana salah satu pemicu terjadinya konflik berdarah di Poso adalah perebutan kekuasaan di pemerintahan. Percaturan politik dalam kekuasaan yang selama berpuluh-puluh tahun didominasi oleh kelompok Nasrani akhirnya tergusur dengan adanya alasan demokrasi. Kondisi tersebut yang menimbulkan perasaan penggusuran yang menyebabkan kelompok identitas Kristen tidak lagi mendapat jabatan yang layak dalam struktur pemerintahan. Kelompok Kristiani yang seyogianya merupakan penduduk lokal, merasa bahwa kelompok pendatang (Muslim) telah merampas hak-hak politik mereka sebagai tuan rumah di negeri ini.
Pada konteks ini, yang menarik dari Desa Banuroja adalah struktur kekuasaan (dalam hal ini pemerintahan desa) yang merata berdasarkan komposisi agama dan etnik. Salah satu contohnya adalah, jika Islam yang menjadi kepala desa, maka sekretarisnya diberikan ke pemeluk agama Hindu atau Kristen. Kemudian juga, untuk struktur pemerintahan desa disusun berdasarkan komposisi identitas agama dan etnis masyakat yang mendiami Desa Banuroja.
Fakta toleransi dari masyarakat Banuroja dapat dilacak pada waktu pembangunan pesantren, dimana warga Bali dan etnis lainnya ikut bekerja membangun, tanpa melihat perbedaan etnis dan agama dalam diri masing-masing, begitu pun sebaliknya. Bahkan, praktek hidup toleran dapat dilihat ketika ada acara keagamaan seperti hari-hari besar dari masing-masing agama, dimana masing-masing agama saling mengundang satu sama lain. Kehidupan toleran dan saling menghargai ini telah berlangsung sejak lama.
Banuroja telah merawat kemajemukan selama 39 tahun. Meski kadang diterpa dengan berbagai macam persoalan yang melibatkan indetitas etnis dan agama, namun permasalahan yang timbul mampu diminimalisir dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan. Masyarakat selalu mengedepankan kekeluargaan, sehingga setiap permasalahan yang muncul selalu diselesaikan secara kekeluargaan, misalnya dengan menghadirkan tokoh dari masing-masing agama dan etnik. Praktek toleransi ini yang kemudian menjadi modal utama masyarakat dalam merawat kemajemukan di Desa Banuroja.
Pada konteks lain, hal yang unik dari Banuroja adalah amalgamasi (perkawinana campur) yang merupakan bagian dari terjaganya harmonisasi masyarakat di Desa Banuroja. Perkawinan campur sudah sering terjadi, baik perkawinan beda etnik maupun perkawinan beda agama. Perkawinan campur tersebut, semakin memperkuat tali silaturahmi antar etnik dan agama. Hal tersebut dianggap biasa karena masyarakat Banuroja lebih mengedepankan hak asasi sebagai individu yang bebas memilih jalan kehidupannya masing-masing, selama hal tersebut tidak mengganggu ketentraman masyarakat lainnya.
Pendekatan Etno-demografi (Kemajemukan Masyarakat) dalam Pembangunan Pedesaan
Hemat penulis, goals dari Desa Pancasila adalah tata kelola pembangunan pedesaan yang mempertimbangkan komposisi etno-demografi (kemajemukan penduduk). Mengingat, isyu konflik etnis, diskriminasi identitas etnis dan agama, dan radikalisme sedang menguat di tengah masyarakat majemuk di Indonesia. Pada konteks ini, UNG melalui agenda-agenda strategisnya, perlu mengambil bagian dalam tata kelola pembangunan desa yang mempertimbangkan etno-demografi khusus desa-desa yang memiliki komposisi masyarakat majemuk. Desa Pancasila tak hanya sekedar bicara soal harmonisasi, toleransi, dan kerukunan, namun lebih dari itu, dimana tata kelola pembangunan pedesaannya pun harus mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Terutama, dalam setiap kebijakan pembangunan desa, harus mempertimbangkan kepentingan semua etnik dan agama.
Sejalan dengan hal di atas, lahirnya UU Desa perlu dimanfaatkan sebagai peluang dalam menumbuhkan kerjasama antar kelompok etnik. Di samping itu, peluang ini menjadi kesempatan UNG melalui agenda-agenda strategisnya untuk hadir sebagai “mediator” dalam “mendamaikan” “wacana negatife” dalam masyarakat multietnik di kawasan Teluk Tomini, melalui kebijakan dan program terkait dengan pembangunan kawasan pedesaan. Salah satu agenda untuk memprakarsai kerjasama antar etnik yakni, dengan cara intervensi akademisi dalam hal ini universitas, di mana universitas melalui Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Pada Masyarakat), harus hadir melalui kebijakan dan program pembangunannya untuk melibatkan kelompok-kelompok etnik dalam pembangunan tersebut.
Sejalan dengan hal itu, perlu dilihat pra-sarat yang dibangun dalam masyarakat, misalnya keseimbangan etno-demografi, segregasi, dan asimilasi (dalam bentuk kerjasama). Pertama, jika keseimbangan etno-demografi terjadi dalam konteks sebaran etnik, maka adanya isyu mayoritas-minoritas dapat ditekan; kedua, potensi kerjasama digunakan untuk mengkanalisasi adanya potensi aktivitas ekonomi yang dapat menciptakan ketimpangan antar etnik; ketiga, jika segregasi penguasaan ekonomi melahirkan adanya kelompok-kelompok yang “mendominasi dan didominasi”, maka hal ini akan membuka ruang terjadinya pertarungan antar kelompok etnik.
Pada konteks ini, etnisitas menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam setiap agenda pembangunan Pedesaan. Merujuk pada tiga pra-sarat di atas, ketiga pra-sarat tersebut sangat menentukan proyeksi yang akan terjadi ke depan. Bilamana prasarat yang lebih mendominasi wacana pada masyarakat multi-etnik adalah ekonomi, maka dipastikan bahwa kondisi ini sangat mengancam tatanan masyarakat multietnik di kawasan Teluk Tomini. Sebaliknya, jika potensi asimilasi dan kerjasama lebih dominan terjadi, maka dipastikan bahwa “distingsi identitas” akan dapat diminimalisasi, sehingga kedudukan identitas etnis (mayor-minor, maupun pendatang-lokal) akan mendapatkan posisi yang seimbang dalam pembangunan pedesaan. Hal ini kemudian akan menutup ruang ketimpangan antar kelompok etnik.
UNG – Pererat sinergi dan silaturahmi, pimpinan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar kegiatan ramah tamah bersama dosen muda di lingkungan kampus kerakyatan tersebut. Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengintegrasikan dosen muda ke dalam kultur akademik UNG.
Kegiatan ramah tamah ini dirancang sebagai wadah pengenalan visi, misi, dan arah kebijakan strategis universitas kepada para dosen yang baru bergabung. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana bagi pimpinan UNG untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan para tenaga pendidik muda agar tercipta lingkungan akademik yang produktif, kolaboratif, dan saling mendukung.
Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT., IPU., ASEAN Eng., dalam sambutannya memberikan motivasi sekaligus penguatan kepada para dosen baru. Ia menegaskan bahwa dosen merupakan elemen kunci dalam mewujudkan visi UNG sebagai Kampus Kerakyatan yang Unggul dan Berdaya Saing. Menurutnya, dosen muda diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika kampus, memahami arah pengembangan institusi, serta berperan aktif dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
“UNG kini berada dalam fase percepatan transformasi dan modernisasi kampus. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang inovatif, adaptif, dan memiliki semangat kolaboratif,” ujar Rektor.
Lebih lanjut, Prof. Eduart menjelaskan bahwa kehadiran dosen-dosen muda menjadi energi baru dan harapan masa depan UNG. Mereka diharapkan turut memperkuat barisan akademisi yang berkomitmen menghadirkan pembelajaran berkualitas, penelitian unggul, serta pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan zaman.
“Melalui kegiatan ramah tamah ini, UNG berharap terbangun keselarasan visi dan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pengabdian. Para dosen muda diharapkan menjadi motor penggerak berbagai inovasi akademik, sehingga UNG semakin siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” pungkas Rektor.
UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam mempersiapkan diri menuju status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). Sebagai bagian dari strategi persiapan tersebut, UNG menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada pemahaman dan implementasi tata kelola PTNBH, Kamis (27/11).
Kegiatan Bimtek ini melibatkan jajaran pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan dari berbagai unit kerja di lingkungan UNG. Tujuannya adalah menyelaraskan pemahaman dan meningkatkan kompetensi SDM sebagai salah satu penopang utama berjalannya kinerja institusi menuju transformasi kelembagaan.
Rektor UNG melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Mohamad Hidayat Koniyo, ST, M.Kom., menegaskan bahwa transformasi menjadi PTNBH bukan sekadar perubahan status administratif. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya strategis untuk mendorong peningkatan mutu, tata kelola, dan inovasi di lingkungan UNG.
“Keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas SDM. Karena itu, investasi dalam peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu prioritas UNG dalam mempersiapkan diri menuju PTNBH, salah satunya melalui Bimtek ini,” ujar Hidayat.
Ia menjelaskan, penguatan kapasitas SDM menjadi fondasi penting dalam menyiapkan institusi agar siap beralih menuju model tata kelola PTNBH yang lebih mandiri, responsif, dan akuntabel. Persiapan menuju PTNBH tidak hanya menyangkut perubahan status, tetapi juga perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara mengelola institusi pada seluruh lini.
“SDM adalah kunci utama dalam transformasi ini. Melalui Bimtek ini, kami ingin memastikan seluruh elemen memahami peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mendukung UNG menuju kampus berbadan hukum,” tutupnya.
UNG – Kajian yang dipresentasikan oleh Fitri Hadi Yulia Akib, S.E., M.E. dalam kegiatan Diseminasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) mengungkap dinamika kemiskinan di wilayah Sulawesi dengan menyoroti eratnya kaitan antara kondisi kesehatan dan status ekonomi rumah tangga. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami hanya dari rendahnya pendapatan, melainkan merupakan akumulasi keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
Para peneliti menekankan bahwa hubungan antara kemiskinan dan kesehatan bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Kondisi kesehatan yang buruk menurunkan kapasitas produktif masyarakat, sementara hidup dalam kemiskinan membatasi akses terhadap layanan kesehatan yang layak sehingga memperpanjang siklus ketidakberdayaan ekonomi rumah tangga.
Dalam konteks nasional, angka kemiskinan Indonesia menunjukkan fluktuasi cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pandemi COVID-19 sempat mendorong tingkat kemiskinan naik menjadi 10,19 persen pada 2020, sebelum kemudian turun kembali seiring pemulihan ekonomi hingga mencapai 8,57 persen pada September 2024, yang merupakan titik terendah dalam satu dekade. Meski demikian, kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi, masih mencatat tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional, yang mencerminkan masih kuatnya disparitas pembangunan antarwilayah.
Penelitian ini menggunakan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 untuk memotret kondisi aktual masyarakat di Sulawesi. Variabel kesehatan yang dianalisis meliputi keluhan kesehatan, kepemilikan jaminan kesehatan, keberadaan anggota rumah tangga perokok, serta status disabilitas. Melalui pendekatan regresi logistik, para peneliti berupaya menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan.
Uji kecocokan model menggunakan Hosmer-Lemeshow menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kesesuaian yang baik, sementara tingkat akurasi klasifikasi sebesar 82,65 persen mengindikasikan kemampuan model yang kuat dalam memprediksi status kemiskinan berdasarkan indikator kesehatan. Hasil ini memperkuat validitas temuan bahwa dimensi kesehatan berperan penting dalam memahami risiko kemiskinan di Sulawesi.
Temuan riset mengungkap beberapa hubungan yang menarik dan pada titik tertentu tampak kontradiktif. Salah satunya, individu dengan keluhan kesehatan justru tercatat memiliki kemungkinan lebih kecil dikategorikan hidup dalam kemiskinan. Fenomena ini dijelaskan oleh adanya pengeluaran tambahan untuk biaya berobat yang meningkatkan total pengeluaran rumah tangga, sehingga secara ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran mereka tampak tidak miskin, meskipun secara kesejahteraan tetap rentan.
Pola serupa terlihat pada rumah tangga yang memiliki anggota perokok. Konsumsi tembakau sebagai pengeluaran non-produktif mendorong naik total pengeluaran rumah tangga, dan secara teknis dapat menempatkan mereka sedikit di atas garis kemiskinan. Namun secara substantif, kondisi tersebut justru memperlemah kapasitas keuangan rumah tangga dan mengurangi ruang untuk pengeluaran yang lebih produktif.
Sebaliknya, kepemilikan jaminan kesehatan terbukti menurunkan kemungkinan seseorang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan finansial dari jaminan kesehatan menjaga rumah tangga dari guncangan biaya medis yang tiba-tiba, sehingga membantu mencegah mereka jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ketika menghadapi risiko kesehatan.
Faktor yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah disabilitas. Individu dengan status disabilitas tercatat memiliki risiko 34 persen lebih tinggi untuk hidup dalam kemiskinan dibandingkan mereka yang tidak memiliki hambatan fisik maupun mental. Temuan ini sejalan dengan berbagai riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas fisik, hambatan mobilitas, dan minimnya dukungan sosial sering menutup akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan peluang ekonomi lainnya.
Dengan demikian, disabilitas tidak dapat dipandang semata sebagai kondisi medis, tetapi sebagai faktor struktural yang memperpanjang kerentanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang secara khusus menjawab hambatan akses dan diskriminasi yang masih dihadapi kelompok disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.
Penelitian ini juga memotret gambaran umum kemiskinan di Sulawesi. Dari populasi yang dianalisis, tercatat 17,35 persen responden berada dalam kategori miskin, angka yang masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang telah turun di bawah 9 persen. Realitas ini menunjukkan bahwa Sulawesi masih bergulat dengan kesenjangan pembangunan, ketimpangan akses layanan kesehatan, serta distribusi infrastruktur ekonomi yang belum merata.
Melalui analisis mendalam, para peneliti menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu memasukkan dimensi kesehatan sebagai salah satu fokus utama. Ketergantungan semata pada ukuran kemiskinan berbasis pengeluaran terbukti tidak cukup mampu menangkap kerentanan yang dialami rumah tangga, terutama ketika pengeluaran tersedot untuk konsumsi non-produktif seperti rokok dan biaya medis yang sifatnya terpaksa.
Studi ini mendorong penerapan kerangka kemiskinan multidimensi yang memberi ruang lebih besar bagi indikator kesehatan, disabilitas, dan kualitas hidup. Pendekatan semacam ini dinilai lebih representatif untuk menggambarkan kondisi riil masyarakat, terutama di wilayah dengan karakteristik kerentanan kompleks seperti Sulawesi.
Dari sisi implementasi kebijakan, penelitian ini menekankan urgensi perluasan cakupan jaminan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan pekerja di sektor informal yang selama ini sering luput dari perlindungan formal. Di saat yang sama, penguatan regulasi tembakau dipandang penting untuk menekan konsumsi rokok yang menggerus anggaran rumah tangga miskin tanpa memberikan manfaat produktif.
Lebih jauh, kebijakan inklusif disabilitas harus diperkuat melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan yang ramah disabilitas, serta penciptaan peluang kerja yang inklusif. Mengingat disabilitas menjadi salah satu faktor paling dominan dalam meningkatkan risiko kemiskinan, berbagai intervensi ini diharapkan dapat memutus rantai kerentanan yang dialami rumah tangga penyandang disabilitas.
Dengan rangkaian temuan tersebut, kajian Fitri Hadi Yulia Akib tidak hanya memperkaya literatur akademik tentang kemiskinan di Indonesia, tetapi juga memberikan bukti empiris yang relevan bagi pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi. Hasil penelitian ini menjadi pijakan penting untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif, adil, dan responsif terhadap tantangan multidimensi yang dihadapi kelompok rentan.
Penelitian ini menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pendapatan. Intervensi kebijakan harus diarahkan pada penguatan layanan kesehatan, perluasan perlindungan sosial, serta penghapusan hambatan struktural yang selama ini memperpanjang kerentanan hidup masyarakat, terutama kelompok disabilitas dan rumah tangga dengan akses kesehatan yang terbatas.
News2 months ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo3 months ago
Advertorial2 months ago
Gorontalo2 months ago
Hiburan3 months ago
Gorontalo2 months ago